Keseimbangan Negara-Masyarakat

PEMIKIRAN POLITIK

Keseimbangan Negara-Masyarakat

Oleh :  KOMARUDDIN HIDAYAT

KOMPAS, 16 November 2019

Setelah berhasil menerbitkan Why Nations Failed (2013), Daron Acemoglu & James A Robinson menerbitkan buku terbarunya The Narrow Corridor (2019).

Pemikirannya menarik disimak untuk membaca perkembangan politik kenegaraan Indonesia yang begitu dinamis, sebuah pergulatan sejarah untuk meraih  keseimbangan antara: negara, masyarakat, dan kebebasan warganya. Sejarah bangsa selalu menghadapi turbulensi politik, akibat ayunan pendulum yang kontradiktif, antara tuntutan kebebasan warganya dan kebutuhan institusi negara yang kuat. Keduanya sering tak mudah disinkronkan.

PENDIDIKAN NASIONAL

Yang Tak Berubah di Pendidikan

KOMARUDIN HIDAYAT

 

KOMPAS 2 November 2019

 

Kementerian Pendidikan Nasional memperoleh darah segar dengan diangkatnya Nadiem Makarim sebagai menteri, orang nomor satu yang memegang kendali perkembangan dan arah pendidikan nasional kita ke depan. Para pemikir dan praktisi pendidikan menunggu penuh harap akan munculnya inovasi dan perbaikan pendidikan nasional yang selama ini selalu dikeluhkan tertinggal dari negara lain.

WACANA KEBANGSAAN

Nasionalis-Religius

KOMARUDDIN HIDAYAT ; REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA (UIII)

 

KOMPAS, 9 Agustus 2019

 

Apakah Indonesia sebuah “nation” yang “religius”? Ini sebuah pertanyaan yang tidak mudah menjawabnya. “Motto” Bhinneka Tunggal Ika secara implisit menunjukkan bahwa realitas masyarakat Indonesia adalah himpunan suku-suku dengan aneka ragam bahasa, budaya dan agama, bukan sebuah bangsa (“nation”) tunggal dan homogen bernama Indonesia.

Benih Diktator

Benih Diktator Komaruddin Hidayat  ;  Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

                                              KORAN SINDO, 21 September 2018

                                                           

