Tampilkan postingan dengan label S Sagala Tua Saragih. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label S Sagala Tua Saragih. Tampilkan semua postingan

Kamis, 08 Mei 2014

Bila Kelamin Jadi Gurauan

Bila Kelamin Jadi Gurauan

S Sagala Tua Saragih  ;   Dosen Prodi Jurnalistik Fikom Unpad
REPUBLIKA,  07 Mei 2014
                                                
                                                                                         
                                                      
Tragedi di Sekolah Taman Kanak-Kanak Jakarta International School (TK JIS)
menjadi komoditas semua jenis media massa, terutama televisi siaran. Masalah besar ini berkali-kali menjadi topik diskusi atau perbincangan ramai di stasiun-stasiun televisi swasta nasional.

Ironisnya, beberapa laki-laki yang turut dalam acara bincang-bincang itu justru menanggapinya sambil tertawa-tawa. Seolah, mereka senang melihat anak kecil itu menderita berat. Memang secara verbal mereka menyalahkan atau menghakimi pelaku sodomi terhadap siswa laki-laki yang bersekolah TK yang luar biasa mahal itu (uang sekolah per siswa hampir Rp 30 juta per bulan).

Akan tetapi, mereka tak menunjukkan sikap keprihatinan, kesedihan, dan empati yang mendalam terhadap korban yang baru berusia lima tahun tersebut.
Mereka tak menunjukkan sikap tubuh dan ucapan dalam diri sendiri; andaikata tragedi itu menimpa anakku sendiri.

Harus kita akui, sejak kecil hingga dewasa, dalam obrolan sehari-hari kita kerap sekali menjadikan kelamin (alat reproduksi atau genital) sebagai bahan gurauan. Bagian tubuh yang sering disebut alat vital itu sesungguhnya sama vitalnya dengan bagian tubuh lain. Kelamin tak terpisahkan dari bagian tubuh secara keseluruhan. Ini adalah ciptaan besar Tuhan yang semestinya diperlakukan dan dipersepsikan sama dengan semua alat vital lainnya yang terdapat dalam tubuh kita. Dapat dibayangkan bila seorang bayi lahir tanpa kelamin.

Entah mengapa, kita kok senang menjadikan kelamin sebagai bahan candaan. Dengan demikian, sesungguhnya kita telah merendahkan derajat kelamin.
Bahkan, orang tua juga sering menjadikan kelamin anak kecilnya bahan candaan dengan anaknya sendiri. Akibatnya, si anak juga beranggapan bahwa kelamin memang merupakan bahan gurauan yang biasa.

Coba renungkan sejenak, layakkah ciptaan Tuhan yang terdapat dalam tubuh kita yang sangat sempurna tersebut kita jadikan bahan olok-olok atau gurauan? Tampaknya, kebiasaan buruk inilah yang membuat beberapa laki-laki yang tampil di TV-TV yang sedang memperbincangkan tragedi di TK JIS itu tertawa ria. Seolah-olah, pemerkosaan (penyodomian) siswa laki-laki yang masih sangat polos tersebut layak ditertawakan atau dijadikan bahan lelucon.

Memang, laki-laki memerkosa perempuan sudah menjadi berita sehari-hari di media massa. Memang, laki-laki dewasa menyodomi atau memerkosa laki-laki yang masih tergolong anak (berusia di bawah 18 tahun tahun) juga telah sering diberitakan. Bahkan, ada anak laki-laki dibunuh setelah disodomi laki-laki pemerkosanya. Akan tetapi, setiap kali tragedi seperti ini terungkap dan diberitakan semua media massa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tampaknya kita (terutama orang ua dan guru) tidak mau belajar dari peristiwa buruk tersebut.

