Bahaya Populisme Amerika  R William Liddle ; Profesor Ilmu Politik Emeritus, Ohio State

                                                        KOMPAS, 03 Maret 2021

 

 

                                                           

Sampai kini, mayoritas anggota Dewan Perwakilan AS dari Partai Republik (133 dari semua fraksi yang berjumlah 211), salah satu dari dua partai besar di AS, menolak hasil Pilpres 2020. Begitu juga tujuh senator Republik (dari semua fraksi yang berjumlah 50). Klaim mereka, pilpres ”dicuri” oleh kampanye Joe Biden dari Partai Demokrat.   Meski Biden telah dilantik menjadi presiden pada 20 Januari 2021, kebohongan besar ini masih dipegang kuat-kuat oleh para legislator ini.   Penyakit apa yang menyebabkan demam ini? Terutama, ambisi untuk dipilih kembali sebagai legislator atau, dalam hal beberapa senator, untuk dicalonkan sebagai presiden pada 2024 dalam sebuah partai yang dikuasai mantan presiden Donald Trump. Menurut survei Reuters mutakhir, 76 persen dari pemilih Trump—55 juta orang—masih percaya bahwa Pilpres 2020 dicuri oleh Biden.   Perkembangan ini memprihatinkan. Trump telah membuktikan selama empat tahun di Gedung Putih, ia tak bersedia mematuhi sendi-sendi negara hukum, termasuk pemisahan kekuatan antara cabang eksekutif dan legislatif yang disahkan undang-undang dasar.   Panggilan berdasar hukum (subpoena) dari panitia-panitia Dewan, khususnya setelah badan itu dikuasai Demokrat, umumnya ditolak tanpa tanggapan. Pokoknya, ia ingin berkuasa sendiri selaku seorang diktator populis yang mengaku disokong rakyat.   Kebijakan luar negerinya berantakan, merugikan kepentingan, baik bangsa AS maupun sekutunya dan negara lain, seperti Indonesia. Kebijakannya terhadap China meloncat dari pujian berlebihan ke kutukan, kedua-duanya dangkal dan memalukan.   Tanpa menutupi kesalahan para pendahulunya, sebagian besar pemerintahan AS usai Perang Dunia II berusaha mengembangkan lembaga-lembaga internasional yang bisa dimanfaatkan semua bangsa.   Atas dasar slogan America First, Trump tanpa malu-malu menggantikan kebijakan itu dengan aturan amat kasar, fee for service, pembayaran tunai untuk setiap jasa.   Dalam sebuah negara demokratis, Trump tentu tak bertindak sendirian. Ia tak mungkin menang pada 2016 atau kalah tipis pada 2020 apabila gaya dan substansi populismenya tak disambut hangat. Pada Pilpres 2020, ia meraih 74 juta suara, melebihi semua calon presiden dalam sejarah pilpres AS (kecuali Biden, yang meraih 81 juta).   Mengapa Trump berhasil? Intinya, ia mampu menggabungkan kepentingan tradisional Partai Republik dengan amarah populis. Kepentingan tradisional, termasuk dukungan pada pasar bebas, deregulasi, serta perlawanan terhadap legalisasi aborsi dan pengawasan senjata api. Pasar bebas dan deregulasi disukai pebisnis.   Aborsi melambangkan kegelisahan penganut agama konservatif bahwa kekuasaan budayanya terancam sekularisasi. Pengawasan senjata melambangkan kuatnya individualisme, dosa bawaan dari zaman Revolusi Kemerdekaan.   Semua kepentingan itu dilayani Trump tatkala ia berkuasa. Pajak bisnis dipotong drastis. Di Mahkamah Agung, ia angkat tiga hakim baru (sepertiga dari sembilan, jumlah lengkapnya) yang diharapkan melindungi hak istimewa penganut agama konservatif. Usul-usul Demokrat untuk mengawasi penjualan senjata ditolaknya atas dasar konstitusional yang kontroversial.   Akan tetapi, Trump menambahkan beberapa unsur baru pada kebijakan-kebijakan standar itu. Ia mengklaim, dengan gaya garang bahwa ia mewakili rakyat yang selama ini tidak terwakili oleh elite, baik Demokrat maupun Republik. Namun, dalam kenyataannya, rakyat yang diklaim itu terdiri atas kaum putih belaka.   Rasisme Trump sudah lama terang benderang. Ia menyeru pada 1989 kepada Pemerintah Negara Bagian New York agar meloloskan UU hukuman mati. Kasusnya, lima orang Amerika-Afrika dan Hispanik yang dihukum penjara setelah mengaku memerkosa dan hampir membunuh seorang jogger, perempuan putih, di Central Park, kota New York. Pada 2002, lima orang itu dibebaskan setelah terungkap bahwa pengakuan palsunya dipaksakan polisi.   Pada 2011, Trump mulai berinsinuasi bahwa Presiden Barack Obama tidak lahir di Amerika, jadi tidak sah menjadi presiden. Akhirnya, Obama merasa terpaksa mengeluarkan versi panjang akta kelahirannya dari Negara Bagian Hawaii.   Pada 2017, tatkala menjabat presiden, Trump menunggangi reli Unite the Right, persatuan politik kanan, di Charlottesville, Virginia, demi mengisyaratkan kepada kaum supremasis putih bahwa ia berada di pihaknya.   Harapan kepada Biden   Pada 20 Januari 2021, Biden dilantik untuk masa jabatan empat tahun. Apakah ia akan mampu membendung banjir kaum populis dan massa Republik lainnya yang masih dikendalikan Trump? Langkah-langkah pertamanya menjanjikan. Kebijakan domestiknya mengutamakan penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi dan perombakan kebijakan imigrasi Trump yang tak manusiawi.   Semua kebijakan itu berdasarkan pengakuan kesamaan hak semua orang, berlawanan 180 derajat dengan supremasi putihnya Trump.   Kebijakan luar negeri Biden menawarkan dua hal. Proses teratur, yang berarti setiap negara bisa mengharapkan perlakuan dewasa. Lalu, substansi dewasa pula, misalnya kebijakan China yang akan menimbangkan secara matang aspek-aspek ekonomi, keamanan, dan moralitas.   Akhir kata, apakah kebijakan pemerintahan Biden dan pelaksanaannya selama empat tahun ke depan akan memuaskan cukup banyak pemilih sebelum Pilpres 2024 mengingat serunya serangan Trump? Saya sendiri optimistis.   Namun, kita perlu ingat terus betapa belum pernah terjadi sebelumnya, keberangan puluhan juta orang yang masih meyakini kebohongan besar bahwa Pilpres 2020 dicuri oleh kampanye Biden dan Partai Demokrat-nya. ●

