Asal-usul Nama Indonesia Iwan Santosa  ;  Wartawan Kompas

                                                       KOMPAS, 29 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ketika Sumpah Pemuda dicetuskan pada 28 Oktober 1928, nama Indonesia sebagai identitas pemersatu sebuah bangsa modern di Asia menjadi perekat lintas suku bangsa, agama, dan sekat-sekat primordial. Asal-usul nama Indonesia mulai dikenal pada medio tahun 1800-an. Menurut sejarawan Universitas Oxford, Peter Carey, nama Indonesia muncul dan diperkenalkan James Richardson Logan (1819-1869) tahun 1850 dalam Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia. Logan adalah orang Skotlandia yang menjadi editor majalah Penang Gazette, wilayah Straits Settlement-kini Negara Bagian Penang, Malaysia-yang bermu- kim di sana kurun waktu 1842-1847. "Nama yang diperkenalkan adalah Indonesia untuk menyebut Kepulauan Hindia yang waktu itu merupakan jajahan Belanda sehingga disebut Hindia-Belanda," kata Carey. Bangsa Eropa mengenal dua wilayah Hindia, yakni Hindia-Barat, yaitu wilayah Kepulauan Karibia yang ditemukan Christopher Columbus yang semula diyakini sebagai wilayah Hindia (India)-pusat rempah-rempah yang dicari orang Eropa. Sesudah ekspedisi Vasco da Gama dan Magellan, ditemukanlah Hindia Timur, yakni Kepulauan Nusantara, yang merupakan pusat rempah-rempah yang selama berabad-abad dicari orang Eropa. Wilayah Nusantara tersebut merupakan persimpangan peradaban dan pengaruh budaya India dan Tiongkok sehingga ilmuwan Perancis, Dennis Lombard, menyebutnya sebagai carrefour de civilization atau silang budaya. Sejarawan Yayasan Nation Building (Nabil), Didi Kwartanada, menambahkan, informasi tentang seorang priayi Inggris, Earl George Samuel Windsor (1813-1865), dalam karya ilmiah berjudul On The Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations (1850) mengusulkan sebutan khusus bagi warga Kepulauan Melayu atau Kepulauan Hindia (Hindia-Belanda) dengan dua nama yang diusulkan, yakni Indunesia atau Malayunesia. Tokoh lain yang disebutkan Peter Carey dan Didi Kwartanada adalah ilmuwan Jerman, Adolf Bastian (1826-1905), Guru Besar Etnologi di Universitas Berlin, yang memopulerkan nama Indonesia di kalangan sarjana Belanda. Bastian memopulerkan nama Indonesia dalam bukunya berjudul Indonesien; Oder Die Inseln Des Malayischen Archipel" terbitan 1884 sebanyak lima jilid. Buku tersebut memuat hasil penelitiannya di Nusantara dalam kurun 1864-1880. Menurut Carey, Bastian membagi wilayah Nusantara dalam zona etnis dan antropologi. Identitas gerakan politik Nama Indonesia menjadi identitas politik ketika trio Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara (Soewardi Soerjaningrat), dan dokter Tjipto Mangunkusumo mengusung gagasan modern berpolitik dalam