Tampilkan postingan dengan label Andy Suryadi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Andy Suryadi. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 16 Mei 2015

Tarik Ulur Novel Baswedan

Tarik Ulur Novel Baswedan

Andy Suryadi  ;  Dosen FIS Unnes; Pegiat pada Pusat Kajian Kepolisian FIS Unnes
SUARA MERDEKA, 15 Mei 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Tampaknya perseteruan KPK-Polri masih jauh dari kata reda. Bak panggang jauh dari api, upaya konsolidasi para pimpinan untuk menyinergikan kinerja dua lembaga penegak hukum tersebut tidak selalu berjalan mulus karena dikangkangi berbagai kepentingan ataupun karena ulah bawahan yang sulit dikontrol.

Tarik ulur KPK-Polri kembali mencuat, ketika Novel Baswedan salah satu penyidik senior di KPK dicokok polisi di rumahnya. Ia ditangkap atas tuduhan penganiayaan terhadap salah seorang tersangka pencurian sarang burung walet hingga meninggal dunia pada 2004, saat itu Novel Baswedan menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Bengkulu.

Ini adalah untuk ketiga kalinya tarik ulur KPK-Polri khusus untuk kasus Novel Baswedan terjadi. Kejadian pertama terjadi pada 2012 saat Novel mengusut kasus Simulator SIM dengan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo, kemudian awal 2015 saat KPK-Polri bersitegang terkait penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK.

Pola penanganan kasus para penggawa KPK yang nyaris selalu terjadi jika ada petinggi Polri yang dijadikan tersangka KPK inilah yang membuat publik sulit untuk percaya, bahwa hal ini adalah murni penegakan hukum.

Sungguh pun Bareskrim Polri melalui berbagai media telah menyampaikan bahwa penangkapan Novel Baswedan murni langkah hukum karena memperhitungkan batas kedaluwarsa kasus pada 2016, publik tetap apriori. Alasan bahwa hal ini guna memenuhi rasa keadilan keluarga korban sebagai pelapor, rasanya juga sulit diterima.

Ini didasari fakta bahwa dalam wawancara di berbagai televisi nasional, pihak keluarga korban yang disebut sebagai pelapor justru membantah telah melaporkan Novel Baswedan, mereka bahkan mengaku sudah memaafkan dan melupakan.

Jadi siapa yang sesungguhnya melaporkan, atas inisiatif dan motif apa, menjadi tanda tanya besar?. Tak ayal kasus ini pun menjadi pro-kontra dan menyisakan teka-teki di masyarakat sehingga menarik untuk diuraikan. Kasus ini makin memanas seiring pernyataan Kabareskrim yang menuding bahwa Novel Baswedan punya empat rumah yang tergolong mewah untuk ukuran pangkat Novel.

Tudingan ini sontak dibantah Novel Baswedan, ia mengaku hanya punya dua rumah. Para broker perumahan di Jakarta pun juga membantah jika rumah yang ditempati Novel Baswedan di Kelapa Gading Jakarta digolongkan rumah mewah. Tak ayal pernyataan Kabareskrim ini sontak memicu dugaan adanya upaya menyudutkan Novel melalui opini.

Lebih Malu

Repotnya, seandainya pun Novel terbukti bersalah sesungguhnya justru Polri-lah yang mestinya lebih malu dibandingkan KPK. Rasionalisasinya adalah, pertama, kasus tersebut terjadi saat Novel masih berstatus anggota Polri aktif sehingga justru menunjukkan lemahnya kinerja dan kontrol Polri terhadap tindakan melanggar hukum anggota, hingga harus membutuhkan waktu sebelas tahun lamanya untuk mengungkap kasus yang sebenarnya secara logika tidak terlalu rumit.

Kedua, jika benar Novel terlibat, justru kontradiktif dengan janji dan komitmen Polri untuk selalu mengirim penyidik terbaiknya. Hal ini, malah berpotensi menimbulkan kecurigaan bahwa penyidik Polri yang dikirim ke KPK justru orang-orang yang punya tabungan masalah yang sewaktu-waktu bisa dijadikan senjata ampuh jika mengusik lembaga asal. Ketiga, menurut berbagai sumber, Novel sudah menjalani sidang saat itu dan ia juga sudah dikenai hukuman berupa sanksi disiplin.

Itu artinya pengusutan kasus ini justru menjadi penanda tidak konsisten dan tidak clear-nya proses penanganan di internal Polri. Hal ini berbanding terbalik dibanding saat mereka membela Komjen Budi Gunawan dengan salah satu dalihnya adalah kasusnya sudah clear ditangani secara internal di Mabes Polri.

Secara pribadi sesungguhnya penulis berpandangan bahwa penanganan kasus Novel dan para penggawa KPK memang akan lebih baik dilakukan mengikuti prosedur hukum dan kalau bisa secepatnya. Hal ini didasari beberapa pertimbangan, pertama, posisi para penggawa KPK menjadi lebih jelas secara hukum daripada terus menerus digantung dan dijadikan senjata cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Menggantungnya kasus para pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto misalnya jelas sudah mempersempit kans mereka untuk kembali ke KPK periode ini ataupun ikut seleksi periode mendatang. Kedua, publik akan segera tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan siapa yang salah dan benar berdasarkan hukum, sehingga langkah untuk menuntut yang ternyata salah akan lebih mudah.

Karena tidak fair juga selalu berprasangka menyalahkan polisi dan membenarkan KPK tanpa landasan hukum yang kuat. Ketiga, menjadi langkah positif untuk budaya taat pada prosedur hukum yang berlaku.

Akan lebih fair jika penanganan kasus Novel ini ditangani oleh tim independen sebagaimana layaknya Tim 8 bentukan SBY dalam kasus Bibit-Chandra dahulu. Jika pun tidak, kepolisian juga harus konsekuen, jika tetap meneruskan kasus Novel maka mereka juga harus siap menangani kasus penyiksaan dalam pemeriksaan para tersangka lainnya yang disinyalir bukanlah hal baru terjadi.

