Berkorban demi BBM  Arif Punto Utomo  ;   Direktur Indostrategic Economic Intelligence

REPUBLIKA,  26 Mei 2014

                                                                                         

                                                      

Ketidakberdayaan pemerintah terus memakan korban. Kali ini, karena tidak mampu mengatur pemakaian bahan bakar minyak (BBM), anggaran kementerian dipangkas. Tidak main-main, pemangkasannya sampai Rp 100 triliun. Tujuannya, untuk mengompensasi anggaran subsidi energi yang membengkak, Rp 110 triliun! Tidak masalah kalau yang dipangkas anggaran yang memboroskan uang negara, seperti perjalanan dinas, pembangunan gedung pemerintah, honorarium, biaya rapat dan konsinyasi, pengadaan kendaraan operasional, bantuan sosial, dan iklan. Menjadi problem ketika dana infrastuktur juga diperas, terbukti Kementerian PU dipotong Rp 23 triliun, dan hampir pasti ada dana infrastruktur yang dikebiri. Tidak itu saja, karena berbagai asumsi makro yang tidak tembus, seperti pertumbuhan ekonomi yang ditarget enam persen hanya tercapai 5,5 persen, konsekuensinya pendapatan turun dari target Rp 1.667 triliun menjadi Rp 1.597 triliun. Akibatnya, defisit anggaran yang semestinya 1,69 persen dari produk domestik bruto (PDB) naik menembus aturan yang ditetapkan, yakni tiga persen. Selama ini, APBN kita memang tersandera subsidi BBM. Pada 2014 ini subsidi energi melambung dari Rp 282 triliun menjadi Rp 392,1 triliun, terdiri atas subsidi BBM Rp 285 triliun dan subsidi listrik Rp 107,1 triliun dengan catatan plafon subsidi 48 juta kiloliter tidak terlampaui. Pertamina memperkirakan, pemakaian mencapai 48,5 juta yang berarti subsidi akan semakin besar. Siapa yang menanggung subsidi? Rakyat Indonesia. Siapa yang menikmati subsidi? Kelas menengah atas. Jadi, rakyat harus berkorban untuk kelas menengah, masyarakat konsumtif yang tumbuh luar biasa. Dana APBN yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan digeser untuk subsidi yang salah sasaran. Pemerintah sadar akan kondisi tersebut. Mereka paham produksi minyak Indonesia hanya 818 ribu barel per hari (dari target 870 ribu), sementara pemakaian 1,5 juta barel per hari. Itu berarti harus mengimpor yang nilainya mencapai 150 juta dolar atau Rp 1,7 triliun per hari! Impor minyak inilah yang turut menjadikan defisit transaksi berjalan mencapai 2,06 persen PDB. Tidak ada langkah konkret untuk mengatasinya. Ada aturan bahwa mobil dinas pemerintah dan BUMN harus meng gunakan BBM nonsubsidi. Kenyataannya, selain penghematan tidak seberapa, banyak mobil dinas dengan nomor pribadi dan tanpa logo tetap membeli BBM bersubsidi. Lantas, ada program radio frequency identification (RFID) untuk membatasi penggunaan BBM. Rencananya, alat itu dipasang di 100 juta kendaraan dan selesai pada pertengahan 2014. Tetapi, belum ada setengah persennya sudah mandeg tanpa ada evaluasi. Gagal di RFID, pemerintah akan mengendalikan BBM dengan melarang penjualan BBM pada akhir pekan. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan penghematan sebesar Rp 1,4 triliun. Yakinlah bahwa program ini pun akan mangkrak di tengah jalan. Pemerintah tidak serius, hanya main-main, biar seolah-olah bekerja memikirkan BBM. Murahnya energi membuat Indonesia boros energi. Ini terlihat dari indeks elastisitas energi yang pada 2012 lalu mencapai 1,63, sementara Thailand dan Singapura hanya 1,4 dan 1,1. Bahkan, negara maju seperti Jepang, Amerika, dan beberapa negara Eropa hanya 0,1-0,6. Indeks elastisitas adalah perbandingan laju pertumbuhan konsumsi energi dibanding laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita tidak boleh tersandera BBM. Jangan mengorbankan segalanya untuk menyubsidi energi. Pemerintah sudah memiliki pengalaman ketika mengonversi minyak tanah ke gas dan berhasil. Triliunan rupiah diselamatkan dari subsidi minyak tanah. Langkah itu harus bisa dilaksanakan dalam BBM. Konversikan BBM ke bahan bakar gas (BBG). Thailand yang sejak 2003 merancang dan merealisasikan konversi BBM ke gas telah sukses. Awalnya, pemerintah bersama perusahaan minyak negara memberikan diskon besar harga konverter kendaraan umum dan taksi, berikutnya kendaraan pribadi. Kini, hampir seluruh kendaraan memakai gas karena selisih harga gas dengan BBM sangat besar. Langkah lain adalah memperbanyak produksi biofuel. Pemerintah setengah hati menjalankan program biofuel ini. Harga BBM yang terlampau murah juga menjadi penyebab tidak majunya pengembangan dan produksi biofuel. Padahal, kita punya potensi besar, salah satunya dari sawit. Untuk mendukung program konversi tersebut, tidak ada jalan selain menaikkan harga BBM. Jika harga BBM tetap rendah, konversi ke gas tidak jalan, begitu juga pengembangan biofuel. Kalau ingin ada subsidi, berikan subsidi tetap, misalnya, Rp 2.000 per liter. Jadi, berapapun harga keekonomian BBM, untuk BBM subsidi dikenakan selisih sebesar itu. Misalnya, harga keekonomian Rp 9.000 per liter, harga subsidi Rp 7.000. Jika harga keekonomian Rp 10.500, harga subsidi naik Rp 8.500. Penggunaan BBM untuk listrik juga perlu diturunkan. Saat ini, persentase BBM untuk listrik 9,7 persen dengan kebutuhan 6,4 juta kiloliter per tahun. Sementara, kita masih memiliki sumber pembangkit lain yang bisa dioptimalkan, yakni batu bara, geotermal, dan air. Batu bara cadangan kita 12 miliar ton, potensi geotermal untuk dijadikan listrik 28 GW (40 persen dunia), air juga melimpah. Indonesia diaugerahi sumber daya alam untuk energi yang melimpah. Tetapi, kita menyia-nyiakannya. Rakyat justru termiskinkan karena pemerintah tidak mampu mengelola dengan benar. Kita berharap, presiden terpilih pada 9 Juli bukan hanya paham bahwa subsidi BBM menguras dana negara, melainkan juga melakukan terobosan untuk mengatasinya. Rakyat tidak boleh lagi dikorbankan. ●