Indische Partij (Partai Hindia), yang menjadikan orang-orang kelahiran Indonesia membangun kesadaran politik dan kebangsaan Indonesia tanpa membedakan sekat perbedaan suku-rasial dan keyakinan. Sebagai kilas balik yang menarik, sejarawan Remco Raben dan Ulbe Bosma dalam buku Being Dutch In The Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500-1920, mengungkapkan, kesadaran sebagai "Putera Hindia" juga muncul di kalangan Indo-Eropa. Bahkan, pernah terjadi unjuk rasa menuntut hak sebagai Putera Hindia pada 1840-an yang sangat tidak lazim di Hindia-Belanda yang sangat konservatif. Pasalnya, orang Eropa mengacu Benua Eropa adalah tanah airnya. Mereka hanya menjadi pemukim-trekker-yang suatu hari akan kembali ke Eropa dan tidak peduli masa depan Hindia. Penulis buku Perang Napoleon di Jawa, 1811, Jean Rocher yang lulusan Akademi Militer Saint Cyr dan fasih berbahasa Indonesia mengatakan, reformasi politik pertama pada zaman penjajahan Belanda dilakukan oleh tokoh yang tak populer dalam sejarah Indonesia, yakni Herman Willem Daendels. Daendels memecat birokrat ko- rup dan mencabut hak-hak bangsawan lokal yang berlebihan serta menjalankan efisiensi pemerintahan. Sejarah menempatkan Daendels pada posisi antagonis. Mengenai pertumbuhan dan kesadaran politik, Peter Carey menjelaskan, Hindia-Belanda jauh tertinggal dibandingkan dengan Filipina yang merupakan jajahan Amerika Serikat dan India yang merupakan jajahan Inggris. Kesadaran untuk mempersiapkan kemerdekaan negeri jajahan sudah disadari pihak AS dan Inggris. Adapun kelahiran Indische Partji dan kemunculan gerakan Sarikat Islam (SI) oleh HOS Tjokroaminoto dan kawan-kawan pada zaman Gubernur Jenderal Idenburg memicu pergerakan kebangsaan lebih lanjut oleh para pemuda yang mengalami banyak tekanan. Apalagi pada 1926, pemberontakan Komunis ditumpas oleh Kolonial Belanda sehingga ruang aktivitas politik semakin diperketat. Pada saat yang sama, krisis ekonomi global-malaise-melanda dunia dan memukul Hindia-Belanda yang ekonominya mengandalkan ekspor komoditas, seperti gula dan berbagai bahan mentah. Pemanasan menjelang Sumpah Pemuda dimulai ketika tahun 1927, WR Supratman dan Yo Kim Tjan, pemilik Toko Musik Populair di Pasar Baru, berkolaborasi merekam lagu Indonesia Raya yang kemudian digandakan di Inggris. Selanjutnya, pada 1928, para pemuda membuka Kongres Pemuda II di lahan Jong Katoliek Bond di Kompleks Katedral dan ditutup di rumah Sie Kong Liong di Jalan Kramat Raya 106, yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Pemuda, seperti Mohammad Yamin, Amir Sjarifoeddin, dan Asaat, yang kelak menjadi pejabat presiden RI, pernah indekos di rumah Sie Kong Liong yang menyokong gerakan para pemuda hingga lahir Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. ●