Contoh nyata dalam kasus para tersangka sodomi di JIS, kemudian kasus terpidana mati Zainal Abidin yang dieksekusi pekan lalu, juga mengaku disiksa saat diinterogasi. Beberapa pegiat HAM dan antikorupsi di berbagai daerah tampaknya sudah banyak yang bergerak untuk mendata kasus sejenis.

Jika hal ini tidak dilakukan maka jangan salahkan jika publik akan beranggapan ada standar ganda dalam penanganan kasus di kepolisian. Prestasi besar kepolisian dalam hal lain misalnya, pembongkaran jaringan narkoba dan keberhasilan menguak berbagai misteri pembunuhan yang rumit, sulit mengangkat kepercayaan publik karena hal ini. ●

Selasa, 26 Agustus 2014

Memutus Rantai Pungli di Polri

Memutus Rantai Pungli di Polri

Andy Suryadi  ;   Dosen, Pegiat pada Pusat Kajian Kepolisian
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Semarang (Unnes)
SUARA MERDEKA, 26 Agustus 2014
                                                


"Menjadi rahasia umum unit Lalu Lintas bersama Samsat dan Reskrim jadi sumber penghasilan tak resmi"

SEWAKTU pemerintah mengeluarkan beleid memberikan remunerasi untuk Polri mulai 2010 muncul pertanyaan besar, apakah tambahan penghasilan itu bisa menghentikan budaya korup di korps Bhayangkara? Pengamat kepolisian dari UI, Bambang Widodo Umar dan pengamat hukum dari UGM, Zainal Arifin Mochtar berkeyakinan remunerasi tidak akan mampu menghilangkan budaya pungli sepanjang tidak ada peningkatan kebijakan dalam pengawasan (Vivanews, 18/12/10).

Kini, keyakinan mereka tampaknya benar-benar terbukti. Kita bisa merangkaikan dari pengungkapan kasus pungli di jembatan Comal Pemalang, disusul keterungkapan suap miliaran rupiah terkait judi online di Bandung, pungli di pos polisi Kalibanteng Semarang (SM, 16/8/14), hingga yang terkini, Selasa (19/8) Propam Polda Jateng mengungkap kasus serupa di sekitar Pasar Kambing Semarang. Sesungguhnya, langkah cepat jajaran Propam Polri mengungkap kasus pungli dan suap anggotanya layak diapresiasi. Namun publik masih pesimistis apakah serangkaian tindakan tersebut benar-benar bisa menjamin terhapusnya terbiasanya praktik pungli dan suap di jajaran Tri Brata?

Ada dua hal yang mendasari pesimisme masyarakat, yakni pertama; biasanya tindakan penertiban itu hanya berjalan atau berlaku insidental, dalam arti itu dilakukan ketika sedang menjadi sorotan media massa alias hangathangat tahi ayam. Kedua; pengungkapan perbuatan tercela itu tidak selalu diikuti dengan penerapan sanksi tegas yang dapat menjerakan. Sesungguhnya praktik pungli dan suap sudah menjadi kultur khas birokrasi di negara kita, tak hanya di lingkungan Polri. Dulu isu keminiman kesejahteraan personel polisi kerap menjadi kambing hitam untuk berbuat menyimpang. Namun setelah pemerintah memberikan remunerasi mulai 2010 pun, Polri belum juga terbebas dari belenggu pungli dan suap.

Ada beberapa penyebab sulitnya memberantas praktik pungli dan suap di Polri. Pertama; keminiman pengawasan internal sehingga sejumlah anggota di lapangan mencobacoba menyiasati peraturan. Kedua; sanksi tidak tegas, bahkan acap berkesan melindungi pelaku. Berkait kasus Comal misalnya, pelaku hanya dikenai sanksi etik. Ketiga; ”kultur” suap dalam pengurusan posisi/jabatan basah di Polri sehingga anggota yang ingin menduduki jabatan tertentu harus pandaipandai mencari ”sumber penghasilan lain” untuk memenuhinya. (Tempo, 1/6/13).

Keempat; sudah menjadi rahasia umum bahwa unit Lalu Lintas bersama Samsat dan Reskrim sering menjadi sumber penghasilan tak resmi guna membiayai operasional. Kelima; kultur menjamu atau melayani secara berlebihan oleh pejabat Polri di suatu wilayah terhadap atasan/koleganya ketika mereka berkunjung. Seringkali ”tugas” itu dibebankan kepada institusi secara tak resmi itu yang berimbas sebagai beban anggota di lapangan. Para atasan, baik yang memberi atau menerima jamuan, bukannya tidak tahu namun mereka seperti membiarkan, bahkan cenderung menikmati kultur yang sudah berlangsung secara turun-temurun tersebut. Keenam; kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah sehingga kerap memilih jalan pintas, antara lain dengan menyuap, semisal supaya dipermudah urusannya kendati ia tahu bahwa hal itu tak sesuai prosedur atau melanggar aturan.

Sanksi Menjerakan

Lantas, bagaimana cara mengakhiri budaya pungli? Kita harus optimistis, minimal berharap praktik itu diminimalisasi, dan itu bisa ditempuh melalui beberapa cara. Pertama; pimpinan Polri harus memiliki komitmen dan keberanian memperbaiki situasi itu dengan pendekatan sistemik, misalnya pengawasan dan jerat sanksi yang benar-benar menjerakan. Upaya itu juga dibarengi pendekatan kultural, dimulai dari diri sendiri Misalnya, tegas menolak suap atau jamuan/servis secara berlebihan yang secara logika mustahil ditanggung oleh lembaga dalam kondisi normal. Kedua; mengubah pembayaran denda pelanggaran lalu lintas dengan cara yang lebih mempermudah pelanggar, misal sistem pembayaran denda elektronik (E-denda). Terobosan ini perlu dilakukan mengingat pelanggar umumnya lebih memilih menyuap, bukan karena besarnya denda resmi melainkan dianggap lebih ”merepotkan” andai harus menjalani sidang.

