100 Hari Anies-Sandi, Berapa Nilai Rapornya?

100 Hari Anies-Sandi, Berapa Nilai Rapornya? Hersubeno Arief  ;  Jurnalis Senior

                                                   REPUBLIKA, 24 Januari 2018

                                                           

Pasangan Anies-Sandi genap 100 hari memimpin Jakarta. Bagaimana nilai rapor kinerjanya. Apakah merah, biru, merah semua, atau biru semua? Mengambil analogi anak sekolah, atau mungkin lebih tepatnya anak kuliahan, Anies-Sandi bagi sebagian dosen dan mahasiswa lainnya adalah unwanted student. Mahasiswa yang tidak diinginkan.  Tentu sangat menarik untuk mengevaluasi nilainya. Sejak awal mereka sudah dipersepsikan tidak bakal mampu menjadi "mahasiswa" yang baik, dan bisa menyelesaikan kuliahnya selama lima tahun. Apalagi janji yang mereka buat, terkesan sangat muluk. Mulai dari penghentian proyek reklamasi, Rumah DP nol rupiah, menata PKL, dan berbagai janji muluk lainnya.  Tongkrongan keduanya tidak meyakinkan bisa merealisasikan semua janji itu. Melihat penampilannya, keduanya dipastikan bakal drop out di tengah jalan. Tidak  bakal perform. Maklumlah DKI Jakarta sebelumnya punya jagoan top. Hebat dalam segalanya,  bernama Ahok. Makanya tidak perlu kaget sejak awal Anies-Sandi di-bully habis. Mau bikin apapun pasti salah. Apalagi kalau tidak bikin apa-apa. Bener gak bener, pokoknya harus gak bener. Itulah nasib keduanya. Hiruk pikuk sosial media, framing media mainstream, pernyataan sejumlah pengamat dan lembaga survei, kian membuat pasangan ini dipandang sebelah mata. DKI Jakarta ini kota yang sangat keras, bahkan ada yang menyebutnya lebih kejam dari ibu tiri. Figur yang  memimpin juga harus keras. Harus berani bentak sana, bentak sini. Gertak sana, gertak sini. Kalau perlu gebrak meja dan broadcast di Youtube. Biar semua orang tahu. Dengan begitu semua orang yang selama ini sok jagoan jadi mengkeret. Gubernur kok dilawan? Orang kampus, akademisi model Anies tidak mungkin bisa memimpin Jakarta. Apalagi cuma modal senyum. Itu semua framing, bully-an. Mereka ingin membentuk persepsi publik bahwa keputusan mayoritas Jakarta memilih Anies-Sandi adalah kecelakaan sejarah. Warga Jakarta bakal menyesal seumur hidup karena keputusannya itu. Melebihi harapan Bagaimana sekarang faktanya? Mahasiswa yang tidak diinginkan ini ternyata tahan banting juga. Mereka menghadapi bully-an dengan senyum dikulum. Terus bekerja dalam diam. Hasilnya? Anda bisa nilai sendiri. Mereka sudah menyelesaikan berbagai "mata kuliah," padahal belum sampai satu semester. Bukan hanya "mata kuliah" wajib yang mereka bereskan. Mereka juga menyelesaikan beberapa "mata kuliah" tambahan dengan baik, super baik malah. Hari pertama Anies-Sandi bikin kaget banyak orang. Mereka menutup Hotel Alexis yang oleh Ahok disebut sebagai surga dunia. Alexis tidak termasuk dalam daftar 23 janji kampanye, tapi termasuk yang paling banyak mendapat sorotan. Ahok yang jagoan saja tidak berani menutupnya. Maklum banyak kepentingan yang bermain di belakangnya. Tapi tanpa banyak bicara, izinnya tidak diperpanjang.  Tanpa ampun Alexis tutup. Untuk "mata kuliah" tambahan ini nilai mereka A+. Reklamasi Pantai Utara. Banyak pengamat dan media menilai janji ini tidak mungkin dipenuhi. Proyek ini secara kasat mata di-back up penuh oleh pemerintah pusat dan melibatkan para pengembang kelas jumbo. Presiden Jokowi sampai harus menurunkan Menko Maritim Luhut Panjaitan untuk mengawal proyek raksasa tersebut. Namun tidak menunggu 100 hari, Reklamasi Pantai Utara Jakarta dihentikan. "Mata kuliah" proyek Reklamasi ini punya bobot satuan kredit semester (SKS) paling tinggi, dengan dosen super kiler. Anies-Sandi ternyata bisa lolos. Nilainya outstanding. A+ tidak cukup. Yang layak kalau ada nilainya AAA+. Rumah Dp nol rupiah. Bobot janji kampanyenya sedikit di bawah penghentian Reklamasi. Banyak pengamat menilai Anies-Sandi sedang mengigau ketika menggagas proyek ini. Sangat tidak masuk akal. Keduanya hanya PHP (pemberi harapan palsu). Lagi-lagi Anies-Sandi bisa membuktikan janjinya. Proyek rumah DP nol rupiah saat ini sedang dibangun di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Proyek kedua segera menyusul.  Nilai untuk DP nol rupiah  juga sangat tinggi  AA+. Total dari 23 janji kampanye, media menyebut Anies-Sandi, sudah menunaikan 10 janji, hanya dalam waktu kurang dari 100 hari. Masih ada 13 janji lain yang belum ditunaikan keduanya. Publik akan mengawasi dengan cermat, apakah Anies-Sandi dapat memenuhi janjinya. Melihat cara kerja keduanya, cepat dan konsistennya mereka dalam memenuhi janji, tidak mengherankan mereka akan lulus dengan nilai yang luar biasa biru. Kalau mau adil silakan bandingkan nilai kinerjanya dengan apa yang sudah dikerjakan Jokowi, Ahok, dan Djarot dalam periode yang sama. Siapa yang hanya obral janji, dan siapa yang memberi bukti?  ●

Zulhasan dan Pat Gulipat Pasal LGBT

Zulhasan dan Pat Gulipat Pasal LGBT Hersubeno Arief  ;  Konsultan Politik

                                                   REPUBLIKA, 22 Januari 2018

                                                           

Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli  Hasan soal adanya lima fraksi di DPR RI  mendukung gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bikin heboh. Muncul pro kontra yang sangat keras. Banyak yang kebakaran jenggot. Ada yang menuduh Zulhasan menyebar sensasi, kabar bohong (hoax), sembrono,  bahkan ada yang berencana membawa kasus tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Namanya juga pro kontra, yang mendukung juga tak kurang pula banyaknya. Pernyataan Zulhasan dipandang sebagai  peringatan serius bahwa gerakan LGBT sudah mulai memasuki fase akhir perjuangan panjang menuju  legalisasi, yakni  melalui proses legislasi di DPR. Praktik LGBT  dijamin undang-undang. Alih-alih para pelaku LGBT dipidanakan, siapapun yang menentang, bisa dihukum. Mau nangis gulung-gulung sambil garuk-garuk tanah, bila itu sudah terjadi, semuanya sudah terlambat. Lepas apakah wartawan salah kutip, atau ada yang menyebut “keselip” lidah, sebagai Ketua MPR, Zulhasan pasti punya informasi yang tidak banyak diketahui oleh kalangan awam. Dia tampaknya “sengaja” membuka wacana ini agar publik sadar ada bahaya besar yang sedang mengancam bangsa ini. Sikap Zulhasan soal LGBT sangat konsisten. Dalam roadshow keliling Indonesia,  dia selalu mengingatkan bahaya LGBT. PAN sangat  tegas menolak LGBT. Ketua DPW PAN DKI Eko Hendro Purnomo, atau lebih dikenal sebagai Eko Patrio malah sudah mengambil sikap tegas menolak masuknya pelaku LGBT dalam pencalonan anggota dewan. Dengan mengangkat isu ini ke permukaan, Zulhasan tampaknya ingin agar publik  peduli, ikut mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)  Hukum Pidana yang kini sedang di bahas di DPR. Dalam RUU tersebut pasal  LGBT masuk dalam pembahasan. Proses legislasi/pengesahan undang-undang di DPR selama ini terbukti sangat rawan penyelundupan maupun penghilangan pasal. Publik barangkali sudah lupa pada tahun 2010 ada beberapa orang anggota DPR yang menjadi tersangka dalam kasus penghilangan ayat soal rokok dalam Pasal 113 UU Kesehatan. Ayat  tersebut tiba-tiba hilang  ketika UU yang telah disahkan DPR tersebut akan dimasukkan ke Lembaran Negara. Sekretariat Negara dan DPR saat itu beralasan ada kesalahan teknis. Namun para aktivis anti rokok menduga ada tangan-tangan kotor industri rokok yang bermain. Mereka main mata dengan sejumlah anggota DPR.  Media menyebutnya saat itu sebagai “skandal korupsi ayat rokok.” Kecurigaan adanya pihak tertentu yang mencoba bermain dalam proses legislasi di DPR, bukanlah hoax. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo mengakui banyak NGO dan aktivis LGBT dari dalam dan luar negeri  melakukan lobi bahkan tekanan, agar masalah tersebut segera masuk dalam pembahasan undang-undang.  Apalagi pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak  mengkriminalkan praktik kumpul kebo dan LGBT. MK melempar persoalan tersebut ke DPR. Dalam draft awal RUU KUHP  dirumuskan bahwa praktik LGBT bisa dipidana bila dilakukan di bawah usia 18 tahun.  Artinya secara hukum,  praktik tersebut  legal bagi mereka yang berusia di atas 18 tahun.   Tim perumus RUU juga menyepakati bahwa praktik LGBT  dapat dipidana, apabila dilakukan secara terbuka. Sementara yang dilakukan secara klandestin (tertutup) tidak bisa dipidana. Tentu menjadi pertanyaan apakah dengan begitu pesta sex para LGBT yang belakangan marak di berbagai kota, tidak bisa dipidana? Sebab dilakukan di ruang tertutup. Empat  tahapan menuju legalisasi Banyak kalangan yang selama ini tidak begitu menyadari bahwa kampanye LGBT merupakan gerakan global yang sangat terencana.  