Peran Pemda Kendalikan Harga   Ihwan Sudrajat ;   Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah

SUARA MERDEKA, 18 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PERSOALAN yang selalu muncul selama Ramadan dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang tidak pernah selesai adalah inflasi harga kebutuhan pokok yang sering merenggut daya beli masyarakat. Ketidakseimbangan harga memunculkan permakluman di kedua pihak: publik dan pemerintah. Pada akhirnya ”petaka harga” bulan Puasa menjadi hal biasa dan hanya muncul jadi berita di tengah keterbatasan pemerintah untuk mengoreksi, kepasrahan konsumen, dan kekuatan hegemoni pasar bebas. Sebebas apa pun mekanisme pasar yang menciptakan keseimbangan penawaran dan permintaan akan barang dan jasa, intervensi pemerintah tetap diperlukan. Hal itu untuk mewujudkan keadilan dalam kompetisi dan mendorong pasar membantu tercapainya tujuan nasional, yaitu terjaganya inflasi pada tingkat tertentu. Karena itu, kita, terutama pemkab/pemkot, perlu merespons rencana penerbitan Perpres tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Regulasi itu bertujuan mengendalikan ketersediaan dan harga serta batasan stok maksimal untuk 14 jenis barang kebutuhan pokok, terutama produk pertanian dan turunannya. Ada dua pertanyaan kunci yang menentukan tercapai tidaknya tujuan penerapan regulasi tersebut. Pertama; kemampuan pemerintah mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut. Kedua; sumber daya pemerintah untuk mengatasi resistensi pasar atas kebijakan itu. Keberhasilan pemerintah menjawab dua pertanyaan tersebut akan diperlihatkan oleh tingkat stabilitas harga yang bisa dicapai. Jika saja pemerintah bisa seperti produsen dan pedagang yang mempunyai kemampuan mengendalikan stok maka jawaban atas pertanyaan tersebut bukan hal sulit. Sayang, pemerintah hanya mempunyai stok beras, selebihnya pasarlah yang berkuasa. Siapa pun sulit membayangkan andai pemerintah ingin mengendalikan harga namun tak mempunyai stok. Bagaimana bisa menurunkan harga daging sapi menjelang Lebaran jika pemerintah tidak menguasai stok? Apakah akan membuat harga eceran tertinggi (HET) daging sapi dan harga 13 komoditas lainnya? Andai pedagang daging sapi menolak menjual dengan HET, apakah pemerintah akan menggelontorkan pasar dengan daging sapi murah? Sudah siapkah stok untuk menerapkan kebijakan tersebut? Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga pemda sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tugas ini tidak bisa diterjemahkan secara leksikal karena kemampuan pemda terbatas. Mustahil meminta pemkab/pemkot menggelontorkan 14 barang pokok ke pasar untuk menekan harga sehingga sesuai permintaan konsumen. Operasi Pasar Paling banter pemda hanya bisa mengadakan pasar murah dengan APBD yang nilainya puluhan juta rupiah dan arahnya pun hanya membantu orang tidak mampu, bukan memengaruhi harga, apalagi menahan inflasi. Menggelontor pasar adalah cara paling sering dilakukan pemerintah dan merupakan cara tradisional untuk memperbaiki harga, sebagaimana dilakukan Bulog lewat operasi pasar. Pemda tak mungkin menerapkan langkah seperti itu. Tapi sebenarnya pemda mempunyai cara yang lebih murah dan efektif untuk membuat pasar lebih sehat, yaitu menyediakan sebanyak mungkin informasi sehingga konsumen bisa membuat keputusan belanja yang lebih baik dan mampu ”melawan” ketidakadilan pasar. Kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan pemda untuk secara optimal menyosialisasikan kondisi pasar kebutuhan pokok. Hal paling penting dinformasikan kepada konsumen adalah ketersediaan bahan pokok, terutama beras, gula pasir, daging sapi, cabai merah dan bawang merah. Pengalaman saya 3 tahun 6 bulan bertugas di sektor perdagangan menunjukkan pergerakan harga lima komoditas itu, terutama di bulan Ramadan dipengaruh sentimen pasar. Sentimen itu tak hanya bicara ketersediaan mengingat simpang-siur pemberitaan pun bisa berpengaruh terhadap harga. Pada Lebaran Juli mendatang, ketersediaan beras, bawang merah dan cabai merah relatif aman karena masih dalam periode panen di beberapa tempat. Gula pasir saat ini berada pada periode giling sehingga pergerakan harganya relatif datar, bahkan saya perkirakan menurun menjelang Lebaran. Informasi seperti ini yang harus diberikan kepada konsumen agar mereka lebih tenang dalam membeli persediaan untuk Lebaran. ●

Menjaga Asa Pemimpin Ihwan Sudrajat  ;   Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah

SUARA MERDEKA,  15 November 2014

                                                                                                                       