 

DINAMIKA DEMOKRASI

Empat Ancaman Demokrasi

R WILLIAM LIDDLE

 

19 Oktober 2019

 

Menjelang pelantikan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), saya teringat kunjungan pertama saya ke Indonesia, 1962-1964. Hubungannya: keprihatinan saya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

Selaku mahasiswa program PhD Ilmu Politik, saya memilih integrasi nasional di negara-negara sedang berkembang dengan kasus Indonesia sebagai topik disertasi.

Penjarahan

Penjarahan R William Liddle  ;   Profesor Emeritus Ohio State University, Columbus, Ohio, AS

                                                        KOMPAS, 14 Maret 2018

                                                           

Menurut Artikel 1, Pasal 9, Klausul 4, UUD AS, disahkan pada 1789, semua pejabat pemerintah “dilarang, tanpa persetujuan Kongres, menerima hadiah, pembayaran, jabatan, atau gelar apa pun dari raja, pangeran, atau negara asing mana pun.”  Klausul ini terkenal sebagai emoluments clause atau klausul pembayaran. Kenapa hubungan pihak asing dengan pejabat pemerintah begitu diutamakan dalam konstitusi kami?  Di Federalist No 22, Alexander Hamilton menjelaskan: “Salah satu titik lemah republik selaku bentuk negara, antara manfaatnya yang banyak, adalah keterbukaannya yang berlebihan kepada korupsi asing.”  The Federalist Papers ditulis Hamilton, James Madison dan John Jay, para pendiri bangsa, untuk mendukung ratifikasi konstitusi yang baru disusun pada 1787. Dalam sejarah Amerika, belum pernah ada presiden yang dimakzulkan berdasarkan klausul pembayaran.  Setelah Richard Nixon meletakkan jabatannya pada 1974 sebab terbukti menutupi pembobolan kantor Partai Demokrat di kompleks Watergate, ada konsensus baru tentang makna konflik kepentingan dan cara terbaik mengatasinya.  Sejak itu semua calon presiden mengumumkan rekor pembayaran pajak pendapatannya selama beberapa tahun agar masyarakat bisa menilai sendiri kemungkinan konflik kepentingan ke depan.  Setelah terpilih, semua asetnya ditaruh dalam suatu blind trust, tempat aset itu dikelola secara rahasia oleh seorang trustee selama masa kepresidenannya untuk meyakinkan masyarakat bahwa keputusan presiden didasarkan pada keperluan bangsa. Donald Trump adalah presiden pertama sejak Nixon yang tak merilis rekor pembayaran pajaknya atau melepaskan kekuasaan atas asetnya.  Ia juga presiden pertama yang mengangkat anaknya sendiri, Ivanka Trump, dan menantunya, Jared Kushner, selaku staf resmi di Gedung Putih.  Masing-masing punya perusahaan sendiri: Ivanka di dunia mode perempuan dan Jared di sektor realestate. Menurut laporan Jared pada pemerintah ketika diangkat sebagai penasihat senior presiden, ia punya aset sebanyak 761 juta dollar AS dalam bentuk realestate dan investasi lain.  Jared maupun Ivanka belum menuruti saran Departemen Keadilan untuk menaruh aset mereka dalam sebuah blind trust. Apa dampak penampikan Trump dan keluarganya atas norma etika politik yang sudah lama ditaati dua partai besar kami?  Plunder, penjarahan, menurut David Frum, intelektual publik konservatif ternama, dalam buku barunya Trumpocracy: The Corruption of the American Republic.  Wawasan Frum: “Korupsi merupakan keadaan normal dalam kehidupan masyarakat; sebaliknya, kejujuran adalah suatu perjuangan sungguh-sungguh yang tak terhenti terhadap inersia budaya dan gravitasi politik.” Contohnya banyak sekali tentang Trump sendiri.  Dalam triwulan pertama 2017 Hotel Trump di Washington menerima 4,1 juta dollar AS di atas proyeksinya, berkat pilihan berbagai pemerintahan asing dan perusahaan menggunakan fasilitasnya, meski tarifnya dinaikkan jauh di atas hotel sekitar.  Di Mar-a- Lago, klub golf swastanya di Florida, fee menjadi anggota dinaikkan dua kali ke 200.000 dollar AS.  Berbagai instansi Partai Republik, seperti Asosiasi Gubernur Republik, mengeluarkan 1,3 juta dollar AS di properti Trump pada paruh pertama 2017. Dari satu segi, contoh-contoh ini bikin saya tersenyum mengingat reputasi Trump selaku orang kikir yang sering dituntut pemborongnya sebab tak dibayar sesuai kontraknya.  Kenaikan tarif di propertinya adalah segi lain kekerdilannya sebagai manusia. Selama ini mungkin berbagai ulah Jared Kushner lebih memprihatinkan sebagai ancaman terhadap mutu demokrasi kami.  Pada 27 Februari 2018, The Washington Post memberitakan bahwa “pejabat di setidaknya empat negara telah membicarakan secara rahasia bagaimana memanipulasi Jared Kushner dengan memanfaatkan kerumitan bisnisnya, kesulitan keuangannya, dan kekurangpengalamannya tentang kebijakan luar negeri.”  Keempat negara itu: Uni Emirat Arab, RRT, Israel, dan Meksiko. Kesimpulan Frum persuasif: “Suatu negara hukum bisa bertahan atas sejumlah korupsi pejabatnya.  Ia tak bisa bertahan terhadap suatu culture of impunity, budaya berciri kebebasan dari hukuman.  Inilah alasan kenapa rezim korup lekas jadi otoriter; rezim otoriter lekas jadi korup.”  ●