Ketiga; menerapkan reward and punishment secara tegas dan transparan sehingga masyarakat juga tahu dan bisa ikut mengawal. Keempat; masyarakat dan media lebih aktif lagi mengawal kinerja polisi. Contoh, keterungkapan praktik pungli di Comal diawali dari laporan anggota masyarakat kepada Gubernur Ganjar Pranowo via Twitter yang kemudian diteruskan ke Polda Jateng. Selain itu, sanksi-sanksi yang bersifat sosial dari masyarakat, tampaknya juga perlu dicoba sebagai salah satu resep meminimalisasi budaya pungli. Contoh kecil misalnya, mengganti istilah pungli yang berkesan ”ringan” dengan frasa ”korupsi” mengingat pada hakikatnya pungli juga termasuk kategori itu.

Publik berhak berharap bahwa pengungkapan kasus pungli dan suap oleh Propam Polda Jateng benar-benar bisa menjadi momentum perbaikan di tubuh Polri, minimal di Polda Jateng. Jangan hangathangat tahi ayam, dan jangan ”mengintimidasi” dan terlalu cepat memutasi pejabat yang sudah terbukti giat memberantas (termasuk mengkritisi) praktik pungli dan suap, kendati menyangkut kolega, teman seangkatan, bahkan atasan atau institusi. ●

Selasa, 25 Maret 2014

Mengubah Kultur Militeristik Polisi

Mengubah Kultur Militeristik Polisi

Andy Suryadi  ;   Dosen Sejarah, Pegiat di Pusat Kajian Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Semarang (Unnes)
SUARA MERDEKA  24 Maret 2014
                                      
                                                                                         
                                                      
TAHUN 2007, korps Bhayangkara dan masyarakat diguncang oleh peristiwa tragis. Wakil Kepala Polwiltabes (kini Polrestabes) Semarang AKBPDrs H Lilik Purwanto SH MHum tewas di kantornya setelah ditembak anak buahnya, Briptu Hance Christanto.

Diyakini Hance kalap mengingat hendak dimutasi ke luar kota (Kendal) karena dianggap sering bermasalah. Hasil pemeriksaan saat itu menyebutkan pelaku berada di bawah pengaruh narkoba jenis MDMA sehingga berbuat nekat. Meski pelaku akhirnya tewas di tangan personel resmob, kengerian dan kegetiran atas peristiwa tersebut menghantui masyarakat.

Muncul keprihatinan berkait kesehatan psikologi anggota Polri, terutama mereka yang memegang senjata. Peristiwa tersebut seolah-olah menjadi cambuk bagi Polri, dan sontak berbagai pemeriksaan psikologi, tes bebas narkoba, dan pengecekan senjata dilakukan pada hampir seluruh markas kepolisian di Tanah Air.

Namun budaya hangat-hangat tahi ayam masih menjadi penyakit, buktinya hampir tiap tahun sejak itu bentrok antarpolisi bersenjata masih terjadi. Total sejak 2007, sudah tujuh peristiwa saling tembak antaraparat terungkap ke publik. Itu belum ditambah aksi koboi polisi bersenjata terhadap warga sipil di berbagai tempat umum semisal kafe, diskotek, dan jalanan.

Terkini, pada Selasa (18/3/14), Kepala Detasemen Pelayanan Markas Polda Metro Jaya AKBP Pamudji harus menghembuskan napas terakhir karena tembakan dua peluru di kepala. Pelaku adalah anak buahnya, Brigadir Susanto. Peristiwa ini seperti menjadi de javu kejadian di Semarang 7 tahun lalu.

Brigadir Susanto tega menembak atasannya di kantor karena diyakini tidak terima ditegur korban mengingat tak berseragam dinas di tempat tugas. Adapun pelaku membantah menembak atasannya, dan menyatakan korban bunuh diri. Sontak kengerian dan kekhawatiran kembali menggelayut di masyarakat, mendasarkan minimal lima alasan.

Pertama; jika hanya karena emosi sesaat atas teguran komandan, bagaimana responsnya terhadap rakyat sipil yang lemah dan tak begitu paham peraturan? Kedua; bila di markas polisi yang banyak saksi dan petugas jaga saja brutalisme bisa terjadi, bagaimana di tempat umum atau lokasi sepi? Ketiga; fakta bahwa pelaku membantah menembak korban juga pantas dikhawatirkan.

Bila ada saksi objektif (pelaku dan korban sama-sama polisi) dengan bukti kuat, pelaku berani membuat skenario pembenar, bagaimana bila korbannya rakyat sipil dengan saksi rekan sekorpsnya, yang tentunya sulit objektif? Janganjangan dugaan sebagian masyarakat selama ini benar adanya. Artinya, seringkali ada korban tewas ditembak polisi bukan karena kejahatannya melainkan kemungkinan karena tindak gegabah aparat.

Hanya saja korban dikriminalisasikan. Keempat; melihat usia, keluarga, dan pengalamannya, Brigadir Susanto tergolong anggota yang sudah matang dan berpengalaman, tapi fakta menunjukkan ia mudah kalap. Bagaimana dengan polisi muda yang belum mencapai tingkat kematangan emosional dan kemapanan keluarga?

Ubah Kultur

Kelima; Brigadir Susanto petugas Detasemen Pelayanan Masyarakat, yang rutin berhadapan dengan pengaduan/keluhan masyarakat. Secara logika mestinya petugas di tempat itu dipilih memiliki kematangan mental dan sikap dalam menghadapi masyarakat.

Jika itu saja masih mudah kalap, bagaimana dengan polisi yang bertugas di unit/detasemen lain? Masyarakat tentunya berharap ada langkah serius dari pimpinan Polri untuk menjamin bahwa brutalisme antarpolisi, atau antara polisi dan rakyat sipil tidak terulang.