Tahun Kelabu Ekonomi

Tahun Kelabu Ekonomi Arif Punto Utomo  ;   Direktur Indostrategic Economic Intelligence

REPUBLIKA,  24 Desember 2013

  

Tahun 2013 sebentar lagi usai. Masyarakat akan menyambut pergantian tahun dengan kegembiraan. Bagi yang banyak uang, akan berpesta di hotel-hotel berbintang menonton penyanyi atau grup musik kelas dunia. Untuk masyarakat yang ekonominya pas-pasan, cukup menggembirakan diri di panggung rakyat yang digelar pemerintah daerah. Bagi yang ingin membahagiakan hati bisa hadir di Zikir Akhir Tahun yang secara rutin ditradisikan Republika. Dengan zikir kita diajak bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Pada hakikatnya orang yang mampu terus bersyukur, dia bukan hanya memperoleh kegembiraan, tetapi juga kebahagiaan sejati. Rakyat memang perlu gembira, meski sesaat. Setidaknya itu untuk menutupi kekecewaan terhadap kinerja ekonomi pemerintah yang buruk tahun ini. Berbagai indikator ekonomi yang tidak meng gembirakan itu pada ujungnya membuat kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia bertambah sengsara. Kehidupan semakin sulit karena harga-harga kian tak terjangkau. Ketika berbicara tentang kehidupan yang semakin sengsara, berarti kita tidak membicarakan kelas menengah yang jumlahnya 130 juta. Kita juga tidak membicarakan konglomerat yang beberapa di antaranya sudah masuk peringkat orang terkaya dunia. Apalagi membicarakan koruptor yang mencuri uang rakyat sampai ratusan miliar rupiah. Tapi, yang kita bicarakan adalah rakyat miskin yang berdasarkan data BPS berjumlah 28,07 juta, dan juga 70-an juta rakyat hampir miskin. Indikator buruk yang paling nyata adalah naiknya harga bahan pokok makanan. Kenaikan ini tecermin dari tingginya angka inflasi di mana sampai November sudah mencapai 7,79 persen. Desember ini berbarengan dengan adanya Natal dan Tahun Baru, biasanya inflasi relatif tinggi sehingga sudah pasti inflasi tembus delapan persen. Indikator lain adalah defisit perdagangan di mana sampai Oktober silam mencapai 6,36 miliar dolar AS. Defisit terjadi karena ekspor melambat, sementara impor naik secara konsisten. Naiknya jumlah kelas menengah ternyata ikut mendorong kenaikan impor, karena sebagian kebutuhan mereka harus produk asing. Di sisi lain ekspor kita mengandalkan bahan mentah seperti CPO, batu bara, dan kakao yang rentan terhadap fluktuasi harga. Defisit perdagangan tersebut mendorong terjadinya defisit transaksi berjalan. Setelah beberapa tahun nyaris tidak pernah ada persoalan transaksi berjalan, sejak 27 bulan terakhir, defisit transaksi berjalan menjadi momok perekonomian Indonesia. Defisit transaksi berjalan terjadi karena neraca perdagangan defisit plus repatriasi laba perusahaan asing, pembayaran utang luar negeri, baik swasta maupun pemerintah, yang belasan miliar dolar. Sampai Oktober silam, posisi defisit transaksi berjalan 8,449 miliar dolar AS atau 3,78 persen PDB (produk domestik bruto) di mana idealnya di bawah tiga persen PDB. Defisit transaksi berjalan yang berlangsung terus-menerus menyebabkan permintaan terhadap dolar naik. Ketika permintaan dolar naik, kurs dolar