MELIHAT indeks demokrasi Indonesia (IDI), terdapat indikasi bahwa masyarakat kita masih belum siap hidup dalam alam demokrasi. Masih senang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Ada dua macam potensi yang paradoksal, yang melekat pada setiap manusia, yaitu potensi untuk saling mengasihi, menyayangi, dan melindungi orang lain, sekaligus juga memiliki kecenderungan untuk menang sendiri dengan menindas orang lain yang dianggap mengganggu dan mengancam kepentingannya. Kedua kecenderungan ini volumenya relatif, tiap orang dan masyarakat berbeda-beda. Faktor geografis, lingkungan sosial, pendidikan, status ekonomi dan budaya-politik sangat berpengaruh pada perkembangan pribadi seseorang, apakah akan mendukung nalurinya sebagai diktator ataukah sebaliknya, yaitu pribadi demokrat yang senang menghargai hak dan martabat orang lain. Belakangan ini, beberapa masyarakat dan negara yang senang melakukan kekerasan fisik dan senjata dalam memperjuangkan kepentingannya sudah pasti mengondisikan suburnya budaya diktator, budaya yang tidak menghargai jalan damai dan rasional dalam memecahkan masalah sosial-politik. Ketika kalah, mereka akan melakukan pemberontakan dan perlawanan fisik. Kalau nantinya menang dan jadi penguasa akan menjadi penguasa tiran, diktator. Kita prihatin membaca laporan IDI bahwa kekerasan fisik masih tinggi terjadi di Indonesia. Bahkan dalam menyikapi perbedaan keyakinan dan mazhab dalam agama sekalipun, masih sering terjadi penindasan dan pengusiran secara fisik. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, prinsip dan jalan musyawarah secara damai, sikap saling menghargai keyakinan agama, masih jauh. Di sini, entah disadari ataukah tidak, paham keagamaan yang mereka peluk lebih mendukung sikap diktator. Kelompok yang berbeda pantas, bahkan sah, dimusnahkan. Keyakinan dan paham keagamaannya cenderung membuatnya bersikap tiran. Orang yang berbeda agama itu berarti berada di jalan sesat, menjadi sekutu setan dalam melawan Tuhan, sedangkan musuh Tuhan berarti juga musuh orang yang beriman. Bayangkan, kalau logika dangkal ini dominan dalam masyarakat maka tidak terelakkan faktor agama akan jadi sumber konflik, sementara yang namanya keyakinan beragama itu selalu plural. Di muka bumi, terdapat ratusan keyakinan beragama. Identitas dan semangat beragama bukannya jadi pendorong peradaban damai dan rasional, melainkan pemicu konflik dan emosional. Dalam masyarakat dan negara yang menganut sistem demokrasi, paham keagamaan sekelompok orang kadang merupakan kritik dan antitesis terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi berangkat dari pengakuan dan penghargaan terhadap hak, martabat, dan kemerdekaan individu (individual right and freedom). Pemilu (yang sehat dan benar) adalah salah satu instrumen untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam upaya menciptakan tatanan sosial dan pemerintahan yang melayani dan melindungi setiap warga negara. Jadi, dalam alam demokrasi, sumber kekuasaan dan undang-undang bernegara itu datang dari bawah, dari aspirasi rakyat. Namun, sekelompok orang beragama menentang prinsip di atas. Kekuasaan dan undang-undang yang benar dan mesti diperjuangkan itu yang bersumber dari Tuhan. Yang jadi juru bicara Tuhan bukan anggota legislatif hasil pemilu, melainkan mereka yang mendalami dan menguasai kitab suci dan ilmu keagamaan serta sudah teruji akhlaknya mulia, tanpa cacat. Di setiap agama memang ditemukan sekelompok orang "suci" yang menjadi panutan moral dan keilmuan umatnya. Hanya, sikap mereka terhadap dunia politik beda-beda. Ada yang mengambil jarak tegas dari politik praktis. Mereka fokus pada kepemimpinan moral-spiritual. Ada lagi yang aktif dan gigih terlibat dalam politik praktis, untuk mengubah dan meluruskan sistem demokrasi yang dianggap sesat. Hukum Tuhan di atas hukum bikinan manusia. Sebatas penalaran deduktif, argumen di atas kedengarannya valid. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam dan lebih detail, banyak premis yang salah dan sangat tidak realistis. Misalnya siapa yang memberi mandat bahwa seorang pendeta atau ulama adalah wakil paling otoritatif dari Tuhan? Bukankah musyawarah dan saling menghargai perbedaan dalam alam demokrasi itu juga ajaran Tuhan? Adakah dukungan best practise atau success story dalam sejarah bahwa jajaran ulama atau pendeta berhasil mengurus administrasi kenegaraan yang sedemikian kompleks? Jadi, janganlah pemahaman keagamaan menambah suburnya budaya otoriter yang punya akar sejarah dalam perebutan kekuasaan di Nusantara ini. Paradigma Ken Arokisme mesti kita kubur dalam-dalam. Mari kembangkan pendekatan damai, rasional, berorientasi pemecahan masalah bangsa, bukannya semata memenangkan pertarungan untuk meraih jabatan sesaat. Mari kita dewasakan kehidupan berdemokrasi, kecuali kita akan mengundang tampilnya diktator yang sangat bisa jadi akan mengantarkan hancurnya bangsa dan negara ini. ●

Problem Identitas Keagamaan

Problem Identitas Keagamaan Komaruddin Hidayat  ;  Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

                                              KORAN SINDO, 14 September 2018

                                                           