Setelah sangat ramai dan lelah meng gunjingkannya, lalu kita segera melupakannya. Padahal, pengalaman (baik atau buruk) yang kita alami sendiri ataupun yang dialami orang lain, seharusnya menjadi guru terbaik bagi kita.
Setelah mengetahui sebab musabab tragedi itu, semestinya semua orang tua yang mempunyai anak kecil dan remaja serta para guru mampu melakukan berbagai upaya pencegahan.
Menjadi guru biologi

Memang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muh Nuh, beberapa waktu lalu, secara resmi telah menutup TK JIS untuk selama-lamanya (katanya). Akan tetapi, kita tak perlu kaget bila besok- lusa terjadi lagi tragedi serupa atau yang jauh lebih parah daripada tragedi di TK JIS. Nah, agar kita tidak terus-menerus bodoh, mulai sekarang para orang tua, pengasuh anak di rumah atau pembantu rumah tangga, pengasuh anak di tempat penitipan anak, para aktivis, atau guru di lembaga-lembaga PAUD (pendidikan anak usia dini), guru-guru di sekolah (TK, SD, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas), seharusnya menjadi guru biologi. Artinya, mereka memiliki pengetahuan (sedikit banyak) tentang kelamin dan lubang anus alias liang dubur.

Membicarakan kelamin kepada anak sejak mereka masih berusia di bawah lima tahun (balita), tak boleh lagi ditabukan atau diharamkan, tetapi justru di wajibkan. Siapa pun yang mengurus anak harus mampu mengajarkan biologi (minimal tentang kelamin dan anus) kepada anak yang mereka asuh secara rinci. Tidak hanya fungsi kedua alat vital itu diajarkan, tetapi juga kiat-kiat menguasai dan merawatnya dengan sebaik-baiknya.

Membicarakan dan mengajarkan kiat-kiat menguasai dan memelihara kelamin dan anus sama sekali tidak boleh terkesan jorok, porno, dan lucu. Mereka mesti diyakinkan bahwa kedua bagian tubuh yang sangat berfaedah itu sama vitalnya dengan alat-alat tubuh yang lain. Itu semua merupakan ciptaan sempurna Sang Khalik. Oleh karenanya, sebagaimana si anak tekun dan cermat menguasai dan merawat berbagai alat vital lain dalam tubuhnya, demikian pula ia harus mau dan mampu menguasai dan memelihara kelamin dan anusnya dengan tekun.

Tentu, materi dan cara mengajarkannya disesuaikan dengan tingkat usia dan pendidikan sang anak. Sekali lagi, perlu ditegaskan di sini, mereka yang mendidikkan dan mengajarkannya kepada anak sama sekali tidak boleh dan pernah menjadikannya sebagai bahan lelucon dengan anak.

Memang, selama ini banyak sekali orang tua di kota-kota besar rela mengeluarkan banyak uang untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah-sekolah yang dianggap sangat bagus. Mereka juga menyuruh atau mewajibkan anak mengikuti berbagai kursus di rumah dan/atau di luar rumah. Ketika masih kecil, anak mereka diasuh pengasuh atau perawat khusus di rumah atau tempat penitipan (mereka menyebutnya Day Care agar terkesan modern). Tentu saja, mereka mengeluarkan banyak uang (ratusan ribu, berjuta-juta, bahkan hampir Rp 30 juta per bulan seperti di TK JIS) demi masa depan cemerlang anak-anak mereka.

Ambisi, upaya-upaya besar dan serius para orang tua tersebut layak kita puji atau apresiasi. Akan tetapi, sadar atau tak sadar, mereka justru melupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan anak mereka kelak, yakni pendidikan dan pengajaran tentang hal-hal yang menyangkut kelamin dan anus (juga buah dada untuk anak perempuan) sejak dini kepada anak masing-masing. Mereka juga tak mendidik anak tentang bagaimana memahami, memersepsikan, menghargai, menghormati, menguasai, dan memelihara dengan benar dan baik kedua alat vital dalam tubuh tersebut. Juga tak diajarkan kepada anak untuk tidak menjadikannya sebagai bahan tertawaan atau candaan kapanpun, di manapun, dan dengan siapa pun.

Jadi, sesungguhnya sampai kini masih banyak orang tua yang harus belajar tentang kiat-kiat mendidik anak perempuan dan laki-laki secara benar, baik, dan adil. Orang tua tak boleh lagi memperlakukan anak perempuan secara diskriminatif atas nama agama, budaya, tradisi (adat), atau atas nama apa pun.