Langkah cepat beberapa polres/polsek yang melakukan tes psikologis dan pemeriksaan senjata anggota begitu ada kejadian adalah langkah positif. Tapi budaya seperti itu tidak selamanya efektif. Sebenarnya Polri ada agenda rutin pemeriksaan kejiwaan pemegang senjata api tiap 6 bulan, tapi pelaksanaannya acap tidak maksimal.

Andai pemeriksaan rutin berkala tiap 6 bulan dianggap belum cukup semestinya ada tindakan lain, misal tiap 3 bulan atau merekrut psikolog profesional dari luar yang secara berkala melakukan pendampingan pada anggota polisi. Kabar yang menyebutkan bahwa emosi Brigadir Susanto meluap karena kelelahan mempersiapkan upacara pisah sambut kapolda baru mestinya disikapi serius.

Andai itu benar, Polri harus mulai memperhitungkan beban kerja fisik dan mental anggotanya, dan tidak menempatkan mereka seperti pasukan militer yang harus selalu siap kapan pun dan di mana pun. Polri perlu makin memperkuat kultur sipil, dan sebaliknya sedikit demi sedikit mengikis kultur militer. Polisi berbeda dari militer yang berhadapan dengan musuh negara.

Polisi dihadapkan pada persoalan sosial masyarakat yang lebih kompleks dan lebih memerlukan sikap mental ketimbang fisik. Karena itu, perlu meninjau ulang seremoni yang bernuansa militeristik dan melelahkan. Acara seperti pisah sambut pimpinan polisi adalah hal rutin dan kerap dilakukan.

Lebih baik kapolri mengeluarkan perintah untuk menyederhanakan upacara semacam itu. Bila Jokowi-Ahok bisa menyederhanakan acara pelantikan wali kota dan pejabat lainnya, mengapa pimpinan Polri tidak? Lebih-lebih bila kegiatan itu memukul ketahanan fisik dan mental personel polisi. ●

Rabu, 02 Oktober 2013

Tafsir Kesaktian Pancasila

Tafsir Kesaktian Pancasila
Andy Suryadi  ;  Dosen Sejarah FIS Universitas Negeri Semarang (Unnes)
SUARA MERDEKA, 01 Oktober 2013


SUASANA haru, khidmat, dan keramat yang biasa kita rasakan menjelang atau saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila tiap 1 Oktober, lambat laun memudar.

Setelah keruntuhan rezim Orde Baru, kesakralan yang biasa mengiringi peringatan itu bergeser menjadi keraguan dan ketidakpercayaan terhadap apa yang sesungguhnya terjadi.

Sejarah memang dahsyat, ia bukan hanya mampu memberikan fungsi edukatif, inspiratif, dan rekreatif melainkan juga bisa memberikan fungsi manipulatif. Benar apa yang dikatakan Peter Ustinov, sejarawan Rusia, bahwa barang siapa dapat menguasai ingatan seseorang maka ia akan menguasai kehidupan mereka.
Faktanya, jutaan orang tergiring ingatan dan keyakinan akan kebenaran kisah yang dijejalkan penguasa Orde Baru, bahkan selama puluhan tahun, kendati terindikasi sarat kepentingan politis dan rekayasa. Ketika rezim itu runtuh maka runtuh pulalah segenap keyakinan masyarakat atas apa yang pernah dijejalkan.

Bukan berarti harus menafikan realitas pahit gugurnya 7 perwira militer, bukan pula berarti membenarkan tindakan pelaku yang menghabisi mereka. Siapa pun pelaku dan apa pun motifnya, kita harus menentang tindakan keji mereka terhadap perwira militer itu karena bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Namun mengutuk tindakan keji itu dengan memperingati Hari Kesaktian Pancasila adalah sesuatu yang jelas berbeda. Memperingati berarti sudah memastikan bahwa pelaku, aktor intelektual, dan motif mereka adalah mendongkel dasar negara Pancasila.

Padahal realitasnya, aktor intelektual gerakan itu masih belum bisa dipastikan. Siaran pers mereka di RRI saat bisa menguasai Ibu Kota tidak ada kaitannya dengan pendongkelan dasar negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila sama juga dengan memastikan bahwa apa yang dilakukan Orde Baru dulu adalah tindakan untuk menyelamatkan Pancasila semata, bukan ambisi berkuasa yang dibungkus justifikasi penyelamatan Pancasila.

Fakta menarik lain terkait Hari Kesaktian Pancasila sebagaimana dilansir sejarawan Robert Cribb yang mengatakan selama Orde Baru ada proses sistematis menutup-nutupi realitas pembantaian dan penyiksaan terhadap ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang, yang diduga anggota PKI atau onderbouw-nya tanpa proses pengadilan yang fair.

Hermawan Sulistiyo, penulis buku Palu Arit di Ladang Tebu dalam wawancara dengan majalah Tempo edisi khusus 1-7 Oktober 2012 bertajuk ”Pengakuan Para Algojo” mengatakan pembantaian di beberapa lokasi di Jatim baru merebak seiring dengan pergerakan tentara dan Komite Aksi Pengganyangan yang direstui penguasa.

Artinya ada unsur dosa negara dalam peristiwa tersebut. Karenanya, menjadi ironis bila suatu hari diperingati karena gugurnya 7 jenderal tapi di sisi lain membenarkan atau minimal mengabaikan pembantaian terhadap ratusan ribu nyawa orang yang belum tentu bersalah, tanpa proses pengadilan yang memadai.

Slogan nasionalisme yang acap kita dengar adalah right or wrong is my country, tapi tampaknya kita harus mulai berani mengikis slogan tersebut. Pemerintah Belanda bahkan mengajari kita untuk mengatakan hitam adalah hitam dan putih adalah putih.

Melalui pernyataan maaf dan pemberian ganti rugi kepada korban pembantaian Rawagede dan korban kekejaman Westerlin, mereka seolah-olah ingin mengajarkan kebenaran dan kesalahan dapat bersanding dengan siapa pun, termasuk negara sendiri. Karena itu, tak ada salahnya kita berefleksi dan memilah yang benar dan yang salah.

