Tampilkan postingan dengan label Kebijakan Publik dan Politik di Papua. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kebijakan Publik dan Politik di Papua. Tampilkan semua postingan

Jumat, 07 Juni 2013

Masihkah Papua Menjadi Bagian NKRI

Masihkah Papua Menjadi Bagian NKRI
Benny Susetyo ;   Pemerhati Sosial
SINAR HARAPAN, 05 Juni 2013


Lima puluh tahun Papua bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lima puluh tahun pula rakyat Papua terus menderita. Berbagai kebijakan pusat tidak sampai ke daerah, hanya dinikmati segelintir elite Jakarta dan Papua. Permintaan dialog pun tidak pernah ditanggapi pemerintah pusat.

“Kami tidak mengerti, kenapa pemerintah pusat takut melakukan dialog dengan rakyat Papua? Ada apa?” kata Wakil Ketua DPR Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie dalam diskusi di Press Room DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu. Jimmy Demianus Ijie mengatakan, masalah Papua harus diselesaikan dengan dialog. Tapi, yang menjadi pertanyaan selama ini kenapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum pernah mau berdialog dengan rakyat Papua?

Persoalan lain selama menjadi masalah saudara kita di Papua adalah masalah kekerasan sering merusak kerukunan hidup dan bahkan bisa mengancam keutuhan NKRI. Komitmen untuk menyelesaikan masalah di Papua melalui dialog terbuka antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua perlu diintensifkan.
Semua dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis, modern, dan beradab, serta menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Selain itu, perlu dikembangkan sikap saling percaya antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua.

Sedini mungkin perlu dilakukan identifikasi terhadap masalah yang menghambat terwujudnya Papua Tanah Damai. Jadi, perlu suatu gerakan bersama dalam menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal di Tanah Papua demi mewujudkan Papua Tanah Damai.

Keadilan untuk Papua

Kekerasan yang terjadi di bumi Papua belakangan ini menunjukkan tiadanya perubahan dalam cara memperlakukan rakyat negeri ini. Amat mengherankan karena kekerasan selalu menjadi pilihan utama (sejak Orde Baru hingga kini) khususnya untuk menghadapi saudara-saudara kita di Bumi Cendrawasih.
Tragedi demi tragedi terjadi tanpa ada kesudahan dan penyelesaian yang jelas. Aksi kekerasan yang dilakukan aparat makin memperpanjang deretan luka yang dialami rakyat Papua.

Watak represi negara dipraktikkan dengan mengabaikan segala pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Negara begitu semena-mena dan mengabaikan seluruh pendekatan kecuali kekerasan. Bahkan, nyaris tak terhitung berapa banyak pelanggaran HAM yang sudah terjadi di sana.

Jelas bahwa peristiwa ini menimbulkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami semua pihak baik masyarakat di sekitar tempat kejadian maupun di wilayah Jayapura dan Papua umumnya. Bukan hanya itu, karena juga terjadi pelanggaran hak milik sebab setiap peristiwa selalu menyebabkan kehancuran harta benda.

Peristiwa seperti demikian mengingatkan pada rentetan peristiwa kekerasan lain sebelumnya di tanah Papua. Semua terjadi di tengah deru eksploitasi besar-besaran sumber alam dari tanah tumpah darah mereka.
Di tengah isu kemiskinan dan ketidakdilan, mereka tersandera oleh isu nasionalisme. Bagaimana sesungguhnya konsep visi kebangsaan Indonesia? Max Lane dalam “Bangsa yang Belum Selesai” menyatakan perlunya menimba kembali kekuatan dan pertarungan ide dan pikiran dalam menyelesaikan pembangunan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Kedaulatan politik memang sudah ada di tangan bangsa ini sejak merdeka setengah abad lebih lalu, tapi nation building memerlukan dinamika baru secara dinamis.

Mempertimbangkan segi dinamika politik, kerumitan, pluralitas sekaligus kekhususan Indonesia sebagai bangsa ”yang belum selesai” justru lahir pertanyaan, haruskah kita memang mengarah pada suatu garis akhir kebangsaan sekaligus mengabaikan diri pada semua gejolak yang timbul di dalamnya serta melihatnya sebagai semata-mata ancaman?

Dinamika politik kebangsaan tak lepas dari berbagai gejolak, namun bila gejolak itu dilihat semata-mata ancaman, bukan tak mungkin cara pandang kebangsaan ini tak ada bedanya dengan apa yang dilakukan Orba.

Jauh lebih penting membicarakan Indonesia sebagai bangsa adalah bagaimana seharusnya cara pandang kita melihatnya.

Kita berpengalaman saat melihat Indonesia dengan mata buta nasionalisme memperlakukan paham kebangsaan ini layaknya agama. Yang terjadi adalah kekerasan dan penistaan nilai-nilai kemanusiaan. Papua adalah wilayah yang teramat sering menjadi korban keberingasan tangan berdarah atas nama nasionalisme ini.