Anak perempuan dan laki-laki harus diyakinkan oleh orang tua, baik secara biologis maupun nirbiologis, baik secara intelektual atau akademik, maupun secara sosial dan rohaniah, derajat anak perempuan sama dengan anak laki-laki.

Dengan demikian, anak-anak kita, apa pun jenis kelaminnya, dapat bertumbuh dan dewasa menjadi manusia yang egaliter, otonom (mandiri), kuat, pemberani, kritis, cerdas, santun, dan mampu menghargai dan mencintai sesama manusia, apa pun jenis kelaminnya. ●

Rabu, 09 April 2014

Caleg Telah Berbuat Apa?

Caleg Telah Berbuat Apa?

S Sagala Tua Saragih  ;   Dosen Prodi Jurnalistik, Fikom Unpad
SINAR HARAPAN, 08 April 2014
                                     
                                                                                         
                                                             
Besok, 6.608 calon anggota legislatif (caleg) akan bertarung sengit memperebutkan 560 kursi DPR. Hampir 200.000 caleg lainnya pun akan bertarung keras memperebutkan 2.112 kursi DPRD di 34 provinsi dan 16.895 kursi DPRD di 413 kabupaten dan di 92 kota.

Nasib mereka ditentukan kesediaan atau keikhlasan 186.569.233 warga negara republik ini, yang secara hukum berhak memilih. Pemilih tersebut terdiri atas 93.418.119 laki-laki dan 93.151.087 perempuan.

Sebesar 30 persen dari total pemilih ini tergolong pemilih pemula. Para pencoblos tersebar di 77 daerah pemilihan (dapil) DPR, 34 dapil DPD, 259 dapil DPRD provinsi, dan 2.102 dapil DPRD kabupaten serta kota, baik yang berada dalam negeri maupun yang berada di lebih 90 negara di luar Indonesia.

Menjelang dan selama masa kampanye pemilihan legislatif (pileg), kini mereka berlomba  mengampanyekan diri masing-masing dengan berbagai cara, termasuk melanggar hukum pemilihan umum (pemilu) dan hukum lainnya.

Di berbagai tempat, termasuk tubuh angkutan kota (angkot), mereka memamerkan nama dan “segudang” gelar akademik, plus gelar raden dan haji di depan dan belakang nama mereka. Kita tak mengetahui dengan pasti, apakah gelar akademik yang sangat banyak itu palsu, aspal (asli tapi palsu), atau gelar sungguhan.

Berbagai media telah sering memberitakan, menjelang pendaftaran caleg, “pabrik” ijazah sarjana diburu banyak orang. Harga selembar ijazah sarjana Rp 15-30 juta. Gelar S-2 dan S-3 tentu jauh lebih mahal. Mereka mengira, dengan dipajangnya banyak gelar, kita tertarik memilih mereka.

Padahal, kita (pemilih) tak membutuhkan gelar apa pun. Hal yang sangat kita butuhkan adalah kontribusi (andil) mereka di tengah masyarakat selama ini, bukan hanya menjelang pemilu.

Setiap caleg mengeluarkan biaya yang sangat besar, dari puluhan juta hingga Rp 5 miliar. Luar biasa. Akan tetapi, apakah warga masyarakat merasakan uang mereka? Artinya, apakah uang sebanyak itu selama ini mereka pakai membangun atau memberdayakan warga, terutama di dapil masing-masing? Apakah selama ini mereka membantu orang miskin yang tak sanggup melanjutkan sekolah? Apakah mereka pernah menyelamatkan para tenaga kerja wanita (TKW) alias para pembantu rumah tangga yang divonis hukuman mati di berbagai negara? Apakah mereka pernah berjuang untuk kaum perempuan yang didiskriminasikan hukum negara, hukum agama, hukum adat (budaya), dan sebagainya? Apakah mereka pernah berjuang keras untuk kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan alam? Apakah mereka pernah berjuang mencegah korupsi dan membongkar korupsi?