Bangsa Sendiri

Pembantaian terhadap 7 perwira militer adalah suatu kesalahan, namun pembantaian terhadap ratusan ribu orang tanpa jelas dinyatakan bersalah juga tidak boleh ditutup-tutupi dan dibenarkan.

Jika pemerintah Belanda terhadap bangsa lain mau mengakui kesalahannya, kenapa bangsa kita tidak mau melakukannya terhadap sesama anak bangsa sendiri. Pernyataan resmi negara untuk membuka tabir yang puluhan tahun ditutup-tutupi dan pernyataan maaf secara resmi krusial dilakukan saat ini.

Jika itu dilakukan maka ada beragam hikmah. Pertama; menunjukkan bahwa negara via pemerintah, diisi manusia lengkap dengan segala sifat kemanusiaannya. Artinya bisa benar dan bisa juga salah. Karena itu, tak boleh ada taklid buta terhadap semua kebijakan. Kedua; mengajarkan semangat taat hukum, karenanya tiap kesalahan tidak boleh lagi dieksekusi tanpa proses hukum yang memadai.

Ketiga; menghilangkan alat legitimasi bagi berbagai pihak yang selama ini mendiskreditkan pihak lain karena stigma keterlibatan dalam G30S. Keempat; menghilangkan beban psikologis bagi orang yang dianggap anggota PKI dan keturunannya yang selama puluhan tahun ditempatkan sebagai sampah masyarakat, walaupun mungkin mereka belum pernah diadili.


Kelima; menjadi pembelajaran yang baik bagi seluruh anak bangsa akan pentingnya sikap kesatria dan mengutamakan rekonsiliasi demi kemajuan bangsa pada masa mendatang. Pertanyaan penting, dalam waktu yang tinggal setahun lagi memerintah mau dan mampukah SBYmelakukan?  ●

Jumat, 12 April 2013

Kegeraman atas Premanisme


Kegeraman atas Premanisme
Andy Suryadi  ;  Dosen Sejarah, Pegiat pada Pusat Kajian Kepolisian
Fakultas Ilmu Sosial  Universitas Negeri Semarang (Unnes)
SUARA MERDEKA, 12 April 2013

  
Teka-Teki seputar tragedi pembantaian di LP Cebongan Sleman DIY mulai terkuak. Tim investigasi bentukan TNI AD di bawah pimpinan Wakil Komandan Puspom Brigjen Unggul K Yudhoyono menyebut keterlibatan 11 anggota Grup II Kopassus Kandang Menjangan Kartasura Sukoharjo. Gelora jiwa korsa dan dan semangat membela nama korps yang tidak pada tempatnya, diakui sebagai pemicu utama. 

Mereka tak bisa menerima perbuatan empat korban penembakan itu, yang sebelumnya menganiaya hingga tewas Serka Heru Santoso, mantan komandan mereka. Terlebih Santoso pernah menyelamatkan pelaku saat tugas operasi (SM, 5/4/13). Menurut Danjen Kopassus Mayjen Agus Sutomo, pelaku  diadili pada peradilan militer dalam setting terbuka dan bisa dipantau oleh umum (SM, 6/4/13).  

Fenomena tak lazim justru muncul dari masyarakat, menyusul pengakuan jujur pelaku di depan tim investigasi TNI AD. Biasanya pelaku pembunuhan, apalagi dengan cara sadistis, menuai kecaman dan tuntutan dihukum seberat-beratnya. Namun 11 prajurit itu banyak mendapat simpati dan dukungan. 

Wujud dukungan diwujudkan antara lain lewat spanduk di berbagai sudut kota (terutama Solo dan Yogyakarta). Spanduk berwarna dasar merah, warna brand Kopassus, bertuliskan hitam, ''Kami Bangga dan Salut pada Jiwa Kesatria Prajurit Kopassus''. Adapun spanduk yang diklaim dibuat ormas Mega Bintang bertuliskan ''Dukung TNI/Polri Berantas Premanisme''.

Dunia maya juga menjadi ajang konkret mewujudkan dukungan. Berdasarkan penelusuran di Facebook, paling tidak bisa ditemukan 19 grup lewat kata kunci ''dukung Kopassus''. Anggota jejaring sosial itu sudah mencapai angka ribuan. Pada jejaring sosial lain, seperti  Twitter, juga bermunculan ribuan kicauan.

Di Yogyakarta, ratusan pemuda menggelar aksi, mengapresiasi dan mendukung sikap kesatria 11 anggota Kopassus, yang mengakui menyerbu LP Cebongan pada  23 Maret lalu. Mereka menggalang Gerakan Semiliar Koin untuk diserahkan kepada istri almarhum Serka Heru Santoso yang tewas dianiaya di Hugo's Cafe, pada 19 Maret lalu (vivanews.com, 7/4/13) 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun, yang berlatar belakang militer, melalui pernyataan pada berbagai media secara tersirat menunjukkan simpati terhadap pelaku penembakan dengan memuji mereka sebagai kesatria dan prajurit sejati karena jujur mengakui perbuatan. Namun ia juga mengatakan secara hukum tindakan mereka tidak dapat dibenarkan dan tetap harus diproses secara hukum.

Apa yang mendorong masyarakat bersimpati kepada pelaku penyerbuan LP Cebongan? Benar, apa pun alasannya tindakan main hakim sendiri tak dapat dibenarkan dalam koridor sebuah negara hukum. Itu artinya ke-11 prajurit Kopassus harus dihukum melalui proses peradilan yang fair. 

Namun realitas simpati dan dukungan kepada mereka juga harus menjadi bahan instropeksi, terutama bagi pihak terkait. Jika meresapi secara mendalam, dukungan terhadap anggota Kopassus itu sesungguhnya tamparan keras terhadap aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan kenyamanan warga dari aksi premanisme yang kian menjamur.