SEMINGGU setelah dilantik menjadi presiden, tanggal 28 Oktober lalu, Jokowi blusukan ke kantor BKPM tanpa diliput awak media. Tujuannya untuk melihat langsung seperti apa pelayanan perizinan, Presiden menargetkan pengintegrasian perizinan bisa selesai dalam 3-6 bulan, dan kebijakan ini akan dilanjutkan di daerah. Presiden pun menginstruksikan para menteri bekerja sama dengan BKPM, mengintegrasikan perizinan pada kementerian dalam satu pelayanan terpadu di badan itu. Esoknya, dengan balutan baju putih dan sepatu khasnya, Jokowi blusukan ke Sinabung, memenuhi janjinya saat kampanye menemui pengunsi. Presiden membuat keputusan langsung termasuk memerintahkan pembangunan rumah para pengungsi di tanah negara dan meminta pihak terkait memperlancar realisasinya. Paling mengejutkan adalah rencana pembatalan pembangunan jembatan Selat Sunda, di mana progress konsultasinya sudah cukup jauh. Menurut Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, pembangunan tersebut tidak sesuai visi maritim Jokowi. Langkah cepat Presiden dan para menteri membuat saya terhenyak dan optimistis harapan besar yang dipertaruhkan setidaknya oleh 72 juta pemilih Jokowi berpotensi terwujud. Hal ini akan lebih cepat jika saja seluruh komponen masyarakat, khususnya pada kepala pemerintahan di daerah merespons. Model kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan yang diatributasi sederhana namun tersampaikan pesannya, yaitu kerja, kerja, dan kerja. Rakyat selama ini selalu dikesankan bahwa pemerintah menganut pola penyelesaian di atas meja, sehingga persoalan dianggap selesai ketika masalah tersebut diangkat dalam rapat kerja. Sekarang, Jokowi memotret kondisi lapangan secara langsung dan pribadi tidak menerima begitu saja laporan dari bawah. Pemimpin demikian menjadi yakin dengan apa yang harus dilakukan sehingga strategi penyelesainnya tepat dan akurat. Rakor hanya untuk memastikan bahwa keputusan ini benar dari berbagai sudut pandang. Kebiasaan ini kita saksikan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, bagaimana Jokowi masuk ke gorong-gorong saluran air untuk mengetahui penyebab banjir, datang ke Waduk Pluit melihat suasana kekumuhan dan riuh rendahnya pengambilan aset negara, lalu melakukan langkah cepat menata ulang waduk dalam waktu singkat. Begitu pula saat menata Pasar Tanah Abang, selama puluhan tahun seolah tidak bisa dijamah pemerintah dan hanya dikuasai segelintir preman. Langkah-langkah Jokowi terbilang efektif dan jika direnungkan, justru langkah tersebut sering dihindari para pemimpin pemerintahan di daerah karena terlalu banyak konflik yang harus mereka kelola. Sosok Jokowi datang dengan pendekatan yang menentramkan, ia mendengarkan sepenuhnya aspirasi rakyat yang terlibat persoalan dan mencoba seoptimal mungkin membuat keputusan yang dapat diterima oleh mereka tanpa mengurangi target keluaran pemerintah. Tampaknya langkah Presiden dijadikan teladan para menterinya. Ada yang meniru 100%, ada pula yang melakukan penyesuaian. ’’Plagiator’’ untuk ini saya nilai positif, dimulai penggunaan baju putih panjang yang tidak dimasukkan dan dilinting dua kali, merefeksikan kesederhanaan Jokowi dengan menggunakan tiket pesawat kelas ekonomi, pengurangan ajudan, menghindari hotel dan objek lain yang selama ini inheren dengan posisi menteri. Dicerminkan dengan perilaku Presiden Jokowi, objek-objek inheren tersebut saat ini menjadi bentuk arogansi penguasa dan memperkuat keberpisahan pejabat dan rakyat makin menebal. Marhaenisme jadi laku pejabat, memahami rakyat langsung dengan respons perilakunya. Konsistensi Kuat Seharusnya asa sang pemimpin (Presiden Jokowi) menjadi spirit dan kultur baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus kita jaga. Terdapat tiga substansi penting yang menonjol dari langkah Jokowi selama 3 minggu menjabat presiden. Pertama; Jokowi sangat ”fit” menentukan langkah-langkah prioritas sehingga bisa mempertebal kepercayaan investor dan pebisnis untuk bertahan dan terus mengembangkan usaha mereka. Kedua; konsistensinya sangat kuat dalam bersikap, terlihat dari kesederhanaannya. Pakaian dan sepatu yang dipakai pun tidak berubah meskipun sudah menjadi presiden. Ketiga; sikap dan langkah Presiden berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, tidak terbebani kepentingan pihak-pihak tertentu atau diri sendiri yang dapat memperlambat keputusan. Contoh konkret adalah keputusan membeli minyak langsung dari Angola, produsen minyak di Afrika. Keputusan ini memangkas model pembelian melalui makelar. Dengan mengimpor langsung 100 ribu barel per hari, dihemat Rp 15 triliun per tahun. Jika kebutuhan impor BBM 800 ribu barel per hari, pemerintah menghemat Rp 15 triliun x 8 = Rp 120 triliun. Model kepemimpinan Jokowi adalah salah satu teladan yang pantas menjadi referensi para kepala daerah dan pejabat-pejabat birokrasi daerah. Namun, akan lebih sempurna jika para pemimpin daerah mempunyai model kepemimpinannya masing-masing. Pepatah mengatakan ”jadilah dirimu sendiri” yang berorientasi sepenuhnya pada kehendak rakyat namun tidak hanya jadi pelayan rakyat tetapi juga inspirator agar rakyat berpartisipasi memecahkan masalah bersama. ●

Konsep Ekonomi Zona Nyaman Ihwan Sudrajat ;   Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah

SUARA MERDEKA, 23 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

“Ketika Presiden Jokowi memutuskan menaikkan harga BBM kita berharap kebijakan moneter ketat dilonggarkan” FX Sugiyanto dalam artikel berjudul ’’Jebakan Suku Bunga Tinggi’’ (SM, 17/9/14) mempertanyakan kebijakan BI yang terus mempertahankan rezim suku bunga tinggi sehingga menghambat investasi dan aktivitas ekonomi riil. Hal itu pun menjadi pertanyaan banyak pengusaha. Efek kesuksesan penyelenggaraan pilpres termasuk penyelasaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, belum banyak mengubah keadaan. Dalam konteks lebih pragmatis, kebijakan BI saat ini ibarat mobil melaju namun jalan yang dilalui perekonomian nasional tersebut tidak mulus sehingga kecepatan kendaraan harus dikurangi. Artinya, pertumbuhan ekonomi perlu diperlambat supaya tidak terjadi overheating. ’’Jalan yang tidak mulus’’ terlihat dari nilai ekspor yang tidak mencapai target, nilai tukar rupiah yang belum stabil, dan tingkat inflasi yang relatif besar. Tekanan terhadap inflasi juga akan membesar dalam 3 bulan ke depan karena 60% dari total belanja pemerintah terkonsentrasi pada periode tersebut sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Tekanan ini makin menguat jika Jokowi-JK benar-benar merealisasikan rencana menaikkan harga BBM setelah dilantik tanggal 20 Oktober mendatang. Sebelum 2004, sewaktu Indonesia belum menjadi net imporer minyak, menjaga harga rendah BBM bukan halangan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun sekarang, ketika kebutuhan terhadap BBM impor makin tinggi, kebijakan mempertahankan subsidi BBM makin menggerus APBN. hal itu berarti mengurangi kemampuan negara untuk membangun karena makin besar anggaran untuk mengejar kenaikan harga BBM impor yang terus meningkat diikuti peningkatan kebutuhan BBM bersubsidi. Efek dari pengurangan, atau bahkan pencabutan subsidi BBM terhadap perekonomian, sangat luas. Dalam jangka pendek, kenaikan harga memang tidak direspons dengan turunnya permintaan BBM karena  permintaan terhadap komoditas itu bersifat tidak elastis. Namun, bagi barang-barang elastis pada harga, kerugian awal akibat kenaikan BBM akan ditanggung oleh produsen, marjin keuntungannya dan kemampuan memupuk modal pasti akan berkurang. Naik Harga Produsen akan memilih menaikkan harga untuk menjaga kelangsungan usaha, secara agregat permintaan barang-barang elastis akan menurun. Akibatnya, output secara keseluruhan menurun dan  pajak yang dibayar juga berkurang sehingga defisit APBN pasti meningkat. Pemerintah dipaksa oleh keadaan untuk meningkatkan upah riil yang terenggut karena inflasi. Praktis pada saat permintaan turun dan upah riil naik maka pengangguran dengan sendirinya meningkat. Ada beberapa hal positif yang muncul bila subsidi BBM dicabut atau dikurangi, terutama jika sebagian besar dana subsidi diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur. Dalam jangka panjang, infrastruktur yang baik akan meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi biaya distribusi. Jadi, produsen bisa mengatasi dampak negatif kenaikan harga BBM tanpa harus membebankan sepenuhnya kepada konsumen. Berdasarkan evaluasi terhadap kenaikan harga BBM sejak 2003, ternyata efek kenaikan itu memperlambat laju pertumbuhan PDB pada 6 bulan pertama, namun 6 bulan berikutnya kembali pulih karena ada penguatan belanja pemerintah. Karena itu, kebijakan BI menjaga tingkat suku bunga tinggi hendaknya kembali dievaluasi bila ingin membantu presiden terpilih Jokowi mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi. Ketika Jokowi memutuskan menaikkan harga BBM maka kebijakan moneter ketat seyogianya dilonggarkan guna memperkuat sisi pasokan barang dan jasa. Dengan suku bunga lebih soft, modal yang ditawarkan menjadi lebih murah. Harga pokok produksi pun akan turun dan produsen bisa mengantisipasi dampak ganda kenaikan BBM secara efektif dengan menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Konsep ekonomi zona nyaman tetap harus jadi fokus utama untuk menjaga pasar supaya tak terlalu bergejolak tapi juga tidak membuat dunia usaha frustrasi, apalagi kehilangan kepekaan bisnis. Saya yakin Jokowi memilih kebijakan yang terbaik meskipun mungkin pahit pada awalnya, namun secara subtansial kebijakannya bisa membuat ekonomi lebih kuat, tak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri. ●

Berjudi dengan Subsidi Ihwan Sudrajat  ;   Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah

SUARA MERDEKA, 13 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

PROSES gugatan Prabowo-Hatta, pasangan capres-cawapres nomor 1 terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sedang berlangsung. Mari kita doakan bersama supaya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan lancar tanpa ekses sehingga menjadi modal besar bagi presiden-wakil presiden terpilih untuk merealisasikan janji mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Saya meyakini benar, hal itu terwujud meskipun kondisi terakhir menunjukkan sulitnya merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%. Hingga akhir Juni 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru 5,17%,dan  berdasarkan pengalaman, angka paling mungkin dicapai pada akhir Desember 2014 adalah 5,2%. Sengketa pilpres jangan membuat kita tercerai-berai, saling berhadap-hadapan. Lihat masa depan, kita perlu bersatu untuk mengatasi tekanan kekuatan ekonomi global dan kemelemahan produktivitas ekonomi domestik. Dua hal ini menyebabkan kinerja besar demokrasi belum diimbangi dengan realisasi kinerja ekonomi makro yang mengesankan. Jika Indonesia ingin menjadi bangsa besar yang mampu menyejahterakan rakyat dan mempunyai kekuatan ekonomi berpengaruh kuat di dunia, kita harus menaklukkannya, bukan sekadar mengatasi. Pemilihan presiden hingga pelantikan yang berlangsung mulus membawa konsekuensi positif karena bisa meningkatkan  ekspektasi masyarakat kepada presiden baru. Presiden dan kabinet baru dipastikan mengusung banyak perubahan dan upaya perbaikan. Mereka akan berusaha sekuat tenaga mewujudkan janji-janji politiknya. Jokowi-JK mulai menggali masukan dari masyarakat melalui rumah transisi, untuk mewujudkan nawa citra, 9 janji saat berkampanye. Program diarahkan untuk Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Situasi politik aman, nyaman dan tentram berkorelasi positif dengan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Investor tidak akan segan-segan mengembangkan usaha dan meningkatkan investasinya. Stabilitas politik tak akan mengubah regulasi yang bisa merugikan investasi. Indonesia masih perlu investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan investasi luar biasa, target pertumbuhan ekonomi tinggi lebih mudah diwujudkan. Faktor paling menyulitkan bagi presiden terpilih untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi adalah beban subsidi BBM yang makin besar. Bisakah dia menghilangkan subsidi BBM? Pemerintah selalu ditarik masuk ke ruang politik yang lebih besar jika diminta memilih menaikkan harga BBM atau memangkas anggaran pembangunan. Biasanya, saat aspek politik lebih kuat berperan maka kebijakan akan bersifat populis. Pemerintah lebih aman mengikuti ke­inginan masyarakat (populis), karena me­naikkan BBM bisa membebani masyarakat, mengurangi daya beli dan mendong­krak angka kemiskinan. Namun, pemerintah pun menyadari bahwa memangkas anggaran sektor pembangunan juga melemah­kan daya dorong APBN dalam meningkatkan perekonomian. Pemerintahan yang baru pasti tidak akan gegabah dengan mencabut subsidi BBM. PDIP sebagai partai pengusung Jokowi-JK, dikenal sebagai partainya wong cilik dan selalu antikenaikan harga BBM semasa pemerintahan SBY, pasti tidak akan menyetujui begitu saja langkah Presiden terpilih untuk mencabut atau mengurangi subsidi BBM. Namun, jika tidak ada langkah antisipasi maka presiden baru akan berada dalam masalah keuangan negara yang kronis. Defisit anggaran akan membengkak, melampaui angka 3%, yang berarti melanggar UU tentang Keuangan Negara. Defisit Anggaran   Sejauh ini, pemerintahan Presiden SBY hanya berusaha menjaga kuota subsidi BBM 46 juta kiloliter tidak terlampaui sampai akhir Desember 2014. Padahal hingga Juni 2014, kuota BBM telah terserap sekitar 22,5 juta kiloliter dan diperkirakan, untuk solar habis akhir November dan premiun 19 Desember 2014. Apabila kuota terlampaui, meskipun anggaran pembangunan dipangkas Rp 43 triliun, pemerintah tetap harus menambah kembali subsidi yang akan meningkatkan defisit anggaran. Sungguh pilihan sulit, seperti memakan buah simalakama. Presiden baru akan terjebak dalam keadaan serbasalah karena apa pun kebijakan yang dibuat pasti salah. Meningkatnya anggaran subsidi BBM akan memengaruhi kemampuan pemerintah membiayai jaminan kesehatan dan perlindungan sosial, menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesenjangan. Kepercayaan publik pasti menurun, kehadiran negara dalam mengurangi beban kesulitan masyarakat dan kepercayaan pada partai penguasa akan jauh berkurang. Tentu bukan ini yang diinginkan? Mampukan presiden-wakIl presiden terpilih ’’berjudi’’ dengan mencabut subsidi BBM? Atau tetap bertahan dengan kebijakan tarik ulur yaitu beleid yang bersifat darurat, hanya menjaga agar kuota tidak terlampaui, sementara akar permasalahannya tidak pernah dipangkas? Saya berharap, rumah transisi Jokowi-JK bisa menemukan formulasi kebijakan harga BBM yang lebih cespleng dan dapat diimplementasikan segera setelah keduanya dilantik pada Oktober mendatang. ●

Kerimulogi Staf Ahli Ihwan Sudrajat  ;   Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah

SUARA MERDEKA, 03 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

DALAM karier birokrat, berpindah posisi adalah hal wajar, namun umumnya enggan menempati posisi staf ahli kepala daerah. Ada seorang staf ahli bupati mengibaratkannya dengan perasaan, pengemudi yang harus mengerem mendadak karena seseorang menyeberang jalan. Untung, pengemudi dapat mengendalikan kendaraannya, penyeberang pun selamat. Pengemudi akan merasakan persendian kakinya lepas dari raga, jantungnya berdegup kencang, dan mata berkunang-kunang. Istigfar akan berulang kali diucapkan untuk mengendalikan adrenalin yang naik secara tiba-tiba karena kekagetan dan hentakan luar biasa. Perspektif itu tidak sepenuhnya benar. Banyak staf ahli kepala daerah merasa bersyukur ditempatkan di posisi tersebut karena situasi politik di pemerintahannya tidak memberi kenyamanan dalam bekerja, terlalu banyak order ”under the table” yang rawan hukum dari kepala daerah. Bagi pejabat yang aktif berbisnis di luar kantor, justru penempatan itu membuat mereka lebih leluasa mengembangkan bisnis. Bagi mereka yang kurang begitu sehat, banyak waktu luang dapat dimanfaatkan memperbaiki kesehatannya. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, kepala daerah dapat mengangkat staf ahli untuk membantu di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Tidak akan ada staf ahli andai kepala daerah tidak membutuhkan. Oleh karenanya, staf ahli adalah jabatan strategis, eselonnya  setingkat kepala SKPD. Kepala daerah dapat menggunakan pemikiran staf ahli untuk referensi dalam pembuatan kebijakan. Sayang, semangat regulasi tidak tercermin dalam praktik. Fungsi staf ahli, sebagai pemberi input, kadang tidak terlaksana karena cara pandang kepala daerah tidak memungkinkan terjadi komunikasi dua arah yang baik. Staf ahli ibarat pemain bola yang ditarik dari lapangan dan dibangkucadangkan karena dianggap lamban dan tidak mengikuti strategi pelatih. Wajar saja, ketika wakil bupati terpilih menjadi bupati maka langkah pertama yang dilakukan adalah memindahkan kepala SKPD pendukung pesaingnya dalam pilbup,  sebagai staf ahli. Nuansa egoisme kepala daerah sangat kuat mewarnai pemfungsian staf ahli. Egoisme negatif kepala daerah akan menjadi kuburan staf ahli selama masa jabatan kepala daerahnya, kecuali kekuasaan Tuhan berkata lain. Apatisme luar biasa akhirnya akan lahir dan membelit para staf ahli. Mereka bekerja hanya sekadar memenuhi kewajiban sebagai pejabat yang digaji tinggi. Tidak ada lagi kreativitas, terobosan, dan inovasi yang selama ini jadi bagian dinamis dari kesehariannya. Tidak ada lagi kesan yang tertinggal bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih dan punya keunggulan dibanding rata-rata pegawai lainnya.  Hal seperti ini saya rasakan tiap kali bertemu dalam rakor dengan staf ahli se-Jawa Tengah. Bukan berarti mereka tidak pernah berusaha, melainkan usahanya sering kandas karena tak ada respons positif dari kepala daerah. Menurut staf ahli bupati Tegal, birokrasi adalah organisasi top down, dari atas ke bawah. Jika dari atas tidak ada perintah dan terwujud mispersepsi atas jabatan staf ahli, sekuat apa pun staf ahli bekerja yang didapat hanya kesia-siaan. Daur Ulang Proses ini lebih tepat disebut kelirumologi staf ahli sehingga jabatan tersebut  menjadi escape position untuk menghindari konflik manajemen kepala daerah. Proses ini sudah lama berlangsung, jauh sebelum PP Nomor 41 Tahun 2007 lahir, dan sejak staf ahli bukan  jabatan struktural, membuat kekeliruan menjadi sebuah kebenaran. Stigma staf ahli telah membuat banyak pejabat kebakaran jenggot dan alergi terhadap jabatan staf ahli. Bahkan berupaya menjauh dari staf ahli agar tidak terkesan berseberangan dengan kepala daerah. Di tengah kedahagaan para staf ahli akan tugas pokok dan fungsinya yang lebih jelas dan terukur serta rasa inferior yang makin dalam, ada harapan dialirkan Gubernur Ganjar Pranowo. Dalam sambutannya saat pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 (12/3/14), Ganjar mengatakan mendaur ulang fungsi staf ahli. Peran staf ahli (gubernur) akan diperkuat dengan penugasan khusus menyupervisi dan mengoordinasikan SKPD serta melaporkan (hasilnya) langsung kepada gubernur. Gagasan ini seperti oasis di padang pasir, terlihat dari kejauhan dan akan menjadi kenyataan jika menjadi sistem yang jelas, terstruktur, dan terukur. Saat kabar ini saya sampaikan kepada kawan-kawan staf ahli dalam pertemuan di Solo (27/3), mereka antusias dan menyampaikan penghargaan luar biasa. Gagasan ini diharapkan menjadi sistem untuk tupoksi staf ahli bupati/wali kota. Permintaan yang wajar karena pada dasarnya birokrasi (staf ahli) tidak pernah terbelah hatinya, tidak tergiring pikirannya untuk mengunci diri pada seorang kepala daerah sehingga melupakan status PNS-nya. Sejatinya birokrasi hanya bekerja untuk negara dan mengabdikan karya untuk rakyat, dengan membantu kepala daerah. Staf ahli datang tidak secara tiba-tiba, mereka menempati posisi eselon 2 karena punya banyak kelebihan, dan mereka bersaing dengan ribuan PNS lain. ●

Sesak Napas Awal Tahun Ihwan Sudrajat  ;  Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah

SINAR MERDEKA,  17 Januari 2014

                                                                                                                        