Indonesia bersama beberapa negara menjadi sasaran utama. Gerakan tersebut bahkan didukung oleh PBB. Seperti halnya kampanye sebuah produk, kampanye pemasarannya digarap sangat serius. Tahap pertama berupa awareness. Sebuah tahapan yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran publik. Ada organisasi besar yang dibentuk, dan ada dana besar pula yang digelontorkan. PBB melalui Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada bulan Juli 2013 meluncurkan sebuah program yang diberi nama UN Free & Equal. Sebuah program global yang mengkampanyekan dan mempromosikan persamaan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku LGBT (https://www.unfe.org). Sejumlah publik figur terutama dari dunia hiburan di berbagai dunia dilibatkan dalam kampanye ini. Di Indonesia, sejumlah akademisi, penulis, dan publik figur juga terlihat secara masif  mengkampanyekan gerakan LGBT, namun mereka melakukan secara halus, sedikit terselubung dengan balutan HAM. Penyadaran yang mereka bangun dengan mencoba menyajikan fakta seputar LGBT hanyalah mitos. Misalnya LGBT bukanlah penyakit, tapi lebih kepada kelainan gen. LGBT bukan penyakit menular, hal itu telah dibuktikan oleh asosiasi psikolog, psikiatri, maupun klinis. Karena itu kelainan gen, maka hendaknya kita bisa toleransi, seperti halnya kita bisa bertoleransi kepada umat yang beragama lain. Masih banyak argumentasi lain yang kesannya didukung oleh riset oleh berbagai lembaga kredibel. Mereka tidak menyajikan fakta bahwa lembaga lain yang juga tak kalah kredibelnya menyatakan hal sebaliknya. Agar program tersebut dapat berjalan sukses digelontorkan dana sebesar USD 8 juta melalui lembaga United Nation Development Pragramme (UNDP). Dana tersebut ditujukan untuk mendukung komunitas LGBT di Indonesia, Cina, Filipina dan Thailand.   Program itu, seperti diakui dalam situs resmi  UNDP, berlangsung dari Desember 2014 hingga September 2017. Proyek dukungan LGBT ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi LGBT di Indonesia untuk secara efektif memobilisasi, menyokong, dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas LGBT. Selain berbagai program tersebut, kampanye LGBT didukung dengan kampanye melalui budaya dan gaya hidup. Mereka bahkan menyasar anak-anak melalui film kartun  dan berbagai games. Sejumlah film kartun besutan Disney  antara lain The Beauty and The Beast mengandung konten homoseksual. Sementara untuk film dewasa Hollywood lebih banyak lagi yang mengandung konten LGBT. Boys Don’t Cry (1999), Brokeback Mountain (2005), The Imitation Game (2014), The Danish Girl (2015), dan Carol (2015) adalah beberapa contohnya. Jaringan kedai kopi internasional Starbuck secara terbuka menyatakan sebagian keuntungan perusahaan didonasikan untuk mendukung kampanye LGBT. Bos Starbuck Howard Schultz malah menantang mereka yang menentang LGBT tidak usah minum kopi di kedainya. Tahapan kedua interest. Dengan melalui berbagai kampanye yang massif diharapkan muncul ketertarikan. Lalu setelah itu coba-coba, dan kemudian ketagihan. Dari berbagai penelusuran yang dilakukan media di berbagai komunitas gay di beberapa kota di Indonesia,  banyak anak-anak usia sekolah yang menjadi gay karena bujuk rayu gay senior. Ada juga yang sekedar coba-coba karena terpengaruh film, atau games. Mereka melihatnya sebagai gaya hidup yang trendy. Lama-lama mereka menjadi ketagihan. Tahap ketiga commitment. Dalam tahap ini menurut teori kampanye pemasaran, mereka telah menjadi pelanggan yang loyal. Mereka inilah kemudian bisa memperluas pasar, dengan testimoni maupun kampanye mulut ke mulut (word of mouth). Publik figur mengambil peran penting di tahap ini. Tahap keempat legalisasi. Tahap inilah yang kini tampaknya tengah dicoba dilakukan di DPR. Anggota DPR RI dari Gerindra Sodik Mujahid mengakui banyak anggota DPR yang menyetujui dan mendukung LGBT. Namun sikap mereka belum tentu mencerminkan sikap fraksi. Anggota DPR yang setuju dengan LGBT ini rentan untuk disusupi, baik karena pandangan dan sikap pribadinya, maupun karena lobi kepentingan dari LSM dalam dan luar negeri. Mereka bisa bermain pat gulipat pasal LGBT. Secara simultan PBB juga mencoba beberapa kali mendesak Indonesia agar mengakui eksistensi LGBT. Dalam  Sidang Dewan HAM PBB untuk Universal Periodic Review di Jenewa pada 3-5 Mei 2017, PBB mendesak Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk menerima sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah soal LGBT. Rekomendasi tersebut dengan tegas ditolak pemerintah. Fakta-fakta tersebut membuktikan Zulhasan tidak asal ngomong tanpa  dasar. Dia sengaja “keselip” lidah, karena tahu ada bahaya besar yang sedang mengancam. Dia sengaja membuat bangsa Indonesia tersentak bangun, dan take action. ●

