Forgive us for the Bali Bombings

Forgive us for the Bali Bombings Muhammad Adlin Sila ;  Pursuing a Ph.D. in Anthropology at the Australia National University College of Asia-Pacific Studies in Canberra

JAKARTA POST, 12 Oktober 2012

Today (Friday), Bali will be hosting a number of VIPs from Jakarta and Australia for services to mark the 10th anniversary of the 2002 bombings in Kuta, Bali. Australian Prime Minister Julia Gillard, former prime minister John Howard and opposition leader Tony Abbott are slated to attend the commemoration, as is Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono. Ten years ago, the world witnessed one of the most horrifying terror attacks in Bali, one of the world’s most popular tourist destinations. Bombs destroyed two Bali nightclubs, killing 202 people, mostly Australian nationals. It was terrifying carnage, which no one had ever imagined. I had visited the island of paradise several weeks before the blasts, which the terrorists perpetrated in the name of jihad. As a Muslim and government researcher at the Religious Affairs Ministry, I have focused on research into terrorism since then. In 2005, I managed to visit the Nusakambangan maximum security prison in Cilacap, Central Java, for a mission possible to meet Imam Samudra, Mukhlas and Amrozi, the three main actors who masterminded the Bali bombings — who have since been executed. I conducted an in-depth interview with them about their basic motives behind this act of terrorism. Samudra told me that his jihad concept derived from the Koranic verse Al-Anfal: 60, which he said justified the terrorizing (turhibuuna bihi) of unbelievers (kafir). He insisted that his concept of jihad simply meant terror (irhab) and, conversely, he branded Islamic clerics in Jakarta and elsewhere as kafir for disbelieving this meaning. Despite the fact that I graduated from the Islamic State University (IAIN), I find it hard to understand how one verse in the Koran has been abused through such a superficial interpretation. After the interview, I came to realize that the idea of challenging terrorists’ radical conceptions of Koranic verses both in private and open discussions was not helpful enough to prevent them from their engagement in radicalism that led to acts of terrorism. The government’s deradicalization program is perhaps enough to some extent but it can be easily counterattacked by terrorist sympathizers. The program has in turn proved counterproductive as it has created resistance from the Islamic community particularly Islamic boarding schools, or pesantren, which the likes of Amrozi attended. More importantly, strong reactions from militant Muslim individuals and organizations like Jamaah Anshoru Tauhid (JAT), a splinter group of Jamaah Islamiyah, have come to the fore as evinced in the publication of a book titled Menggetarkan Musuh-Musuh Islam (Terrorizing the Enemies of Islam), written by Syaikh Al-‘Alamah ‘Abdul Qodir Bin ‘Abdul ‘Aziz (Senyum Media, 2007). The book proclaims that terrorizing America and its allies, like Australia, is obligatory (2007: 19). Another book written by Abu Sulaiman Aman Abduraman (Ats-Tsughuur Media, 2010) titled Kalau Bukan Tauhid, Apa Lagi? (If There is no Monotheism, What is There?), classifies government institutions such as the police as part of Jamaah Anshoru Thagut, or a group of unbelievers. Symbols of great Satan, which were previously associated with the United States and its allies, have now been pinned to Indonesia, in particular police officers (see The Jakarta Post, Aug. 10). In an interview over the killing of a policeman at the Umar Bin Khattab pesantren in Sonolo, Bima, terror suspect Abrori stated that the killing was a fair retaliation because Indonesian police had shot dead so many jihadists (The Jakarta Post, Aug. 14). I was then invited by an Indonesian language instructor, Shinta Benilda, to visit the Australian Federal Police (AFP) on Dec. 15, 2010 to share my knowledge about the state of terrorism, the concept of jihad and, more particularly, the religious motivation behind the 2002 Bali bombings. Frankly speaking, my pseudo-academic efforts with the AFP and my research on terrorism will not change the minds of terrorists; neither will the deradicalization program initiated by the National Counterterrorism Agency (BNPT). The reason is simple, as some terror convicts say: “How can you change people’s minds when they distrust, and even disgrace, you?”, or as Samudra said: “Why should I believe you, since you are a kafir?” Accusing Samudra and fellow convicted terrorists of sharing a wrong concept about Islamic jihad is fair, but it is not enough. Muslim clerics, be they ulema, ustadz, tuan guru or anegurutta, have to join forces in publicly condemning acts of terrorism, as they constitute crimes against humanity. Muslim leaders also need to seek forgiveness from the victims of terrorists. Let us help the police to eradicate terrorism by remaining vigilant about the activities of militants that may potentially lead to acts of terrorism. Conversely, we may ask the police to be more transparent in carrying out their counterterrorism activities. Let us pray for the victims of the Bali bombings and their families. May they forgive us for this heinous crime against humanity. ●

Bom Hanguskan Kemerdekaan Berwisata

Bom Hanguskan Kemerdekaan Berwisata Dewa Gde Satrya ;  Dosen International Hospitality &Tourism Business Universitas Ciputra

JAWA POS, 12 Oktober 2012

SEPULUH tahun lalu, pada malam 12 Oktober, bom meledak di Sary Club dan Paddy's Cafe. Ratusan nyawa melayang. Kuasa kegelapan dan kematian tragis masih terasa hingga saat ini, terutama pada keluarga korban. Bagi semua orang, bom Bali I dan aksi teror selanjutnya menyisakan trauma berkepanjangan, terutama pada luka atas kemerdekaan bagi setiap orang untuk bepergian, bertamasya, atau sekadar melepas lelah di destinasi pilihan.

