Tampilkan postingan dengan label Toleransi atas Intoleransi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Toleransi atas Intoleransi. Tampilkan semua postingan

Senin, 04 Juli 2016

Toleransi terhadap Intoleransi

Toleransi terhadap Intoleransi

Geger Riyanto ;   Esais; Peneliti Sosiologi;
Mengajar Filsafat Sosial dan Konstruktivisme di UI
                                                         KOMPAS, 02 Juli 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dalam tulisannya di harian ini (4/6/2016), Mun'im Sirry sempat menyinggung bahwa intoleransi tengah bersemi sebagai gejala global. Tren di Indonesia, saya curiga, tak berbeda.

Beberapa kota di Indonesia, dalam indeks-indeks yang disusun Setara Institute-dan belakangan Maarif Institute-memang berkembang menjadi kota yang mengakomodasi hak pusparagam kelompok keyakinan. Studi Abdurrahman Wahid Center-UI juga menyuguhkan optimisme serupa. Otonomi daerah telah menyemai sejumlah pemimpin yang kebijakannya merangkul kelompok warganya yang rentan terpinggirkan.

Meski demikian, pada saat yang sama, tanda-tanda berdeburnya gelombang intoleransi pun tak bisa ditampik. Ekspresi-ekspresi religiositas yang mengintimidasi menampakkan diri secara gamblang dan di mana-mana. Dan, yang lebih mengkhawatirkan, ia seakan dibiarkan atau bahkan didorong aparatus negara.

Meski kita sulit memperoleh data yang memungkinkan kita secara obyektif membandingkan frekuensi kasus intoleransi dari waktu ke waktu, intoleransi bukanlah sebuah norma publik di masa lalu. Peristiwa satu kelompok religius mengancam kelompok religius lainnya bukannya tak terjadi. Tetapi, setidaknya, ia tak dipertunjukkan secara telanjang sebagaimana yang tampak menjadi kelumrahan saat ini.

Hidup dari intoleransi

Mengapa ia merebak?  Di Indonesia, paling tidak, saya menerka, intoleransi berkembang bukan karena kelompok-kelompok yang melakoninya ingin melumat kemajemukan sebagaimana yang tampaknya terjadi di permukaan. Ia tumbuh subur karena ia mempunyai daya untuk menciptakan alih-alih menghilangkan. Positif alih-alih negatif.

Tentu saja para aktornya sendiri boleh jadi mempunyai antipati yang tak dapat dikompromikan terhadap keberadaan kelompok liyan. Namun, dalam keterpautannya dengan lingkungan sosial yang lebih luas, sentimen kebencian dan ketakutan terhadap yang lain terbukti merupakan penggerak, penggugah, dan penggalang massa yang efektif.

Bagi sejumlah pihak, kita tahu, ini menjadikannya sangat berarti. Ini berarti jalan pintas bagi politisi untuk memikat massa dan menyabet popularitas. Terlebih, dengan tidak terbangunnya pelembagaan riil antara basis konstituen dan representasi yang dipilihnya, retorika-retorika yang dapat menghubungkan secara instan antara elite dan kelompok pemilih yang paling luas pun menjadi modus mencitrakan diri yang paling rasional.

Akibatnya, kendati harus menerabas aturan dan membiarkan hak sosial ekonomi warganya terlanggar, tak sedikit elite yang memperkenankan intoleransi berkecamuk atau bahkan turut menyulutnya. Dengan cara ini, ia dapat mempertontonkan keberpihakannya kepada massa mengambang yang menjadi basis kekuasaannya sejak awal. Kesempatannya menjadi pahlawan di antara sekelompok warga diperolehnya dengan mengeksklusi kelompok warga yang lain.

Namun, saya kira, kecenderungan ini tak terbatas di ranah politik saja. Mengapa organisasi massa yang mendominasi ruang publik pasca Reformasi bercorak agamis? Sebagian mengatakan, agama merupakan jubah yang aman untuk membalut kekerasan bermotif pragmatis. Kenyataannya, ia tak sesederhana itu. Kisah-kisah mereka yang tergugah bergabung karena organisasi semacam menyediakan wadah perjuangan memberantas kemungkaran bukanlah hal yang sulit kita temukan.