SEMUA komunitas agama, menurut Yuval Noah Harari, dihadapkan pada tiga macam problem dan tantangan besar yang berkaitan, yaitu technical problems, policy problems, dan identity problems (21 Lessons for the 21st Century: 2018). Sekalipun dia seorang Yahudi, eksklusivisme komunitas agama Yahudi dia kritik dengan tajam. Termasuk kritiknya terhadap agama-agama lain yang kedengaran menyakitkan, tetapi argumentatif. Menurutnya, saat ini seakan terjadi proses nasionalisasi kebertuhanan. God now serves the nation, tulisnya. Peran Tuhan dipersempit, diposisikan untuk membela kepentingan sebuah bangsa, tidak lagi membela dan melayani manusia seluruh jagat tanpa sekat ras, suku, dan bangsa. Bahkan dipersempit lagi, Tuhan dimonopoli mazhab atau kelompok politiknya. Semasa abad pertengahan peran agama, ulama, dan pendeta sangat sentral. Tuhan dan titah-Nya yang dikandung agama menjadi rujukan masyarakat ketika mereka dilanda krisis. Ketika panen rusak, mereka datang kepada tokoh agama, memohon pertolongan untuk membujuk dan mengiba kepada Tuhan agar tidak marah, menimpakan bencana. Begitu pun ketika sakit, masyarakat datang kepada tokoh agama minta kesembuhan. Pendeknya pada abad pertengahan Tuhan diyakini sebagai pengendali dan penjaga keseimbangan dan ketenteraman kosmik. Namun itu semua sudah berlalu. Satu-satu kekuatan dan kekuasaan agama dirongrong dan digantikan oleh sains dan teknologi. Bahkan peristiwa kematian pun tak lagi dikaitkan dengan keyakinan teologis, tetapi semata masalah medis. Ketika ada orang meninggal, pertanyaan yang muncul adalah: apa penyebab kematiannya? Ketika kebanyakan dikarenakan serangan jantung, riset dan pengobatan di bidang penyakit jantung digalakkan. Termasuk penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kematian. Lalu mereka menyimpulkan bahwa panjang dan pendek umur seseorang itu semata karena masalah kesehatan. Urusan dokter. Demikianlah, tantangan  yang dihadapi masyarakat modern itu adalah bagaimana memajukan teknologi untuk menciptakan kehidupan yang lebih ringan dan  nyaman dijalani. Sekaya apa pun sumber daya alam sebuah bangsa, jika teknologinya ketinggalan, bangsa itu akan kalah dan tergilas oleh bangsa lain yang lebih maju teknologinya sekalipun tidak beragama. Tantangan kedua menyangkut policy problem, yaitu bagaimana umat beragama menyikapi dan membuat kebijakan publik dan politik untuk mengatasi berbagai soal kemanusiaan. Ini juga menyangkut manajemen politik sebuah bangsa dan negara tempat umat beragama berada. Krisis ekonomi yang terjadi di Irak, Libya, Suriah, Venezuela, Argentina, dan Yunani  semuanya bermula dari kegagalan manajemen politik. Gejala serupa juga mulai muncul di Turki. Jadi sekalipun sebuah negara kaya sumber alamnya, jika manajemen politiknya lemah, amburadul, tidak efektif, dan tidak visioner, tak ada jaminan rakyatnya makmur sejahtera. Problem ketiga dan ini tidak enak didengar, semua bangsa itu pasti memerlukan identitas yang jelas dan kuat sebagai sebuah bangsa. Dalam hal ini identitas etnis dan agama sangat fenomenal. Disayangkan, penguatan identitas keagamaan itu memang berhasil membangun kohesi sosial bagi umat seiman, tetapi sekaligus menciptakan pemisahan dan bahkan konflik terhadap yang berbeda iman dan keyakinan. Dengan eksplisit Harari mengatakan bahwa identitas agama bukannya memecahkan dua problem yang lain, yaitu technical dan policy problems, malah menciptakan problem baru. Ketika orang sudah berkelompok dan berhasil membangun kohesi serta solidaritas keagamaan, pertanyaan yang muncul adalah: problem bangsa dan kemanusiaan apa yang hendak diselesaikan? Alih-alih menyelesaikan, malahan mereka bertengkar dan terlibat perang atas nama Tuhan dan agama. Ini sebuah kritik dan renungan yang mesti dijawab oleh pejuang agama. ●