Heboh Besarnya Gaji Tim Gubernur Anies

Heboh Besarnya Gaji Tim Gubernur Anies Hersubeno Arief ;  Jurnalis Senior

                                                 REPUBLIKA, 22 November 2017

                                                           

Besaran gaji Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang diajukan Anies-Sandi  tengah menjadi sorotan. Beritanya sangat heboh di beberapa media massa, apalagi di media sosial. Dalam bahasa pasaran, berita soal gaji Tim Gubernur ini sedang ”digoreng.” Kalau saja tidak ada berita Operasi Tabrak Tiang (OTT) Ketua Umum Golkar Setya Novanto, dapat dipastikan berita ini akan digoreng habis-habisan, dan menjadi trending topic.  Dalam kasus ini Setnov pantas disalahkan, karena salah memilih timing. Mengapa berita  itu layak digoreng? Jawabannya sangat jelas. Pertempuran Pilkada DKI 2017 masih belum selesai, dan tampaknya tidak akan pernah selesai. Pertempuran akan terus berlanjut sampai Pilpres 2019. Anies-Sandi adalah TO (target operasi). Harus dicari-cari kesalahannya sampai dapat. Tidak salah saja dicari kesalahannya, apalagi kalau benar membuat kesalahan. Tim dan pendukung Anies-Sandi tidak perlu baper (bawa perasaan). Ini memang sebuah pertempuran panjang. Jadi jangan sampai terpeleset, apalagi  membuat kesalahan. Musuh tengah mengintai, dan siap menembak setiap saat. Coba perhatikan dari mana asal muasal  berita. Tak lama setelah anggaran diajukan untuk dibahas, anggota DPRD dari PDIP dan Nasdem mulai mempersoalkan. Dua partai ini seperti kita sama-sama mahfum adalah pendukung Ahok. Besaran angka yang diajukan Anies-Sandi memang agak “mengagetkan,” bila dibandingkan dengan angka sebelumnya. Begitu juga jumlah orangya. Harian Kompas Rabu (22/11) malah membuat laporan setengah halaman, perbandingan banyaknya jumlah personil TGUPP masa Jokowi, Ahok, Djarot, dan Anies. Pada masa Ahok gaji dan honor anggota Tim Gubernur ini hanya Rp 2.3 miliar. Tiba-tiba sekarang angkanya membengkak menjadi Rp 28 miliar. Naik berkali lipat. Jumlah orangnya juga jadi membengkak. Rupanya Anies-Sandi menggabungkan dua lembaga yang selama ini terpisah, yakni TGUPP dan TWUPP (Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan). Wajar saja kalau bikin kaget. Ada pula yang pura-pura kaget, atau pura-pura tidak tahu. Berita tersebut kemudian secara sistematis tayang di sejumlah media massa yang afiliasinya secara politis,  juga sudah sama-sama kita ketahui. Melihat dari cara mengelola pemberitaannya, kenaikan gaji Tim Gubernur  itu menjadi *_agenda setting._*  Tujuannya apalagi kalau bukan untuk membentuk publik opini. Syukur bila bisa menggerakkan massa. Di medsos ceritanya lebih heboh lagi, dan digoreng habis. Silakan dicermati  akun-akun siapa saja  yang sekarang sedang sibuk memanaskan penggorengannya. Jejak digitalnya gampang kok dilacak, di posisi mana mereka pada pilkada lalu. Pasti 4L juga. Loe lagi....loe lagi Framing dan targetnya juga cukup jelas. Mereka ingin membentuk persepsi publik bahwa Anies-Sandi tengah mencoba melakukan _bancakan_ dana APBD, dan mencarikan posisi untuk para tim suksesnya. Baru saja berkuasa sudah begitu, apalagi kalau dibiarkan sampai lima tahun. Bisa gawat. Tranparansi dan Good Governance Apa bedanya tim yang dibentuk Anies-Sandi dengan tim gubernur pada masa Jokowi, Ahok dan Djarot? Tim yang membantu gubernur ini mulai dibentuk pada masa Jokowi menjadi gubernur (2012-2014) melalui Surat Keputusan Gubernur No 201 Tahun 2014. Tujuannya untuk mengawasi kinerja dinas-dinas dan memberi laporan  kepada gubernur dan wagub. Tim juga memberikan masukan kepada gubernur, wagub dan dinas. Hanya saja pada masa Jokowi tim tersebut terkesan menjadi tempat buangan para