Artinya, seperti poin yang telah saya tandaskan sebelumnya, tak banyak perasaan yang keampuhannya menyamai sentimen religius menisbikan pihak liyan dalam memberikan bingkai kokoh membangun satu kesatuan sosial yang langgeng.  Apabila kita lanjut menelisiknya, di pelbagai ruang lain pun eksploitasi terhadap intoleransi ini telah menganyam satu gugus yang dinamakan Scot Lash sebagai ekonomi penanda.

Kebutuhan sosial untuk merasa lebih dari yang lain memicu seabrek teks, ajaran, serta produk informasi dan simbolik lainnya, dengan muatan mengecam atau menistakan liyan, menyerbu konsumen dari kelompok religius. Kecenderungan ini pun tak pandang apakah kelompok bersangkutan merupakan mayoritas atau bukan. Ia ada pada komunitas spiritual yang jumlah penganutnya tak lebih dari puluhan kepala sekalipun, kita tahu.

Masyarakat majemuk

Kemajemukan Indonesia, selain itu, bukanlah hal yang dengan sendirinya akan menginsyafkan bahwa sentimen negatif satu komunitas terhadap yang asing tak lebih dari sebuah pikiran picik. Bagi para advokat pluralisme, pikiran intoleran mungkin tak masuk akal karena bebal dengan kenyataan keragaman tak terperi negeri ini. Akan tetapi, bila kita mau mengambil sudut pandang komunitas yang melakoninya, fakta kemajemukan tidak dengan sendirinya membatalkan wawasan ideologis mereka.

Kemajemukan justru dapat ditafsirkan sebagai penanda mereka berada di tengah-tengah medan perang. Kemurnian agamanya diintai oleh ancaman dari berbagai arah. Tindakan-tindakan menegakkan hukum mereka sendiri dan dengan tangan mereka sendiri dianggap sebagai satu bentuk perjuangan. Lebih tepat lagi, dark justice.

Artinya, intoleransi di tengah-tengah masyarakat majemuk tak semata merupakan kekerasan yang tak bermakna. Ia justru sangat bermakna bagi komunitas pelakunya. Ia membersitkan perasaan heroisme dapat membela agama di tengah karut-marutnya moralitas masyarakat. Dan, ketakutan keterintimidasian pihak liyan, kendati kita melihatnya lain, akan dianggap sebagai rekognisi keberhasilan perjuangannya. Ini berarti para musuh gentar. Perjuangan suci mereka meninggalkan dampak.

Meski demikian, kenyataannya kemajemukan tak akan hilang dengan tindakan intoleransi seperti apa pun. Kemajemukan rampung berkat proses sosial yang sangat kompleks-melibatkan perguliran sejarah, ekonomi, serta politik yang tak mungkin diputar balik. Namun, hal ini justru berarti kelompok-kelompok religius tertentu terus-menerus mendapatkan obyek untuk dikonstruksi selaku liyan-nya-ancaman kemurniannya.

Perjuangan memberangus kebatilan pun dapat terus-menerus dilakoni dan ini akan menguntungkan kelompok bersangkutan. Keuntungan yang diperoleh, tentu saja, tak harus keuntungan yang sifatnya pragmatis. Yang tampaknya lebih banyak terjadi, perasaan berjuang ini memantapkan keteguhan serta keutuhan kelompok-kelompok religius tertentu di masyarakat.

Karena itulah, saat ini tatanan sosial di berbagai daerah Indonesia tengah mengembangkan semacam toleransi terhadap intoleransi. Kita berada dalam satu situasi di mana intoleransi dimamah dan diisap untuk keberlangsungan geliat-geliat sosial di negeri ini, yang merentang dari mobilisasi politik hingga menyemai wadah-wadah yang memiliki anggota militan.

Apa yang mewujud di hadapan kita ini memang sebuah tatanan sosial yang aneh, tetapi demikianlah kenyataannya. Kendati kita bisa memahami alasan kemunculannya, kita tak bisa menampik bahwa ada kenestapaan yang diakibatkan perlakuan-perlakuan intoleran. Para korbannya nestapa dan, hal yang sudah jelas, hak mereka terenggut.