Praktik Beking

Fenomena itu wujud perlawanan simbolik untuk terkait frustrasi dan kegeraman mereka atas ketidakbecusan aparat memberantas premanisme. Padahal dari sisi sumber daya dan kemampuan, aparat mudah memberantas preman karena modus dan kegiatan mereka mudah dibaca.  

Persoalannya hanyalah pada good will, apakah aparat mau bersungguh-sungguh melakukannya atau tidak. Ironisnya, masyarakat justru harus menerima kenyataan frustrasi lebih dalam, karena preman acap berlindung bahkan bersimbiosis mutualisme dengan oknum aparat, baik Polri maupun TNI. Beking-membeking terkait praktik premanisme bukanlah cerita baru.

Meski belum terbukti sah secara hukum bahwa empat korban penembakan di LP Cebongan adalah preman, opini sudah terbentuk. Mereka dituding sebagai preman yang membunuh Serka Heru Santoso. Salah satu dari penganiaya anggota Kopassus itu, yakni Bripka Yohanis Juan Manbait (Juan) bahkan masih tercatat sebagai anggota Polsekta Sleman Polres Yogyakarta.

Akibatnya, rasa frustrasi dan kegeraman masyarakat kian memuncak dan mereka menyepakati tindakan main hakim sendiri itu, sekaligus mendukung prajurit Ko-passus. Masyarakat beranggapan aparat yang seharusnya paling bertanggung jawab, terutama kepolisian, adalah bagian dari masalah premanisme.

Selaku presiden, SBY dapat menangkap sinyal kegeraman terhadap tindak premanisme. Ini dibuktikan dengan perintahnya kepada Kapolri untuk segera menuntaskan persoalan premanisme apa pun bentuknya. Kita tunggu hasil dari mandat tersebut, apakah serius dan tuntas ataukah hanya hangat-hangat tahi ayam seperti biasanya, diberantas saat ramai sebuah kasus dan dibiarkan hingga ada kasus besar berikutnya. ●

Rabu, 10 Oktober 2012

Pilihan Blunder Polri


Pilihan Blunder Polri
Andy Suryadi ;  Dosen, Pegiat di Pusat Kajian Kepolisian FIS Unnes
SUARA MERDEKA, 09 Oktober 2012


POLEMIK terbuka antara KPK dan Polri berkait perkembangan pengusutan dugaan korupsi pada proyek simulator SIM kian memanas dan menjurus tidak sehat. Konflik terbaru dipicu oleh penggeledahan KPK terhadap kantor Korlantas Mabes Polri pada 30 Juli 2012. Sebelum itu, eskalasi persoalan dimulai dari perebutan penanganan kasus, penetapan tersangka, hingga penarikan 20 penyidik KPK yang berasal dari Polri.
Benih-benih ketidakharmonisan itu mencapai puncak pada Jumat, 5 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 ketika sejumlah polisi berseragam dan berpakaian bebas mendatangi kantor KPK.

Mereka akan menjemput paksa Kompol Novel Baswedan, penyidik KPK dari Polri, yang tergabung dalam tim yang menangani kasus Irjen Pol Djoko Susilo, mantan Kakorlantas.
Novel akan dijemput paksa karena, menurut Dirkrimum Polda Bengkulu Kombes Pol Dedy Irianto, perwira itu tahun 2004 melakukan memproses perkara 6 tersangka pencuri sarang burung walet di Bengkulu. Salah satu di antara tersangka itu tewas tertembak. Saat itu Novel menjabat kasatserse di polres dengan pangkat iptu.

Ada beberapa pertanyaan yang mengemuka di ruang publik dalam menyikapi kasus Novel. Pertama; kenapa kasus itu ditimpakan saat Novel ikut dalam tim penyidik kasus yang menimpa salah seorang petinggi Polri. Apakah ini sesuatu yang bersifat kebetulan ataukah memang ada upaya memberi terapi kejut supaya Novel mau bersikap lebih manis?

Kedua; kenapa kasus yang terjadi 8 tahun lalu (tahun 2004) baru diungkap sekarang, lalu apa saja yang dilakukan Polri, minimal di tingkat Polres dan Polda Bengkulu, sepanjang waktu itu? Bukankah barang bukti, rekan kerja, dan kawanan pencuri itu saat itu masih di bawah kendali Polri?

Jangan-jangan kasus tersebut aktu itu memang berusaha ditutup-tutupi karena Novel saat itu masih menjadi anak manis, dan baru diungkit ketika dia bertindak tegas terkait dengan pengusutan kasus di institusi asalnya?

Kombes Pol Dedy Irianto yang memimpin rencana penangkapan secara paksa Novel di gedung KPK berdalih kasus tersebut memang baru dibuka setelah ada desakan dari LSM dan korban. Dia menampik rencana penangkapan perira itu terkait dengan penanganan kasus simulator SIM, yang penyidikannya melibatkan Novel, dalam kapasitas sebagai penyidik KPK.

Jawaban Deny masih melahirkan pertanyaan baru, semisal apakah LSM dan keluarga korban benar-benar mendesak kasus itu kembali dibuka dalam arti ada novum? Atau sebaliknya, bahwa Polri proaktif meminta LSM dan korban membuat laporan supaya Polda Bengkulu bisa kembali membuka kasus lama tersebut.

Publik melihat ada keganjilan terkait rencana penjemputan paksa Novel. Mereka menangkap ada pesan khusus, semisal semacam warning bagi anggota Polri yang lain yang lebih memilih menjadi penyidik di KPK, atau tak mau diajak kompromi. Jika mereka mau berkompromi maka limpahan penghargaan, berupa kenaikan pangkat atau promosi jabatan, sudah menanti.

Langkah Blunder

Penulis berpendapat apa yang terjadi pada Jumat malam lalu di gedung KPK merupakan langkah blunder Polri. Korps berbaju cokelat tersebut dapat saja membela diri dengan mengatakan bahwa kasus Novel murni pidana umum dan tak terkait dengan perseteruan antara KPK dan Polri.

