Tampilkan postingan dengan label Pemuda - Kepeloporan Kaum Muda. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemuda - Kepeloporan Kaum Muda. Tampilkan semua postingan

Rabu, 12 November 2014

Urgensi Pengarusutamaan Pemuda

Urgensi Pengarusutamaan Pemuda

Arip Musthopa  ;  Ketua Umum PB HMI 2008-2010, Ketua DPP KNPI 2011-2014
KORAN SINDO, 11 November 2014
                                                
                                                                                                                       


Kita telah cukup familier dengan istilah pengarusutamaan gender, tetapi tidak dengan istilah pengarusutamaan pemuda. Oleh karena itu penting untuk memberikan batasan tentang pengarusutamaan pemuda di awal tulisan ini.

Pengarusutamaan pemuda dimaknai sebagai strategi sistematis meningkatkan peran pemuda dalam seluruh aspek kehidupan dengan memperhatikan serta melibatkan pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik. Dengan demikian diharapkan kebijakan publik yang lahir akan ramah terhadap pemuda (youth friendly) dan itu berarti investasi penting bagi masa depan bangsa.

Kenapa pengarusutamaan pemuda penting dilakukan? Pertama karena populasi pemuda (16-30 tahun) sangat besar, yakni sekitar 60 juta jiwa atau & frac14; jumlah populasi nasional. Bahkan, apabila definisi pemuda diperluas menjadi 16-40 tahun, populasi pemuda mencapai 40% populasi nasional.

Kedua, periode menjadi pemuda sangat menentukan bagi hidup seseorang. Pada masa ini seseorang memutuskan hal-hal yang menentukan jalan hidupnya seperti pilihan profesi/karier dan pasangan hidup. Pemuda membutuhkan lingkungan yang kondusif dan kematangan diri yang memadai untuk memutuskan halhal yang sangat mendasar bagi hidupnya di masa depan tersebut.

Di luar dua alasan tersebut, menurut World Programme of Action For Youth, pemuda memiliki tiga dimensi, yakni sebagai pewaris masa depan, agen perubahan sosial, dan korban utama perubahan sosial. Tiga dimensi tersebut merupakan representasi dari dimensi filosofis, historis, dan sosiologis dari pemuda yang akan semakin menegaskan pentingnya kepemudaan menjadi variabel penting kebijakan publik.

Potret historis keindonesiaan kerap kali menempatkan pemuda dalam bingkai yang membanggakan. Namun sayangnya pemuda dalam dimensi sosiologis kerap kali jadi korban perubahan sosial. Periode menjadi pemuda memang rentan terhadap berbagai masalah sosial.

Makanya kerap kali kita mendapatkan informasi tentang kekerasan pemuda seperti tawuran antarpelajar/mahasiswa, tawuran pemuda antarkampung, dan konflik sosial lain yang melibatkan pemuda sebagai korban sekaligus pelaku. Belum lagi korban narkoba dan pengidap HIV/AIDS yang umumnya pemuda.

Persentase pemuda yang menganggur juga mencapai jumlah yang fantastis, yakni 33%. Potret pendidikan pemuda juga kurang menggembirakan. Sebanyak 80% pemuda tidak lagi berada di sekolah/perguruan tinggi. Angka partisipasi kasar (APK) pemuda di perguruan tinggi hanya sekitar 20%, jauh di bawah Malaysia dan Singapura yang mencapai 60%, apalagi Korea Selatan yang mencapai 90%.

Selain itu, kita hanya punya sekitar 6% pemuda yang lulus perguruan tinggi, jauh di bawah yang lulus SLTA (30%) dan SLTP (30%). Sisanya yang berjumlah sepertiganya lagi tidak lulus atau hanya lulus SD. Pelbagai alasan dan fakta di atas kiranya cukup menggambarkan betapa kompleksnya permasalahan kepemudaan dan luasnya dimensi kepemudaan sehingga sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dari yang selama ini diberikan.

Oleh karena itu, pemuda dan kepemudaan harus menjadi salah satu “arus utama” dalam preferensi kebijakan publik. Artinya (hampir) setiap kebijakan publik harus memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan diarahkan untuk membangun “postur” pemuda Indonesia.

Hal ini penting disadari karena tanpa membangun postur atau profiling pemuda Indonesia yang lebih baik tidak mungkin kita dapat melahirkan generasi bangsa yang lebih baik di masa depan. Bayangkan apabila kita memiliki pemuda yang dapat tumbuh lebih sehat, berkualitas, dan kompetitif, akhirnya kita akan memiliki generasi bangsa yang lebih sehat, berkualitas, dan kompetitif dari generasi sebelumnya.