Pada akhirnya, kasus-kasus intoleransi tak dapat dibenarkan. Semua pihak, bila mereka mau, bisa merajut narasi perjuangan religius mereka sendiri mengadvokasi nilai-nilainya di tengah-tengah kepungan kelompok pengancam. Namun, tentu saja, dengan risiko hal ini menyemai benih-benih konflik terbuka ataupun sistemik. Dan, hal tersebut, saya kira, bukanlah hal yang bijak bila ia sengaja diperkenankan di tengah-tengah masyarakat dengan kemajemukan tak terpermanai-Indonesia. ●

Minggu, 09 September 2012

Toleransi terhadap Intoleransi


Toleransi terhadap Intoleransi
Benny Susetyo ;  Rohaniman
KOMPAS, 08 September 2012


Menurut laporan Setara Institute, dalam kurun Januari-Juni 2012, terdapat 129 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang menyebar di 22 provinsi.
Lima provinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

Sudah lama kita memberi toleransi terhadap intoleransi dalam sepak bola, dunia ekonomi, politik, dan urusan beribadat. UUD 1945 sudah sejak awal maupun dengan amendemennya menjunjung tinggi toleransi sejati atas dasar Pancasila.

Dengan memberi toleransi atas intoleransi, yakni membiarkan saja ketidaktoleran sekelompok orang yang mengkhianati RI berikut UUD 1945 dan Pancasila dengan menindas sesama warga negara yang menjalankan hak asasinya, sesungguhnya kita sedang membohongi satu sama lain saban kita menyanyikan ”Indonesia Raya”, mengucapkan rumus Pancasila, dan mengangkat sumpah di pengadilan.

Pengingkaran

Membiarkan intoleransi berkecamuk, padahal kita dalam posisi diberi kekuasaan menegakkan UUD 1945, pada dasarnya bukanlah sekadar kegagalan menjalankan program atau kurang suksesnya rencana kerja. Tindakan itu mengingkari sumpah jabatan dan membohongi rakyat yang menjadi saksi tekad bakti kita dalam pemilihan umum.

Tidak cukup kita katakan ”itu hanyalah kegagalan dalam satu dua segi program” sebab masa- lahnya tak dapat dihitung secara kuantitatif seperti pelaksanaan proyek membangun rumah atau jembatan menurut perhitungan manajemen. Masalahnya terletak pada pertanggungjawaban kualitatif mengenai hidup-matinya orang dan tentang hak asasi manusia.

Toleransi terhadap intoleransinya sekelompok rakyat atas warga lain adalah pilihan sadar untuk bersikap meninggalkan janji suci yang diucapkan untuk melaksanakan sila Ketuhanan Yang Mahaesa. Pada hakikatnya sikap itu mengingkari iman dalam agama mana pun: Tuhan melihat segalanya sampai ke lubuk hati kita semua dan Tuhan menghendaki kita saling mendukung dalam berbakti.

Semakin bermasalah lagi kalau seseorang atau suatu kelompok toleran terhadap intoleran- sinya golongan tertentu atas kelompok lain dengan memakai dasar religius, padahal kita bersama sudah mempunyai dasar bersama sebagai satu bangsa: UUD 1945 dan Pancasila.

Kalau masih mau mempertahankan dasar-dasar kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus mengakhiri langkah-langkah de facto, perda, atau aturan kenegaraan yang toleran terhadap intoleransi pelbagai saudara kita sebangsa dalam bidang politis, yuridis, sosial, ekonomi, sampai kepada kemerdekaan beragama dan beribadat.

Bila kita tidak menyudahi praktik tak konsekuen dan tak konsisten itu, pujian mengenai sifat toleran bangsa kita hanyalah semu belaka. Sumpah jabatan kita sekadar ritual tanpa makna. Janji pemilu tak memiliki arti sama sekali. Dibutuhkan kemauan politik dari penguasa negeri kembali ke Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Agama yang hadir di Indonesia harus menghayati makna keindonesiaan. Persoalan kita saat ini: agama direduksi ke dalam pemaknaan yang amat sempit. Dalil agama seolah-olah mengabsahkan perusakan dan pembunuhan tanpa pernah mengangkat dalil lain bahwa tujuan utama beragama adalah memperoleh kedamaian.