Pelindung Bangsa

Pelindung Bangsa R William Liddle  ;   Profesor Emeritus Ilmu Politik, Ohio State University, Columbus, Ohio, AS

                                                     KOMPAS, 28 Februari 2018

                                                           

Perilaku politik seseorang tak pernah mungkin diramalkan dengan penuh keyakinan.  Alasan paling dasarnya: manusia memiliki consciousness, kesadaran, free will, kemauan bebas, dan reason, rasio, yang memungkinkan ia memilih sesuatu di luar perkiraan pengamat atau ilmuwan. Saya sering teringat pada kenyataan itu, termasuk ketika Donald Trump memenangi pilpres AS dua tahun lalu dengan jumlah suara sekitar 46% dari semua pemilih.  Ia berkampanye secara terbuka sebagai seorang rasis putih, antiorang Amerika-Afrika, Hispanik, dan minoritas lain.  Ia juga terang-terangan bersikap seksis, meremehkan martabat perempuan yang layak diperlakukan sama dengan laki-laki. Dalam politik Amerika modern, dua sikap itu merupakan pantangan keras bagi semua calon presiden dua partai besar yang menguasai panggung politik kami.  Pantangan keras dalam pengertian dianggap umum prasangka buruk yang berlawanan dengan hati nurani bangsa.  Kiranya tak mungkin diterima, baik oleh puluhan juta pemilih dalam pilpres maupun oleh elite politik, termasuk kepemimpinan partai, para legislator, dan pejabat tinggi di pemerintahan.  Makanya, kemenangan Trump mencengangkan pemain dan pengamat. Namun, dalam satu hal, hubungan kampanye dengan pemerintah Rusia, juga suatu pantangan keras, Trump memberi kesan kuat bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu.  Daftar bukti hubungannya amat panjang, mulai dengan pengangkatan Paul Manafort sebagai manajer pertama kampanyenya.  Manafort, aktivis kawakan Republik, punya hubungan lama dengan para oligark Rusia melalui kegiatannya selaku konsultan politik di Ukraina.  Kini ia didakwa Jaksa Khusus Robert Mueller perihal pencucian uang. Selain itu, anaknya, Donald Trump Jr, menantunya, Jared Kushner, dan Manafort mengadakan pertemuan pada tengah 2016 dengan pengacara Rusia yang punya hubungan lama dengan Kremlin, pusat pemerintahan Rusia.  Tujuan pertemuan itu, mencari informasi bagi kampanye hitam terhadap Hillary Clinton, capres Partai Demokrat waktu itu.  Trump senior lalu dilaporkan The Washington Post mendikte pernyataan palsu tentang pertemuan itu. Lagi pula, perbuatan banyak anggota tim sukses Trump mencurigakan, terutama Michael Flynn, yang jadi Penasihat Keamanan Nasional pertamanya, mengaku berbohong kepada FBI, dan kini bekerja sama dengan Jaksa Khusus Mueller. Trump sendiri belum pernah bersikap kritis terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.  Ketika Putin membantah intervensi Rusia dalam pilpres AS, Trump mengatakan percaya pada keikhlasan Putin!  Pengakuan itu diucapkan pada konferensi pers Trump di Danang, Vietnam, terkait KTT APEC November 2017. Dalam suasana serba menggelisahkan ini, masihkah ada lembaga atau tokoh tepercaya yang mampu dan bersedia melindungi bangsa saya dari rongrongan Rusia?  Kelihatannya ada tiga, semua kalangan pejabat. Pertama, Direktur Intelijen Nasional Daniel Coats, pemimpin 17 badan intelijen.  Dalam kesaksiannya di Senat 13 Februari lalu, ia menegaskan, “keberhasilan pemerintah Rusia dalam usahanya menganggu kampanye presidensial 2016 mengisyaratkan bahwa Rusia akan mengulangi kegiatan itu pada pemilu paruh waktu 2018.” Kesimpulan Coats disetujui lima kepala badan yang hadir hari itu, termasuk Direktur CIA Mike Pompeo, yang pernah dikhawatirkan terlalu dekat pada Trump.  Trump sendiri diam. Kedua, tiga hari kemudian Jaksa Khusus Mueller mendakwa 13 orang Rusia yang dituduh terlibat “suatu jaringan canggih untuk menyabot pilpres 2016 dan mendukung kampanye Trump.”  Para pelaku itu “mencuri identitas warga-negara Amerika, berpose sebagai aktivis, dan menunggangi isu-isu hangat seperti imigrasi, agama, dan ras untuk mendistorsi kampanye pilpres”.   Balasan Trump: “Kampanye Trump tidak bersalah—no collusion, tidak bersekongkol!” Tak terbantahkan Tudingan terakhir dari dalam pemerintahan diluncurkan 17 Februari di Konferensi Keamanan Munich, Jerman, oleh Jenderal HR McMaster, Penasihat Keamanan Nasional pengganti Flynn.  Membicarakan dakwaan Jaksa Khusus, McMaster bersitegas, “Keterlibatan pemerintahan Rusia dalam pilpres AS tak terbantahkan.” Namun, Trump membantah penasihatnya sendiri dengan kicauan khasnya: “Satu-satunya persekongkolan adalah antara Rusia dan Sang Penjahat Hillary serta Partai Demokrat!” Berita ini tentu menggembirakan setiap patriot yang mencintai demokrasi.  Ternyata sejumlah pejabat pemerintahan tak tergoyahkan oleh rayuan dan gertakan Trump.  Ini perlu digarisbawahi mengingat betapa Trump mengabaikan banyak pantangan dan norma demokrasi yang berlaku ratusan tahun. Bagaimana dengan Partai Republik, yang mencalonkan Trump dan kini menguasai Senat dan Dewan Perwakilan?  Sayangnya, mereka tetap main selaku tokoh partisan belaka.  Seandainya sejarah memanggil untuk menyelamatkan demokrasi, belum ada tanda bahwa mereka akan menerima panggilan itu.  ●