Namun dalam situasi memanasnya hubungan dua lembaga penegak hukum itu, ditambah kepercayaan publik terhadap Polri berada di titik nadir maka pembelaan apapun akan terasa sebagai apologia, bahkan makin menyudutkan posisi Polri.

Harian ini (www.suaramerdeka.com, 06/10/12) mengunggah pernyataan mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto yang pada intinya menyebutkan citra kepolisian sudah hancur terkait dengan tindakan lembaga tersebut berencana menjemput paksa penyidik KPK Kompol Novel.

Logikanya adalah seandainya yang dituduhkan kepada Novel itu benar, sesungguhnya bukan KPK yang dicemarkan melainkan justru Polri, yang seolah-olah menampar muka sendiri. Rasionalisasinya adalah, pertama; kasus itu menunjukkan kelemahan kinerja dan kontrol Polri terhadap tindakan anggotanya yang melanggar hukum hingga harus butuh waktu 8 tahun untuk mengungkap kembali kasusnya yang secara logika tidak terlalu rumit.

Kedua; jika benar Novel terlibat, justru menunjukkan bahwa janji dan komitmen Polri untuk mengirim penyidik terbaik untuk KPK, menjadi terbantahkan. Bisa saja hal itu malah menghadirkan gambaran bahwa penyidik Polri yang diperbantukan ke KPK justru perwira yang pernah bermasalah.

Ketiga; menggunakan perspektif komunikasi politik, Polri tampak kurang bijak dan tidak cerdas menentukan momentum penangkapan.

Upaya penangkapan yang dilakukan saat dirinya berseteru dengan KPK pasti menimbulkan multiprasangka. Terlebih jika pihak yang dibidik adalah seseorang yang sedang menangani kasus yang melibatkan petinggi Polri.

Konflik antara KPK dan Polri yang makin memanas tidak bisa dibiarkan. Saatnya kita berharap Presiden SBY bangkit dari istana, memediasi tanpa mengintervensi, dan memberi solusi.

Jangan salahkan mahasiswa dan pegiat antikorupsi bila yang memaksanya untuk bertindak. Sungguh, kasus Cicak versus Buaya jilid II sudah di depan mata. ● 

Kamis, 09 Agustus 2012

Di Balik Kengototan Polri


Di Balik Kengototan Polri
Andy Suryadi ; Dosen Sejarah, pegiat di Pusat Kajian Kepolisian FIS Unnes,
Anak anggota Polri
SUARA MERDEKA, 09 Agustus 2012


’’POLRI Perlu Instropeksi’’, demikian judul artikel Saudara Herie Purwanto (SM, 03/08/12). Tulisan yang menggelitik karena terlihat mewakili pemikiran, keresahan, dan harapan sang penulis yang memang tiap hari bersinggungan dengan dunia kepolisian.
Harapan itu mendasarkan pada momentum besar, ketika KPK menusuk jantung Polri, dengan menggeledah kantor Korlantas Mabes Polri, sekaligus mengambil alih pengusutan kasus dugaan korupsi pada pengadaan simulator kemudi untuk memperoleh SIM, yang diduga melibatkan sejumlah perwira.

Dalam perkembangannya, nyata sekali Polri lebih mementingkan ’’harga diri’’ ketimbang kepentingan objektivitas penegakan hukum. Polri lebih senang mengungkit soal pelanggaran etika, sekaligus mengabaikan kemungkinan melanggar Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena nekat menyidik kasus yang juga ditangani KPK.

Publik bertanya-tanya kenapa Polri ngotot melanjutkan penyidikan? Apa kerugian Polri jika kasus itu ditangani KPK? Bukankah bisa lebih objektif dan Polri tidak dicitrakan akan melindungi anggotanya? Bukankah jika ditangani sendiri akan banyak hal-hal di luar hukum ikut berperan, misalnya budaya ewuh-pekewuh, ketidakenakan memeriksa senior, kolega dan sebagainya?

Kengototan Polri justru menimbulkan syakwasangka publik, bahwa ada udang di balik batu. Banyak tokoh, termasuk dari ICW, IPW, dan anggota DPR mempertanyakan motif di balik kengototan tersebut.

Mungkin Polri kecewa karena KPK tidak mematuhi MoU. Mungkin juga Kabareskrim tidak ingin dianggap tidak cakap karena telah lama menyelidiki kasus itu namun justru KPK menyalipnya. Kengototan Polri, menurut peneliti dari ICW Donal Fariz menunjukkan ada upaya melokalisasi kasus itu.

Ada kejanggalan lain karena beberapa hari sebelumnya, Polri membuat pernyataan bahwa belum ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut (Kompas.com, 31/08/12). Lalu ketika KPK bergerak ke kantor Korlantas, Polri pun ikut menetapkan tersangka.
Polri berdalih bahwa kesimpulan belum ditemukan unsur pidana waktu itu didasarkan keterangan dari Inspektorat Pengawasan Umum, bukan Bareskrim yang menangani unsur pidananya.

Dalih itu terasa apologis karena yang ditanyakan publik (melalui wartawan Tempo) waktu itu adalah penyelidikan Polri secara keseluruhan, bukan hanya di Itwasum.
Sesuatu yang juga patut dipertanyakan, adalah apakah jika KPK tidak bergerak cepat, akankah korps Bhayangkara segera menetapkan tersangka.

Jaga Kredibilitas

Memang benar Polri pernah menunjukkan komitmen dalam menangani petinggi korpsnya. Dua mantan Kabareksrim, yaitu Komjen Susno Duadji dan Suyitno Landung adalah contohnya. Namun ketika itu status Susno seolah-olah sudah menjadi musuh bersama Polri terkait ’’nyanyiannya’’ menyangkut perilaku korup di korpsnya.

Adapun Suyitno Landung karena kasusnya terang benderang, merugikan negara Rp 1,6 triliun, dengan salah satu barang bukti suap mobil Nissan X-Trail masih atas nama pemberi sehingga mudah dilacak (detiknews, 04/08/12).