IPP dan Blueprint

Untuk menjadikan pemuda dan kepemudaan sebagai salah satu “arus utama” preferensi kebijakan publik, tidak cukup hanya dengan UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dibutuhkan minimal dua dokumen lagi, yakni Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan blueprint strategi pembangunan pemuda (blueprint).

Kedua dokumen tersebut harus menjadi dokumen resmi yang diterima menjadi rujukan semua pihak yang berkepentingan baik di pemerintah maupun di luar pemerintah. IPP merupakan instrumen untuk mengukur perkembangan pembangunan pemuda dilihat dari seluruh dimensi kepemudaan dari waktu ke waktu.

Menurut World Programme of Action for Youth, IPP dapat dilihat dari 15 bagian, yaitu: (1) pendidikan, (2) pekerjaan, (3) kelaparan dan kemiskinan, (4) kesehatanan, (5) lingkungan, (6) penyalahgunaan obat-obatan, (7) kenakalan pemuda, (8) aktivitas waktu luang, (9) masalah gender, (10) partisipasi dalam kehidupan sosial dan pengambilan ke-putusan, (11) globalisasi, (12) teknologi informasi dan komunikasi, (13) HIV/AIDS, (14) pencegahan konflik pemuda, dan (15) hubungan antargenerasi. Lebih lanjut, fungsi dari adanya IPP adalah untuk (1) mengukur perkembangan pemuda dari waktu ke waktu, (2) mengidentifikasi wilayah-wilayah atau isu-isu yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, (3) membandingkan kemajuan antar provinsi/daerah, (4) dasar bagi perumusan kebijakan/ tindakan advokasi terhadap pemuda, dan (5) mendorong riset, kajian, dan pengumpulan data yang berkaitan dengan pemuda.

Dokumen IPP harus dirumuskan bersama oleh Kemenpora dan instansi pemerintah lain seperti Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Juga melibatkan pemangku kepentingan di dunia kepemudaan seperti KNPI dan elemen organisasi kepemudaan lainnya, perguruan tinggi, dan sebagainya.

Hal ini penting agar semua instansi dan pihak terkait memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab yang sama terhadap isi dokumen tersebut dan pembangunan kepemudaan di Indonesia. Setelah memiliki IPP, selanjutnya disusun blueprint Strategi Pembangunan Pemuda. Blueprint ini disusun melalui proses yang sama dan diarahkan untuk meningkatkan capaian IPP dari waktu ke waktu.

Jadi, kedua dokumen tersebut memiliki kaitan yang erat. Bagian krusial dari blueprint tersebut adalah menerjemahkan upaya untuk menaikkan IPP dalam bentuk programprogram yang nyata. Juga pembagian tugas, fungsi, dan peran serta pola koordinasi dan sinergi dari semua pihak terkait dalam melaksanakan programprogram tersebut.

Kedua dokumen tersebut sejauh yang penulis ketahui belum dimiliki pemerintah RI. Padahal, di negara-negara Persemakmuran (Commonwealth countries), dokumen IPP telah lama dibuat dan dijadikan acuan perumusan kebijakan. Inilah menjadi tugas mendesak yang harus dilakukan Menpora RI dari Kabinet Kerja Jokowi-JK apabila ingin membangun dunia kepemudaan secara komprehensif, mendasar, dan sistematis.

Kiranya visi Presiden Jokowi yang menekankan pembangunan manusia melalui slogan “revolusi mental” dapat menjadi payung besar yang membantu Menpora untuk mendesakkan agenda tersebut di pemerintahan. Akhirnya, selamat bekerja Pak Menteri, salam pemuda. ●

Sabtu, 08 November 2014

Kepeloporan Kaum Muda

Kepeloporan Kaum Muda

Suhardi Suryadi  ;  Direktur Program Prisma Resource Center
KOMPAS, 08 November 2014

                                                
                                                                                                                       


MEMPERINGATI Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga memberi penghargaan kepada Triati dari Desa Mangunan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu pemuda pelopor tingkat nasional. Triati terpilih karena nilai lebih kepeloporannya, yaitu mengolah pangan berbahan lokal berupa tiwul yang semula tak ”bernilai” menjadi berkualitas dan berharga melalui perbaikan cita rasa. Dari sisi jenis makanan (tiwul) mungkin tak istimewa, tetapi yang luar biasa nilai-nilai yang mendasari kepeloporannya.

Tiwul yang kerap diasosiasikan makanan rakyat miskin di pedesaan diupayakan agar dikonsumsi masyarakat kelas menengah pada umumnya. Di tingkat makro, upaya Triati sangat penting dalam mendorong produk pangan lokal dapat eksis di tengah serbuan pelbagai jenis fast dan junk-food. Terlebih lagi  tiwul juga bermanfaat bagi peningkatan pendapatan petani singkong.