SESUATU yang baru selalu menjadi objek yang kita nantikan termasuk tahun baru. Harapan-harapan baru dikumandangkan, ucapan-ucapan semoga lebih sehat, lebih banyak rezeki dan karier yang makin menanjak, mungkin juga lebih cepat berjodoh melintas gencar lewat sosial media. Tiap berganti tahun menandakan usia kita makin tua, kesehatan pun mulai menurun. Tanpa disadari, saat berganti tahun justru kita dihadapkan pada tantangan yang makin berat. Kalau tidak awas bisa tersandung, kalau ceroboh bisa heboh, dan kalau takut bersikap kesempatan pun bisa luput. Makin bertambah waktu, makin berkuranglah jangka waktu kekuasaan yang kita miliki, makin mendesak mewujudkan janjijanji yang masih menggantung. Bila kita lupa akan semuanya, makin dekatlah kita dengan kegagalan atau akhir peran yang tidak indah. Kita berharap, penguasa diberikan kekuatan kedewasaan dan kearifan yang makin bertambah sehingga pergantian tahun membuat mereka lebih merakyat. Termasuk makin mendahulukan kepentingan rakyat dan memutuskan segala sesuatu dengan berpikir secara merakyat. Bukan pula demi popularitas, meningkatkan elektabilitas atau pun pencitraan diri. Semua didasari satu ikatan bahwa jadi penguasa karena rakyat menginginkan mereka menjadi pilot yang akan membawanya pada kehidupan lebih baik, nyaman dan berbahagia. Jangan menyerahkan pada mekanisme pasar sehingga kehidupan berjalan seolaholah tanpa pilot. Untung, penguasa kita cepat merasakan kepekaan rakyat sehingga harga elpiji 12 kg, yang sebelumnya naik drastis hampir 50%, diralat. Saya tak terlalu ambil pusing, apakah itu by design atau untuk pencitraan, yang penting rakyat diuntungkan sehingga agak bisa menarik napas panjang pada awal 2014. Menteri BUMN Dahlan Iskan secara terus terang mengakui kesalahannya. Pengakuan yang cepat dari menteri hendaknya menjadi cermin bagi pejabat lain untuk lebih peka dalam mengambil keputusan yang menyangkut harkat hidup banyak orang. Semua keputusan penguasa selalu jadi sumber pengetahuan bagi masyarakat, karenanya tiap keputusan strategis wajib memperhitungkan segala kemungkinan, termasuk mendengarkan tanggapan rakyat. Keputusan penguasa adalah keputusan politik, sering berbeda cara pandangnya dari keputusan korporasi seperti PT Pertamina, yang murni bisnis. Awal 2014 tidak hanya dikejutkan kenaikan harga elpiji 12 kg tetapi juga modal awal yang kurang sehat dalam ekonomi nasional. Ibarat orang berlari, kudakuda yang kita siapkan lebih lemah dibanding kuda-kuda Januari 2013. Secara makro prudensial, pada Januari fondasi ekonomi lebih lemah terlihat dari pertumbuhan ekonomi hingga akhir Desember 2013 diperkirakan hanya pada kisaran 5,5%- 5,8%, lebih rendah dibanding tahun lalu. Tingkat inflasi 2013 sebesar 8,38%, meningkat lipat dua dibanding 2012. Nilai tukar rupiah menyusut, pada 6 Januari Rp 12.230 per 1 dolar AS, melemah 29% dibanding awal Januari 2013 (Rp 9.400). Sementara BI rate bertahan di angka 7,5%, Januari 2013 BI rate hanya 5,75%. Proyeksi 2014, pertumbuhan ekonomi diperkirakan di bawah 2013, sementara suku bunga BI tidak akan turun dari angka saat ini, bahkan banyak yang menduga akan terus naik sepanjang nilai tukar tidak menguat. Bermakna Dalam Angka-angka tersebut tidak boleh disimak hanya sekejap, terutama para pembuat kebijakan, karena bermakna sangat dalam. Implikasinya bagi bisnis kurang menguntungkan, pasar domestik jadi kurang menarik karena daya beli masyarakat menurun akibat kenaikan harga di tengah struktur ekonomi nasional yang mengandalkan konsumsi domestik. Bisa diramalkan, jika perkiraan ini terwujud, investasi pun tidak akan sebaik tahun lalu, lapangan kerja lebih terbatas. Maka sebenarnya kita sedang memasuki tahun pertarungan karena kondisi yang lemah ini berada pada tahun yang penuh aktivitas politik, para pejabat politik yang juga penentu kebijakan sedang berjuang menjaga dan memperluas kekuasaan. Mereka, menjadi kurang waspada terhadap perkembangan ekonomi nasional, lengah terhadap kepekaan rakyat atau justru kondisi ini menjadi kartu truf untuk memperbesar daya tawar Dinamika ekonomi, melemah dan menguat, sudah jadi hal biasa dihadapi rakyat. Tahun baru bagi rakyat kebanyakan tetap saja waktu yang sama tidak berbeda dari tahun lalu. Persoalan datang silih berganti, kesulitan juga terus datang. Namun rakyat tidak akan lelah berharap dan terus berdoa karena mereka yakin bahwa semua kesulitan itu adalah bentuk rasa sayang Tuhan sekaligus media untuk proses penguatan kesabaran, penambahan motivasi, dan peningkatan kecerdasan. Sebuah proses untuk berpindah ke kelas yang lebih tinggi, ekonomi yang lebih baik. Ujian atau tantangan apa pun akan menjadi spirit positif jika kita mengambil hikmah. Selain itu, cepat merespons dengan tindakan yang lebih efektif sehingga tidak terjebak ke lembah kesulitan yang lebih dalam. Mungkin itulah yang harus segera dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Mari kita bekerja keras untuk mewujudkannya agar sesak napas pada awal 2014 tidak membelenggu langkah kita untuk menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih makmur, sehingga menjungkirbalikkan seluruh ramalan buruk tahun 2014.  ●

Ramalan Genting 2014

Ramalan Genting 2014 Ihwan Sudrajat  ;   Staf Ahli Gu­bernur Jawa Tengah

SUARA MERDEKA,  02 Desember 2013

  

