Mendikbud dan Cara Melihat Pendidikan di NTT

Mendikbud dan Cara Melihat Pendidikan di NTT Benny K Harman ;  Politisi Senior Partai Demokrat

                                               KOMPAS.COM, 13 Desember 2017

                                                           

LAPORAN Program for International Students Assesement (PISA) menempatkan kualitas pendidikan di Indonesia pada ranking yang rendah. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berkomentar, jangan-jangan sampel dari survei ini adalah siswa-siswi asal Nusa Tenggara Timur ( NTT). Pernyataan Mendikbud itu menyinggung perasan sejumlah orang yang berasal dari NTT. Seolah-olah kualitas pendidikan di provinsi ini rendah hingga dianggap sebagai “biang kerok” rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Pernyataan ini juga mengesankan Mendikbud melepaskan tanggungjawabnya sebagai pejabat tinggi pemerintah yang berwenang, bertugas, dan berfungsi mengurusi bidang pendidikan dan kebudayaan secara nasional. Di balik itu, kita juga harus menyadari kondisi pendidikan formal di NTT yang buruk. Banyak anak usia sekolah yang terpaksa putus melanjutkan pendidikannya karena kesulitan biaya. Tercatat, ada 11 persen sekolah tidak layak atau rusak, serta kekurangan tenaga guru. Kondisi inilah yang harus dipulihkan oleh segenap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bahu-membahu agar setiap anak mendapatkan hak atas pendidikan dan keluarga-keluarga di NTT bisa keluar dari impitan kesulitan mereka. Peringkat rendah Tidak sepantasnya Mendikbud mengesankan pendidikan di NTT sebagai “kambing hitam” dari rendahnya peringkat mutu pendidikan di Indonesia yang ironisnya justru menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Mendikbud seharusnya mengevaluasi, mengapa mutu pendididikan di Indonesia rendah? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Bagaimana menemukan solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan? Berdasarkan laporan PISA tahun 2015, ada 540.000 siswa sekolah berusia 15 tahun yang mengikuti survei di 72 negeri. Tidak ada negeri-negeri seperti Kuba, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste dalam survei tersebut. Negeri-negeri yang tergabung dalam ASEAN, hanya Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Banyak kategori yang menjadi obyek survei, tetapi ada tiga kategori yang dijadikan patokan penting, yaitu matematika (maths), ilmu pengetahuan (science), dan bacaan (reading). Dari ketiga kategori ini Singapura menyapu bersih semua peringkat dari 72 negeri yang disurvei. Untuk matematika, Vietnam ada di peringkat ke-22, dan Indonesia peringkat ke-65. Dalam ilmu pengetahuan, Vietnam berada di ranking ke-8, Indonesia di posisi ke-64. Sementara untuk kategori membaca, Vietnam menduduki peringkat ke-32 dan Indonesia ke-66. Indonesia masih lebih baik dibandingkan Brazil untuk matematika (ke-67) dan ilmu pengetahuan (ke-65), tetapi disalip dalam kategori bacaan (ke-61). Cara melihat Mungkin cara pandang Mendikbud dalam melihat pendidikan dan kebudayaan tidak mendasarkan atas sejumlah faktor yang melilit masyarakat Indonesia dan secara khusus NTT. Pertama, salah satu faktor yang menyulitkan Indonesia adalah demografis, yaitu jumlah penduduk yang besar dan negeri kepulauan yang paling luas. NTT juga provinsi kepulauan dengan infrastruktur dan konektivitas yang jauh dari memadai. Malah, sebanyak 11 persen sekolah atau ruang kelas rusak dan tidak layak. Kedua, meski alokasi APBN minimal 20 persen untuk pendidikan, tetapi alokasinya berbeda-beda setiap provinsi, selain kemampuan pemerintah daerah masing-masing. Dari Rp 416,1 triliun dalam APBN 2017, sebagian besar dialokasi ke daerah melalui transfer daerah. Sudah jadi pengetahuan umum, alokasi anggaran masih didominasi dan terkonsentrasi di Jawa. Tahun lalu, Kemendikbud mengalokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1,3 triliun ke NTT. Tahun ini ada bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan lebih dari Rp 156 miliar, serta Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengalihan sekolah Rp 122 miliar kepada NTT. Sementara, dari APBD NTT hanya 2,7 persen untuk pendidikan. Ketiga, selain banyak sekolah dan ruang kelas yang rusak, masalah yang juga tidak kalah memprihatinkan kita adalah gaji guru, terlebih lagi yang masih berstatus honorer yang hanya diimbali Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan. Ini memang sangat tidak layak dan menyedihkan. Keempat, masalah-masalah yang juga tidak kalah pentingnya yang ikut mempengaruhi warga NTT atas pendidikan adalah kemiskinan dan ketertinggalan. Sebagian warga yang tidak beruntung ini malah harus menderita rawan pangan atau kurang gizi, didera kasus perdagangan orang (human trafficking), dan kesulitan lainnya. Meski banyak faktor yang mempengaruhi kondisi pendidikan di NTT, tetapi tidak berarti tidak ada lembaga pendidikan yang berkualitas. Dalam kasus khusus, bisa dilihat dari pencapaian Grandprix Thomryes Marth Kadja yang lulus SMA di usia 16 tahun. Ia menyelesaikan kuliah di jurusan Kimia Universitas Indonesia (UI) dalam tempo tiga tahun. Dan puncaknya, ia menggondol gelar doktor termuda di Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam usia 24 tahun. Pendidikan dan ekonomi Arah program dan kebijakan pendidikan di NTT sebaiknya dikaitkan dengan potensi sumber daya dan perkembangan ekonomi. Dengan potensi dan perkembangan ekonomi ini pula program dan kebijakan pendidikan akan lebih spesifik dan efektif. Banyak lembaga pendidikan di NTT sudah memiliki fondasi yang kuat, seperti filosofi dan pemikiran, pengembangan kurikulum, serta metode belajar-mengajar yang terus berkembang. Dari pendidikan ini pula lahir sejumlah orang yang berprestasi dalam bidang masing-masing. Namun, dengan impitan ekonomi dan politik yang kurang mendukung, adanya angka putus sekolah dan keengganan melanjutkan pendidikan, bahkan banyak pula sarjana yang menganggur, menambah masalah NTT. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana ekonomi dan politik mendukung pendidikan? Potensi besar NTT di bidang pangan, mulai dari kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, haruslah dibangun pondasi ekonomi yang kuat dan saling terkait. Seandainya NTT bangkit dan bergerak menuju revolusi pangan – transformasi ke industrialisasi pengolahan pangan – niscaya program pendidikan yang mendukung proses ekonomi ini bakal mengurangi angka putus sekolah, keengganan melanjutkan sekolah, dan para sarjana pun ikut dalam transformasi tersebut. Dengan solusi ini NTT tidak perlu khawatir lagi mengenai masalah mutu pendidikan dan masalah lainnya yang melilit kita, seiring perubahan penting yang digerakkan menuju industrialisasi pengolahan pangan. ●