Terorisme yang berwujud dalam kengerian bom bunuh diri dan aksi teror secara terbuka itu senantiasa menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut pada setiap orang. Sepuluh tahun berselang, genderang perang melawan terorisme benar-benar menjadi isu global. Pokok pemikiran yang menjadi harapan terbesar saat ini adalah sejauh manakah keselamatan kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap orang yang berwisata di negeri ini terjamin?

Presiden SBY dalam acara Sail Banda beberapa tahun lalu menyatakan, kalau saja Ir Juanda pada 1957 tidak mendeklarasikan Indonesia sebagai suatu negara kesatuan kepulauan, kita akan terpecah-pecah, bahkan tidak memiliki kedaulatan lagi karena laut kita sebagai perekat pulau-pulau itu terlepas satu sama lainnya. Secara kontras, yang diwariskan tokoh nasional itu seakan luluh lantak dengan aksi teror, bom bunuh diri di Bali 10 tahun lalu.

Mendorong perjalanan wisata warga Indonesia ke berbagai daerah di tanah air meniscayakan jaminan keselamatan dari aksi teror khususnya. Untuk daerah bekas konflik, misalnya Aceh dan Poso, mutlak dibutuhkan sterilitas dari aksi terorisme dalam berbagai bentuk. Menteri pariwisata saat itu, Jero Wacik, dalam Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) V dan Aceh Internasional Expo 2009 mengungkapkan, kemajuan yang telah dicapai Aceh sekarang ini tidak terlepas dari konsep pembangunan yang diterapkan untuk Aceh ketika menghadapi musibah tsunami 26 Desember 2004. Presiden SBY memerintah para menteri untuk membangun kembali Aceh tanpa membuat akar budayanya tercerabut. 

Demikian halnya Poso. Untuk menghapus atau menetralisasi citra sebagai daerah konflik, Kabupaten Poso menggelar dua event pariwisata tingkat internasional: Festival Togian pada 18 Juli dan Festival Danau Poso pada 8-11 Agustus 2009. Dalam Festival Togian misalnya, tercatat ada 147 wisatawan mancanegara.

Idealisme Pariwisata 

Kepariwisataan selayaknya menjadi salah satu bagian solusi dari persoalan peradaban di Indonesia. Bukan sebaliknya, justru menebarkan kebencian antarumat manusia di muka bumi ini yang tersebar di berbagai belahan dunia, sehingga menjadi alasan yang menguatkan teroris untuk melampiaskan angkara murkanya. 

Karena itu, mengenang tragedi kemanusiaan 10 tahun lalu di Bali, pariwisata perlu semakin dibawa ke ranah idealitas, mencari kebenaran dan menjadi semacam medan kecendekiawanan semakin banyak warga Indonesia. Tak lain, untuk semakin menyeruakkan ke permukaan cita-cita kepariwisataan bagi umat manusia seperti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Di situ disebutkan, pariwisata memiliki 10 tujuan sebagai berikut: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; serta mempererat persahabatan antarbangsa. 

Idealisme kepariwisataan juga tersirat setiap Hari Pariwisata Dunia dirayakan pada 27 September. Peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran bahwa pariwisata sangat vital bagi peradaban dunia yang berdampak pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tema World Tourism Day (WTD) berganti setiap tahun. Pada 2007 didedikasikan kepada perempuan. Pada 2004 bertema sport and tourism, tourism and transport (2005), dan tourism enriches (2006). Sidang Umum UN-WTO, lembaga pariwisata dunia di bawah PBB, akhir November 2007 di Kolombia menetapkan tema WTD 2008 yang diadakan di Peru. Yakni, pariwisata merespons tantangan perubahan iklim. Pada 2009, WTD ke-30 yang dipusatkan di Ghana, Afrika, mengangkat temaTourism-Celebrating Diversity.

Keberagaman merupakan salah satu daya pacu di balik kepariwisataan dan dapat mendorong semua negara untuk berbagi kebersamaan yang menguntungkan, dengan membangun ikatan yang lebih kuat satu sama lain. Tidak diragukan lagi, pariwisata merupakan sarana atau katalisator untuk membangun pemahaman, mendorong inklusi sosial, dan meningkatkan kelayakan standar hidup. Persis seperti itulah ekspresi kemerdekaan umat manusia pada zaman modern ini.

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan merupakan kodrat alami yang diberikan Sang Pencipta kehidupan. Bom Bali I pada 10 tahun lalu kian menegaskan betapa setiap orang secara definitif diakui dan memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengolah kemauan, nasib, serta masa depannya sendiri. Hal yang esensial dalam kebebasan dan kemerdekaan merupakan dimensi yang masif dalam pariwisata. Orang bisa berwisata hanyalah dengan syarat merdeka dan bebas dari rasa takut dan ancaman dari siapa pun. ●