terkerek. Itulah yang kemudian menjadikan rupiah merosot sehingga pada pekan ketiga Desember ini posisinya Rp 12.245 per dolar AS, posisi terburuk sejak 28 November 2008 yang berada di Rp 12.650 per dolar AS. Dengan posisi sekarang berarti dalam satu tahun, per awal Januari 2013, rupiah terdepresiasi 20 per sen. Pada posisi itu pun sebetulnya tidak diperoleh dengan gratis, karena Bank Indonesia (BI) harus melakukan intervensi. BI mendapatkan uang untuk intervensi, tidak lain dari cadangan devisa, karena itulah cadangan devisa tergerus. November lalu cadangan devisa 99,96 miliar dolar AS, jauh lebih rendah dibanding Desember 2012 yang 112,78 miliar dolar AS. Ban dingkan dengan Cina yang tahun ini 3,32 triliun dolar AS. Selain melakukan intervensi, BI juga menaikkan BI Rate dari 7,0 persen menja di 7,25 persen pada Oktober 2013. Tapi, rupanya kombinasi intervensi dan kenaikan BI Rate tidak memiliki pengaruh kuat sehingga rupiah tetap terpuruk. Celakanya, meskipun rupiah terdepresiasi, ekspor tidak bisa naik tajam, sehingga defisit transaksi berjalan masih tetap menghantui. Mengurangi defisit transaksi berjalan lewat peningkatan perdagangan tidak bisa cepat, untuk itu BI mengambil langkah praktis yakni menaikkan BI Rate men jadi 7,50 persen. Konsekunesinya, bunga simpanan akan naik, yang kemudian disusul bunga pinjaman. Pengusaha kelabakan karena terbebani kenaikan upah minimum dan kenaikan bunga kredit. Mereka akan meresponsnya dengan menaikkan harga, dan ujung-ujungnya rakyat yang harus menanggungnya. Kenaikan harga barang akan mendorong inflasi. Ketika inflasi terus tinggi, mereka yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan pas-pasan akan semakin sulit. Akibatnya, kesenjangan akan semakin tinggi. Tahun ini indeks Gini yang merepresentasikan kesenjangan mencapai 0,42, itu merupakan indeks terburuk sepanjang sejarah republik ini berdiri. Melihat indikator-indikator di atas bisa dikatakan tahun 2013 ini menjadi tahun kelabu ekonomi bagi pemerintahan SBY-Budiono. Bahwa pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih bisa 5,7 persen (tertinggi di dunia setelah Cina), tapi pencapaian itu di bawah pertumbuhan 2012 yang 6,2 persen, dan juga di bawah prediksi semula yang 6,3 persen. Pelajaran penting dari kelabunya perekonomian 2013 ini adalah pemerintah tidak konsisten dalam kebijakan dan tidak berani mengeksekusi kebijakan yang tidak populis. Pemerintah lebih suka bermain di sektor fiskal dan moneter dibanding sektor riil yang berisiko terhadap pencitraannya. Jika berani melakukan terobosan mengurangi konsumsi migas, misalnya, separuh dari persoalan defisit perdagangan selesai, mengingat impor migas sampai Oktober rata-rata 3,71 miliar dolar AS per bulan.  Tahun depan situasi ekonomi dihadapkan pada pengurangan stimulus moneter Amerika Serikat sehingga akan mengancam penarikan dana global. Dari dalam negeri, penyelenggaraan pemilu membuat makin banyak uang yang beredar di masyarakat termasuk dari money politics, sehingga berpotensi inflasi. Dan yang jelas konsentrasi kabinet terkuras untuk pemilu, persoalan ekonomi akan terlupakan. ●