De-Soekarnoisasi dan Adu Domba Iwan Santosa  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS, 20 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Semasa memimpin Indonesia, Presiden Soekarno berulang kali mengajarkan pentingnya membangun bangsa yang satu, setara dalam keberagaman. Namun, seiring berakhirnya Orde Lama, sejumlah gagasan dan peran Soekarno sempat disamarkan. Tempat kelahiran Bung Karno pun sempat muncul dalam dua versi, Blitar dan Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya tentang Soekarno, penggelapan sejarah juga dilakukan terhadap sejumlah teman seperjuangan Soekarno. Hal ini, antara lain, terlihat dari hilangnya nama empat rekan Soekarno di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yakni Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, dan Tan Eng Hoa. Nama empat orang itu tak ada dalam buku sejarah nasional sejak 1977. Sejarawan dari Yayasan Nation Building, Didi Kwartanada, mengatakan, pada era Orde Lama, empat tokoh Tionghoa tersebut ada dalam buku sejarah nasional Indonesia. "Setelah 1977, nama empat tokoh Tionghoa tersebut hilang dan justru bertambah ada tiga tokoh Arab dan satu tokoh Indo-Eropa, PF Dahler. Padahal, aslinya di BPUPKI hanya AR Baswedan mewakili masyarakat Peranakan Arab, PF Dahler mewakili golongan Peranakan Eropa, dan ada empat orang Tionghoa mewakili kelompok Peranakan dan Totok," kata Didi. Padahal, tokoh seperti Liem Koen Hian berdiskusi mendalam dengan Soekarno soal dasar negara. Dalam rapat BPUPKI, Liem Koen Hian juga sudah mengusulkan kebebasan pers. Namun, usulan tersebut tidak diakomodasi lebih lanjut. "Bisa dibilang Liem Koen Hian itu bapak kebebasan pers," ujar Didi. Pada edisi selanjutnya buku sejarah nasional Indonesia pasca 1998, empat tokoh Tionghoa dalam BPUPKI itu masih hilang. Sejarawan Daradjadi asal Pura Mangkunegaran, Surakarta, yang menulis buku Geger Pacinan, menuturkan, keberadaan laskar Koalisi Jawa-Tionghoa melawan VOC pada 1740-1743 juga hilang dari buku sejarah nasional yang terbit pada masa Orde Baru. Padahal, kisah perjuangan bersama masyarakat Jawa dan Tionghoa itu masih ada di buku sejarah nasional yang terbit pada 1963. "Panglima Tionghoa Kapitan Sepanjang yang memimpin pasukan Koalisi Jawa-Tionghoa hilang dari sejarah. Padahal, teman seperjuangannya, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo, jadi pahlawan Indonesia," kata Daradjadi. Dikaburkan Tidak hanya ingatan terkait kebersamaan dan keberagaman dalam perjalanan sejarah Nusantara hingga masa awal Republik Indonesia, kiprah dan sumbangsih Soekarno juga sempat dikaburkan. "Bahkan, sempat ada upaya menggantikan peran Soekarno sebagai penggali Pancasila dengan menyebut Muhammad Yamin sebagai sosok yang pertama kali mengemukakan konsep Pancasila. Itu merupakan upaya pemutarbalikan fakta yang vulgar," ujar sejarawan Bonnie Triyana. Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, mencatat, pada masa Orde Baru juga sempat muncul dua alinea tambahan di buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. Dua alinea yang ada di buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang dicetak berkali-kali semasa Orde Baru itu diduga ingin bermaksud membenturkan Soekarno dengan Hatta dan Sjahrir. Alinea tersebut adalah "Tidak ada yang berteriak 'kami menghendaki Bung Hatta'. Aku tidak memerlukannya. Sama seperti aku tidak memerlukan Sjahrir yang menolak untuk memperlihatkan diri di saat pembacaan Proklamasi. Sebenarnya aku dapat melakukannya seorang diri, dan memang aku melakukannya sendirian. Di dalam dua hari yang memecahkan urat syaraf itu maka peranan Hatta dalam sejarah tidak ada." Alinea sisipan berikutnya adalah "Peranannya yang tersendiri selama masa perjuangan kami tidak ada. Hanya Sukarnolah yang tetap mendorongnya ke depan. Aku memerlukan orang yang dinamakan 'pemimpin' ini karena satu pertimbangan. Aku memerlukannya oleh karena aku orang Jawa dan dia orang Sumatra dan di hari-hari yang demikian itu aku memerlukan setiap orang denganku. Demi persatuan aku memerlukan seseorang dari Sumatra. Dia adalah jalan yang paling baik untuk menjamin sokongan dari rakyat pulau yang nomor dua terbesar di Indonesia." Menurut Asvi, dua alinea di atas tidak ada dalam naskah asli buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang terbit dalam bahasa Inggris. Terkait perawatan kesehatan yang dinikmati Presiden Soekarno, Asvi Warman mencatat, salah seorang dokter yang merawat Soekarno di hari-hari terakhirnya sebagai "tahanan rumah" adalah seorang dokter hewan. Urine Soekarno ditengarai juga diperiksa di laboratorium Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. "Ada surat Pangdam Siliwangi Mayjen HR Darsono yang melarang semua warga Jawa Barat untuk mengunjungi atau dikunjungi Soekarno," ujar Asvi. Hal tragis lainnya, Soekarno ternyata tidak sanggup membayar biaya perawatan gigi di hari-hari terakhir hidupnya. Dokter gigi Oei Hong Kian berulang kali merawat gigi Soekarno secara sukarela. Terkadang, saat dirawat Oei Hong Kian, putra-putri Soekarno secara sembunyi-sembunyi mengunjungi ayah mereka. Bonnie Triyana mengingatkan, Orde Baru cenderung punya kepentingan untuk menuliskan sejarah berdasarkan penafsiran sendiri, terlebih menyangkut masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Kini, hal seperti itu jangan terulang lagi. ●