Pengalaman selama ini juga menunjukkan Polri terkesan lamban, tebang pilih, dan melokalisasi masalah jika ada keterlibatan orang dalam. Kasus rekening gendut perwira tinggi Polri kini mandek. Kasus Gayus Tambunan juga mandek di tingkat kompol (Arafat Enanie) dan ajun komisaris polisi (Sri Sumartini).

Tahun 2006, pengintelan ilegal terhadap anggota DPR dalam kasus impor beras hanya berhenti di level Kombes Sukanto Handoko (SM, 17/02/06). Kemudian proyek jaringan radio komunikasi dan alat komunikasi Mabes Polri tahun 2002-2005 menguap tanpa tersangka.

Jika belum yakin bahwa Polri memang enggan instropeksi, kita bisa menengok penanganan konflik agraria di Ogan Illir Sumsel 27 Juli lalu yang menewaskan Angga Dharmawan, bocah berumur 13 tahun. Bukankah keberpihakan kepada pengusaha dan tindakan represifnya pada insiden itu seperti mengulang cerita sebelumnya dalam kasus di Mesuji dan Sape Bima?

Penulis sependapat dengan ’’Tajuk Rencana’’ harian ini (SM, 04/08/12) bahwa KPK tidak akan turun ke Mabes Polri jika tak punya cukup argumen pemrosesan. Penulis menduga kenekatan KPK terkait dengan upaya menjaga kredibilitas barang bukti dari kemungkinan pengondisian oknum. ●

Sabtu, 28 April 2012

Unjuk Arogansi Personel TNI-Polri


Unjuk Arogansi Personel TNI-Polri
Andy Suryadi, Dosen Sejarah FIS Unnes, Anak Anggota Polri
SUMBER : SUARA MERDEKA, 28 April 2012


EKSISTENSI TNI dan Polri, sebagai institusi yang berwenang mengurus pertahanan dan keamanan kembali tercoreng. Untuk kali kesekian personel dua institusi itu terlibat bentrok. Terkini, Minggu (22/04/12) dini hari, yang melibatkan sejumlah anggota Brimob dan Kostrad di Limboto Provinsi Gorontalo. Bentrok itu seperti kian memanaskan hubungan keduanya setelah sebelumnya tereskalasi oleh kasus aksi geng motor di Jakarta.

Data Research Institute for Democracy and Peace (Ridep) Institute menyebutkan sejak diundangkannya Tap MPR VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Tap VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri terjadi lebih dari 100 kali bentrok antaranggota dua institusi itu, dari bentrok ringan hingga berat yang menimbulkan korban jiwa.

Banyak pendapat mencoba mengurai akar dari bentrok berulang itu. Pertama; ada semacam kecemburuan karena sejak era reformasi peran Polri terasa lebih dominan dan ’’basah’’, sedangkan jatah TNI hanya di wilayah pertahanan. Kedua; ada ketimpangan dana operasional di antara keduanya untuk sebuah operasi penuntasan kasus yang sama. Ketiga; masih ada ’’wilayah abu-abu’’ sebagaimana sinyalemen Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari mengingat belum ada UU lagi yang lebih mempertegas peran dan wewenang keduanya.

Berbagai analisis itu cenderung hanya menjelaskan fenomena secara global dan filosofis, tak ada kaitannya dengan masalah kesejahteraan, wewenang, atau profesionalisme. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bentrok lebih dipicu oleh persoalan di luar konteks tugas pokoknya.

Ada tiga hal pokok yang lebih sering menyulut bentrok. Pertama; rasa saling curiga dan tidak percaya. Dalam konteks kasus geng motor misalnya, anggota geng motor pita kuning yang disebut-sebut didukung oknum TNI, meyakini ada anak petinggi Polri dalam geng motor yang mengeroyok Kelasi Satu Arifin Siri hingga tewas pada 31 Maret 2012. Informasi itu mereka terima dari intel TNI dari satuan lain (tempo.com).

Ego Superioritas

Karenanya, mereka yakin penanganan kasus pengeroyokan Kelasi Satu Arifin Siri sengaja diperlambat. Secara eksplisit Panglima TNI merasakan hal serupa hingga ia memerintahkan kasus tewasnya Kelasi Arifin lebih dulu dituntaskan sebagai pintu masuk pengungkapan kasus berikutnya, termasuk keterlibatan anggota TNI dalam geng motor (kompas, 19/04/12).

Kedua; persepsi sempit memaknai pembelaan korps atau solidaritas. Bentuk pembelaan secara sempit sering dimanifestasikan dengan menutupi anggota yang terlibat kasus yang membuat pihak lain dendam atau kecewa karena penyelidikannya tak tuntas. Bentuk pembelaan seperti itu terlihat di tubuh Polri seperti dalam Tragedi Mesuji, Gayus Tambunan, dan lainnya.

Ketiga; semangat menunjukkan eksistensi diri lebih baik ketimbang korps lainnya yang sering ditandai dengan saling unjuk kekuatan atau arogansi. Semangat esprit de corps hanya melihat diri dan kelompoknya lebih superior. Berbagai bentrok dan friksi antara anggota TNI dan Polri seringkali tersulut oleh motif ini.

Ke depan, perlu langkah cepat dan bijak dari petinggi korps, bersama pemerintah sebagai pengendali, supaya bentrok serupa tidak terus terulang. Dalam konteks ini, mantan Menhan Mahfud MD berpendapat, kuncinya ada pada Menko Polhukam, Kapolri, dan Panglima TNI. Ketiganya harus intens berkoordinasi dan jangan menyembunyikan agenda masing-masing.

Di tingkat bawah, perlu menanamkan arti pentingnya solidaritas antarkorps, misalnya dengan menggelar aktivitas atau program bersama antarkorps di wilayah yang berdekatan, baik program  sosial maupun lainnya. Pemerintah sebaiknya juga segera menyelesaikan UU sistem pertahanan nasional yang diharapkan bisa lebih memperjelas pembagian peran dan wewenang, distribusi wilayah kerja, disiplin, dan etika kedua institusi tersebut. ●