pejabat yang dinilai tidak punya kinerja yang baik. Salah satu pejabat yang pernah “dibuang” ke TGUPP adalah Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono yang kemudian terbukti korupsi dan dijatuhi hukuman. Pada masa Djarot masuk nama mantan Kepala Inspektorat Larso Marbun yang dicopot Ahok karena bermasalah. Ketika  Ahok menjadi gubernur keberadaan TGUPP masih dipertahankan. Saat itu malah muncul sejumlah nama yang sering disebut sebagai staf pribadi, atau staf khusus dan anak magang. Mereka ini tidak tercatat secara resmi dalam TGUPP, atau staf apapun. Dalam nomenklatur  Pemprov DKI tidak ada posisi “staf khusus.” Sebagai “tim Ahok”  anak-anak muda ini bebas beredar di balaikota DKI. Mereka ikut dalam rapat-rapat dan menemui para kepala dinas dan satuan birokrasi lainnya. Seorang anak magang  bernama Ismail Al Anshori malah mengaku berani memarahi dinas-dinas. Pengakuan ini viral. Uniknya anak-anak magang, atau apapun namanya ini tidak ada SK gubernurnya, tidak jelas tanggung jawabnya, dan dari anggaran apa mereka dibayar. Salah satu nama staf khusus Ahok yang paling terkenal adalah Sunny Tanuwijaya. Dia pernah dicekal oleh KPK dalam kasus Perda Reklamasi yang melibatkan anggota DPRD dari Gerindra M Sanusi. Nama Sunny juga sempat disebut majalah Tempo sebagai perantara dana operasional “Teman Ahok,”  yang diperoleh dari pengembang. Seorang anggota DPR RI dari PDIP Junimart Girsang bahkan menyebut jumlah dananya sebesar Rp 30 miliar. Dalam pemeriksaan KPK, berdasarkan keterangan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat kerja di DPR, Sunny mengaku berkomunikasi soal pengurangan  kontribusi tambahan Pulau Reklamasi dengan Aguan seorang taipan yang menjadi bos pengembang PT Agung Sedayu Group. Di sidang yang mengadili Sanusi, Aguan mengaku sering bertemu secara informal dengan Ahok. Keduanya telah lama saling mengenal. Ahok mengaku Aguan sering bertandang ke rumahnya sambil makan empek-empek, dan minum es kacang merah. _So close_. Apa sesungguhnya posisi Sunny juga tidak begitu jelas. Kepada media Ahok memberi keterangan berubah-ubah. Semula dia menyebut Sunny sebagai anak magang. Sehari kemudian berubah menjadi teman, tapi Ahok juga mempersilakan bila ada yang menyebutnya sebagai staf khusus. Aneh khan? Jadi apa posisi Sunny sebenarnya? Sampai sekarang tidak jelas. Dalam sidang pengadilan Tipikor Sunny mengaku tidak digaji oleh Ahok. Dia mendapat gaji dari PT Rajawali Corporate. Ketidakjelasan status seperti inilah yang ingin dirapihkan oleh Anies. Tidak boleh lagi ada staf gubernur, atau orang yang mengaku sebagai staf gubernur, tapi mendapat gaji dari swasta.  Pasti ada benturan kepentingan, dan menyalahi prinsip pemerintahan yang bersih dan baik _(good governance)._ Anies-Sandi  ingin semuanya transparan, akuntabel, dan tidak menyalahi nomenklatur Pemprov. Keberadaan TGUPP, atau staf khusus harus jelas siapa saja mereka, apa tanggung jawabnya, berapa anggarannya, berapa mereka dibayar, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka dipilih, dan apa identitasnya? Jadi sudah jelas mengapa anggaran gaji Tim Gubernur sekarang menjadi jauh lebih besar?  Karena semua dibiayai oleh APBD dan tidak ada lagi staf model Sunny yang sehari-hari bertindak atas nama Ahok, tapi digaji oleh swasta. Semuanya transparan dan akuntabel. Bahwa berita ini akan terus digoreng, ya tidak usah kaget. Seperti lirik dalam lagu 'Shake It Off'  milik Taylor Swift: And Hater, they gonna hate.  ●

Alexis: Antara Anies dan Ahok

Alexis: Antara Anies dan Ahok Hersubeno Arief  ;   Jurnalis senior

                                                 REPUBLIKA, 02 November 2017

                                                           