Tuhan pun Diajak Berpolitik

Tuhan pun Diajak Berpolitik Komaruddin Hidayat  ;  Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

                                              KORAN SINDO, 07 September 2018

                                                           

Di samping terjadi perubahan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, fenomena sosial yang cukup menonjol adalah terjadinya penguatan identitas dan solidaritas kelompok berdasarkan kesamaan keyakinan agama dan sentimen etnis. Sementara itu agama dan etnik selalu bersifat plural, majemuk. Di muka bumi ini terdapat beragam agama dan etnik. Oleh karenanya peran agama tidak saja menyatukan, tetapi juga menciptakan segregasi sosial. Bahkan sampai pada tingkat konflik dan perang atas nama agama. Agama menciptakan pengelompokan sosial sehingga muncul kategori “kami” dan “mereka” yang di tandai dengan identitas keagamaan. Di Indonesia identitas keagamaan ini cukup fenomenal ketika menghadapi pilkada dan pemilu. Ketika koalisi parpol tengah melakukan konsolidasi untuk menghadapi Pilpres 2019 mendatang, isu identitas dan afiliasi keagamaan tokoh menjadi sangat penting karena menjadi sorotan dan pertimbangan rakyat dalam memberikan dukungan. Baik kubu Jokowi maupun Prabowo sangat menyadari betapa penting identitas dan sokongan keagamaan ini sehingga keduanya berusaha menunjukkan perhatian dan respek kepada ulama. Sebagai instrumen mencari dukungan massa, sudah pasti peran ulama sangat besar. Namun ketika dihadapkan pada persoalan dan tantangan ekonomi, pada program akselerasi pengembangan teknologi, problematika birokrasi negara modern, pada berbagai tantangan global, pemberantasan korupsi, upaya mendongkrak pemasukan pajak, serta penstabilan rupiah, apakah jawaban dan solusi yang ditawarkan oleh jajaran ulama? Mari kita tunggu. Hasil penelitian sosial menunjukkan, kemajuan sebuah bangsa dan negara lebih ditentukan oleh teknologi dan manajemen politik pemerintahan yang tepat. Agama tetap diperlukan karena memberikan basis moral, makna, dan tujuan hidup. Namun bangsa yang bersemangat mengedepankan identitas agama tanpa disertai keunggulan teknologi dan pemerintahan yang efektif, visioner, dan berwibawa, peran sosial agama cenderung mandek sebagai kekuatan kohesi sosial. Bahkan di beberapa tempat muncul konflik karena dipicu identitas keagamaan yang berbeda. Belakangan ini mudah sekali diamati, tiap parpol ingin menunjukkan dirinya adalah nasionalis dan religius. Berbagai kelompok agama didekati dan dibina agar turut memberikan dukungan demi memenangi pilpres. Beberapa kelompok dan pribadi mencari pembenaran teologis bahwa dirinya sudah berada di atas jalan Tuhan dan senantiasa membela agama Tuhan. Bahkan ada jamaah umrah yang memanjatkan doa di depan Kakbah agar agama Tuhan semakin berjaya di bawah kepemimpinannya. Dengan kata lain, dalam kontestasi politik, Tuhan pun diajak berpolitik dan berkoalisi dengan kelompoknya. Mungkin ini sebuah cerminan dari negara yang berketuhanan yang maha esa. Bisa juga ini cerminan sebuah militansi keberagamaan yang diekspresikan dalam partisipasi politik. Bisa juga ini sebuah ijtihad politik yang muncul dari panggilan hati untuk membangun dan menyelamatkan bangsa dan negara. Semua itu sah-sah saja. Ketika tiap kelompok dan pendukung capres-cawapres sama identitas agamanya, sama doanya, sama Tuhan yang disembahnya, kita tidak tahu bagaimana respons Tuhan atas doa-doa itu. Bagi masyarakat sekuler yang tidak melibatkan Tuhan dalam berpolitik, tentu saja akan berbeda dalam menjajakan jagonya. Rakyat juga punya pertimbangan tersendiri dalam menentukan pilihannya. Mungkin saja yang lebih diperhatikan adalah program dan kapabilitas calon untuk menyelesaikan berbagai problem dan tantangan bangsa yang tengah dihadapi. Faktor agama tetap penting. Di Amerika dan Eropa misalnya, agama tidak menonjol sebagai instrumen politik untuk membangun solidaritas kelompok seperti di Indonesia. Jadi, dengan melibatkan simbol dan figur-figur ulama dalam kancah perpolitikan, semoga saja hal ini mendatangkan keberkahan dan kesejukan. Namun hal tersebut juga menempatkan agama dan jajaran ulama dalam taruhan. Kalau Indonesia malah mundur, akan muncul penilaian bahwa ruang gerak agama dan ulama itu bukan pada ranah politik praktis yang penuh lumpur, saling jegal dan tipu daya. ●