Kepeloporan ataupun keteladanan seseorang pada hakikatnya muncul dan tumbuh secara alami atas dasar kesadaran dan kepedulian atas situasi sosial tertentu. Apa yang dilakukan tidak melihat ke atas dalam arti meniru atau mengikuti orang lain. Tujuan kepeloporan semata-mata untuk melakukan perubahan sosial, bukan mencari penghargaan. Kalaupun ada penghargaan, ini hanya dilihat sebagai berkah. Dengan demikian, ada penghargaan atau tidak, kepeloporan tidak akan berhenti.

Fakta sejarah menunjukkan, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia pada dasarnya bagian dari kontribusi kepeloporan pemuda dari segala ras, ideologi, dan agama. Memang ada sejumlah perbedaan dalam bentuk kepeloporan mereka karena ketidaksamaan konsep yang dirangsang oleh tantangan dan kebutuhan zaman. Artinya, kepeloporan kaum muda senantiasa dibentuk oleh kebutuhan dan panggilan zaman.

Setidaknya ada empat bentuk kepeloporan pemuda dalam perkembangan sejarah negeri ini. Pertama, era pra-kemerdekaan. Kepeloporan kaum muda, terutama di kalangan elite sejak 1917, tumbuh karena adanya tuntutan hendak meraih kemerdekaan. Konstruksi sosial dalam era itu mencakup pemuda intelektual berpendidikan Barat, pemuda klerk di kalangan menengah-bawah, serta pemuda buruh dan tani yang terpinggirkan.

Kedua, zaman revolusi. Tumbuhnya kepeloporan pada masa revolusi dilatarbelakangi panggilan zaman, yaitu mempertahankan kemerdekaan yang konstruksi sosialnya diwujudkan melalui radikalisasi dalam bentuk kelaskaran, dan akhirnya militer.

Ketiga, setelah kemerdekaan.  Kepeloporan kaum muda yang berkembang adalah kebutuhan membangun bangsa karena kegiatan bisnis yang menghasilkan pemuda-pemuda bisnis merupakan bentuk konstruksi sosialnya.

Keempat, masa Demokrasi Terpimpin. Wujud kepeloporan pemuda pada era itu adalah bayangan akan revolusi abadi dengan konstruksi sosial yang antara lain termanifestasi dalam radikalisasi pemuda dan character building versi revolusi.

Abad ke-21

Sementara kepeloporan kaum muda di era reformasi dan abad ke-21 telah menjungkirbalikkan semua sistem rekayasa pembangunan kepemudaan. Bahkan, dapat dikatakan konsep pengembangan kepeloporan ada dalam konteks global yang mencuatkan semangat etnonasionalisme.

Dalam konteks kekinian, kepeloporan pemuda, seperti kasus Triati, tumbuh untuk menjawab soal liberalisasi pembangunan ekonomi nasional yang memarjinalkan produk lokal dan nasional. Hal inilah yang penting untuk ditumbuhkembangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo, yakni kepeloporan pemuda dalam konteks kemandirian ekonomi. Keberhasilan dalam melipatgandakan dan memperluas kepeloporan kaum muda dalam kemandirian ekonomi tak pelak akan menciptakan kelas menengah yang produktif, baik bagi diri sendiri maupun untuk lingkungan komunitasnya.

Tentunya tidak mudah mewujudkan hal itu jika (a) Menteri Pemuda dan Olahraga bergantung sepenuhnya pada staf teknokrat yang kurang menguasai akar masalah dalam merumuskan kebijakan dan program kepemudaan.  Pendekatan matematis dalam pengembangan kepemudaan terbukti gagal.  Seakan-akan memberi pelatihan dan penghargaan dengan serta-merta dapat menumbuhkan ribuan pemuda pelopor. (b) Menteri Pemuda dan Olahraga tak bisa mengoordinasi bagian-bagian dalam unit kerja kementerian yang memiliki fungsi saling mendukung dan tak mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pengembangan kepemudaan. (c) Menteri Pemuda dan Olahraga gagal membangun hubungan efektif dan fungsional, baik dengan kementerian terkait maupun wali amanah (stakeholder), dalam rangka percepatan pembangunan kepemudaan pada umumnya dan kepeloporan khususnya.

Dengan demikian, lahirnya  kepeloporan kaum muda tidak harus ditunggu setiap tahun melalui Hari Sumpah Pemuda, tetapi dapat tumbuh setiap waktu dan di mana pun menurut kondisi dan kebutuhan. Jika masih memerlukan dan menanti kehadiran pemuda pelopor bertepatan peringatan Hari Sumpah Pemuda, celakalah bangsa ini karena itu berarti terdapat jutaan pemuda yang tak bermutu di negeri ini. ●