Demokrasi Terancam

Demokrasi Terancam R William Liddle  ;  Profesor Emeritus Ilmu Politik, Ohio State University, Columbus, Ohio, AS

                                                      KOMPAS, 31 Januari 2018

                                                           

Setelah satu tahun berkuasa, niat Presiden AS Donald Trump untuk melumpuhkan demokrasi demi kekuasaan pribadinya tak diragukan. Tandanya ada di mana-mana, misalnya dalam serangan tak terhenti terhadap pers yang dijuluki ”musuh rakyat” yang memberitakan ”berita palsu”. Hampir semua koran dan jaringan TV nasional, baik penyiar maupun kabel, kena tudingan yang mencemaskan itu.  Tak terkecuali The Wall Street Journal, koran terkemuka yang konservatif di halaman editorialnya tetapi jujur dalam pemberitaannya.  Yang lolos dari kemarahan Trump hanya jaringan kabel Fox News, yang bersedia menjadi penyambung lidah Trump sendiri.          Di dalam pemerintahannya, Trump tidak menghormati asas pokok Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, separation of powers, pemisahan kekuasaan, yang menjamin hak lembaga- lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Aturan-aturan lama dicap kedaluwarsa dan dicemooh, seperti kebiasaan super-mayoritas di Senat, tempat 60 suara dari seluruh 100 anggota Senat dibutuhkan untuk meloloskan suatu rencana UU. Sebagian besar anggota Senat, Republik ataupun Demokrat, membanggakan lembaga mereka selaku the greatest deliberative body in the world, badan legislatif yang paling mengutamakan perundingan di seluruh dunia. Komitmen mereka kepada supermayoritas perlu dimengerti dalam konteks itu.  Namun, demi kepentingannya sendiri, Trump tak segan menyeru agar kepemimpinan fraksi Republik di Senat menggantikan aturan itu dengan mayoritas biasa, 51 suara. Sasaran Trump yang paling berbahaya bagi pelestarian demokrasi adalah Departemen Keadilan dan salah satu biro tersohor di departemen itu, yaitu Biro Investigasi Federal (FBI). Hampir dari awal, Trump menyesali pengangkatan oleh dirinya sendiri atas kepala departemen itu, yaitu Jeff Sessions, selaku jaksa agung.   Sessions, waktu itu masih senator dari Alabama, termasuk politisi nasional yang paling awal mendukung pencalonan Trump dan sempat menjadi anggota tim suksesnya. Trump lalu mengangkatnya sebagai jaksa agung karena Sessions terkenal keras melawan kebijakan imigrasi pemerintahan sebelumnya, yang konon membuka lebar pintu masuk bagi orang miskin dan penjahat.  Namun, beberapa minggu kemudian, Sessions memisahkan diri secara hukum (recuse) dari pengusutan Departemen Keadilan perihal hubungan kampanye Trump dengan pemerintahan Rusia. Menurut berbagai laporan pers, Sessions sendiri mungkin terlibat dalam hubungan itu. Trump langsung meledak. Kepada The New York Times, ia berkeluh kalau dia tahu sebelumnya Sessions akan menarik diri dari pengusutan itu, ia pasti tidak akan mengangkatnya. Lalu, ia bersitegas bahwa syarat utama untuk seorang jaksa agung adalah kesetiaan pribadi kepada presiden, ”seperti baru dilakukan oleh Jaksa Agung Eric Holder terhadap Presiden Obama,” suatu kebohongan besar. Sejak masa jabatan jaksa agung pertama diadakan lebih dari 200 tahun silam, syarat utama menjadi jaksa agung adalah kesetiaan kepada UU dan konstitusi, bukan kepada satu orang, termasuk presiden yang mengangkatnya. Meremehkan aturan demokrasi Sasaran utama Trump sebenarnya bukan Sessions, melainkan kepemimpinan FBI dan setelah Direktur FBI Jim Comey dipecat Trump awal Mei 2017, special counsel jaksa khusus, Robert Mueller, diangkat satu minggu kemudian oleh Deputi Jaksa Agung Rod Rosenstein. Tugas Mueller, yang pernah menjabat lama sebagai Direktur FBI, adalah untuk ”mengawasi investigasi FBI yang telah terkonfirmasi perihal usaha-usaha Pemerintah Rusia untuk memengaruhi Pemilihan Presiden 2016 dan hal-hal terkait.” Mueller ternyata sedang bekerja keras. Michael Flynn, penasihat keamanan nasional pertama Presiden Trump, mengaku berbohong kepada FBI dan sedang bekerja sama dengan Mueller. George Papadopoulos, bekas penasihat kampanye Trump tentang kebijakan luar negeri, khususnya Rusia, juga mengaku berbohong dan sedang bekerja sama. Paul Manafort, bekas ketua kampanye Trump, dan asistennya, Rick Gates, dituduh mencuci uang dan akan diadili tahun ini. Siapa akan menyusul?  Apakah Trump sendiri atau anggota-anggota keluarganya akan didakwa? Tak ada orang yang punya bola kristal.   Namun, ada dua hal yang terang benderang. Pertama, serangan terus-menerus terhadap FBI, yang dicaci maki Trump selaku ”lembaga yang berkecai- kecai.”  Kedua, semakin nyaring koor anti-FBI, terdiri atas banyak anggota Republik di Kongres. Yang paling memprihatinkan justru kombinasi antara presiden yang meremehkan aturan-aturan demokrasi dan Kongres yang hanya mementingkan kepentingan partisannya. ●