Sains, Sport, dan Seni

Sains, Sport, dan Seni Komaruddin Hidayat  ;  Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

                                                 KORAN SINDO, 31 Agustus 2018

                                                           

Sejak zaman Yunani Kuno, ada tiga macam pendidikan yang mesti dipelajari para siswa. Pertama adalah sains yang diawali dengan pembelajaran logika dan matematika sebagai fondasinya. Dengan belajar matematika para siswa dilatih berpikir logis dan konsisten. Sikap ini diharapkan ikut membentuk pribadi yang mencintai kebenaran, kejujuran, dan konsisten. Jadi, matematika bukan sekadar pengetahuan untuk pengukuran, tetapi juga untuk pembentukan karakter. Lebih jauh lagi matematika dipelajari karena dalam kehidupan sehari-hari kita mesti berhadapan dengan persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika. Kedua sport; para siswa sejak dini mesti dilatih untuk terbiasa berolahraga agar sehat jasmani. Dalam sport anak-anak dibiasakan membangun kerja kelompok, membina mental petarung secara sportif. Melalui sport anak di kondisikan untuk mengalami sebuah kemenangan tanpa sikap sombong dan ketika kalah tidak lantas putus asa. Ketika seseorang berlaga dalam sebuah pertandingan olahraga, sifatnya selalu terbuka, melibatkan publik. Tekanan penonton kadang kala sangat kuat sehingga bila mentalnya lemah, semua persiapan teknis yang telah dilakukan jadi berantakan. Makanya dalam sport seorang siswa dilatih agar memiliki mental pemenang dan pejuang, tidak mudah patah semangat. Dia mesti mengakui kehebatan lawan dan menerima kekurangan dirinya. Kalaupun menang tidak boleh sombong karena kalah-menang itu bergilir. Lagian ketika seseorang memenangi sebuah pertandingan banyak pihak yang berjasa. Maka atlet sejati tak pernah bersikap sombong. Lalu bagaimana halnya dengan yang ketiga, seni? Seni akan menghaluskan perasaan. Seni meng gugah imajinasi. Betapa kering dan membosankan hidup ini kalau tak ada rasa keindahan dan kelembutan. Kalaupun bukan seorang pencipta seni, minimal sekali siswa dilatih untuk bisa mengapresiasi dan menikmati seni. Keindahan ini bisa menjelma dalam gerak tari, dalam suara nyanyian, dalam pemandangan, dalam tutur kata, dan sebagainya. Yang menarik dan sering kita lupakan, sesungguhnya sains, sport, dan seni saling terkait dan membutuhkan yang lain. Dalam sebuah sport dan seni diperlukan kecerdasan matematika. Coba ketika Anda mengamati sebuah mobil sport, sangat mencolok perpaduan sains dan seni untuk mendukung kekuatan dan kecanggihan mobil itu untuk berlaga. Ketika Anda mau membeli gawai, yang menjadi daya tarik pertama adalah keindahan desainnya, kekuatannya, dan kecerdasan buatan yang bisa dioperasikannya. Hari-hari ini ketika kita menyaksikan pesta Asian Games, dibalik kesuksesan yang