Siapa Hendak Makar

Siapa Hendak Makar Benny K Harman  ;   Politisi Senior Partai Demokrat

                                                    KOMPAS, 24 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ada berita besar hari Senin, 21 November 2016. Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya sebagai presiden ke-5 RI bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Agenda pertemuan tentu terkait politik terkini. Pada hari yang sama di Mabes Polri berlangsung konferensi pers Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Segaris dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut adanya aktor-aktor politik yang menunggangi aksi demonstrasi, Kapolri juga menyatakan adanya agenda gelap untuk makar dalam kegiatan unjuk rasa tanggal 2 Desember mendatang. Sementara itu, Panglima TNI mengatakan, jajarannya bersama Polri siap menghadapi upaya makar yang diduga disusupkan dalam aksi pada 2 Desember itu nanti. Isu tentang rencana kudeta atau makar ini memang telah beredar luas dalam satu-dua minggu terakhir ini. Namun, ketika isu makar ini menarik perhatian seorang presiden yang tengah menjabat, yang baru saja melakukan pertemuan dengan seorang mantan presiden, nilai dan gemanya menjadi lain. Ini ancaman serius untuk stabilitas negara. Harus diperjelas Tampaknya, berita atau barangkali "laporan intelijen" seolah akan ada rencana makar inilah yang bisa menjawab pertanyaan besar dari rakyat mengapa Presiden Jokowi secara maraton berkunjung ke satuan-satuan tempur khusus, baik TNI maupun Polri. Dalam berbagai pernyataan disebutkan, jika ada keadaan darurat, Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI akan mengerahkan satuan-satuan khusus untuk menindak "musuh negara". Tentu berita ini akan memiliki dampak psikologis yang besar dan luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Presiden perlu memberikan eksplanasi secara terang benderang kepada publik mengenai siapa yang dimaksudkan akan melakukan makar ini. Jika tidak, justru akan segera membuat komponen bangsa terpecah. Saling curiga satu sama lain. Masyarakat akan menjadi tegang. Mengikuti perkembangan politik yang terjadi sekarang, saya teringat pada situasi dan peristiwa yang terjadi di republik ini tahun 1965. Menjelang dilakukan gerakan kudeta atau makar yang dilancarkan Letkol Untung dkk yang didukung oleh elemen Partai Komunis Indonesia, telah santer diberitakan bahwa ada rencana makar terhadap Presiden Soekarno. Yang dicurigai dan dituduh akan melakukan makar waktu itu adalah yang disebut Dewan Jenderal. Dengan isu rencana makar Dewan Jenderal itulah akhirnya gabungan elemen TNI dan elemen politik melancarkan perebutan kekuasaan atau makar dari tangan pemerintah yang sah. Alasannya adalah untuk mendahului aksi makar yang bakal dilakukan oleh Dewan Jenderal. Cerita selanjutnya setelah terjadinya aksi makar pada 30 September 1965 itu telah menjadi bagian dari sejarah kita. Segera setelah aksi makar itu, Indonesia tercinta mengalami tragedi besar. Rakyat Indonesia hari-hari ini akan bertanya kepada pemimpin dan pemerintahnya apakah benar akan ada makar dan siapa yang akan melakukan makar itu? Dari elemen mana? Karena hampir semua aksi makar di mana pun di dunia itu dilakukan oleh elemen militer, pertanyaannya apakah ada ambisi dan rencana dari kalangan TNI untuk melakukan makar? Lantas, kalau tidak ada, dari siapa? Rakyat akan melakukan makarkah? Kita semua rakyat Indonesia bertanya-tanya dalam ketakutan, ketidakpastian, dan mungkin juga saling curiga satu sama lain. Situasi nasional dikhawatirkan akan menjadi tidak aman karenanya. Dunia pun akan menyoroti, ada apa dengan Indonesia? Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai justru isu makar ini akan membuat gejolak di dunia perekonomian. Jika merasa ada ketidakpastian, bahkan kecemasan bakal terjadi krisis politik dan keamanan, pasar bisa nervous dan bereaksi negatif dan akhirnya menjadi sulit untuk dikontrol. Kalau ekonomi jatuh, rakyat jugalah yang menjadi korban. Siapa bermain Ada lagi pertanyaan penting. Sinyalemen rencana makar ini apakah benar-benar produk dari lembaga intelijen Indonesia yang resmi atau bukan? Kalau benar, sejauh mana kebenaran dan akuntabilitas dari laporan intelijen itu? Ingat, di seluruh dunia, banyak sekali intelijen yang salah. Karena intelijennya salah, keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah juga salah. Atau jangan-jangan ada pihak yang memancing di air keruh. Sengaja mendesain kekacauan atau political chaos untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Kita jadi ingat cara-cara intelijen yang klasik. Ciptakan kondisi, timbulkan musuh dan ancaman, kemudian tumpas. Pihak yang merekayasa dan sekaligus bisa mengatasi itu akhirnya menjadi pahlawan dan mendapatkan posisi politik yang diharapkan. Dalam sejarah di banyak negara, cara murah tapi jahat itu sering dilakukan oleh mereka yang memiliki ambisi politik tinggi, tetapi tak mau melalui jalan demokrasi. Itulah yang dulu kita kenal sebagai Operasi Intelijen yang Hitam. Mungkin ada yang mencurigai bahwa ada tangan-tangan asing yang bermain. Mereka sengaja membuat negara kita porak poranda. Tapi, negara mana di abad ini yang mau berbuat seperti itu? Adakah indikasi ke arah sana? Kalau memang benar, mengapa pihak intelijen negara tak mampu mengungkap "gerakan" ini? Tidakkah organisasi intelijen itu dibentuk, dididik, dibiayai, dan ditugasi untuk menghadapi musuh negara, bukan menjadi kepanjangan dari kepentingan politik golongan tertentu? Pesan demokrasi Kembali pada isu rencana makar tadi, menurut saya ada sebuah pesan yang sangat penting, yaitu pesan demokrasi. Janganlah ada pihak mana pun di negeri ini yang memimpikan untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan cara merebutnya dari tangan yang sah. Tidakkah kita bersepakat untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik melalui cara-cara yang demokratis? Ada pemilihan umum yang secara reguler diselenggarakan setiap lima tahun. Itulah amanah konstitusi yang harus kita junjung tinggi dan lakukan. Kalau ingin menjadi presiden dan wakil presiden, ikutilah proses pemilihan umum. Jangan menjegal dan merebut dari pemilik sahnya di tengah jalan. Apalagi jika melalui makar. Terlebih lagi jika makar itu menggunakan senjata. Senjata  itu milik rakyat yang dipinjamkan kepada tentara untuk menghadapi musuh negara, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Bukan untuk kepentingan politik. Kalau itu terjadi, menangis Ibu Pertiwi dan robek demokrasi kita. Saat ini, rakyat yang tidak selalu berdaya sungguh memerlukan perlindungan, kejelasan, dan kepastian. Rakyat telah memberikan mandatnya kepada para pemimpin dan wakil-wakilnya melalui Pemilu 2014 dan pilkada-pilkada yang telah diselenggarakan. Saatnya para pemimpin membalas jasa rakyat dengan cara memberikan ketenangan, dan bukan sebaliknya, menaburkan ketakutan dan kebencian sesama warga. Mungkin ada pertanyaan orang-orang yang pasrah, jika pemerintah, TNI, dan Polri telah memiliki posisi untuk memberikan ultimatum kepada mereka yang diendus akan melakukan makar, yang belum tentu rakyat bisa memahaminya, lantas siapa lagi yang bisa menenangkan hati rakyat kita? Mestinya Presiden Jokowilah yang secara moral dan politik wajib melakukannya. Presidenlah yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan tidak terjadi di negara ini. Pak Jokowi harus membuat rakyat tenang. Juga dapat menjelaskan situasi yang sebenarnya. Semoga negeri tercinta ini selalu dilindungi oleh Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tidak terulang pula sejarah kelam tahun 1965 dulu. Sakitnya di sini, di hati kita semua. ●