Ashabiyah

Ashabiyah Irvan Sihombing  ;  Wartawan Media Indonesia

                                              MEDIA INDONESIA, 30 April 2018

                                                           

PRESIDEN Soekarno punya mimpi besar untuk bangsa yang baru saja ia bawa keluar dari lembah penjajahan. Di benak Putra Sang Fajar, Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat dan tidak pernah bisa luluh lantak sekalipun tergilas kerasnya roda persaingan dunia. 'Kita ingin menjadi satu bangsa yang setiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hampir hancur lebur bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur bangun kembali. Hanya dengan jalan itu demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kawat balung wesi.' Soekarno paham betul bahwa tidak akan mudah bagi bangsa yang begitu lama mengalami exploitation de I'homme par I'homme (penghisapan manusia atas manusia) untuk berdiri di atas kaki sendiri, bahkan duduk sejajar dengan mereka yang pernah menjajah. Itu karena rakyat terus-menerus dicekoki kebohongan bahwa “inlander seperti kerbau”, “inlander goblok”, “inlander bodoh", dan tidak akan pernah bisa hidup tanpa kaum penjajah. Mental bangsa ini rapuh, hilang keperwiraan. 'Kami menjadilah rakyat yang mengira, ya, percaya bahwa kami memang adalah rakyat yang inferieur. Kini di mana-mana terdengarlah kesah. Yah, kami memang bodoh, kalau tidak ada bangsa Eropa bagaimana kami bisa hidup.' Itulah gambaran mentalitas bangsa terjajah. Profesor Universitas Columbia, Gayatri Chakravorty Spivak, mengungkapkan kolonialisme memang tidak hanya melakukan penaklukan fisik, tetapi juga penaklukan pikiran, jiwa, dan budaya. Mentalitas yang demikian sulit hilang, bahkan meninggalkan residu. Jika sebelumnya khawatir tidak bisa berjalan tanpa uluran tangan bangsa Eropa, sekarang ini hinggap kekhawatiran lajak perihal serbuan tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok. Ini bukan barang baru karena pernah muncul sebelumnya propaganda 10 juta tenaga kerja asal 'Negeri Tirai Bambu' mendarat di Indonesia. Angka tersebut sebenarnya terlalu fantastis mengingat jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2017 mencapai 10,37 juta jiwa. Propaganda tentang serbuan puluhan juta tenaga kerja asing itu menghangat pada tahun 2016 menjelang pilkada Jakarta, namun kemudian menghilang. Isu itu kembali hidup begitu Joko Widodo menandatangani Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Bangsa ini, setidaknya yang terpotret dari perbincangan di media sosial, berwalang hati tenaga kerja dari Tiongkok bakal berbondong-bondong membanjiri Indonesia. Banjir itu kemudian dibayangkan bakal memporak-porandakan bahkan menyapu bersih bangsa ini. Khawatir tentu sah-sah saja, karena angka pengangguran di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik sampai Agustus 2017 mencapai 7,04 juta jiwa dari 128,06 juta orang angkatan kerja. Tetapi, sibuk berkubang dalam kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bila benar kita bangsa otot kawat balung wesi seperti yang dibayangkan Soekarno, perpres itu justru menjadi sarana meningkatkan daya saing. Mungkin kita akan keteteran bila harus bersaing dengan tenaga kerja asing, tapi kita tidak akan pernah hancur malah menjadi digdaya. Sudah saatnya kita kikis mentalitas bangsa terjajah dengan berani menghadapi persaingan. Kedua, yang tidak kalah penting, perkuat ashabiyah (solidaritas sosial) seperti yang disampaikan Abd al-Rahman Abu Zaid Waliudin alias Ibnu Khaldun (1332-1406). Ia mengatakan negara dengan ashabiyah yang kuat akan menghadirkan dominasi karena ada semangat bekerja sama, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan memenuhi kewajiban bagi sesama. Sebaliknya, negara dengan ashabiyah rendah akan berada di ambang kehancuran. ●

Adil Sejak Dalam Pikiran

Adil Sejak Dalam Pikiran Irvan Sihombing ;  Wartawan Media Indonesia

                                              MEDIA INDONESIA, 20 April 2018

                                                           

Kenapa kaum intelektual sulit akomodatif dan cenderung beroposisi terhadap penguasa? Peletak dasar teori kritis di bidang poskolonialisme Edward W Said (1935-2003) punya jawaban atas pertanyaan itu dalam buku Peran Intelektual yang terbit di Indonesia pada 1998. Menurut dia, seorang intelektual sebagai pencipta sebuah bahasa punya kewajiban mengatakan apa yang dianggapnya benar, tidak peduli itu sesuai atau bertentangan dengan pikiran-pikiran penguasa. "Intellectuals are people saying truth to those in power." Said sangat antipati bila golongan cerdik pandai malah menjadi boneka kaum penguasa. Ia pun menganggap kaum intelektual akan berdosa besar bila bungkam terhadap penguasa yang seharusnya dikritik. Pentingnya kaum intelektual bersikap kritis juga pernah dibedah oleh Filsuf Julien Benda (1867-1956) dalam karyanya Pengkhianatan Kaum Cendekiawan (La Trahison des Clercs). Benda menuding rezim otoriter seperti Hitler lahir akibat cendekiawan mengamini logika massa. Said dan Benda sama-sama menaruh harapan besar terhadap kaum cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh karena pijakannya ialah akal maka ucapan yang dikeluarkan cendekiawan haruslah lurus, efektif, dan tentunya bermutu, bukan malah dangkal. Akan tetapi, baru-baru ini ada cendekiawan yang menuding Presiden Jokowi telah melanggar aturan estetika saat mengendarai motor Chopper hanya karena bobot tubuh Presiden kurang dari 90 kilogram. Obyektivitas seseorang yang katanya filsuf itu menjadi diragukan karena yang ia persoalkan sudah melebar ke mana-mana. Ia tidak lagi mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa yang melenceng tetapi fisik seorang presiden. Lagipula apakah memang ada aturan estetika bagi seseorang untuk mengendarai Chopper? Jika ada, apakah aturan tersebut dibuat oleh pihak yang berkompeten atau sekadar klaim pribadi yang bersifat manasuka? Apabila aturan estetika tersebut ternyata hanya buatan sendiri dan bersifat arbitrer, patut diduga motivasi sang pengucap cuma untuk mengolok-olok Presiden Jokowi. Hal ini jelas berbeda dengan upaya menyuarakan kebenaran terhadap penguasa seperti yang diidealkan Edward W Said. Bukankah seorang cendekiawan seharusnya bisa membedakan antara kritik dan menghina? Kaum intelektual tidak asal mengumbar pernyataan sinis dan bersifat mengejek terhadap penguasa. Ada banyak kebijakan Jokowi yang bisa kita kritik. Misalnya soal terkatung-katungnya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pemerintah juga perlu dikritik soal kasus megakorupsi yang lamban diungkap oleh aparat penegak hukum. Belum lagi persoalan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin membumbung tinggi. Hal-hal seperti itulah yang harusnya kita suarakan, kalau perlu terus didengungkan hingga beresonansi dan mempengaruhi kebijakan publik. Jika hanya menghina fisik lawan bahkan saat lawan tidak ada di depan mata, itu jelas bukan perilaku cerdik pandai yang punya kewajiban moral untuk bertindak adil. Sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) bilang seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. ●