Amerika Vietnam Dinna Wisnu ;    Pengamat Hubungan Internasional; Co-founder & Director Paramadina Graduate School of Diplomacy

                                                    KORAN SINDO, 25 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Presiden Barack Obama mengunjungi Vietnam kemarin. Kunjungan ini adalah yang pertama bagi seorang presiden yang berkuasa di Amerika Serikat (AS) ke sebuah negara yang pernah menjadi musuh yang tak dapat dikalahkan sepanjang Perang Vietnam 1954-1971. Lawatan ini juga merupakan kunjungan tingkat tinggi pertama sejak normalisasi hubungan diplomatik antara dua negara yang dibuka oleh Presiden Clinton sejak 20 tahun lalu atau tepatnya 11 Juli 1995. Pendapat umum mengatakan bahwa hubungan dua negara yang semakin erat ini bukan semata upaya Vietnam untuk meningkatkan daya tawar terhadap posisi China di Asia, khususnya dalam sengketa Laut China Selatan. Pendapat ini semakin kuat karena Presiden Barack Obama akhirnya mengumumkan mencabut larangan penjualan senjata ke Vietnam. Dari sisi politik, hal ini akan membuat daya gentar Vietnam di Asia, khususnya Asia Tenggara semakin diperhitungkan. Dan secara ekonomi, pencabutan ini akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang memproduksi militer seperti Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, General Dynamics. Keuntungan itu sebetulnya tidak hanya akan dinikmati perusahaan- perusahaan AS, tetapi juga menguntungkan negara lain seperti Rusia atau Israel. Karena negara-negara tersebut bisa menjual peralatan militer yang sensitif ke Vietnam apabila Amerika melakukannya juga. Stockholm International Peace Research Institute mengatakan bahwa Vietnam adalah salah satu importir peralatan militer terbesar ke-8 di dunia yang pembelanjaannya di tahun anggaran 2011 ke 2015 meningkat 699% dari tahun 2006- 2010. Nilai impornya sekitar USD4,1 miliar. Angka ini menempatkan Vietnam sebagai negara paling aktif membeli peralatan militer sejak berakhirnya Perang Dingin. Terlepas dari keuntungan secara ekonomis, saya melihat bahwa normalisasi hubungan diplomatik yang semakin erat antara AS dan Vietnam juga terlalu sempit apabila hanya dikaitkan secara politik untuk meningkatkan daya gentar Vietnam terhadap China yang akhir-akhir ini sedang panas dalam masalah Laut China Selatan. Saya lebih melihat bahwa normalisasi ini adalah dampak secara langsung dari menguatnya kebijakan pragmatis non-interference yang saat ini menjadi semangat kebijakan politik luar negeri di hampir semua negara di dunia. Kebijakan non-interference tidak berarti lepas dari hal yang ideologis. China yang sosialis pada masa Perang Dingin menjalankan kebijakan ini untuk membela kepentingannya terhadap intervensi negara-negara kapitalis yang dimotori oleh AS. Hampir dalam semua Sidang Umum PBB, China pasti akan menolak apabila ada intervensi dalam bentuk apa pun dari satu negara ke negara lain. Kebijakan ini juga yang membebaskan mereka untuk bisa bekerja sama dengan negara-negara sosialis lain atau negara-negara secara ideologis berbeda dengan negara kuat pada masa itu— yaitu mereka yang berada di Kutub Soviet dan Kutub Amerika. Kebijakan non-interfence pada masa setelah berakhirnya Perang Dingin berubah menjadi lebih kuat pada era persaingan pasar ketimbang hal-hal yang sifatnya ideologis. Pernyataan ini mungkin terlalu menyederhanakan situasi. Namun, yang saya ingin tekankan adalah pertimbangan kebijakan politik luar negeri negara-negara saat ini memang sangat ditentukan oleh motivasi bagaimana agar kekuatan produksi (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hasil-hasil produksi) di dalam negeri masing-masing negara dapat memengaruhi pasar, sekaligus memetik keuntungan dari hubungan perdagangan yang sudah terintegrasi saat ini. China adalah negara dengan ekonomi terbesar yang konsisten dengan kebijakan non-interference yang sekarang mengedepankan pertimbangan pasar. Namun, China sendiri juga yang menerima akibat dari kebijakan itu, contohnya dalam konteks semakin mesranya hubungan antara Vietnam dan AS. China harus mengikhlaskan sekutu sosialisnya tersebut merapat ke AS. Karena kebijakan noninterference menjunjung tinggi kedaulatan negara untuk bekerja sama dengan negara manapun. Tidak hanya Vietnam, negara lain yang bersengketa di Laut China Selatan (Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam) juga telah mengikatkan diri melalui perjanjian perdagangan bebas Trans Pacific Partnership yang dikomandani AS. Apa kemudian dampak positif dan negatif dari kebijakan yang sangat pragmatis ini?  Dampak positif secara umum adalah terciptanya keseimbangan baru yang terus menerus diperbarui. Perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan bilateral atau multilateral baik ekonomi dan politik akan semakin menguat, tetapi dengan bentuk-bentuk baru yang patut diantisipasi. Karena kelebihan dan kelemahan masing-masing pihak dapat diselesaikan sendiri bersama pihak yang berunding dibandingkan dengan kebijakan yang lebih luas dan melibatkan banyak negara yang mungkin tidak berkepentingan langsung dalam forum seperti di PBB atau WTO.  Kerja sama akan didorong oleh indikator keberhasilan yang lebih konkret untuk jangka pendek. Dampak negatifnya sejauh yang dapat kita saksikan saat ini adalah semakin intensnya persaingan antarnegara, bahkan antarnegara yang jaraknya saling berdekatan. Modal sosial seperti sejarah sebagai negara-negara bekas jajahan, kesamaan identitas budaya, sebagai negara berkembang atau sebagai negara yang terpinggirkan dalam ekonomi pasar tidak lagi menjadi dasar untuk mengikat rasa kepercayaan dalam menghadapi tantangan bersama. Setiap negara juga saling menutup diri terutama apabila terkait dengan masalah sosial yang terjadi di dalam negeri seperti masalah korupsi, pelanggaran HAM, lingkungan dan lain sebagainya. Dalam konteks ekonomi, misalnya dalam masalah sektor minyak kelapa sawit, Indonesia-Malaysia belum dapat menekan negara-negara maju seperti Eropa/AS untuk membeli minyak sawit yang ramah lingkungan lebih tinggi daripada minyak sawit yang tidak berstandar ramah lingkungan. Padahal, komitmen ini penting agar para produsen minyak kelapa sawit dapat termotivasi untuk mengelola perkebunannya dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dalam konteks politik keamanan, kedalaman kerja sama ASEAN makin diuji. Demikian pula kemampuan Indonesia sebagai fondasi kerja sama ASEAN yang merekatkan kepentingan-kepentingan yang berbeda di kawasan juga diuji. Kemampuan diplomasi Indonesia untuk mencapai kepentingan-kepentingan jangka pendek dari para mitra kerja samanya menjadi hal yang sangat ditunggu. Maklum dari sejarah, Indonesia dikenal tidak sekadar ikut arah angin, tetapi aktif menentukan bentuk-bentuk kerja sama antarnegara. ●