diraih para atlet yang bertanding itu diperlukan proses pendidikan karakter yang berlangsung lama. Tidak semata skill, tetapi juga aspek seninya sehingga pesta itu indah dilihatnya. Namun sangat disayangkan, ketiga bidang kajian ini tidak berkembang baik dan sinergis di sekolah-sekolah kita. Belajar matematika terpisahkan dari pendidikan karakter. Seni dan olahraga tidak memperoleh perhatian serius, mulai dari guru hingga fasilitasnya. Yang menonjol, belajar matematika hanya didekati secara kognitif. Akibat krisis pembelajaran di tiga bidang ini, perilaku siswa bisa beringas, tidak sportif, beraninya keroyokan, tidak terlatih berbahasa yang santun dan logis. Lalu yang dikejar hasil akhir, kalau perlu dengan cara mencontek. Padahal sekarang ini yang mendesak untuk dipelajari para siswa bukan hanya tiga bidang itu, tetapi ada lagi dua bidang lain, yaitu keterampilan komunikasi (communication skill) dan spiritualitas. Mengapa komunikasi? Karena bidang ini sangat di perlukan untuk membangun karier. Dunia semakin plural dan memerlukan multidisiplin ilmu. Meskipun seseorang pintar, banyak ilmu, tetapi kalau lemah dalam komunikasi dan relasi sosial, sulit mengembangkan dan mempromosikan ilmunya. Sekarang ini ketika berkembang teknologi digital, banyak siswa yang merasa asyik dan bergairah menjalin persahabatan di dunia maya, tetapi asosial dalam kehidupan nyata. Para siswa sekarang semakin menurun keterampilan komunikasi sosialnya. Makanya dulu di zaman Yunani Kuno, salah satu ilmu yang populer dipelajari adalah retorika, seni berbicara dan berkomunikasi untuk memengaruhi orang lain. Mereka dilatih adu argumentasi secara logis. Belum dikenal hoax dan fitnah lewat media sosial (medsos). Kita seringkali menyaksikan talk show di televisi dan kita kemudian bisa menilai kualitas seni mereka dalam berdebat dan berkomunikasi. Bukannya menyajikan adegan yang cerdas dan indah untuk menundukkan argumen lawan, tetapi seringkali malah menyebalkan. Fenomena serupa juga kita temukan dalam medsos yang sering kali penuh caci maki dan permusuhan. Lagi-lagi spirit sportivitas dan seni semakin terkikis dari komunikasi sosial kita. Satu lagi, spiritualitas. Bidang spiritualitas tidak saja memberikan sumber energi keh idupan yang tak pernah kering karena bersumber pada Sang Ilahi, tetapi juga memberikan arah, makna, dan tujuan hidup. Kehidupan sains dan teknologi selalu berkembang dan berusaha memanjakan hidup Anda secara teknis. Namun spiritualitas yang akan memberikan cahaya kemana dan untuk apa hidup ini dijalani. ●

Mengembalikan Kemuliaan Politik

Mengembalikan Kemuliaan Politik Komaruddin Hidayat  ;  Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

                                                 KORAN SINDO, 10 Agustus 2018

                                                           