Nasionalisme yang dipahami sebagaimana agama hanya akan menghasilkan sikap kebangsaan yang picik, yang selalu melihat perbedaan sebagai musuh. Bila memang NKRI adalah konsep utama kebangsaan ini, bagaimana menegakkannya dengan landasan keadilan. Nasionalisme yang telah mengubah dirinya menjadi “agama baru” akan melahirkan imajinasi kaum nasionalis hampir sama persis dengan bagaimana saat dirinya membayangkan agama yang dia peluk.

Konsekuensinya mereka harus menjaganya dari serangan musuh yang mencoba mengganggunya. Nasionalisme diperlakukan dengan segala macam cara termasuk yang paling utama adalah kekerasan, agar ia tak roboh.

Upaya nation building selama ini justru menghadapi masalah pelik atas sikap-sikap elite yang sering tak menghargai jasa para pahlawan merebut Indonesia dari penjajah. Tidak jarang mereka membunuhi rakyatnya sendiri karena dianggap melawan dan bertentangan dengan pandangan elite.

Berikan Keadilan

Kita harus membaca persoalan Papua ini dengan searif-arifnya. Kiranya kita perlu bercermin dalam diri sendiri, mengapa warga Papua dari dulu hingga kini ––yang tercipta dari waktu yang sama dan juga ikut berjuang untuk menegakkan bumi pertiwi— belum sejahtera padahal kekayaan alamnya sangat melimpah.
Kita memang harus bertanya sejauh mana Indonesia memberikan kontribusi bagi Papua? Kekayaan alam yang begitu melimpah justru tidak membuat rakyatnya mendapatkan kesejahteraan.

Realitas seperti ini akan mengajak kita bersama berpikir ulang, di manakah tanggung jawab Republik ini agar kita bersama-sama merasakan penderitaan kemiskinan rakyat Papua. Harus diakui itu adalah bagian dari kesalahan kita sebagai bangsa yang selama ini tidak pernah memiliki perhatian serius terhadap Papua.
Kebijakan elite politik Jakarta yang hanya berorientasi sekadar menguras kekayaan mereka adalah kesalahan terbesar kita dalam mengelola suatu bangsa. Keadilan belum pernah menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Karena itu saat ini yang lebih urgen adalah bagaimana pemerintah lebih proaktif untuk mendekati warga Papua dengan memberikan bukti yang nyata bahwa rakyat Papua adalah bagian terpenting Republik Indonesia. Rakyat Papua berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam segala hal, terutama dalam mengelola sumber daya alamnya.

Otonomi pengelolaan sumber daya alam ini akan bermanfaat besar bagi warga Papua bila ada kemauan politik ke sana.

Pemerintah harus mengoreksi kebijakan yang tidak memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk memperoleh akses dalam ikut serta mengelola sumber daya alam. Rakyat Papua hanya bisa menjadi “Indonesia”, bila politik Jakarta berorientasi untuk memanusiakan warga Papua.

Pendekatan kekerasan jelas harus ditanggalkan dan dibuang jauh-jauh. Pendekatan kekerasan harus digantikan dengan budaya dialog lewat usaha mencerdaskan kehidupan masyarakat Papua.
Perubahan orientasi inilah yang sebenarnya diharapkan rakyat Papua agar Jakarta memahami bahwa selama ini mereka kurang dimanusiakan. Dibutuhkan sebuah tata ekonomi baru di mana sumber alam harus digunakan untuk kemakmuran bagi penduduk pemiliknya. ●


Rabu, 11 Juli 2012

Public policies and politics in Papua


Public policies and politics in Papua
Wibawanto Nugroho ; A PhD Fulbright presidential scholar at the GMU School of Public Policy; An international fellow from Indonesia at the US National Defense University, Washington, DC in 2007
JAKARTA POST, 10 Juli 2012


The issues of Papua are truly complex social issues in which multidimensional aspects are involved. Today’s critical situation in Papua is attributed to accumulative degenerative public policies that have been imposed on this richly endowed island for almost five decades. Acknowledging the root causes and implementing the right solutions are two daunting challenges for us if we want to truly save Papua.

Degenerative public policy is a by-product of degenerative politics. Both are two sides of the same coin. In essence, degenerative public policy is a poorly designed policy whose outcome in society is degenerating in nature.

According to Schneider and Ingram (1997), such policy is made in a condition characterized by unequal distribution of political power, social construction separating the deserving from the undeserving, and an institutional culture legitimizing strategic, manipulative and deceptive patterns of communication and uses of political power.

The policy in this sense is framed accordingly to favor certain groups of people, since target populations in a society have different political power, access, resources and capabilities to construct social reality and narratives on which a policy-making system is based.

In other words, degenerative public policy is a policy that pessimistically suggests that underprivileged citizens will be targeted with policies that actually do little to help them, creating a vicious circle of degenerative politics. Generative public policies are often found in developing countries where natural resources are abundant.

The Indonesian jurisdiction of the island of Papua, which consists of Papua and West Papua provinces, is one of Indonesia’s largest islands and one of the world’s richest reserves for copper, uranium, gold and silver.

