Selasa, 31 Mei 2016

Kebiri di Kediri

Kebiri di Kediri

Sarlito Wirawan Sarwono ;    Guru Besar Psikologi UI;
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI
                                                    KORAN SINDO, 29 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Saya tidak kenal dengan Sonny Sandra, yang oleh media massa diberi inisial SS, tetapi entah kenapa, nama lengkapnya pun disebut atau ditulis juga terang-terangan. Yang saya tahu SS (saya gunakan inisial untuk menghemat halaman) ini seorang pengusaha besar untuk ukuran Kediri dan banyak bisnis, baik bisnis beneran (katanya bisnis utama SS adalah infrastruktur) maupun Bisnis dalam artian Bisikan Manis pada para pejabat-pejabat lokal. Bisa dibayangkan, untuk kota sebesar (atau sekecil?) Kediri, siapa yang tidak mengenal seorang pebisnis seperti SS? Tetapi saya tahu SS dari media massa dan media sosial.

Dikabarkan bahwa SS yang sudah berusia 63 tahun itu (buat saya 63 tahun masih muda, loh ! Masih gagah perkasa secara seksual!) dianggap melanggar Pasal 81 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu telah ”memerkosa” 58 ABG perempuan berumur 13-17 tahun. Cewek-cewek umur segitu secara hukum memang masih tergolong anak-anak, tetapi secara biologis sudah dewasa penuh (lengkap dengan semua tanda-tanda seksual sekundernya) dan menurut agama Islam sudah dianggap akil balig.

Wajib untuk wanita seumur mereka, karena sudah haid, untuk salat. Karena itu, saya duga SS akan berlindung pada definisi pemerkosaan, yang mengandung makna pemaksaan, yang belum tentu benar, karena ada unsur transaksi (imbalan uang) di sini, sehingga bisa jadi yang disebut ”memerkosa” itu sebetulnya adalah suka sama suka. Itulah sebabnya banyak kasus yang tidak melapor. Tetapi biarlah itu menjadi urusannya hakim untuk memutuskannya, dan tentu saja Tuhan di atas sana, wallahu alam bisawab.

Yang saya ingin bahas di sini adalah soal kebiri yang rencananya akan dijadikan hukuman tambahan atau pemberatan dalam perppu tentang pemerkosaan sebagai kejahatan luar biasa, sebagaimana sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi pekan yang lalu (Mei 2015). Tampaknya masyarakat sudah gemes betul pada ulah para pemerkosa yang sudah makin kurang ajar ini.

Sebagian pelakunya masih muda belia, remaja, bahkan ABG umur 12- 13 tahun, bahkan ada yang masih SD. Sebagian melakukannya rame-rame, tidak sendirian, melainkan sampai belasan orang. Beberapa korban bahkan dibunuh setelah ”dipakai” dan mayatnya dibuang begitu saja di kebun. Betul-betul seperti kata pepatah, ”habis manis sepah dibuang!”. Korban yang dibunuh bahkan ada yang baru 2,5 tahun.

Ngerinya, pelakunya sering kali adalah orang dekat korban sendiri, bisa temannya sendiri, pacarnya atau bahkan ayah kandung sendiri (yang tipe ini mungkin tidak dibunuh, tetapi korban hamil, sehingga ketika bayi lahir, si ayah bingung sendiri, mau memanggil bayi itu sebagai anak atau sebagai cucunya) Saking gemasnya, masyarakat menginginkan hukuman mati buat pelaku, tetapi karena tidak semudah itu menjatuhkan hukuman mati maka mereka mengusulkan hukuman kebiri, yang ditanggapi serius oleh pemerintah.

Kebiri yang dimaksud di sini bukan kastrasi, yaitu memotong penis agar tidak bisa lagi memproduksi hormon-hormon testosteron dan androgen yang konon menghasilkan libido (dorongan seks), melainkan kebiri kimiawi, yaitu dengan memberi suntikan tertentu untuk menonaktifkan kedua hormon kelaki-lakian tersebut.

Diharapkan bahwa dengan SKK (suntikan kebiri kimiawi) ini, pelaku pemerkosa (termasuk para pedofilia) tidak akan mengancam anak-anak lagi, baik perempuan maupun lakilaki (jangan lupa, 14 anak korban Babeh, semuanya laki-laki), maupun orang dewasa (dari 11 korban pembunuh berantai Ryan, sembilan adalah laki-laki dewasa). Saya bukan pakar SKK. Walaupun konon hukuman SKK ini sudah dipraktikkan di AS, saya belum cukup membaca tentang hal ini.

Yang saya tahu sebagai mantan dosen Perilaku Seksual di Psikologi UI, adalah terapi hormon apa pun, tidak bisa dilaksanakan hanya sekali, melainkan harus diberikan secara berkala, berkali- kali, agar ada efek tetapnya. Di samping itu, penghentian hormon seksual lakilaki pada pria, akan menyebabkan pertumbuhan tandatanda seksual sekunder wanita, seperti membesarnya payudara dan lainnya.

Apakah efek samping dari SKK ini juga diharapkan sebagai hukuman terhadap pelaku pemerkosaan? Lagi-lagi saya tidak tahu. Tetapi ada satu hal lagi yang diharapkan dari hukuman pemberatan berupa SKK ini, yaitu efek jera. Yang dimaksud dengan efek jera adalah agar orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama akan berpikir dulu setelah melihat dampaknya pada pelaku yang sudah dihukum SKK.

Tetapi di dalam psikologi (ini bidang saya, jadi saya PD betul), dalilnya tidak seperti itu. Eksperimen Pavlov yang mengajari anjingnya untuk berliur terhadap bunyi bel hanya berlaku buat anjing Pavlov saja. Anjing-anjing lain tidak akan belajar dari eksperimen Pavlov selama tidak mengalaminya sendiri. Begitu juga barangkali eyang kakung SS akan jera setelah diberi SKK, ampunampunan dan menyesal, tetapi ya sudah, efek jeranya ya hanya buat SS sendiri.

Anak-anak kita, anak-anak tetangga kita, tetap saja terancam, walaupun hukuman SKK pada SS sudah disosialisasikan secara meluas di media massa maupun media sosial. Pasalnya pemerkosaan pada anak, apalagi pemerkosaan berjamaah, bukan hanya masalah libidonya salah satu atau beberapa pelaku, melainkan kumulasi dari berbagai faktor, seperti desakan teman sebaya, paparan pada pornografi, hubungan emosional dengan orang tua yang tidak hangat, para guru yang tidak sempat lagi mengawasi murid-muridnya, desakan ekonomi, pengaruh gadget (teknologi informasi) yang makin lama makin terjangkau oleh daya beli anak-anak dan seterusnya. Karena itu, kalau saya boleh usul, lupakan saja hukuman kebiri, kalau tujuannya untuk memberi efek jera, apalagi untuk menghapuskan gejala pemerkosaan massal di Indonesia di kemudian hari.