Apakah mereka pernah berjuang bagi masyarakat yang dilarang beribadah dan mendirikan rumah ibadah? Apakah mereka pernah memperjuangkan hak-hak konsumen? Apakah pernah mereka memperjuangkan nasib rakyat yang dipinggirkan, dimiskinkan, dibodoh-bodohi, ditindas, dan diperlakukan tak adil? Apakah mereka pernah mengurusi kaum gelandangan dan anak-anak telantar yang setiap hari mengemis di tepi jalan? Apakah mereka pernah mendesak pemerintah menghentikan ekspor TKW?

Pernahkah mereka memperjuangkan nasib petani kita dengan mendesak pemerintah segera menghentikan impor produk-produk pertanian? Pernahkah mereka berjuang keras dengan mendesak DPR dan presiden (pemerintah) menasionalkan perusahaan-perusahaan pertambangan asing? Apa yang telah mereka perbuat bagi rakyat selama ini sehingga berani mencalonkan diri sebagai caleg di tingkat nasional/daerah?

Andai selama ini telah melakukan berbagai hal besar dan sangat bermanfaat, pastilah mereka sering diberitakan media massa dan media sosial sehingga kita mengenal mereka. Akan tetapi, kini dalam era informasi modern, kita bagaikan hendak membeli kucing dalam karung.

Berbagai hasil survei membuktikan, hampir semua calon pemilih tak mengenal para caleg. Bahkan mereka tak mengenal ke-12 partai politik (parpol) nasional peserta pemilu.

 Jangankan para pemilih pemula yang berusia 17-21 tahun, penulis saja yang telah mencoblos sejak pemilu pertama pada era rezim Orde Baru (1971) sama sekali tak mengenal para caleg sekarang, baik caleg DPR dan DPD yang berdapilkan Kota Bandung, maupun caleg di DPRD Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung.

Simaklah hasil dua survei berikut ini. Pertama, hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta pada 13-20 November 3012 membuktikan, mayoritas mutlak responden (total respondennya 1.180 orang dari 33 provinsi) tidak mengenal ke-12 parpol nasional peserta Pemilu 2014. 

Kedua, hasil survei “Peta Politik Indonesia” yang diselenggarakan Tempo dan Indikator Politik Indonesia pada 28 Februari-10 Maret 2014 di semua (34) provinsi menunjukkan, Pileg 2014 minus informasi.

Hampir separuh dari 2.050 responden menyatakan, sama sekali tidak mengenal caleg di dapil masing-masing. Sebanyak 40 persen responden hannya mengetahui sebagian kecil caleg. Hanya 6,7 persen responden yang mengenal semua atau sebagian besar caleg di dapil masing-masing (Tempo, 24-30 Maret).

Untunglah ada satu hal dalam hasil survei ini yang menggembirakan hati. Ternyata, 79,6 persen responden menyatakan pasti menggunakan hak suara masing-masing pada pileg, Rabu (9/4) dan pilpres pada 9 Juli 2014.

Masih ingatkah Anda (yang terhormat) betapa sangat besarnya angka golput pada Pemilu 2009? Tidak tanggung-tanggung, 39,1 persen. Ini angka golput terbesar selama Indonesia menyelenggarakan pemilu.

Angka golput ini selalu menghantui para caleg dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) pusat dan daerah karena mereka dianggap gagal memasyarakatkan pemilu dan membujuk seluruh rakyat yang berhak memilih guna mencoblos gambar caleg/parpol.

Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2004, jumlah golput 23,34 persen. Pada Pemilu 1999 (pemilu pertama dalam era Reformasi), golput hanya 10,21 persen. Bahkan dalam pemilu terakhir rezim Orde Baru (1997), jumlah golput hanya 9,42 persen.

Memang kita telah berkali-kali dikecewakan hasil pileg dan pilpres. Artinya, para wakil rakyat di DPR dan DPRD serta presiden tidak sungguh mengaktualisasikan aspirasi kita.