Pejuang, Alat Kekuasaan, dan Demokrasi Iwan Santosa  ;  Wartawan Kompas

KOMPAS,  05 Januari 2015

                                                                                                                       

SEJARAH mencatat, perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga intelijen. Di bawah kepemimpinan Zulkifli Lubis, lembaga intelijen Indonesia turut menjadi salah satu tulang punggung perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam kurun 1945-1949. Namun, setelah Republik Indonesia kokoh berdiri, berbagai agenda politik dan kepentingan merasuki lembaga intelijen. Saat itu mulai muncul juga istilah ”intel Melayu”. Sejarawan Bonnie Triyana mengatakan, Kolonel Zulkifli Lubis dengan lembaga Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani) berjibaku mencari kertas untuk penerbitan media dan propaganda kontra Belanda semasa perang kemerdekaan RI. ”Bahkan, kertas untuk koran Merdeka pimpinan BM Diah dipasok lembaga intelijen kita. Semua dikerjakan tanpa pamrih untuk membuktikan Indonesia masih eksis seiring dengan perjuangan para diplomat Indonesia di New York dan penjuru dunia lain,” kata Bonnie. Namun, lanjutnya, masalah mulai timbul seusai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949. Saat itu, faksi-faksi politik Indonesia tidak lagi memiliki musuh bersama. Seperti diungkapkan Peter Kasenda dalam buku berjudul Kolonel Misterius di Balik Pergolakan TNI AD, saat itu, kelompok intelijen-militer mulai bermain dalam pelbagai petualangan. Hal itu mulai dari peristiwa Oktober 1952 ketika Angkatan Darat mengepung Istana, PRRI/Permesta, hingga upaya pembunuhan terhadap Bung Karno di Cikini yang dituding terkait dengan Zulkifli Lubis. Pada 1952-1958, matra militer dan kepolisian masing-masing memiliki lembaga intelijen sendiri dan tidak ada lembaga yang menjalankan koordinasi fungsi intelijen. Untuk mengatasi hal ini, tahun 1958, dibentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI). Soebandrio lalu mengubah BKI menjadi Biro Pusat Intelijen (BPI) sekaligus memimpin lembaga itu. Setelah Orde Lama berakhir, pemerintahan Orde Baru mendirikan Komite Intelijen Negara pada 1966 dengan dipimpin Brigjen Yoga Soegomo. Kelak, lembaga itu menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) dan kini dikenal dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Era Orde Baru mendudukkan lembaga intelijen, terutama Bakin, menjadi alat kekuasaan. Orde Baru dengan efektif memanfaatkan jejaring intelijen untuk memperkuat kekuasaan dan menyingkirkan lawan politik. Salah satu warisan Orde Baru pada dunia intelijen adalah dikenalnya istilah ”intel Melayu” yang menimbulkan citra agen intelijen yang serampangan dalam bertindak di tengah masyarakat. Menapaki era Reformasi yang berlandaskan pada hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), perubahan mulai berjalan di lembaga intelijen. Munir Namun, Krisbiantoro dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengingatkan, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir pada 2004 diduga melibatkan lembaga BIN. ”Dalam persidangan dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dalam perkara pembunuhan Munir, Direktur Garuda (saat itu) Indra Setiawan mengaku menerima surat tugas Pollycarpus selaku agen BIN ke kantor Garuda. Nama, lembaga BIN juga disebut dalam rekaman telepon antara Pollycarpus dan Indra yang dibuka di persidangan,” papar Krisbiantoro. Krisbiantoro menambahkan, dalam berita acara pemeriksaan Budi Santoso yang merupakan bawahan Muchdi PR (Deputi V BIN pada saat Munir terbunuh) juga disebutkan, Budi Santoso melihat Pollycarpus di kantor BIN dan sempat menerima surat tugas Pollycarpus ke Garuda. Hal ini karena Muchdi minta Budi Santoso mengecek surat tugas tersebut. ”Namun, Budi Santoso tidak pernah dihadirkan di sidang pengadilan dengan alasan bertugas di Pakistan,” katanya. Dalam vonis hakim terhadap Pollycarpus, lanjut Krisbiantoro, juga tidak disebutkan keterlibatan lembaga BIN dalam perkara itu. Isi putusan tersebut hanya menyatakan, ada tindak pidana penyertaan dalam kasus pembunuhan Munir dan Pollycarpus tidak bertindak sendiri. Politik Anggota DPR periode 2009-2014, Susaningtyas Nefo Kertopati, mengatakan, dalam rezim pemerintahan, kepala lembaga intelijen menjadi salah satu posisi vital. Sebelum Pemilu Presiden 2014 berlangsung, Kepala BIN Letjen (Purn) Marciano Norman menegaskan, BIN merupakan lembaga sipil dan semakin manusiawi dalam kerja intelijen yang terdiri dari mengumpulkan data, melakukan analisis, dan memberikan masukan kepada penggunanya, yakni Presiden RI. Keberhasilan Pemilu 2014 adalah bukti suksesnya kerja intelijen, termasuk BIN sebagai lembaga koordinator. Namun, pengamat keamanan dari The Habibie Centre, Bawono Kumoro, mengingatkan, reformasi intelijen harus tetap dikawal. Ia berharap BIN tak menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu. Pimpinan BIN harus mempunyai jarak terhadap semua golongan sehingga bisa jernih menyaring informasi dan mempunyai rekam jejak yang bebas dari dugaan pelanggaran HAM. Harapan ini muncul karena lembaga intelijen diduga cenderung menjadi alat bagi siapa pun yang menjadi presiden. Lembaga intelijen bukan alat untuk memberikan dasar strategis kebijakan bagi upaya memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. ”Pimpinan BIN selama ini cenderung dipilih karena kedekatan dengan presiden. Sebagai contoh, AM Hendropriyono yang dekat dengan Megawati Soekarnoputri terpilih memimpin BIN saat Megawati jadi presiden. Demikian pula mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto diangkat jadi Kepala BIN oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan rekan seangkatannya saat di Akademi Militer. Marciano Norman juga cukup dekat dengan Yudhoyono,” tambah Bawono. Guna mewujudkan lembaga intelijen yang diharapkan, Bonnie mengusulkan dibentuknya komisi intelijen di DPR seperti di Senat AS. Dengan demikian, kerja intelijen bisa dipertanggungjawabkan dan masyarakat mengerti bahwa sudah terjadi banyak reformasi di lembaga itu. ●