Aristoteles (384-322 SM) yang dianggap sebagai peletak dasar tradisi ilmu politik Barat secara eksplisit menyatakan ilmu dan karier politik itu sangat mulia. Mengapa? Karena pemanfaatan semua kemajuan ilmu pengetahuan yang lain pada akhirnya akan di tentukan oleh politisi, pemegang kekuasaan tertinggi sebuah negara. Berbagai capaian riset para ilmuwan anak-anak bangsa terbaik, misalnya, yang menentukan anggaran sampai penggunaan akhir adalah keputusan politik. Terlebih lagi riset dalam pengembangan senjata nuklir, keputusan terakhir penggunaannya bukan ditangan ilmuwan, tetapi keputusan politik. Maka itu, Aristoteles berpandangan bahwa politik adalah seni dan ilmu tertinggi karena berfungsi mengendalikan arah dan penggunaan ilmu-ilmu yang lain. Pandangan Aristoteles ini sangat dipengaruhi gurunya, Plato, yang menawarkan formula King-Philosopher. Bahwa penguasa tertinggi sebuah negara adalah juga yang paling pintar dan paling bijak, sebuah gabungan kualitas raja dan filosof, bagaikan kepala bagi sosok tubuh. Posisinya paling tinggi sekaligus juga paling memiliki kapasitas kecerdasan. Kepala akan selalu menunjukkan jalan yang benar, jangan sampai mencelakakan tubuhnya. Demikianlah pendeknya politik itu mulia karena yang dipikirkan adalah menjaga keselamatan dan kenyamanan rakyatnya, bagaikan kepala memikirkan tubuhnya sendiri. Pikiran Aristoteles ini sejalan dengan misi dan tipologi kepemimpinan nabi (prophetic leader). Kekuasaan diabdikan untuk mencerdaskan, menyejahterakan, dan mendekatkan umat pada Tuhan. Pemimpin itu berkorban, tidak memiliki kepentingan untuk meraih kemegahan pribadi. Namun dalam panggung sejarah, yang terjadi sering kali justru sebaliknya. Niat, citra, dan tujuan mulia politik bisa jatuh terhina oleh perilaku para politisi. Demokrasi digelar yang niat awalnya menjaring dan memanggil anak-anak bangsa terbaik agar tampil ikut kontestasi memegang jabatan publik demi kebaikan rakyat, berubah menjadi panggung gladiator antarfigur-figur yang haus kekuasaan untuk meraih self glory. Politisi bukannya mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi suara rakyat dibeli karena posisi rakyat tak lebih bagaikan sebuah angka. Mengingat dalam demokrasi prosedural jumlah kepala lebih berharga ketimbang isi kepalanya. Darimana politisi punya uang? Di sinilah pintu masuk para pemodal dan investor politik “menyumbang dana” kepada kontestan yang nanti jika menang dan meraih jabatan publik, akan membayar kembali dengan cara memanipulasi kebijakan publik berupa proyek-proyek atas nama pembangunan. Sedemikian busukkah politik? Tanyakan saja pada para politisi dan pengamat. Sebagai dosen yang lebih akrab dengan kajian akademis, tentu saja politik baik dan sangat diperlukan untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan. Karena itu, di berbagai universitas besar selalu ada program studi ilmu politik. Tetapi, politik sebagai teori yang diajarkan oleh para profesor rupanya berbeda dari realitas politik dalam panggung perebutan kekuasaan. Etika politik yang dipelajari sewaktu kuliah tidak berlaku ketika terjun langsung ke dunia nyata perpolitikan kita. Lalu di mana letak kesalahannya? Pertumbuhan dan praktik politik yang menyeruakkan bau busuk hendaknya jadi bahan renungan, kajian, dan perbaikan oleh semua pihak. Introspeksi dan evaluasi radikal sangat diperlukan. Terlebih lagi ketika sentimen keagamaan dan para ulama mulai terlibat serta dilibatkan dalam proses perebutan kekuasaan, semata untuk menjaring massa. Ini sebuah jebakan bagi demokrasi dan juga bagi muruah agama. ●

The Power of Impulse and Instinct

The Power of Impulse and Instinct Komaruddin Hidayat ;  Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

                                                         KOMPAS, 20 April 2018

                                                           