Akan tetapi, bila kita menggunakan kata buruk, tidak mencoblos alias golput lebih buruk daripada mencoblos. Bila kita memakai kata baik, mencoblos lebih baik daripada tidak mencoblos. Tentu Anda boleh berbeda pendapat dengan saya.  ●

Jumat, 02 November 2012

Mengapa UU Bahasa Diabaikan?


Mengapa UU Bahasa Diabaikan?
S Sagala Tua Saragih ;  Dosen Prodi Jurnalistik Fikom Unpad
REPUBLIKA, 01 November 2012


Adakah undang-undang (UU) yang tidak mencantumkan ketentuan pidana? Apa yang bisa memaksa orang mematuhi sebuah UU bila di dalamnya tak tercantum pasal-pasal tentang sanksi bagi pelanggarnya? Untuk apa dibuat UU bila tidak untuk dipatuhi atau dilaksanakan?

Hingga kini tampaknya hanya UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan yang benar-benar aneh (tapi nyata). UU "4 dalam 1" ini jelas mengandung diskriminasi. Siapa saja yang melanggar pasal-pasal yang menyangkut bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan dihukum Rp 100 juta hingga Rp 500 juta atau pidana penjara setahun hingga lima tahun. Anehnya, tak satu pasal pun menjelaskan sanksi bagi pelanggar pasal-pasal tentang bahasa. 

Pantaslah ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato resmi dengan bahasa Inggris beberapa waktu lalu tak bisa dituntut secara hukum.
UU yang disahkan Presiden SBY pada 9 Juli 2009 ini menyatakan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Media massa dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan atau sasaran khusus.

UU ini mewajibkan pemerintah mengembangkan, membina, melindungi bahasa dan sastra Indonesia. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan. Pemerintah juga wajib meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Tentang bahasa negara yang diatur dalam Bab III Pasal 25-45, penuh dengan kata wajib (ada 18 kata wajib dalam 17 pasal). Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan di dalam atau luar negeri.

Bahasa ini juga wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, dan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.

Bahasa Indonesia juga wajib dipakai dalam forum yang bersifat nasional atau bersifat internasional di Indonesia, komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah, penulisan dan publikasi karya ilmiah di Indonesia, nama geografi di Indonesia, nama-nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lem baga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hu kum Indonesia.

Bahasa nasional ini pun wajib digunakan pada rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum, seperti informasi melalui media massa, dan informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia.

Semua kata wajib dalam UU ini sama sekali tak berpengaruh karena tidak mengikat, tanpa sanksi hukum. Dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah kita menemukan berbagai pelanggaran terhadap kata wajib dalam UU ini.

Tentu saja tak pernah seorang pun yang terkena hukuman. Lihatlah nama-nama pusat pertokoan, kompleks perumahan, lembaga-lembaga pendidikan, judul-judul buku, film, sinetron, nama-nama program radio dan televisi swasta, serta nama-nama rubrik di media massa cetak, dan dalam jaringan. Mereka telah melanggar UU tersebut secara terang-terangan tanpa merasa bersalah, apalagi takut.

Memang, pemerintah, menurut UU tersebut, wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa ini meliputi upaya memodernkan bahasa melalui memperkaya kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

Pembinaan meliputi peningkatan mutu berbahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan juga untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Perlindungan bahasa meliputi upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa lewat penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Melalui media ini kita mengusulkan agar pemerintah (presiden) dan DPR segera merevisi UU tersebut. Bab III tentang Bahasa Negara harus diatur secara normal, tidak diskriminatif, dan ada sanksi hukum bagi para pelanggarnya (yang tak melaksanakan kewajibannya).

Namun, bila soal perilaku berbahasa dianggap tak perlu diatur-atur oleh UU, mohon dicabut saja segera Bab III (Bahasa Negara) dari UU tersebut. Jadi, UU itu cukup mengatur bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan saja. Biarkanlah setiap warga negara ini berperilaku berbahasa sesuka hati. Biarlah setiap orang bertanggung jawab secara moral dan sosial belaka dalam hal berbahasa Indonesia. ●

Kamis, 01 November 2012

Masih Adakah Harapan?