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan membatalkan izin hotel Alexis yang pernah disebut Ahok sebagai “surga dunia,”  membuat banyak kalangan kaget, sekaligus kecewa. Kaget, karena mereka tidak menyangka Anies bakal berani melakukan sesuatu yang tidak pernah berani dilakukan oleh  Ahok apalagi Djarot. Kecewa, karena framing yang mereka coba jejalkan melalui para pengamat dan media  bahwa Anies adalah gubernur yang lemah, tidak tegas seperti Ahok, ternyata dengan segera, langsung terbantahkan. Bukan hanya Alexis yang dibatalkan Anies. Cerita tentang pulau reklamasi tampaknya akan bernasib sama. Lobi politik, kekuasaan dan uang, tekanan dari  pemerintah pusat yang dilakukan oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan, dan sindiran Presiden Jokowi soal perlunya kepastian hukum bagi dunia usaha, tidak membuat Anies-Sandi goyah. Dua serangkai Anies-Sandi dengan  tegas menyatakan tidak akan memberi izin Reklamasi  14 pulau yang belum dibangun. Sementara untuk yang telah telanjur dibangun –Pulau C, D, dan G – tetap dilanjutkan, karena tidak mungkin dibongkar, namun pemanfaatannya bukan untuk tujuan komersial. Alexis dan Reklamasi merupakan pertaruhan besar bagi Anies-Sandi. Pembatalan Reklamasi bahkan termasuk bagian dari 23 janji kampanye yang harus dipenuhi. Melihat banyaknya kepentingan dan keterlibatan para taipan besar di Alexis dan Reklamasi, banyak yang meragukan Anies-Sandi bakal berani mengeksekusinya. Ahok saja tidak berani, konon pula  Anies-Sandi. Para pembenci (haters) Anies-Sandi sejak awal menggoreng habis, Alexis dan Reklamasi. Mereka melihat hal itu sebagai peluang besar untuk menjatuhkan kredibilitas keduanya.  Bila Anies-Sandi tidak berani mengeksekusi, maka absahlah tudingan mereka bahwa Anies-Sandi adalah pasangan gubernur-wakil gubernur yang lemah. Tidak seperti Ahok yang tegas dan berani bertindak. Diferensiasi inilah yang sejak awal coba dijejalkan dalam memori kolektif publik. Sikap tegas Anies-Sandi yang membatalkan Alexis dan menyusul pulau reklamasi, membuatnya semuanya menjadi gamblang. “Nyali itu beda dengan nyaring.” Bersuara keras, berteriak dan memaki-maki warga, tukang nantangin, kalau kata orang Betawi, bukan berarti dia seorang pemberani yang bernyali. “Tegas, itu tidak sama dengan telengas.” Semena-mena terhadap rakyat kecil, tetapi lemah di hadapan para taipan,  bukanlah sifat yang tegas. Itu sifat yang telengas, kejam. Penyesatan Informasi Kaget, kecewa dan bahkan bingung dengan ketegasan dan keteguhan sikap Anies-Sandi, haters ini mencoba mengaburkan fakta, dan melakukan penyesatan informasi. Tidak diperpanjangnya izin Alexis bukan karena ketegasan Anies-Sandi.  Di berbagai platform medsos beredar sejumlah tulisan  bahwa izin Alexis sudah tidak diperpanjang sejak bulan September saat DKI Jakarta masih dipimpin Djarot. Jadi Anies dianggap melakukan pembohongan publik. Tulisan lain menyebutkan bahwa tidak diperpanjangnya izin Alexis adalah berkat keberanian Kepala Dinas Penanaman Modal DKI Jakarta Edy Junaedi. Menariknya figur Edy ini disebut sebut sebagai pejabat yang dipilih, diandalkan dan mendapat pujian tinggi dari Ahok. Dengan begitu kesimpulannya  Alexis bisa ditutup karena kejelian Ahok memilih seorang pejabat. Jadi semua itu adalah jasa Ahok. Sungguh dahsyat. Selain berupa tribute to Ahok, tulisan tersebut juga mencoba mengadu domba Anies-Sandi dengan anak buahnya. Sebagai kepala dinas, Edy Junaedi pasti tidak berani bertindak tanpa arahan atau instruksi atasannya dalam hal ini Anies-Sandi. Apalagi untuk kasus sebesar Alexis yang disebut-sebut di-backingi oleh sejumlah taipan dan perwira tinggi. Mereka lupa bahwa Ahok pernah menyatakan tidak bisa menutup Alexis karena tidak ada bukti digunakan sebagai tempat maksiat. Hal itu diperkuat oleh pernyataan seorang mantan staf Ahok bahwa  penutupan Alexis tidak disertai bukti, dan hanya berdasarkan pemberitaan media. Sementara Anies menyatakan mempunyai bukti-bukti lengkap. Anies bahkan mengaku punya catatan siapa saja pelanggan Alexis, termasuk mereka yang berasal dari luar kota, lengkap dengan nama-nama sopir taxi yang sering mengantar pelanggan  kesana. Pernyataan ini pasti membuat ketar-ketir para pelanggan Alexis. Apalagi di medsos beredar luas nama-nama publik figur  yang selama ini menjadi  pelanggan Alexis. Mereka semua  dikenal sebagai Ahokers.  Diantara nama yang disebut, ada penggiat medsos, pengamat politik, anggota DPR, dan wartawan kawakan.  Namun namanya medsos, informasi itu sangat sulit dikonfirmasi, maupun dibuktikan kebenarannya. Di medsos juga beredar secara massif foto Alex Tirta yang disebut sebagai pemilik Alexis, duduk satu meja dengan mantan Gubernur Djarot Syaiful Hidayat dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Foto ini agak sulit dibantah kebenarannya, hanya saja dalam konteks dan acara apa, tidak dijelaskan. Model penyesatan informasi, dan membenturkan Anies-Sandi dengan berbagai pihak akan terus berlanjut. Tujuannya jelas untuk mendiskreditkan dan men-downgrade Anies-Sandi. Para pendukung Ahok ini sekarang menantang Anies-Sandi untuk menutup tempat serupa dengan Alexis yang menurut rumor –coba perhatikan diksi rumor yang mereka gunakan—banyak di Jakarta. Jangan Rang-Ngarang Taiye Haters fanatik ini akan terus bekerja mencari-cari celah kesalahan dengan target menjatuhkan Anies-Sandi di tengah jalan. Di satu sisi mereka juga akan terus melaukan rebranding  Ahok seperti terlihat pada tulisan tentang Edy Junaedi dan Alexis. Jangan kaget bila nanti reklamasi 14 pulau tidak dilanjutkan, maka semua itu juga dapat terjadi berkat keberanian Ahok, atau setidaknya karena keberanian seorang kepala dinas pilihan Ahok. Kalau meminjam gaya becanda orang Madura “Gubernur DKI Jakarta itu sampai kapanpun  ya tetap Ahok. Sementara Anies hanyalah penerusnya.”  Ha…ha..ha Namanya juga penyesatan informasi. Deception. Soal benar tidak faktanya, tidak penting. Yang penting disebar terus secara massif, diulang-ulang, sampai orang bingung membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang fakta, dan mana yang ilusi. Hanya saja kalau boleh menyampaikan saran, ada baiknya ketika membuat sebuah penyesatan informasi, nasehat dari Sir Arthur Conan Doyle  perlu diperhatikan. Pengarang fiksi terkenal asal Inggris dan menghasilkan serial kisah detektif Sherlock Holmes mengatakanl : “There is nothing more deceptive than an obvious fact.” Tidak ada yang lebih menipu, daripada fakta yang jelas nyata. Kata orang Madura Jangan rang-ngarang, ta’iye!  ●