ADA ungkapan bijak yang mengatakan: Without meaning life is guided by impulse and instinct. Hidup tanpa kesadaran makna adalah tak ubahnya manusia hidup dalam level hewani yang hanya digerakkan oleh dorongan emosi dan insting. Meminjam frase Hobbes, hidup hanya digerakkan oleh motif avoiding the pain, searching for the pleasure. Menghindari kepedihan dan mengejar kenikmatan, yang keduanya bersifat fisikalemosional. Dua kecenderungan ini secara simbolis dan kasatmata terlihat pada dua hal, seperti banyaknya rumah sakit dan restoran. Rumah sakit menunjukkan ketakutan orang agar terhindar dari derita hidup, sedangkan restoran adalah simbol pusat kelezatan. Tentu saja apa yang masuk kategori derita dan kelezatan hidup bisa diperluas variasinya. Kelezatan tidak sekadar makan memenuhi selera lidah, ada juga sexual need dan sebagainya. Kekuatan nalar, nurani, dan agama memberikan perspektif lebih luas dan lebih tinggi jika kita bicara tentang hidup yang bermakna (meaningful life). Pertama sebuah kesadaran bahwa hidup itu sebuah perjalanan dan pencarian makna tanpa akhir, yang sekaligus juga merupakan anugerah dan amanah. Seseorang akan merasa bahagia dan bermakna ketika dirinya produktif dan bermakna bagi orang lain. Agama dan peradaban apapun akan sepakat terhadap konsep summum honum, bahwa manusia selalu ingin meraih kebaikan tertinggi. Itulah fitrah manusia, yang memang merupakan blueprint Ilahi. Selalu ingin meraih kebaikan, kebenaran, keindahan, kedamaian, dan kemerdekaan diri. Jika kita tidak mampu naik tingkat berada pada tataran dan gelombang hidup yang lebih rasional dan spiritual, kehidupan akan terjatuh dan berputar-putar pada level hidup hewani yang semata berdasarkan insting. Hiruk-pikuk politik hari ini bisa saja menyimpan blind spot, sebuah lubang dalam kegelapan, yang bisa membuat kita terjatuh, masuk kubangan politik murahan karena semata dorongan nafsu untuk berkuasa tanpa bimbingan dan komitmen nalar sehat, jernih, dan hati nurani. Orang sibuk memikirkan kepentingan dirinya, tetapi menggunakan dalih agama dan kepentingan negara dan bangsa. Tidak jelas konsep dan agenda membangun bangsa dan melayani masyarakat, terkalahkan oleh nafsu pribadi yang mengakumulasi dan menggurita dalam kelompok. Orang kehilangan autentisitas jati dirinya, lebur dalam identitas dan kerumunan massa. Ciri massa cenderung mengedepankan emosi, mudah diprovokasi, mudah hanyut dalam solidaritas kelompok sesaat, namun semakin jauh dari nalar sehat. Karena impulse dan instinct hanya mengetahui enak dan tidak enak, hanya merasakan suka dan tidak suka, maka pertimbangan nalar tentang benar dan salah lalu terpinggirkan. Itulah kerja insinct hewani. Secara psikologis, apa yang disebut tindakan dosa semuanya adalah akibat dari kelemahan nalar seseorang dalam mengendalikan instingnya. Gunanya pendidikan dan agama adalah untuk mengangkat derajat seseorang dari level hewani agar naik ke level insani dan rohani. Namun, tingkat kepintaran dan pendidikan seseorang tidak menjamin seseorang semakin bijak dan arif, jika tidak membiasakan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak yang benar serta rasional, tidak semata untuk mengejar hal-hal yang menyenangkan. Ketika melihat para politisi tampil debat di televisi kadang terlihat nyata, ada di antara mereka yang tidak mampu mengontrol emosinya dan egonya. Ketika sedikit saja egonya tersentuh, langsung emosinya terbakar, lupa bahwa mereka berbicara di depan publik, lupa bahwa mereka seorang sarjana, lupa bahwa mereka tokoh publik atau statusnya sebagai wakil rakyat. Jadi, ketika ruang kebebasan terbuka lebar atau tak lagi di bayangi oleh peraturan negara yang mengekang, sekarang terlihat bahwa banyak dari kita yang perilakunya ternyata belum dewasa. Mereka terkena the dizzy of freedom atau mabuk kebebasan. Mereka melupakan kepantasan sosial sehingga justru bisa menjatuh kan martabat dirinya. Wacana di ruang publik menjadi pengap dan turun kualitasnya. Kata-kata lalu ke hilangan wibawa dan maknanya. ●