Masih Adakah Harapan?
S Sagala Tua Saragih ;  Dosen Prodi Jurnalistik, Fikom Unpad
SINAR HARAPAN, 31 Oktober 2012



Masih adakah harapan hidup di negeri ini? Bila ada, apa yang masih bisa kita harapkan? Apa dasarnya kita berharap? Siapakah yang masih bisa kita harapkan untuk memperbaiki negara ini? Berbagai peristiwa dan realitas buruk di negeri ini dan fenomena jelek kita di luar negeri, membuat kita sebagai bangsa nyaris putus asa alias bunuh diri.

Tak terhitung lagi jumlah aksi kekerasan terhadap musuh yang dinilai berbeda dalam prinsip-prinsip kehidupan, terutama agama, budaya, dan ras/suku bangsa.
Tragedi di Sampang, Madura, baru-baru ini merupakan contoh teraktual. Perbedaan prinsip menimbulkan konflik, lalu ini diselesaikan dengan main hakim sendiri. Biasanya yang—tampaknya—menang adalah kelompok mayoritas. Jangan tanya, masih adakah Polri?

Dalam musim angkutan Lebaran baru-baru ini, dalam tempo dua minggu saja, terjadi lebih 5.000 kecelakaan lalu lintas. Hasilnya? Hampir 1.000 pemudik (sebagian besar pengguna sepeda motor) tewas sia-sia, lebih 1.500 orang luka berat (mungkin sebagian akan cacat permanen), dan lebih 5.000 orang luka ringan. Ini angka yang tercatat di kantor-kantor Polri.

Kita tak tahu jumlah korban lalu lintas yang tak terlaporkan ke kantor Polri. Angka korban lalu lintas selama musim angkutan Lebaran tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Bayangkan, andai kata jumlah korban yang sangat besar itu terjadi gara-gara belasan pesawat terbang bertabrakan di udara atau menabrak gunung-gunung dan gara-gara belasan kapal laut bertabrakan lalu tenggelam.

Bayangkan, 5.000 orang tewas gara-gara flu burung, misalnya. Selama berminggu-minggu tragedi itu pastilah menjadi berita besar di semua negara dan pemerintah menyatakannya sebagai bencana nasional. Lalu semua penduduk diperintahkan mengibarkan bendera hitam setengah tiang selama dua minggu.

Oleh karena beribu-ribu orang itu tewas secara cicilan setiap jam di berbagai tempat di jalan darat, terutama di Pulau Jawa (umumnya mereka dari kelas bawah), maka pemerintah dan warga masyarakat negeri ini tidak merasa terguncang keras dan berdukacita yang mendalam. Tragedi demi tragedi di jalan raya dianggap sebagai hal yang lumrah.

Memang ajal mereka itu telah tiba. Mereka menganggapnya sebagai kehendak Allah. Jangan bertanya, masih adakah Polri dan pemerintah (Kementerian dan Dinas Perhubungan)? Juga jangan tanya, ke mana akal sehat para pemudik Lebaran tersebut?

Soal korupsi? Tiap hari kita dibuat muak oleh berita-berita korupsi, terutama yang dilakukan oleh para pejabat yang seharusnya memberantas korupsi.
Berita yang paling memuakkan kita pastilah institusi negara penegak hukum (Polri) yang seharusnya memberantas korupsi, justru sengaja melawan penegak hukum lainnya (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) untuk melindungi para pejabat tinggi Polri yang diduga korupsi dalam proyek pengadaan simulator kemudi untuk ujian Surat Izin Mengemudi senilai Rp 196,87 miliar. Jangan bertanya, di manakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?

Masih sangat hijau dalam ingatan kita prestasi buruk para atlet Indonesia di Olimpiade London. Dengan biaya lebih Rp 40 miliar, 22 atlet mewakili 240 juta penduduk republik ini, menempatkan Indonesia di peringkat ke-63 (sama dengan Malaysia yang berpenduduk cuma 35 juta jiwa).