Genderang Perang

Genderang Perang R William Liddle  ;  Profesor Emeritus, Ohio State University, Columbus, Ohio, AS

                                                      KOMPAS, 11 Januari 2018

                                                           

Bunyi perang, bagi orang yang bisa mendengarkannya, meski sangat awal dan redam, sudah mulai kedengaran.  Pemerintah China dilaporkan mempersiapkan kamp-kamp pengungsi di kawasan perbatasan Korea Utara.  Sumber daya militer sedang digeserkan untuk mengamati tentara Korut.  Materi kritis sedang dipindahkan dan diperbarui serta pasukan sedang digalang.  Hanya isyarat terbesar—evakuasi warga Amerika Serikat dari Korea Selatan—belum bernyala merah.  Namun, demi keterkejutan, hal itu mungkin tak akan terjadi.” Analisis yang berdarah dingin dan menakutkan ini diterbitkan baru-baru ini oleh Eliot Cohen, staf tetap The Atlantic, majalah Amerika ternama yang bersemboyan Of No Party or Clique, Tidak berpihak pada partai atau kelompok apa pun, sejak pendiriannya pada 1857. Cohen sendiri adalah ilmuwan politik dan intelektual publik yang bergabung dengan Partai Republik pada awal kariernya di masa pemerintahan George W Bush.  Ia terkenal sebagai tokoh neo-konservatif yang ikut mendorong Presiden Bush untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein di Irak dan menggantikannya dengan rezim demokratis. Selama pemerintahan Presiden Barack Obama, tokoh Demokrat, Cohen berada di luar pemerintah, tempat ia menjadi pengkritik tajam kebijakan luar negeri Obama.  Pada 2016, ia menerbitkan The Big Stick: The Limits of Soft Power and the Necessity of Military Force. Menurut Cohen, Obama dan para politisi Demokrat lainnya terlalu mengandalkan soft power—nilai-nilai seperti demokrasi dan hak asasi serta alat-alat seperti diplomasi dan kerja sama internasional—ketimbang hard power atau pendekatan militer.  Kiranya cukup jelas bahwa di dunia kebijakan keamanan nasional Cohen merupakan anggota teras kubu hawk, burung elang, yang berlawanan dengan kubu dove atau merpati. Korut bagi Cohen merupakan ancaman serius terhadap Amerika.  Pemerintahnya sudah lama bersedia menjual apa pun kepada pembeli mana pun: hal ini pasti akan berlaku pula bagi senjata nuklir.  Sebentar lagi Pyongyang pasti mampu memusnahkan Los Angeles.  Lagi pula, rezim itu sudah membuktikan bahwa ia tidak menghormati norma, apalagi hukum internasional.   Pemimpinnya, Kim Jong Un, sudah membunuh musuh domestiknya, dan hidup dalam ”kepompong psikotis yang ia ciptakan sendiri”. Trump dan Korut Mengetahui semua fakta ini, presiden Amerika Serikat yang terpilih pada 2016, baik Demokrat maupun Republik, tentu wajib mempertimbangkan kemungkinan melakukan preventive war, perang untuk mencegah tindakan militer dari Kim.  ”Namun,” tegas Cohen, ”setelah dipertimbangkan, presiden Amerika mana pun pasti tidak akan memilih jalan itu.” Alasan utamanya adalah ongkos yang bakal dibayar oleh Korea Selatan, yang sudah menjadi negara modern dan makmur selama paruh kedua abad ke-20.  ”Akankah rakyat Korsel memaafkan Amerika setelah warga dan kota-kotanya dibinasakan atas dalih melindungi warga dan kota-kota Amerika?  Apakah China akan tinggal diam kalau rezim Kim dihapuskan?  Dan, apa yang akan terjadi setelah itu?” Sayangnya, Cohen meragukan apakah Presiden Donald Trump akan memilih jalan damai meski jelas jalan terbaik.  Kenapa?  Dari awal percaturan presidensial 2016, Cohen melawan pencalonan Trump.  Bagi Cohen, dan sejumlah kecil intelektual publik Partai Republik yang bertindak selaku naluri bangsa, Trump sama sekali tidak memenuhi syarat paling dasar untuk menjadi presiden.  Masalah inti adalah watak dan temperamennya. Cohen mengacu pada tulisan panjang Dan P McAdams, profesor psikologi di universitas ternama, Northwestern University, The Mind of Donald Trump.  Artikel itu terbit lebih awal di The Atlantic, Juni 2016, dua bulan sebelum Trump dicalonkan. Meski Trump tidak pernah menjadi pasiennya, McAdams mengaku bahwa selaku ilmuwan psikologi, ia bisa menggali banyak dari riwayat seorang selebritas seperti Trump.  Lagi pula, Tump telah menulis sejumlah buku sendiri dan beberapa biografi ditulis oleh orang lain.  Tak kurang penting, Trump sudah bertahun-tahun sering ”curhat” melalui kicauannya. Penemuan apa yang meyakinkan Cohen bahwa Trump akan melakukan preventive war terhadap Korea Utara?  Menurut McAdams, Trump adalah seorang narsis yang terfokus hanya pada tercapainya kepentingannya sendiri.  Kepentingan didefinisikan selaku winning, kemenangan secara pribadi terhadap orang lain, juga dimengerti secara perseorangan. Di luar negeri, pandangan ini diterapkan terutama dalam bidang ekonomi, dengan proteksionisme, dan keamanan, dengan andalan pada hard power.  Dalam buku kampanyenya, Crippled America, Trump menulis: ”Semua mulai dengan tentara yang kuat.  Semua”.  Modelnya adalah penaklukan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Penaklukan kelompok ini, tahun lalu, merupakan keberhasilan militer pertama pemerintahannya.   Tentang Korut, Trump sudah bersitegas, negara itu harus melepaskan senjata nuklirnya, atau Amerika akan memaksanya dengan kekuatan militer.  ”Kami tak punya jalan lain,” kata Trump di depan massa pendukungnya.  Usaha menteri luar negerinya, Rex Tillerson, untuk membuka jalur diplomasi diremehkan oleh Trump.  Kim Jong Un dilecehkan sebagai ”Little Rocket Man”. Alihkan perhatian Akhirul kata, Cohen mengakui bahwa masih ada kemungkinan Trump tidak cukup berani untuk menyerang Korut, ”meski ia sudah membuat garis merah yang lebih besar dari semua presiden sebelumnya”.  Namun, hal itu akan berarti bahwa ”Amerika akan mengalami suatu penghinaan besar”.  Yang lebih mungkin: serangan terhadap Korut pada suatu waktu di 2018 yang akan merupakan bagi Trump ”suatu momen mulia, pemenuhan janji kampanye serta kesempatan untuk mengalihkan perhatian masyarakat Amerika dari pengusutan Special Counsel Robert Mueller tentang hubungan kampanyenya dengan Rusia”. Sebagai warga Amerika, saya sendiri merasa kagum bahwa ada orang seperti Cohen yang dari awal tidak bersedia melihat partai dan negaranya dikuasai oleh pemimpin yang jahat dan kebijakan yang biadab.  Mudah-mudahan era Trump tidak akan berlanjut lama. ●