Pesimisme RAPBN 2014

Pesimisme RAPBN 2014 Anif Punto Utomo  ;   Direktur Indostrategic Economic Intelligence  REPUBLIKA, 21 Agustus 2013

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 merupakan rancangan terakhir bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nota keuangan yang disampaikan pada sidang paripurna DPR RI sehari sebelum perayaan hari kemerdekaan itu sekaligus juga menjadi pertaruhan bagi SBY apakah RAPBN itu bisa memberikan manfaat besar bagi rakyat atau tidak.

Tidak ada hal yang baru dari RAPBN tersebut, tidak ada terobosan, tidak ada revolusi anggaran. Bahkan, anggaran untuk infrastruktur hanya naik 2,3 persen, sementara RAPBN sendiri naik 11,2 persen. Padahal kita tahu, salah satu permasalahan utama yang menghambat laju perekonomian kita adalah buruknya infrastuktur. 

Sementara kalau kita melihat asumsi yang disampaikan, pemerintah justru tampak optimistis terhadap perekonomian tahun depan. Ada enam asumsi dasar yang disampaikan dan semua menunjukkan optimisme, yakni pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, inflasi 4,5 persen, nilai tukar Rp 9.750 per dolar, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) bertenor tiga bulan di level 5,5 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 106 dolar per barel, serta lifting minyak 870 ribu barel per hari.

Kita coba cermati satu per satu asumsi dasar tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang 6,4 persen, apakah bisa dicapai? Bukan pekerjaan mudah. Kita lihat 2013 ini pertumbuhan ekonomi kumulatif semester I hanya 5,92 persen, angka itu diperkirakan tak banyak berubah sampai akhir tahun.

Turunnya pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah menurunnya kontribusi pertambangan (batu bara) dan perkebunan (kelapa sawit). Dua komoditas primer tersebut menjadi primadona ekspor pada 2012 karena harganya tinggi sehingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ketika harga kedua komoditas itu hancur pada 2013, maka pertumbuhan ekonomi pun terseret ke bawah. Rontoknya harga tersebut juga menjadikan neraca perdagangan kita mengalami defisit, sekaligus menjadi penyumbang bagi terdepresiasinya rupiah terhadap dolar.

Tahun depan perekonomian dunia belum begitu membaik. IMF memangkas prediksi pertumbuhan dari 4,0 persen menjadi 3,8 persen. Begitu pula WTO yang mengoreksi dari 4,1 persen menjadi 3,8 persen. Cina dan India yang sebelumnya menjadi motor penggerak ekonomi dunia dan banyak menjadi pasar bagi komoditas primer Indonesia mengalami koreksi pertumbuhan yang tajam. Jika pemerintah tidak melakukan terobosan berarti, sulit untuk mencapai target itu.