Miopik dan Dangkal

Pemahaman agama secara miopik dan dangkal seperti itu disebarkan terus-menerus untuk mendidik manusia bahwa kebenaran agama tersimpan dalam perilaku di luar kemanusiaan. Pertanyaannya, mengapa sebagi- an orang mudah tertarik dalam pemahaman sempit seperti ini? Mengapa agama lebih mudah dijadikan sebagai aspirasi daripada inspirasi dalam kehidupan?

Pemahaman agama yang terjerembab dalam lubang kegelapan seperti ini memiliki konsekuensi logis: orang sulit keluar dari pemahaman radikal yang menganggap agama sebagai satu-satunya pembenaran untuk melakukan teror dan kekerasan.
Mereka yang sudah berada di dalamnya sulit diajak berkomunikasi. Kehidupannya pun sangat eksklusif: seolah-olah hidup sendiri di dunia penuh warna ini. Kesadaran toleransinya tertutup rapat oleh tebalnya ”keimanan” dan keyakinan paling benar sendiri di antara yang lainnya.

Karena itu, yang ada di dalam otak mereka ialah melakukan pembasmian orang-orang di luar yang tak berpemahaman sama dengan dirinya. Dalam kondisi demikian, agama mendapat citra yang sangat buruk dan tidak manusiawi karena diperankan dalam ruang yang sangat eksklusif dan hanya untuk golongan tertentu, bukan untuk kebaikan umat manusia.

UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi anak bangsa ini. Agama yang hadir di Indonesia seharusnya menghayati makna keindonesiaan. Penafsiran teks kitab suci masa kini harus membantu bagaimana cara beragama kita lebih rasional, toleran, peka, terbuka, dan tidak membuat orang beriman menjadi picik dan mudah ditipu oleh alasan perjuangan keagamaan. ●

Selasa, 05 Juni 2012

Tudingan Intoleransi Beragama


Tudingan Intoleransi Beragama
A Hasyim Muzadi ; Sekjen ICIS; Presiden WCRP  
SUMBER :  SINDO, 5 Juni 2012


Berita mengejutkan datang dari sidang Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss, pekan lalu. Sejumlah negara menyoroti persoalan penegakan HAM di Indonesia.
Persoalan yang disoroti terutama soal intoleransi beragama di Indonesia. Selain intoleransi beragama, hal lain yang disoroti adalah keadilan bagi kelompok etnik minoritas seperti di Papua. Dalam sidang itu, sejumlah negara seperti Korea Selatan, Swedia, Swiss, dan Timor Leste secara spesifik mengangkat isu itu. Bahkan, permintaan spesifik disampaikan delegasi Swedia yang mempertanyakan masalah intoleransi beragama yang kerap terjadi di Indonesia.

Mereka meminta Pemerintah Indonesia bisa merevisi seluruh peraturan perundang-undangan yang dinilai berpotensi memicu persoalan terkait isu intoleransi. Adapun delegasi Swiss meminta Pemerintah Indonesia, bisa lebih menghormati toleransi beragama dan hak-hak kelompok etnik minoritas. Selain itu, Swiss secara spesifik meminta Indonesia segera membebaskan para aktivis Papua, karena menurut mereka apa yang mereka lakukan sebelumnya sekadar mengekspresikan pendapat secara damai.

Selaku presiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) dan sekjen International Conference of Islamic Scolars (ICIS), saya sangat menyayangkan tuduhan intoleransi beragama di Indonesia yang diungkapkan peserta sidang PBB di Swiss. Saya meyakini, pembahasan di forum dunia itu pasti berdasarkan laporan pihak-pihak tertentu dari dalam negeri Indonesia sendiri. Tuduhan itu jelas tidak sesuai dengan kenyataan situasi Indonesia selama ini. Indonesia masih menjadi negara yang paling toleran di dunia.