Trump dan Kegeraman Kulit Putih

Trump dan Kegeraman Kulit Putih R William Liddle  ;  Profesor Emeritus Ilmu Politik, Ohio State University, Columbus, Amerika Serikat

                                                    KOMPAS, 17 November 2017

                                                           

Menurut hasil jajak pendapat CNN terakhir, 58 persen pemilih Amerika tidak setuju bahwa Donald Trump sedang berhasil sebagai presiden, dan 48 persen dari kelompok itu sangat tidak setuju. Hanya 36 persen percaya bahwa ia berhasil, angka yang terburuk bagi seorang presiden baru dalam tahun pertamanya sejak jajak pendapat modern dibuat pada 1936. Angka-angka tersebut dipakai sementara pengamat untuk menyimpulkan bahwa selama ini Trump gagal. Menurut pandangan ini, Trump ternyata belum bisa meyakinkan pemilih bahwa ia mampu menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat serta mengangkat menteri dan pembantu yang bermutu. Lagi pula, ia membuktikan setiap hari melalui kicauannya yang kasar dan ceplas-ceplos bahwa temperamennya tidak sesuai dengan keperluan bangsa bagi kepemimpinan yang pintar, reflektif, dan stabil. Kita boleh saja berharap bahwa analisis ini benar, dan bahwa Trump tak bakal bertahan lama. Kalau tidak dimakzulkan, pasti dikalahkan pada pemilihan presiden berikut pada tahun 2020. Namun, saya sendiri belum yakin. Hasil Pemilu Presiden 2016 mencengangkan banyak pengamat dan warga, termasuk saya. Setelah itu saya berusaha keras untuk lebih mendalami sumber-sumber kemenangannya. Dalam hal itu, salah satu sumber kekuatan Trump adalah kepekaannya terhadap kegeraman orang kulit putih kelas menengah ke bawah, terutama di kota kecil dan perdesaan, yang merasa ditinggalkan oleh perkembangan ekonomi sejak 1990-an. Tatkala banyak pabrik dan tambang tutup, mereka tidak siap mencari pekerjaan baru. Jenius politik Trump adalah kemampuannya menghubungkan kekecewaan ekonomi tersebut dengan prasangka ras, khususnya keyakinan banyak orang putih bahwa kemunduran mereka merupakan akibat langsung dari kemajuan orang Amerika-Afrika dan Hispanik. Kemarahan kulit putih Saya teringat pada keberhasilan Trump itu, dan juga pengaruhnya yang masih besar, ketika saya baca artikel wartawan kawakan Michael Kruse di majalah Politico terakhir. Di bawah, kutipan panjang dari wawancaranya dengan warga Johnstown, Pennsylvania, salah satu dari sekian banyak kota kecil yang pernah dimakmurkan oleh industri besi dan tambang batubara, tetapi kini layu. Kruse berfokus pada kemarahan warga putih Johnstown kepada orang Amerika-Afrika yang baru saja dipompa kicauan Trump. “Namun, yang paling menjengkelkan orang Johnstown yang saya wawancarai adalah pemain National Football League (NFL) yang berlutut ketika lagu kebangsaan dinyanyikan, sebagai protes terhadap kekejaman polisi dan diskriminasi berdasarkan ras. Satu warga, laki-laki keturunan Italia, mengeluh: ‘Pembanyol itu digaji jutaan dollar per tahun, tetapi pura-pura melawan ketimpangan dan tidak mau menghargai bendera dan lagu nasional?’ ‘Anda bukan penggemar persamaan hak?’ tanya saya. ‘Tentu penggemar, bagi orang yang berhak mendapat. Semua nenek-moyang saya, 100 persen Italia, memang berhak. Begitu juga orang Irlandia, Jerman, Polandia, dan yang lain. Mereka datang ke mari, kerja keras, dan layak dihormati. Namun, semua orang tidak seperti itu.  Ada yang mau diberi hadiah saja, tanpa bekerja.’ ‘Seperti pemain NFL?’ ‘Nah, sebetulnya saya enggan menjelaskan siapa mayoritas mereka.’ Seorang ibu rumah tangga setengah baya memotong pembicaraannya. ‘Yang paling menjengkelkan kami adalah NFL shit, kotoran NFL, ini. Kami sudah putus asa, tidak menonton lagi.’ Lalu ia memaksa suaminya, pensiunan pelatih bola basket di SMA kota Johnstown, untuk mengulangi apa yang baru saja diungkapkannya sebelum sang wartawan hadir. Sang suami kelihatan gugup, tersenyum kecil, berdehem, lalu membantah bahwa dia baru mengatakan sesuatu. ‘Pembohong kamu,’ sentak istrinya. ‘Kan, kamu bilang bahwa mereka adalah niggers for life, orang hitam terkutuk sepanjang masa. ‘Memang begitulah,’ sang suami akhirnya mengiakan sambil berdesah.” Di Amerika, semua orang tahu bahwa nigger adalah penghinaan yang paling keras yang dapat dilemparkan terhadap orang Amerika keturunan Afrika. Karena itu, kata itu jarang ditemukan dalam wacana politik sehari-hari. Saya pun heran sambil kagum melihat seorang wartawan yang cukup canggih atau cukup berjiwa antropolog untuk menciptakan suatu suasana tempat orang yang terwawancara bersedia mencurahkan isi hatinya seterbuka itu. Saya mengutip panjang lebar hasil investigasi Politico itu untuk menyampaikan sesensitif mungkin apa yang dirasakan oleh sebagian dari masyarakat Amerika. Sebelum Pilpres 2016, kita semua tahu bahwa ada pemilih kulit putih seperti itu, yang mau menyalahkan orang Amerika-Afrika meski orang itu tidak bersalah.  Yang kita tidak tahu adalah bahwa kelompok itu ternyata cukup besar untuk memenangi Trump. Apa yang akan terjadi pada Pemilihan Legislatif 2018, ketika seluruh anggota Dewan Perwakilan dan sepertiga anggota Senat terpilih, dan pilpres berikut pada 2020? Ada berbagai tanda positif, termasuk pilihan gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Negara Bagian Virginia yang baru lalu, tempat banyak calon Partai Republik kalah telak. Lagi pula, banyak pemilih mengaku terdorong ikut pemilu sebagai tanda protes terhadap pemerintahan Trump. Namun, saya masih bersikap hati-hati, mengingat antara lain apa yang saya sebutkan tadi sebagai jenius politik Trump yang amat kelihatan bukan hanya di Johnstown, Pennsylvania, tetapi juga di seantero negeri. ●