Hanya atlet angkat besi yang berhasil meraih sekeping medali perak (oleh Triyatno) dan sekeping medali perunggu (oleh Eko Yuli Irawan). Di Olimpiade Beijing (2008), Indonesia berada di peringkat ke-42 berkat prestasi para atlet meraih satu medali emas, satu medali perak, dan tiga medali perunggu.

Penderitaan Indonesia di Olimpiade London disempurnakan oleh tindakan yang sangat memalukan (main sabun, sengaja mengalah) pasangan bulu tangkis putri kita (Greysia Polii-Meiliana Jauhari) sewaktu berhadapan dengan pasangan Korea Selatan, dengan alasan untuk menghindari pasangan putri China (Wang Xiaoli-Yu Yang) di babak perempat final.

Mungkin kita merasa sangat malu memperbandingkan prestasi para atlet kita dengan prestasi para atlet Jamaika.

Negara sangat kecil, miskin (pendapatan per kapitanya hanya US$ 4.750), dan berpenduduk kurang-lebih cuma 3 juta jiwa itu, di Olimpiade London 2012 berhasil meraih empat medali emas, empat medali perak, dan empat pula medali perunggu, sehingga mereka sanggup menduduki peringkat ke-18.

Kita pun tak perlu bertanya apa dan mana pertanggungjawaban Menteri Pemuda dan Olahraga serta para pejabat KOI, KONI, dan persatuan cabang-cabang olahraga yang turut di Olimpiade London? Di negeri ini tidak populer pertanggungjawaban para penanggung jawab.

Gara-gara ketamakan, bermiliar-miliar rupiah jatah lebih 30 juta rakyat miskin telah dirampok oleh ribuan koruptor, dari kelas teri hinga kelas hiu. Akibatnya, sepertiga atau sekitar 7,6 juta anak di negeri ini tergolong kerdil (tinggi badan mereka di bawah ambang batas normal yang terendah) (Koran Tempo, 15/8).

Kemiskinan

Akibat lainnya, meskipun telah 67 tahun merdeka, ternyata lebih dari 30 juta (lebih dari 12 persen) penduduk Indonesia masih miskin. Bila digunakan standar miskin buatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), angka ini bisa lebih dua kali lipat.

Karena miskin, berjuta-juta anak buta pengetahuan dasar, tak mampu bersekolah, terpaksa putus sekolah, dan tak sanggup melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Karena miskin, mereka tak bersekolah, sehingga mereka tetap bodoh.

Karena tak bersekolah, mereka tetap miskin, bahkan semakin miskin dengan segala dampak buruk ikutannya. Ini lingkaran setan yang tak pernah bisa dipatahkan oleh pemerintah. Bayangkan, sebuah distrik yang memiliki 70 
kampung di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, sama sekali tidak memiliki sekolah dasar (Media Indonesia, 19/7).

Gara-gara kerakusan para koruptor, Indonesia berada di peringkat kelima dunia dalam hal gizi buruk. Pada 2030, sebagian besar penduduk negeri ini berusia produktif (20-55 tahun). Ini disebut masa emas demografi yang biasanya terjadi hanya sekali dalam usia sebuah bangsa.

Akan tetapi bagaimana mungkin mereka kelak bisa sangat produktif (mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita) bila sewaktu dalam rahim ibu hingga anak berusia di bawah lima tahun (balita) menderita gizi buruk? Mungkinkah mereka yang sangat kekurangan gizi menjadi mesin penggerak perekonomian nasional?

Di antara 23 juta penduduk berusia Balita Indonesia terdapat delapan juta (35 persen) menderita gizi buruk kategori stunting (hampir separuh anak berumur balita memiliki badan lebih pendek daripada standar tinggi badan anak Balita seusia mereka alias ukuran badan normal anak balita).

Dari 23 juta anak berumur balita itu, terdapat 900.000 bayi (3,91 persen) menderita gizi buruk. Tingkat kecerdasan anak yang menderita gizi buruk berada 13-15 angka di bawah angka kecerdasan normal ketika mereka memasuki usia sekolah (berumur sekitar enam tahun). Di semua provinsi (33), sebanyak 10.000 ibu meninggal saat melahirkan setiap tahun.