But, Papua and West Papua provinces are still the two provinces whose Human Development Index (HDI) is among the lowest in Indonesia – at least when we look at the general pattern of socioeconomic quality of life there; where, according to the Central Statistics Agency’s (BPS) 2011 Trends of the Selected Socioeconomic Indicators of Indonesia, the two provinces combined contribute 2.1 percent of Indonesia’s gross regional domestic product (GRDP) for oil and gas, and 2.2 percent for the non-oil and gas sector.

Thus, it can be argued that the stepping down of Soeharto and the embracing of a new democratic era since 1998 has not solved degenerative politics in Papua. Until today, the Indonesian government is still struggling against serious insurgency movements that aim to separate Papua from Indonesia’s jurisdiction.

Papua is an obvious case where degenerative public policy is prevalent in a corrupt society exacerbated by weak law enforcement, weak democracy where transparency is hardly ever found, and conditions in which powerful parts of society disproportionately supersede other parties in many respects.

As a result, degenerative public policies have generated four different kinds of separated society. Degenerative politics have placed political elites, business communities and the central government as the powerful stakeholders (powerful and positively constructed); Papua’s local indigenous people, however, have become dependents (positively constructed as “good” people but relatively needy or helpless, who have little or no political power); Papua’s local insurgents are deemed deviants (possessing virtually no political power and are negatively constructed as undeserving, violent, mean, and so forth); and groups of reformers who aim to reform Papua economically, politically and socially are considered the contenders (powerful but negatively constructed). Powerful stakeholders often view this group with suspicion.

Consequently, the accumulation of degenerative public policies in Papua has at least generated four main problems: distrust and misperceptions among local Papuans toward the central government, discrimination and marginalization in society, the unexpected outcome of special autonomy and an effect of trauma upon local Papuans who live with continual ongoing conflicts.

Looking ahead, Indonesia obviously needs strong and strategic leadership that knows how to implement at least five main objectives through a strategically overarching model of engagement.

First, we need a strategic leader who can acknowledge the bias and weaknesses within the government, including those of previous governments.

Second, the President, as commander-in-chief and a strategic leader, needs to be open-minded and accommodative toward diverse perspectives held by various stakeholders.

Third, the President, along with other policy stakeholders, needs to approach and solve problems in Papua from an overarching perspective using historical and innovative approaches coupled with the courage to take risks.

Fourth, the endgame state of solving the issues in Papua must bring degenerative politics to the end.

 Fifth, the government needs to formulate and exercise an overarching, entire-governmental campaign to deal both with the provinces’ root issue — degenerative politics — and current symptoms.

At an operational level, the government needs to engage in these five interconnected measures by using all available instruments of national power: the economy, information, the military, intelligence, diplomacy, financial acumen and law enforcement; as well-crafted soft and hard power will generate the smart power required to deal with the daunting challenges of Papua.

The first measure is psychological engagement in order to truly win the hearts and minds of the people in Papua. The second measure is law enforcement in order to deal with any abuse of power, including the allegation of mismanaged funding allocations from 2002–2010 as reported by the Supreme Audit Agency (BPK). The third measure is public diplomacy in order to win the support from domestic and international stakeholders. However, good public diplomacy must be accompanied by a set of real actions in order to gain credibility and trust.

The fourth measure is counter-insurgency (COIN) engagement in order to neutralize separatist movements. An insurgency is not simply random violence; it is rather directed and focused violence aimed at achieving a political objective. Therefore, in its very nature, COIN must be a combination of offensive, defensive and stability operations (civil security, civil control, essential services, governance and economic infrastructure development). In addition to that, the government also needs to trace and halt any financial support for Papua’s separatist movements.

COIN is an extremely complex form of warfare. At its core, COIN is a struggle for the population’s support, so the protection, welfare and support extended toward the Papuan people are vital for its success.

The fifth measure is the acceleration of economic development that is truly based on a well-designed platform of public policy so that the government can ensure that degenerative public policies are not implemented in the future; and development in its widest sense: economic, social and political takes place in Papua.

Having succeeded in this strategic and overarching engagement, the government will be well in advance of the separatist movements whose main components consist of mass bases, united fronts, political warfare, armed wings and international support.

And last but not least, Sir Liddell Hart, the prominent British strategist, once argued that while the horizon of strategy was bounded by a war, grand strategy looked beyond the war to the subsequent peace. The endgame state of any engagement in Papua must be strategic and overarching in order to create a lasting peace and sustainable development.

The critical success factor to achieve this goal is to think and act strategically: be honest with ourselves, understand our past mistakes, clearly acknowledge the real problems, address the underlying causes — not merely act as a fire extinguisher to treat the perennial symptoms — and dare to take risks and adopt innovative ways to solve the chronic problems. “Who thinks wins”, and a winning nation is a thinking one. Now it’s time for us to think clearly and act for Papua. If we fail to save Papua, Indonesia’s national security will be in peril. ●