Lapangan Pertarungan

Lapangan Pertarungan R William Liddle  ;   Profesor Emeritus Ilmu Politik, Ohio State University, Columbus, Ohio, AS

                                                     KOMPAS, 16 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kalau begitu berhentilah: urusan kita di Lapangan Pertarungan bukan untuk bertanya, melainkan untuk membuktikan kekuatan kita. Kepada semua penghinaan yang kau lemparkan, terima jawaban ini: tombak melayangku.    Iliad, Jilid 20 Pada awal masa jabatannya, Presiden Donald Trump mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif yang mengejutkan banyak orang. Perintah yang paling kontroversial: melarang selama tiga bulan imigrasi dari tujuh negara mayoritas Muslim, yaitu Iran, Irak, Suriah, Yaman, Lebanon, Sudan, dan Somalia; melarang selama 120 hari semua pengungsi dari negara apa pun; serta melarang sampai waktu yang akan ditentukan semua pengungsi dari Suriah. Sementara ini, pelaksanaan perintah itu ditunda oleh keputusan hakim federal, tetapi Trump berjanji naik banding. Dari mana asalnya kebijakan ini? Tentu Presiden Trump sendiri yang bertanggung jawab, tetapi kita bisa melihat pengaruh kuat tiga anggota teras timnya: Letnan Jenderal (Purn) Michael Flynn, Stephen Bannon, dan Jeffrey Sessions. "Lapangan Pertarungan" Field of Fight (Lapangan Pertarungan) diterbitkan tahun lalu oleh Flynn dan sejarawan Michael Ledeen. Selama kampanye presidensial, Flynn termasuk anggota tim sukses Trump yang paling gigih membela calonnya. Ketika Trump dilantik bulan lalu, ia langsung diangkat sebagai Asisten Presiden Urusan Keamanan Nasional, dan ditugasi menciptakan strategi baru untuk menghadapi tantangan-tantangan masa kini di bidangnya. Apa inti tantangan-tantangan itu? Judul Lapangan Pertarungan diambil dari Iliad, syair kepahlawanan Yunani kuno ciptaan Homerus. Epik itu menggambarkan Perang Troya yang melibatkan dewa dan manusia, panjang, dahsyat, dan menentukan masa depan bangsa Yunani. Dalam Lapangan Pertarungan, musuh utama Amerika adalah "Islam radikal dan sekutunya". Islam radikal sudah menggantikan fungsi kaum fasis dan Nazi pada paruh pertama dan kaum komunis pada paruh kedua abad ke-20. Tutur Flynn: "Musuh ini merupakan lawan hebat yang tak mungkin ditaklukkan dalam waktu singkat. Namun, kita tahu bagaimana melakukannya sebab kita pernah mengalahkan gerakan-gerakan massa mesianis." Lagi pula, "Syarat pokok untuk memenangi perang apa pun adalah kesediaan dan kebulatan tekad untuk membuat semua hal yang diperlukan untuk menang." Flynn merincikan empat "sasaran strategis" untuk mengalahkan kelompok Islam radikal. Pertama, pilihan pemimpin yang tepat. Segala unsur kekuatan nasional harus dimobilisasi di bawah kepemimpinan seorang jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kalau ia tidak berhasil, harus dipecat dan digantikan jenderal lain. Kedua, no safe havens, tak ada daerah terlindung. Kita harus memaksakan para Islamis radikal untuk keluar dari tempat persembunyiannya agar mereka bisa ditangkap atau dibunuh. Ketiga, pemisahan tegas antara kawan dan lawan. Bantuan semua negara dan aktor lain yang bersikap pro-Islamis radikal harus segera berakhir, atau akan dipaksakan berhenti oleh AS. Dalam hal ini, bukan hanya negara seperti Iran dan aktor seperti Hezbollah yang dituding. Rusia juga disalahkan sebagai negara "yang tidak berhasil memerangi kaum jihadi di negeri sendiri, dan juga bersekongkol dengan Iran". Sasaran terakhir: perang terhadap Islamisme selaku ideologi. Mungkin perbedaan yang paling mencolok antara sikap Trump dan pendahulunya terletak di sini. Baik George W Bush maupun Barack Obama selalu memuji Islam sebagai agama besar dan terhormat. Mereka berusaha keras untuk merangkul warga AS yang beragama Islam dan menemani orang Islam di negara