Selama puluhan tahun berkeliling dunia, saya belum pernah menemukan negara dengan penduduk muslim terbesar, yang setoleran Indonesia dalam beragama. Indonesia sampai sekarang masih menjadi contoh bagi dunia internasional dalam menjaga kerukunan beragama. Yang perlu dipertanyakan adalah dasar yang dipakai peserta sidang PBB sehingga muncul tuduhan Indonesia intoleran dalam beragama. Kalau yang dipakai ukuran adalah masalah Ahmadiyah, hal itu jelas tak bisa dipakai ukuran. Sebab, Ahmadiyah memang menyimpang dari pokok ajaran Islam, tetapi selalu menggunakan stempel Islam dan berorientasi politik Barat.

Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri, pasti tidak dipersoalkan oleh umat Islam Indonesia. Kasus GKI Yasmin Bogor juga tidak bisa dijadikan ukuran Indonesia intoleran dalam beragama. Saya berkali kali datang ke sana untuk mencari akar masalah dan mencari jalan keluarnya, namun tampaknya mereka yang terkait dengan persoalan tersebut tidak ingin masalah segera selesai. Ada pihak-pihak yang lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan(?) daripada masalahnya selesai . Lalu, kalau ukuran intoleransi beragama itu pendirian gereja, faktornya adalah lingkungan.

Perlu diketahui, di Jawa, pendirian gereja sulit, tapi di Kupang (Batuplat) pendirian masjid juga sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di Papua. Selaku Sekjen ICIS dan Presiden WCRP, saya selalu melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah muncul terkait isu agama. Selanjutnya, jika yang dijadikan ukuran peserta kongres PBB adalah protes terhadap konser Lady Gaga dan diskusi Irshad Manji, maka bangsa Indonesia berhak menjaga tata nilai dan norma bangsa agar tidak dirusak orang lain.

Pertanyaannya, bangsa mana yang ingin tata nilainya dirusak, kecuali mereka yang ingin menjual bangsanya sendiri untuk kebanggaan intelektualisme kosong? Kalau ukurannya HAM di Papua, kenapa TNI, Polri, dan imam masjid berguguran tidak ada yang bicara HAM? Perlu diketahui, Indonesia lebih baik toleransinya dari Swiss yang sampai sekarang tidak memperbolehkan menara masjid. Saat berkunjung ke PBNU, 14 Oktober 2009, Duta besar Swiss untuk Indonesia Bernardino Regazzoni sempat menjelaskan masalah prakarsa pelarangan menara masjid yang diajukan oleh komite independen yang mewakili berbagai partai politik pada 8 Juli 2008.

Prakarsa itu ditandatangani 113.540 orang. Saat itu, Regazzoni juga menjelaskan, pemerintah dan parlemen menentang keberadaan prakarsa itu dan merekomendasikan pemilik hak suara untuk menentangnya. Namun, kenyataannya, lebih dari 57% rakyat Swiss mendukung larangan itu. Usulan larangan itu juga didukung oleh provinsi-provinsi utama, sehingga disahkan sebagai undang-undang. Larangan mendirikan menara masjid di Swiss juga patut disayangkan. Sebab, itu menunjukkan kurang toleransinya masyarakat Swiss terhadap kebebasan beragama, di saat sikap saling menghormati berbagai agama sedang tumbuh di dunia.

Diskriminasi dalam bentuk yang lain dikhawatirkan merembet ke negara-negara Eropa lainnya. Indonesia juga lebih baik dari Prancis yang masih mempersoalkan perempuan muslim mengenakan jilbab. Kebijakan pelarangan jilbab yang disahkan sejak 2010 itu disetujui Parlemen Dewan Perwakilan Prancis. Dari 336 pemilih untuk rancangan undang-undang tersebut, hanya satu yang menentangnya di dalam Majelis Nasional. Para penentang berpendapat bahwa undang-undang tersebut melanggar legislasi hak-hak asasi manusia Prancis dan Eropa.