Manuver Menko Luhut di Meikarta

Manuver Menko Luhut di Meikarta Hersubeno Arief  ;   Jurnalis Senior;  Mantan Wartawan Republika

                                                 REPUBLIKA, 01 November 2017

                                                           

Taipan pengembang James Riady hari Minggu (29/10) punya hajat besar melakukan topping off dua tower bangunan yang disebut akan menjadi kota Meikarta. Sebagai taipan besar, tamu yang datang tentu juga orang-orang besar dan penting. Diantara yang hadir tampak Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, tangan kanan Presiden Jokowi. Hadirnya Luhut menunjukkan bahwa acara tersebut sangat penting dan serius. Sebab bila dilihat dari  posisinya sebagai Menko Maritim, maka sebenarnya prosesi topping off  (pemasangan atap) tower itu tidak nyambung dan tidak kaitannya dengan jabatannya. Media-media yang selama ini sangat rajin memuat apapun kegiatan Meikarta,  menyebut nama Luhut lengkap dengan jabatannya. Jadi walaupun kegiatan ini dilakukan pada hari libur, namun dapat dipastikan  sebagai kegiatan resmi. Beberapa kutipan pernyataan Luhut dalam kegiatan itu kian menegaskan bahwa kehadiran Luhut adalah resmi sebagai pejabat negara. Banyak pengguna media sosial yang terheran-heran dan bertanya (karena media mainstream tidak ada yang mempersoalkan), “Apa hubungannya antara Meikarta dan Menko Maritim? Apakah situasi di daratan sudah demikian genting, sehingga pejabat di lautan harus turun tangan?” Mau dicari-cari dan dicocok-cocokkan, bahkan kalau dalam bahasa Jawa  “diotak-atik gathuk” (dipaksakan untuk cocok)   juga tidak akan nyambung. Lain halnya bila yang hadir Menteri PU dan Perumahan Rakyat, atau setidaknya Menko Perekonomian. Bila melihat sepak terjang dan perjalanan karir Luhut di pemerintahan Jokowi, hadirnya Luhut di Meikarta bisa dipahami dari beberapa sudut pandang dan kepentingan. Pertama, kehadiran Luhut menegaskan dukungan pemerintahan Jokowi terhadap proyek Meikarta. Ini merupakan isyarat dan pesan yang sangat jelas dan terang benderang bagi Pemprov Jabar, dalam hal ini Wagub Deddy Mizwar (Demiz) yang selama ini mempermasalahkan proses pembangunan Meikarta. Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo pada sebuah kesempatan juga sempat menyindir Demiz. Karena dinilai menghambat program investasi yang sangat diagung-agungkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi sejauh ini belum pernah menyampaikan pernyataan apapun soal sengkarut Meikarta. Namun bila keadaan  memaksa, kemungkinan besar Presiden Jokowi juga akan angkat bicara, seperti pada kasus reklamasi. Kedatangan Luhut tidak bisa diragukan lagi sebagai  pertanda bahwa dia hadir ‘on behalf of  Presiden’. Sebagai orang kepercayaan Jokowi, Luhut dikenal sebagai ‘troubleshooter’ yang tidak segan untuk pasang badan ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan kepentingan politik pemerintah. ‘Tour of duty’-nya di kabinet,  makin menunjukkan bahwa Jokowi sangat mengandalkan, bahkan bergantung kepadanya. Luhut memulai debutnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), kemudian bergeser menjadi Menko Polhukam, dan terakhir menjadi Menko Maritim. Ketika menjadi Menko Maritim Luhut juga sempat menjabat sebagai Menteri ESDM  ketika ribut-ribut kewarganegaraan  Arcandra Tahar yang dicalonkan sebagai menteri ESDM. Sebagai Menko Maritim Luhut  menangani beberapa proyek besar seperti perpanjangan kontrak dengan Freeport, dan yang paling monumental ketika dia pasang badan dalam program Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kasus  reklamasi ini membuat Luhut berhadapan dengan pasangan Anies-Sandi sebagai penguasa baru Jakarta. Luhut juga harus  berhadapan dengan perlawanan alumni dari berbagai perguruan tinggi, serta para penggiat lingkungan dan HAM. Semua dijabani oleh Luhut. Ketika berlangsung hiruk pikuk Aksi Bela Islam, dan Ahok menghina Ketua MUI KH Ma’ruf Amien di persidangan, dengan sigap Luhut mengajak Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya menemui Ma’ruf di rumahnya. Soal ini sebenarnya juga tidak dalam kewenangan Luhut. Harusnya yang mengambil peran adalah Menko Polhukam Wiranto Tapi itulah Luhut, “Man for  all seasons and situations.” Berbagai manuver Luhut ini sebenarnya bisa menjelaskan mengapa Luhut kemudian muncul di ‘topping off’  Meikarta. Kedua, sebagai seorang troubleshooter kehadiran Luhut bisa dimaknai ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan di Meikarta. Selain persoalan perizinan, Meikarta nampaknya menghadapi problem tidak dapat memenuhi infrastruktur penunjang yang dijanjikan. Dalam berbagai brosur dan iklan yang disebar secara massif, Meikarta menjanjikan kawasan seluas 500 hektar itu akan  terhubung dengan berbagai moda transportasi yang kini tengah dibangun pemerintah, antara lain kereta api cepat Jakarta-Bandung. Belum lagi sederet fasilitas seperti pembangunan Patimban Deep Seaport, pembangunan bandara internasional Kertajati, dan pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated Higway. Dari semua infrastruktur tersebut yang benar-benar terhubung dan akan menjadi andalan Meikarta adalah kereta api cepat Jakarta-Bandung. Salah satu transit oriented development(TOD) atau stasiun besar kereta cepat,  langsung menempel dengan Meikarta. Masalahnya sejak dilakukan ‘ground breaking’  oleh Presiden Jokowi pada Januari 2016, sampai sekarang proyek yang menelan dana sampai Rp 75 trilyun, dan ditargetkan mulai operasi awal 2019 itu belum bergerak. Sementara Meikarta menjanjikan serah terima hunian pada Desember 2018. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan lalu lintas sepanjang jalur Jakarta-Cikampek, bila target awal mereka sebanyak 250 ribu apartemen sudah terbangun dan dihuni oleh 1 juta orang.  Pemerintah saat ini tengah membangun Jakarta-Cikampek Elevated Highway untuk mengurai kemacetan dahsyat sepanjang jalur ini. Dengan bermukimnya 1 juta warga baru di Meikarta, akan membuat jalur ini benar-benar menjadi jalur neraka. Soal ini pasti membuat galau ratusan ribu konsumen yang katanya sudah membeli apartemen di Meikarta. Sebagai troubleshooter Luhut kembali beraksi. Dia menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang semula direncanakan hanya sampai Bekasi, diperpanjang sampai Meikarta. Pernyataan Luhut ini harus dilihat sebagai bahasa marketing, bukan bahasa seorang pejabat negara. Sampai saat ini pembangunan LRT Jabodetabek sedang mengalami persoalan pendanaan. Untuk menyelesaikan proyek tersebut, DPR sudah menyetujui pengalihan dana penyertaan modal negara (PMN) PT KAI sebesar Rp 2 triliun dari pembangunan kereta api Sumatera ke LRT. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri memprediksi proyek LRT akan mangkrak, karenanya dia menyarankan untuk ditunda. Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan mendengar banyak supplier proyek LRT yang belum dibayar. Dengan kondisi proyek LRT  terancam mangkrak, bagaimana mungkin Menko Luhut berpikir untuk memperpanjangnya sampai Meikarta? Proyek Meikarta bila tidak ditangani dengan serius, bisa menjadi bom waktu bagi pemerintahan Jokowi. Mereka akan dinilai  sebagai pemerintahan yang disetir pengembang. Proyek ini juga bisa menjadi sumber ketegangan baru antara pemerintah pusat dengan Pemprov Jabar, dan simpul-simpul masyarakat madani (civil society) yang sejak awal menentangnya. Mari kita tunggu aksi dari Menko Luhut berikutnya. Bisakah dia meredam perlawanan di Meikarta? Sementara sengkarut di pulau reklamasi Jakarta juga belum dimenangkannya. ●