KENDATI bukan ekonom, ’’sekadar’’ Staf Ahli Gubernur Jateng, saya selalu mencermati perkembangan BI rate karena pergerakannya cukup mewakili gambaran ekonomi ke depan. Sejak Juni hingga 12 November 2013, BI rate telah lima kali berubah, naik tinggi dari 5,75% menjadi 7,5%. Ada apa dengan perekonomian kita? Bahkan ’’Tajuk Rencana’’ harian ini edisi 27 November lalu mengingatkan beratnya tantangan ekonomi 2014 terkait rencana Bank Sentral AS menarik stimulus ekonominya yang dapat memengaruhi perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Bank Indonesia pun mengajak kita mengetatkan ikat pinggang, dengan menaikkan BI rate. Kenaikan BI rate bertujuan mengen­dalikan peredaran uang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan namun menjadi penghambat bisnis yang bergerak dengan modal pinjaman. Angsuran kreditnya otomatis naik konstan sebanding kenaikan BI rate, padahal risiko suku bunga belum tentu dimitigasi langsung ke harga jual, daya beli konsumennya harus diperhitungkan. Saya mafhum tujuan utama menaikkan BI rate supaya nilai tukar rupiah stabil, tidak terus turun karena membahayakan perekonomian yang menganut ekonomi terbuka. Gengsi kita sebagai bangsa juga naik bila rupiah terlihat gagah di depan dolar AS. Rasanya malu saat kita ke luar negeri melihat rupiah dihargai hanya 4 desimal di belakang koma, Rp 12.000 per dolar AS atau Rp 18.700 per pound Inggris. Namun gengsi itu harus disimpan dulu karena kenaikan BI rate tidak mampu mengangkat nilai tukar, yang terus menurun, terakhir (26/11) nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp 12.000 per dolar AS (SM, 29/11/13). Jelas sekali kebijakan tersebut mandul sehingga rasa waswas bertambah, cenderung jadi jantungan untuk memasuki 2014. Membesarnya defisit transaksi berjalan, tergerusnya cadangan devisa, dan fluktuasi harga komoditas primer yang jadi andalan ekspor, menjadi faktor penyebab kemelemahan nilai tukar rupiah. Hingga 31 Oktober 2013, cadangan devisa tercatat sekitar 97 miliar dolar AS, masih jauh dibanding Oktober 2012 sebesar 112 miliar dolar AS. Defisit transaksi berjalan meningkat dari -2,4% dari PDB (triwulan III/2012) menjadi -3,8% (triwulanIII/2013). Tahun 2013 bisa disebut sebagai tahun jumbo impor pangan karena impor jadi short cut policy untuk menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu, ekspor nonmigas juga mengalami penurunan  cukup berarti. Depresiasi nilai tukar akan membahayakan dunia usaha yang bergantung pada bahan baku impor, sekitar 60% industri nasional bergantung pada bahan baku impor dan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih tinggi lagi akibat kenaikan suku bunga dan selisih kurs yang tidak sempat mereka hedging untuk pengamanannya. Langkah-langkah pengamanan seperti ini tentunya mengonversi langsung risiko ini kepada konsumen yang akan menurunkan volume penjualannya dan melakukan konsolidasi untuk mengefisienkan biaya agar mereka tetap bertahan. Risiko Memburuk Saat ini, ekonomi dunia sedang menanti-nanti apakah The Fed benar-benar menghentikan kebijakan stimulus ekonominya atau tetap meneruskan. Kebiasaan menanti akan melahirkan spekulasi, dolar AS menjadi investasi yang sangat bernilai untuk saat itu, sehingga makin banyak orang memburu dan menahannya. Ekonomi berada dalam situasi ragu-ragu, keputusan investasi pun terpaksa ditunda dan lapangan kerja otomatis menyusut. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dipastikan terpangkas dan kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya menurun. Tentu kita berharap skenario ini tidak terjadi, sehingga tahun 2014 kita harus kerja lebih keras lagi dengan perencanaan lebih baik. Yang menjadi perhatian saya, bagaimana caranya memitigasi agar kebijakan negara-negara besar seperti AS tidak membuat ekonomi kita kelimpungan. China adalah contoh negara yang sangat kuat tiap menghadapi tekanan ekonomi dunia, karena cadangan devisanya sangat besar, sekitar 3 ribu miliar dolar AS. Upaya China untuk fokus sebagai negara manufaktur telah terbukti. Ekspornya luar biasa dashyat, daya saing produknya nomor 1 dan secara perlahan kualitasnya pun makin baik. Bila ekonomi kita ingin tetap terjaga dari tekanan ekonomi dunia, kata kuncinya cuma satu, yakni perbesar cadangan devisa dengan ekspor yang selalu lebih besar dari impor. Maka, nilai tukar pun tetap terjaga dan BI tidak perlu lagi repot-repot menaikkan suku bunga acuannya. Pasalnya upaya itu lebih banyak efek negatifnya ketimbang positifnya meskipun hal itu pilihan  pahit yang harus dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih buruk. Saya teringat ucapan Isaac Newton yang mengatakan,’’ Apa pun yang naik pasti akan turun, kamu harus mengatur bukan mengikutinya’’. Artinya, meskipun ekonomi tahun 2014 diperkirakan lebih buruk, kita tidak boleh pesimistis. Ramalan ekonomi boleh genting, tetapi itu hanya referensi untuk merencanakan bisnis yang lebih baik, asumsi yang lebih tepat, dan strategis bisnis yang lebih efektif. Kita harus yakin tantangan selalu ada dan bisa jadi kondisi makin memburuk, tetapi kita percaya dengan bekerja lebih baik dan lebih baik lagi, kesuksesan ada di depan kita. Optimisme adalah jiwa yang harus membalut kita untuk memasuki 2014. ●

Kedukaan Terberat Bangsa

Kedukaan Terberat Bangsa Ihwan Sudrajat  ;  Staf Ahli Gubenur Jateng SUARA MERDEKA, 09 Oktober 2013

SUSAH menjelaskan perasaan saya saat ini sejak mendengar tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rasa kecewa, getir, dan masygul campur-aduk begitu kuat. Saya hanya bisa terkesima, bengong, lutut pun lemas dan tangan gemetaran, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat.