Prancis memiliki populasi muslim terbesar di Eropa, diperkirakan sekitar 5 juta dari keseluruhan jumlah penduduk 64 juta orang. Dan, sebagian muslimah Prancis menggunakan jilbab dalam keseharian. Pelarangan yang merupakan bentuk intoleransi beragama itu sangat disayangkan karena bisa meluas ke negara Eropa lain. Kemudian, Indonesia juga lebih baik dari Denmark, Swedia dan Norwegia yang tidak menghormati agama, karena di sana ada Undang-undang perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis bukan hanya bertentangan dengan nilai agama-agama, tapi juga bertentangan dengan kodrat.

Di Eropa Barat dan Amerika, gerakan ini dinakhodai oleh kaum atheis. Homoseksual dan lesbian adalah penyakit kejiwaan dan sosial yang harus disembuhkan dengan psikoterapi dan pembinaan, bukan dilegalisir. Akhirnya kembali kepada bangsa Indonesia dan kaum muslimin sendiri yang harus sadar dan tegas membedakan HAM yang benar (humanisme) dan HAM yang sekadar westernisme. Dewasa ini yang paling sering menaiki HAM adalah kelompok yang selalu menggunakan ukuran western.

Karena kalau ukurannya humanisme seharusnya kecaman seimbang antara kecaman terhadap Timur dan Barat. Sekarang ini mana ada HAM westernis mengecam Israel? Sebenarnya yang paling Indonesiawi adalah HAM di Indonesia haruslah untuk kepentingan Indonesia dalam hal nilai, norma, hukum, budaya, dan sebagainya. Bukan malah menjadi monster untuk menghancurkan semuanya itu.
●

Rabu, 30 Mei 2012

Toleransi atas Intoleransi


Toleransi atas Intoleransi
F Budi Hardiman; Pengajar Filsafat Politik di STF Driyarkara
SUMBER :  KOMPAS, 30 Mei 2012
 

Menanggapi pertanyaan gencar tentang kebebasan beragama di Indonesia dalam sidang kelompok kerja Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva, baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memberi dalih yang sudah dapat ditebak.

Menurut Marty, alam demokrasi yang membawa kebebasan telah memberi kesempatan pihak-pihak yang berpandangan keras dan cenderung ekstrem untuk mengeksploitasi ruang demokrasi demi kepentingan mereka (Kompas, 24/5). Singkatnya, demokrasi bersalah karena memberi ruang untuk intoleransi.

Tanpa dimaksudkan, dalih itu merupakan pengakuan telanjang di hadapan dunia internasional bahwa pemerintah kita gagal menjamin toleransi dalam masyarakat. Bukan hanya itu, demokrasi juga disalahpahami.

Sebuah pemerintahan yang tidak dapat menjamin toleransi tak layak disebut demokratis. Sebagai keutamaan publik dalam masyarakat demokratis, toleransi tidak tersedia begitu saja pada ranah politis.

Toleransi dan Intoleransi

Toleransi harus dikondisikan secara politis. Sikap-sikap toleran yang sudah ada pada ranah kultural harus diangkat ke ranah politis dalam bentuk sistem hak-hak yang dijamin oleh negara. Kegagalan pemerintah dalam menjamin hak-hak publik itu justru dapat merusak toleransi kultural pada lapisan akar rumput.

Semua pihak ingin diperlakukan toleran, maka negara mendapat legitimasinya jika dapat bersikap toleran terhadap warganya.

Namun negara salah memakai keutamaan ini, jika dipakai untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal yang menindas minoritas dan mengancam kebebasan publik. Dalam situasi itu toleransi justru dirasakan represif oleh masyarakat. Sebaliknya, intoleransi mengandung alasan yang baik untuk dipilih.

Distingsi yang dibuat filsuf Italia, Norberto Bobbio, dapat membantu. Toleransi dan intoleransi, masing-masing memiliki arti positif ataupun negatif. Toleransi dalam arti positif adalah respek terhadap orang-orang yang memiliki iman, pemikiran, atau keturunan yang berbeda.

Toleransi dalam arti ini bertentangan dengan intoleransi religius, politis, ataupun rasistis. Aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam bentuk pembakaran tempat ibadah, pembubaran ibadah, ataupun penganiayaan adalah intoleransi dalam arti negatif yang bertentangan dengan toleransi dalam arti positif.