Heboh Koalisi PKS-PDIP di Pilkada Jabar

Heboh Koalisi PKS-PDIP di Pilkada Jabar Hersubeno Arief  ;   Jurnalis Senior;  Mantan Wartawan Republika

                                                   REPUBLIKA, 31 Oktober 2017

                                                           

Dunia maya sepanjang hari kemarin (29/10)  dihebohkan “rencana” koalisi PKS-PDIP  di Pilkada Jawa Barat (Jabar). Banyak nitizen yang marah-marah, ngamuk, bahkan ada yang mengancam “akan membumi hanguskan PKS” bila benar  berkoalisi dengan PDIP untuk Pilgub 2018. Kehebohan itu dipicu berita di sejumlah media online   mengutip pernyataan Netty Heryawan, istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan “Koalisi PDIP-PKS terwujud, akan menghasilkan koalisi nasionalis-relijius http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/17/10/29/oyk8jw409-pdip-dan-pks-bisa-hasilkan-koalisi-nasionalisreligius. Pernyataan Netty jika dicermati, sesungguhnya sangat normatif. Netty menyebut bila itu terwujud, maka dia akan ada di dalamnya, meskipun calon yang diusung, bukan dirinya.  Seperti kebanyakan  kader PKS, Netty bersikap loyal apapun keputusan pimpinan. Apalagi sebelumnya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid  seperti dikutip media juga menyatakan terbuka kemungkinan koalisi PKS-PDIP di pilkada Jabar.   Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan pernyataan Hidayat, maupun Netty. Sebagai politisi mereka harus  bersikap diplomatis, dan membuka berbagai kemungkinan kerjasama dengan berbagai kekuatan politik lainnya. Apalagi faktanya koalisi antara PKS-PDIP sudah banyak terjadi di level pilkada. Yang terbaru pada pilkada Sulsel. PDIP memutuskan bergabung dengan Gerindra,PKS, dan PAN mengusung Nurdin Abdullah. Hanya saja di level nasional, hubungan PDIP-PKS seperti minyak dengan air. Mereka tidak pernah bertemu dalam satu kepentingan, termasuk dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pertarungan terakhir yang sangat keras terjadi dalam pembahasan Perppu ormas di DPR. PKS bersama Gerindra dan PAN yang nota bene partai pemerintah,  berada dalam kubu yang menolak. Sementara PDIP bersama partai koalisi pendukung pemerintah mendukung. Pertarungan Jokowi dan Meikarta Mengapa wacana koalisi PKS-PDIP di Jabar menjadi heboh? Setidaknya ada dua isu besar yang membuat pertarungan politik Jabar ini menarik. Pertama, pertempuran besar  Jokowi menuju 2019. Kedua, adanya isu kontroversi kota Meikarta. Dua isu itu menjadikan pilkada Jabar mirip dengan Pilkada DKI 2017, namun jauh lebih menarik dan panas. Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, PDIP dan Jokowi pasti akan berjuang mati-matian untuk memenangkan pilkada Jabar. Mereka tidak mau lagi kecolongan seperti di pilkada Banten, dan kekalahan yang menyakitkan di pilkada DKI. Pada dua pilkada Jabar (2008, 2013) PDIP  selalu kalah. Pada Pilpres 2014 Jokowi juga kalah telak dari Prabowo di Jabar. Jabar bagi  PDIP dan Jokowi adalah killing ground. Selama dua periode, Jabar dipimpin oleh gubernur yang berasal dari PKS. Melihat sejarahnya sejak Pemilu 1955, partai-partai Islam juga selalu mendominasi perolehan suara. Jadi Jabar adalah wilayah “hijau” yang harus direbut. Potensi partai koalisi pendukung pemerintah untuk kembali kalah pada pilkada Jabar, juga sangat besar. Sebagai provinsi yang berbatasan  dengan Jakarta, Jabar terkena imbas langsung pertarungan politik Pilkada DKI 2017.  Banyak warga Jabar yang terlibat langsung dalam perang di dunia maya, dan berbagai Aksi Bela Islam (ABI) yang berhasil menumbangkan Ahok. Pertarungan politik dengan polarisasi serupa pilkada DKI, berpotensi terulang di Jabar. Indikasinya terlihat cukup jelas ketika Nasdem mencalonkan Walikota Bandung Ridwan Kamil Gerakan untuk memboikot Ridwan Kamil  bergema di media sosial, dan simpul-simpul  gerakan Islam. Kalkulasi semacam itulah yang sejak awal sudah dibaca dengan cermat oleh PDIP dan Jokowi. Hal itu menjelaskan mengapa kemudian Jokowi menawari Wagub Jabar Deddy Mizwar (Demiz) untuk mencarikan parpol pengusung. Jokowi coba menerapkan strategi  merangkul untuk mengalahkan musuh. Demiz akhirnya diusung oleh koalisi Gerindra-PKS berpasangan dengan  Ketua DPW PKS Jabar Achmad Syaichu. Koalisi Gerindra-PKS adalah the dream team bersama PAN berhasil menumbangkan Ahok. Melihat mood di kalangan umat Islam, mereka berpotensi kembali mengulang kemenangan di Jabar. Sayangnya di tengah jalan, koalisi Gerindra-PKS terancam pecah. Manuver DPD Gerindra Jabar membuat status Demiz-Syaichu menjadi tidak jelas. Dalam kondisi seperti itulah PDIP melakukan manuver. Mereka melakukan berbagai lobi yang intensif untuk mendekati Netty Heryawan, termasuk juga mendekati Demiz. Pendekatan terhadap Netty bahkan sudah berlangsung jauh sebelumnya. PDIP dengan jeli melihat peluang bahwa Netty sebagai istri seorang gubernur mempunyai jaringan luas, dan potensial mendulang suara. Setidaknya ada dua kalkulasi politik mengapa PDIP melakukan manuver langsung menyerang ke jantung musuh terberat mereka,  PKS.  Pertama, melihat apa yang terjadi di Jatim dan Sulsel, PDIP bersedia menurunkan posisi tawarnya dengan mengusung calon lain yang dinilai potensial menang. Dengan begitu PDIP terhindar dari kekalahan beruntun. PDIP tetap mendapat keuntungan melalui akuisisi politik dengan menjadikan salah satu kandidat sebagai kadernya. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang nota bene kader PKB, sudah berganti baju menjadi kader PDIP. Koalisi semacam ini juga bisa meredakan ketegangan politik dan polarisasi antara pendukung kelompok nasionalis-relijius yang belakangan ini kembali mengental. Dalam konteks Pileg dan Pilpres 2019 situasi semacam itu akan menguntungkan PDIP dan Jokowi. Kedua, dengan berhasil merangkul Netty, atau Demiz maka PDIP dan Jokowi bisa memecah kekuatan umat. Dengan begitu  Ridwan Kamil calon yang diusung  oleh koalisi partai pemerintah (Nasdem, PPP, PKB, dan Golkar) bisa melenggang dan memenangkan pertarungan. Tugas utama Ridwan Kamil mengamankan Jokowi pada Pilpres 2019, dan berbagai kepentingan pemerintah pusat lainnya di Jabar. Melihat keteguhan sikap Demiz, dan loyalitas Netty sebagai kader PKS, skenario itu tampaknya akan sulit terwujud. Netty sudah berkali-kali menolak, dan menegaskan sikapnya yang  mengikuti garis partai.  Skenario itu juga pasti sudah dibaca  oleh pimpinan Gerindra, dan PKS. Bila Gerindra dan PKS dapat menyatukan barisan, apalagi ditambah dengan PAN yang sudah menyatakan akan mendukung Demiz, maka pengulangan kemenangan seperti di Pilkada DKI sangat terbuka. Jangan lupa di Jabar terdapat kontroversi pembangunan kota Meikarta yang sejak awal ditentang oleh Demiz. Meikarta akan menjadi sebuah isu panas seperti Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Isu ini bisa menyatukan simpul-simpul masyarakat madani. Sikap Menko Maritim  Luhut Binsar Panjaitan yang kembali “pasang badan” dengan menghadiri topping off tower Meikarta,  semakin memperkuat asosiasi bahwa Meikarta sama dengan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.  Bila calon yang didukung pemerintah memenangkan pilkada Jabar, maka dipastikan pembangunan Meikarta akan berlanjut. Bila sebaliknya, maka tarik menarik kepentingan seperti yang terjadi antara pemerintah pusat c/q Luhut Panjaitan dengan Anies-Sandi bakal terulang di Jabar. ●