Sebanyak 150.000 anak berumur balita meninggal pula setiap tahun. Sebanyak 5.000-10.000 kelahiran bayi di Tanah Air per tahun menderita gangguan pendengaran gara-gara rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi (selama hamil mereka tak mengonsumsi makanan bergizi bagus).

Kemampuan membaca dan matematika anak yang mengalami gangguan pendengaran lebih rendah 1-4 kelas dibandingkan dengan anak berpendengaran normal. Akibatnya, tingkat kepandaian mereka pun mentok di kelas 3-4 sekolah dasar (Tempo, 22 Juli 2012).

Sudah lama terbukti bahwa orang-orang bodoh selalu menjadi makakan lezat orang-orang pintar. Orang-orang lemah senantiasa menjadi korban eksploitasi orang-orang kuat.Orang-orang miskin menjadi santapan orang-orang kaya.

Simaklah data ini. Dari kurang-lebih 230 juta penduduk negeri ini, 146 juta (63 persen) di antaranya tergolong perokok aktif. Sebanyak 84,8 persen perokok aktif di negeri ini tergolong miskin atau sangat miskin (berpenghasilan kurang dari Rp 20.000 per hari).

Sebanyak 429.948 kematian yang berkaitan dengan rokok terjadi tiap tahun di Indonesia atau 1.172 perokok meninggal setiap hari. Tak kurang dari Rp 1,5 triliun diraup oleh 10 perusahaan televisi, 165 majalah, dan 103 koran dari iklan rokok.

Fakta lainnya: sebanyak 91,7 persen anak berusia 13-15 tahun mulai merokok akibat pengaruh iklan rokok. Hampir semua (99,7 persen) anak Indonesia pernah/sering sekali melihat iklan rokok di layar televisi, dan 68 persen di antara mereka berkesan positif terhadap rokok. Sebanyak 71 persen keluarga Indonesia memiliki satu perokok di dalam setiap keluarga.

Sebesar 12,43 persen pengeluaran orang Indonesia tersedot untuk belanja rokok. Bagi mereka merokok enam kali lipat lebih penting daripada untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Sebanyak 66 perokok pasif di Indonesia adalah perempuan, padahal umumnya perempuan kawin dan melahirkan anak (Tempo, 3 Juni 2012). Tak tersangkal, ini jelas merupakan ancaman besar bagi masa depan Indonesia.

Kini Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dalam hal pemasaran narkoba. Negeri ini menjadi pasar subur, besar, dan empuk bagi para pedagang narkoba internasional, padahal harganya naik puluhan kali lipat dari negara asalnya. 

Sebanyak 3,8 juta (2,2 persen) penduduk negeri ini, sebagian di antaranya masih anak (di bawah 18 tahun), mengonsumsi narkoba. Sebanyak 5,1 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengonsumsi narkoba tahun ini.

Pada periode Januari-November 2011 saja, tak kurang dari Rp 28 miliar dibelanjakan untuk narkoba. Sebanyak 90 persen risiko penularan HIV dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik.

Pada 1997, tindak pidana narkoba di Indonesia baru 602 kasus, sedangkan tahun lalu melonjak 4.000 persen menjadi 26.500 kasus. Sebanyak 52-75 persen penghuni penjara di Aceh terpidana narkoba, sebagian di antaranya anak-anak (Tempo, 8 Juli 2012). Tak dapat disangkal, ini merupakan ancaman besar bagi bangsa dan negara kita.

Kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan di awal tulisan ini. Masih adakah harapan hidup di negeri ini? Bila ada, apa yang masih bisa kita harapkan? Apa dasarnya kita berharap? Siapakah yang masih bisa kita harapkan untuk memperbaiki negara ini?

Jawabnya: kita (warga masyarakat) sendiri. Jangan pernah berharap kepada pemerintah pusat dan daerah, DPR dan DPRD, Parpol-parpol, para politikus, para rohaniwan, para aktivis LSM, serta lainnya! SDM (selamatkan diri masing-masing) dengan bekerja keras, gigih, dengan mengandalkan pertolongan Tuhan! ●