Saya tak mempunyai hubungan apa pun dengan Yang Mulia Akil Mochtar. Ia bukan kenalan, apalagi punya hubungan darah. Sa­ya pun tak peduli ia mau dituntut hukuman mati atau seumur hidup ditambah denda. Saya hanya mengandaikan bila semua perkara di MK diselesaikan dengan cara seperti itu, bagaimana jadinya bangsa ini?

Bangsa Indonesia sedang mengalami kedukaan terberat, benteng hukum terakhir yang paling diandalkan untuk membuat bangsa ini lebih tertib dan adil, ternyata tidak steril dari jerat korupsi. Kebanggaan diri karena prestasi yang dihasilkan dari  kompetensi pribadi ternyata tidak layak ditonjolkan pada saat masyarakat lebih menghargai atribut-atribut materialisme.

Hampir seluruh aktivitas kehidupan kita dimaknai secara ekonomi, sulit menemukan ketulusan dalam pelayanan. Ke mana pun Anda pergi, apabila ingin mendapat pelayanan baik, hasil yang diharapkan maka Anda tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan diri tetapi juga kemampuan untuk memberi.

Anda pun tidak cukup untuk mengatakan kepada aparat bahwa ini sudah menjadi tugas Anda sebagai aparat yang digaji dengan uang rakyat. Senyuman mereka tidak akan lebar mungkin hanya disunggingkan sedikit sebagai bentuk cibiran karena Anda tidak mau mengerti.

Seseorang harus menjadi kaya kalau ingin dihormati atau pun dipuji, rasanya hidup menjadi bermakna ketika kita mempunyai banyak atribut yang menandakan bahwa kita berhasil sebagai manusia. Hampir semua pemuas nafsu terpajang di depan mata, daya tariknya selalu diperbarui. Persaudaraan dan kegotongroyongan yang selalu menjadi bagian dari dimensi kultur kehidupan kita makin sering ditinggalkan, rasa syukur yang harusnya kita sampaikan kepada Sang Khalik tertutup rasa haus untuk memupuk harta.

Hal itu membuat hati kita menjadi tidak peka, mata sulit terbuka dengan lingkungan, pendengaran ditulikan sehingga berita, hujatan dan kehancuran koruptor, yang dulu pejabat dimulyakan, yang dipertontonkan media cetak dan visual tidak mengurungkan koruptor-koruptor lain untuk bertobat. Karena, mereka telah menjadi bagian dari seorang Qorun, yang memupuk harta dan terkubur hartanya sendiri.

Akibatnya, buku-buku yang memotivasi seseorang menjadi kaya dalam 5 menit, atau kaya tanpa harus kerja keras sangat laris terjual. Judulnya pun makin beragam. Bagaimana mungkin Anda bisa mempunyai rumah tanpa harus keluar uang, menjadi kaya tanpa harus bekerja.

Tak hanya buku, makin banyak manajemen investasi yang bermunculan, menawarkan pendapatan yang cepat. Manusia kehilangan akal sehat, akal yang oleh Allah diberikan kepada manusia untuk membedakannya dari binatang, ternyata tertutup nafsu sehingga kita tidak lebih dari binatang.

Tumbuh Ketidakadilan

Seperti dikatakan Allah dalam firman-Nya, ‘’saat engkau diberi harta berlimpah sebenarnya itu ujian’’. Dengan demikian bila kita ingin lulus ujian, jalani proses dengan benar, mempersiapkan diri dengan baik, rajin berlatih, dan selalu berdoa supaya Tuhan selalu meringankan perjuangan. Jangan sekali pun Anda menyontek karena berarti tidak memanfaatkan akal yang diberikan oleh Tuhan sesuai perintah-Nya.

Korupsi berarti sama dengan menyontek, Anda mendapat nikmat tanpa harus bekerja keras, Anda mendapat pengembalian yang jauh lebih besar tidak seimbang dengan apa yang Anda lakukan. Korupsi sama saja dengan membantu menumbuhkan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan, dan menghambat pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Mari kita yakini Indonesia masa depan adalah Indonesia yang bersih dari korupsi, bisa menjadi teladan bagi bangsa lain. Langkah KPK memberantas korupsi harus mendorong seluruh elemen bangsa ini memurnikan atau memperkuat jati diri kebangsaan menuju bangsa yang adil dan beradab serta berketuhanan.

Seperti dikatakan Gede Prama, tak satu pun putaran di mana kehidupan hanya berisi ke­bahagiaan. Ia mencontohkan AS yang harus melalui proses sejarah berdarah-darah sebelum menjadi kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia. China, kekuatan ekonomi ke-3 du­nia saat ini, beberapa puluh tahun lalu, makan nasi bagi rakyat negeri itu terhitung mewah.

Jepang, negara yang sangat memengaruhi dan memberi inspirasi bagi dunia, bangkit setelah Hiroshima dan Nagasaki hancur oleh bom atom. Mari kita bersama-sama berharap, pengungkapan kasus-kasus korupsi besar oleh KPK, mempercepat bangsa ini untuk lahir kembali menjadi bangsa besar yang dapat memengaruhi dunia.

Saya teringat kata-kata Harry S Truman, mantan Presiden AS, saat meninggalkan Gedung Putih dan menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya, Eleanor Rosevelt. “Kalau kita melakukan yang benar, dunia itu seperti surga”, kata Harry kepada istri. Mengapa kita tidak menciptakan surga di dunia sehingga tidak ada lagi kedukaan menyelimuti bangsa tercinta ini. ●