NIIS, Payung Baru Teroris Lama Iwan Santosa  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS, 29 Agustus 2014

                                      

KELOMPOK teroris Negara Islam di Irak dan Suriah atau NIIS, yang juga memakai nama Islamic State alias Daulah Islamiyah, ibarat payung baru teroris. Demikian menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai dalam diskusi bersama Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj, serta pembicara lain, Senin (25/8), di Jakarta. ”Sesuai data, 34 anggota ISIS asal Indonesia yang ke Suriah dan Irak ternyata mantan narapidana teroris jaringan lama era Abu Bakar Ba’asyir. Orang yang terlibat ISIS asal Indonesia atau bergerak di Indonesia mayoritas bekas anggota Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharut Tauhid, dan Negara Islam Indonesia. ISIS adalah kelanjutan Al Qaeda, sama dengan organisasi sejenis di Indonesia yang bertujuan membangun kekhalifahan versi mereka,” kata Ansyaad. Dijelaskan, kantong-kantong rekrutmen NIIS di Indonesia adalah daerah tradisional pelaku teroris lama, antara lain di Ciputat, Bekasi, Solo, sejumlah kota di Jawa Timur, Bima, Poso, Bengkulu, Medan, serta beberapa kota di Kalimantan Selatan. Di tengah penangkapan teroris tiga bulan terakhir, didapati dua orang yang menyiapkan paspor untuk pergi ke Suriah atau Irak guna bergabung dengan NIIS. Pintu masuk ke wilayah tersebut biasanya melalui Turki atau Doha di Qatar. Kali ini, Ansyaad optimistis, para ulama, ormas Islam, serta tokoh masyarakat dan pemerintah bersepakat menentang NIIS yang bertujuan menghancurkan negara-negara, termasuk Indonesia. ”Kita cabut kewarganegaraan mereka. UU Terorisme, KUHP tentang makar (seperti dilakukan Republik Maluku Selatan dan Organisasi Papua Merdeka), serta UU ITE bisa diterapkan terhadap mereka yang terlibat ISIS,” kata Ansyaad. Said Aqil mengatakan, NIIS tak berkaitan dengan keislaman. ”Ini murni teroris. Islam berasas dasar mengupayakan harmoni sesama manusia, tidak ada paksaan masuk Islam dan Islam berarti salam, yakni damai. Apa yang dilakukan ISIS bertentangan dengan ajaran dasar Islam. NU sangat menentang ISIS. Kalau ada orang NU ikut ISIS, berarti dia keluar NU,” katanya. Said Aqil mengingatkan, Nabi Muhammad selalu mengedepankan asas keadilan jauh di atas identitas keagamaan dan suku. Hal itu bisa dicontohkan dengan relasi yang baik dengan masyarakat Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Muhammad. ”PBNU sudah lama mengingatkan Pak Timur Pradopo (Kepala Polri saat itu), Pak Djoko Suyanto, hingga Presiden SBY, sebelum ada ISIS, tentang kelompok-kelompok yang ingin mengganti asas negara kita. Pancasila sudah final. Asas ketuhanan dan asas kemanusiaan dijalankan Indonesia. Lihat Somalia dan Afganistan yang hanya punya ukhuwah keagamaan, tetapi tidak memiliki ukhuwah wathaniyah (kebangsaan), selalu ribut,” tutur Said Aqil. Sementara Dino menegaskan sikap Pemerintah RI terhadap NIIS, yakni tegas, bersatu, dan kompak. ”Kita memonitor orang dari Indonesia yang berada di wilayah ISIS. Tidak ada ruang bagi ISIS di Indonesia,” ujarnya. ●

MR Sartono, Penjaga Parlemen yang Bersih dan Sederhana

MR Sartono,

Penjaga Parlemen yang Bersih dan Sederhana

Iwan Santosa ; Wartawan KOMPAS

SUMBER :  KOMPAS, 12 Juni 2012

Menengok kehidupan Parlemen Indonesia tahun 1950-1959 memunculkan banyak kontras dengan realitas DPR belakangan ini. Masa kepemimpinan Meester in de Rechten (MR) RM Sartono, parlemen berisi mereka yang berpendidikan tinggi, sederhana, berani mengakui kesalahan, serta mengungkap dugaan korupsi rekannya.

Sartono, alumnus Universitas Leiden, Belanda, aktif dalam pergerakan, menyatukan Soekarno-Hatta, dan meninggalkan parlemen di era Demokrasi Terpimpin.

”Sartono ikut dalam manifesto 1925 yang dikeluarkan Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda. Manifesto tentang persatuan Indonesia dalam keberagaman itu menjadi dasar Kongres Pemuda Pertama 1926,” ujar Daradjadi Gondodiprojo, peneliti kehidupan Sartono.

Sartono terlibat dalam Kongres Pemuda Kedua 1928, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan beragam kegiatan politik pergerakan kemerdekaan. Tahun 1930, dalam Sidang Indonesia Menggugat di Bandung, Sartono bersama tim penasihat hukum menjadi penasihat hukum Soekarno menghadapi pengadilan kolonial.

Era Kemerdekaan

Saat Jepang mengalahkan Pemerintah Hindia Belanda, 9 Maret 1942, Daradjadi menerangkan, Sartono mempertemukan Muhammad Hatta yang baru tiba dari pembuangan di Banda bersama Sutan Syahrir dengan Soekarno yang berada di Bengkulu.