Penetapan laju infl asi 4,5 persen, ini memang masih di atas inflasi 2012 yang 4,3 persen. Tapi, melihat pengalaman tahun ini, tak mudah diwujudkan. Benar bahwa kenaikan BBM menjadi faktor penyumbang inflasi tahun ini, tapi harus diingat bahwa pemerintah juga gagal menyeimbangkan antara permintaan dan pasokan bahan pangan sehingga harga melejit. Harga daging sampai Rp 100 ribu, misalnya, bukan karena BBM tapi lantaran permainan kartel yang menyebabkan suplai terbatas.

Kegagalan dalam mengantisipasi pasokan itu kemungkinan akan terjadi lagi tahun depan, karena elite-elite di pemerintahan sudah sibuk untuk pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Tahun depan adalah tahun politik, para elite akan konsentrasi mempertahankan dan merebut kekuasaan dibanding memikirkan kestabilan harga untuk rakyat. Lagi pula, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah dengan adanya uang tidak jelas dari para pemain politik. Semua itu akan membuat harga melejit.

Mengenai nilai tukar yang ditarget Rp 9.750 akan tergantung dari performa perekonomian kita. Pada 2013 ini, rupiah mengalami depresiasi yang luar biasa, sekitar 9,5 persen, di mana pekan ini menyentuh Rp 10.940 per dolar. Depresiasi ini dua kali lipat dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang di bawah lima persen. Posisi tersebut sudah menembus angka psikologis masyarakat yang mematok Rp 10 ribu per dolar. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan depresiasi tersebut. Pertama, faktor luar yakni membaiknya perekonomian Amerika Serikat (AS). Efeknya, dana-dana yang diinvestasikan di portofolio surat berharga (nondirect invesment) di Indonesia mulai ditarik untuk dialihkan ke Amerika. Repatriasi dividen, atau penarikan keuntungan perusahaan asing, juga cukup besar sehingga mengganggu pasokan rupiah. 

Faktor dalam negeri adalah anjloknya ekspor kita yang selama ini didominasi komoditas primer. Begitu harga anjlok, maka jatuh pula nilai ekspor kita.
Komoditas primer sangat rentan terhadap gejolak harga. Selain itu, impor BBM juga menyedot pasokan dolar, karena setiap hari harus membeli jutaan dolar untuk mengimpor. Meskipun harga BBM sudah dinaikkan, hal ini tidak banyak mengurangi konsumsi BBM. Semua itu mengakibatkan neraca perdagangan Januari-Juli defisit 3,3 miliar dolar.

Menyurutnya ekspor disertai kebutuhan dolar yang tinggi, selain menyebabkan defisit neraca perdagangan juga menguras cadangan devisa. Pada Maret 2013, cadangan devisa kita masih 105,4 miliar dolar. Pada Juli, tinggal 92,7 miliar dolar. Sebagian cadangan devisa ini dipakai Bank Indonesia (BI) untuk mengintervensi pasar agar rupiah tidak terlalu terdepresiasi terhadap dolar.

Bagaimana dengan SPN bertenor tiga bulan yang ditarget 5,5 persen? Target itu akan tercapai jika inflasi terjaga. Secara umum, suku bunga dipatok lebih tinggi dari inflasi agar uang yang ada di bank tidak lari ke mana-mana.  Meskipun di negara maju seperti di Amerika, Eropa, dan juga Jepang, suku bunga ditetapkan sering kali lebih rendah dari infl asi untuk mendorong investasi. Jika inflasi sesuai target, bunga bisa sesuai target. Tapi, jika inflasi jebol, target bunga sulit direalisasikan.

Target lifting yang ditetapkan sebetulnya mendekati realistis. Setidaknya dibanding beberapa tahun lalu yang target lifting lebih banyak politis, dengan target 1 juta barel per hari. Tahun depan dengan target 870 ribu barel per hari pun bukan pekerjaan mudah, karena saat ini produksi hanya 833 ribu barel. Menaikkan sampai hampir 40 ribu barel tidak semudah membalikkan tangan.

Optimisme pemerintah yang tecermin dalam asumsi RAPBN tersebut perlu dikritisi. Jangan sampai angka target itu hanya angka politis menjelang Pemilu 2014. Tahun depan merupakan tahun pemilu, maka pencitraan pun sedang mulai dibangun oleh para elite politik, termasuk yang di pemerintahan. Optimistis boleh, tapi melihat realitas ekonomi global dan regional, tampaknya ada nada kepesimisan dalam optimisme tersebut. ●