lain. Masalah yang kita hadapi, tegas mereka, bukan konflik antar-peradaban, melainkan terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terpinggir seperti Al Qaeda dan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Sebaliknya, Flynn sedari dulu mencanangkan kebenciannya, setidaknya terhadap Islamisme selaku ideologi. Namun, ideologi itu selalu dikaitkan erat dengan agama. Misalnya, pada bulan Agustus 2016 ia jelaskan di CNN: "Kita sedang menghadapi suatu 'isme' baru, Islamisme, yang merupakan kanker ganas dalam tubuh 1,7 miliar orang di bumi ini yang harus dilenyapkan dari tubuh itu." Nasionalis kanan Kalau Flynn menitikberatkan ancaman Islamisme radikal, Stephen Bannon berobsesi dengan sovereignty, kedaulatan nasional AS. Bannon menjabat di Gedung Putih sebagai Asisten Presiden untuk Strategi. Ia mulai diketahui umum pada 2012 tatkala ia memimpin laman kanan nasionalis Breitbart. Laman itu suka menyebarkan macam-macam kebohongan yang juga diyakini Trump, misalnya bahwa dalam Pemilihan Presiden 2016 jutaan pemilih ilegal memilih lawannya, Hillary Clinton. "Kelas menengah, pekerja laki-laki dan perempuan di dunia. sudah lelah dikuasai oleh partai Davos," keluh Bannon ketika ia berpidato di Vatikan pada 2014. Di Davos, Swiss, ada pertemuan tahunan pejabat dan pebisnis pro-globalisasi. Lagi pula, warga AS asli tidak bisa dapat pekerjaan di industri teknologi tinggi sebab "jurusan teknik di universitas- universitas kita penuh orang dari Asia Selatan dan Asia Timur". Menurut Bannon, keran imigrasi perlu ditutup sama sekali, baik buat pekerja terampil maupun rendahan. Warga negara-negara Muslim memikul beban tambahan sebab AS sedang berperang untuk menyelamatkan "Barat Yudeo-Kristen". Di Vatikan, Bannon bersitegas bahwa "setiap hari kita menghindar dari pengertian realitas perang ini, skala dan kejamnya, adalah hari yang nanti kita pasti sesalkan." Jeffrey Sessions adalah senator pertama dari Partai Republik yang mendukung Trump. Selama kampanye, ia tak pernah goyang, meski terungkap dalam sebuah video bahwa Trump suka meraba alat kelamin perempuan tanpa izin. Sessions berasal dari Alabama, daerah dengan ekonomi terbelakang dan masyarakat putih yang punya reputasi rasis. Banyak konstituennya menganut agama Kristen konservatif, tempat perempuan diajak untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik ketimbang bekerja di luar. Kini Sessions dianggap intellectual godfather, autor intelektual, tindakan-tindakan keras Trump. Menurut sebuah analisis berbobot di The Washington Post, ideologi Sessions dilandasi visceral aversion, penolakan bawaan, kepada globalisme tanpa jiwa. Persisnya: Sessions melawan keras perdagangan bebas, persekutuan internasional, dan imigrasi orang non-putih. Perlu diketahui, ide-ide ini tak pernah dianut oleh mayoritas besar pemimpin Partai Republik, termasuk Presiden Ronald Reagan, George HW Bush, dan George W Bush. Hampir semua pemimpin Republik di Kongres kini mendukung kebebasan ekonomi global, jaringan aliansi militer dan politik internasional yang diciptakan secara non-partisan pasca-Perang Dunia II, serta imigrasi tanpa pembatasan berdasarkan ras. Akan tetapi, partai mereka dicaplok tahun lalu oleh Trump, yang mengaku banyak dibantu oleh kecakapan politik Sessions "yang legendaris". Apakah kebijakan keras Trump akan dilanjutkan meski pelaksanaannya ditunda oleh hakim federal dan dikecam keras dari berbagai jurus dalam dan luar negeri? Jawaban Trump sendiri: "Percayalah kepada saya. Saya telah belajar banyak selama dua minggu terakhir, dan terorisme merupakan ancaman yang jauh lebih besar daripada pengertian umum masyarakat. Tetapi kita akan menanganinya. Kita akan menang." Sayangnya, ketegasan itu dilandasi oleh ideologi nasionalis kanan yang dianut Flynn, Bannon, dan Sessions. ●