Kemerdekaan kemudian diraih dan pengakuan kedaulatan diperoleh tahun 1949. Sebelum menjadi Ketua Parlemen, Sartono menjadi Menteri Negara setelah Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945.

Sartono menjadi Ketua Parlemen tahun 1950-1959 saat demokrasi tumbuh subur. Daradjadi mencatat, filosofi Sartono dalam berpolitik adalah ”Ngluruk Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake, dan Sugih Tanpa Banda” (menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, dan kaya tanpa harta).

Seperti terjadi sekarang, tahun 1952, kecurigaan terhadap korupsi di DPR juga marak. Daradjadi mencatat, eskalasi politik memuncak pada peristiwa 17 Oktober 1952. Sebelumnya, ada kecurigaan korupsi pembelian Kapal Motor Tasikmalaya oleh Kementerian Pertahanan.

Akhirnya terjadi gerakan massa membawa mortir dan meriam ke Istana Merdeka. Massa dibubarkan Soekarno. Menyikapi kasus itu, Sartono bersama anggota parlemen mengusulkan percepatan pemilihan umum.

Pada masa reses Parlemen 1955, Sartono melakukan kesalahan mengizinkan Komisi J melanggar tata tertib dengan kunjungan kerja ke luar negeri. Sebagai Ketua Sidang Parlemen, ia minggir dari meja ketua saat kasus tersebut dibahas. ”Dia mengatakan tidak pantas dirinya yang sedang menjadi ’terdakwa’ duduk di meja pimpinan parlemen,” kata Daradjadi.

Jernihkan Tudingan

Sartono juga menjernihkan tudingan korupsi terhadap Tan Po Goan, anggota DPR dari Partai Sosialis Indonesia (PSI), yang dicurigai Sakirman dari Partai Komunis Indonesia (PKI) terkait kontrak pengadaan mobil untuk Kementerian Pertahanan. Menhan Sultan Hamengkubuwono IX mengungkapkan tidak ada korupsi terkait dana persiapan pemilu oleh Tan Po Goan. Pengadaan mobil dari Belanda tersebut didatangkan NV Putera milik Tan Po Goan yang hanya menerima komisi 3 persen dari pengadaan tersebut.

Tan Po Goan membuka dugaan korupsi Kementerian Kehakiman yang dipimpin MR Djodi Gondokusumo. Tan Po Goan mendapat bukti disposisi menteri dan kuitansi uang Rp 20.000 untuk sumbangan Partai Rakyat Nasional (PRN) yang dipimpin Djodi.

Sartono minta Tan Po Goan membawa kasus ke Kejaksaan Agung. Akhirnya, Djodi yang baru melepaskan jabatan Menteri Kehakiman ditangkap dengan tuduhan korupsi dan akhirnya divonis setahun penjara.

Mencegah politisi PNI tidak korupsi, Sartono mendorong dua sahabat, yakni Iskaq Cokrohadisurya dan Yap Tjwan Bing berbisnis, untuk membantu keuangan partai. Bersama beberapa anggota PNI, mereka mendirikan Bank Umum Nasional (BUN). Meski demikian, kritik juga mengalir yang mengatakan BUN mendapat keistimewaan karena ada kaitan dengan PNI.

Ketika Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin dan membubarkan parlemen, Sartono tidak mau terlibat. Dia sempat diminta menjadi Ketua Parlemen (DPR-GR). Sartono menolak karena tidak demokratis.

Sejarawan Didi Kwartanada mengakui bersih dan sederhananya Sartono. ”Ada kritik oleh Rosihan Anwar terhadap Sartono, yakni dianggap sering menghabiskan uang untuk foto-foto di studio saat kunjungan di luar negeri. Di luar itu, tidak ada kritik soal korupsi dan gaya hidup mewah seperti anggota DPR sekarang,” ujarnya.

Meskipun menolak permintaan Soekarno ke parlemen, fatzoen (sopan-santun) politik tetap dijaga. Ketika Soekarno diasingkan dan dijadikan ”tahanan rumah” oleh Orde Baru, Sartono termasuk orang pertama yang menengok dan rutin memperhatikannya. ●