Toleransi tidak selalu positif. Toleransi dalam arti negatif adalah pembiaran ataupun ketidakpedulian terhadap kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan terhadap mereka yang berbeda.

Pelakunya bisa negara ataupun masyarakat sendiri. Negara mengambil sikap toleransi negatif jika tidak tegas menindak kelompok-kelompok yang menindas minoritas.

Ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menindak intoleransi dapat dinilai sebagai pemihakan terhadap kelompok pelaku kekerasan tersebut. Sikap itu juga membuat kelompok-kelompok garis keras menjadi penguasa riil yang mudah memaksakan kehendak mereka, bahkan terhadap pemerintah.

Menurut Bobbio, intoleransi juga dapat menjadi sebuah keutamaan politis. Dalam arti positif ini intoleransi adalah sikap tegas, konsekuen, atau taat asas. Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah toleransi dalam arti positif. Hanya perlu diingat bahwa toleransi dalam arti positif itu hanya dapat dijamin oleh sebuah pemerintahan yang mempraktikkan intoleransi dalam arti positif.

Sikap tegas, konsekuen, dan taat asas dibutuhkan untuk melindungi masyarakat madani (civil society) dari teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang intoleran dalam arti negatif.

Negara Lembek, Kelompok Keras

Semua negara maju tahu bahwa demokrasi tidak dapat dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang lembek terhadap para musuh toleransi. Dasar filosofisnya diberikan oleh John Rawls. Dalam A Theory of Justice, dia berpendapat bahwa toleransi adalah bagian dari sistem keadilan untuk semua orang yang mau hidup bersama secara damai dalam masyarakat majemuk.

Asas keadilan sebagai fairness dilanggar jika suatu kelompok yang intoleran de facto diberi toleransi untuk aksi-aksi kekerasannya. Menurut dia, kelompok intoleran ini bahkan tidak memiliki hak untuk berkeberatan atas sikap tegas negara terhadapnya.

Sebaliknya, civil society berhak untuk berkeberatan atas eksistensi mereka. Demi konstitusi, kelompok-kelompok yang toleran dalam masyarakat itu dapat memaksa kelompok intoleran tersebut untuk menghormati hak pihak lain.

Mereka boleh mendesak pemerintah untuk membatasi kebebasan kelompok intoleran kalau aksi-aksi kelompok ini meresahkan masyarakat. Mengapa? Karena toleransi yang dikehendaki oleh semua pihak itu tak dapat dibangun di atas sikap toleran terhadap intoleransi.

Dunia internasional sudah tahu bahwa pembubaran ibadah, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan penganiayaan atas penganut agama minoritas sering terjadi dalam masyarakat kita. Semua insiden itu dapat dicegah seandainya aparat kepolisian kita memiliki sikap konsekuen, taat asas, dan tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran.

Dalam demokrasi pemerintah memang harus toleran, tetapi hal itu tidak berarti juga toleran untuk intoleransi. Toleransi terhadap intoleransi pada gilirannya akan menghapus toleransi dan menghancurkan kebebasan warga. Jadi, toleransi negara hukum demokratis tidak tak terbatas. Batas-batas toleransi adalah intoleransi.

Jadi, penyebab meningkatnya intoleransi bukanlah demokrasi, melainkan suatu pemerintahan yang toleran terhadap intoleransi. Pemerintahan seperti itu tidak hanya membiakkan intoleransi pada ranah sosial dan kultural. Kelembekan sikap politis para pemimpinnya merupakan sebuah pengantar ke dalam kegagalan demokrasi.

Dalam L’esprit de loi, Montesquieu sudah mengingatkan bahwa demokrasi merosot karena kegagalan negara dalam menjamin keamanan publik. Apabila kebebasan lebih dirasa sebagai ancaman daripada kenikmatan, masyarakat pun mulai menaruh simpati pada tiran-tiran kecil dan bersedia menukar kebebasan dengan keamanan.

Dalam demokrasi, kebebasan hanya berarti untuk rakyat jika negara dan civil society gigih menghalau para musuh kebebasan. Fakta bahwa kegigihan itu sekarang ini kurang dimiliki para pemimpin kita sangatlah menggelisahkan kita semua. ●