Solidaritas Bangsa

Solidaritas Bangsa M Subhan SD  ;   Wartawan Senior KOMPAS

                                                    KOMPAS, 10 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Saat berjuang menggapai kemerdekaan Tanzania yang multietnik pada 1950-an, Julius K Nyerere ditanya, ”Bagaimana bangsamu akan mencapai persatuan karena ada perbedaan prinsip?” Nyerere memberikan dua jawaban sederhana: selalu berbicara terbuka tanpa kebencian dan selalu bersahabat pada orang-orang yang berbeda (fisik ataupun ideologi). Lalu, bagaimana dengan orang India yang menguasai sektor ekonomi? ”Kami akan buktikan bahwa Anda akan hidup di alam demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam coraknya di Afrika ini dan dapat menikmati kebahagiaan,” jawab Nyerere pada 1958. Nyerere, pejuang yang kemudian mengantar Tanzania merdeka (1961) itu, tidak hanya memberi pelajaran, tetapi juga panutan. Memang tidak ada negara yang terlahir homogen. Seperti Indonesia, dibangun dari serpihan-serpihan perbedaan yang kemudian dirangkai seperti puzzle yang menyatu. Bhinneka Tunggal Ika! Perbedaan justru menjadi modal politik dan modal sosial yang membentuk menjadi kekuatan. Namun, perbedaan bisa destruktif juga ketika bergeser ke titik negatif. Riak-riak ancaman terhadap kemajemukan bisa merusak manakala penghormatan terhadap kemajemukan diabaikan. Sekitar tiga bulan negeri ini pun riuh-rendah. Masyarakat terkotak-kotak, antara mereka yang beda pikiran, beda pandangan, beda sikap, beda ideologi. Perbedaan seakan-akan menjadi kutukan, bukan anugerah. Dunia maya (media sosial) tak ubahnya menjadi kubangan lumpur, tempat caci-maki, tudingan, fitnah, hoax. Media sosial bisa menjadi kawah pertarungan pro dan kontra serta juga ladang pembunuhan karakter. Di kehidupan riil, muncul gelombang massa yang sangat masif, sebagai reaksi terhadap kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. Walaupun kasus itu kasus penegakan hukum, tetapi sulit mengesampingkan pertautannya dengan arena politik. Bagaimanapun juga tak lepas dari panggung Pilkada DKI Jakarta, yang kini ada tiga pasangan calon (Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno). Rivalitas sengit di Pilkada DKI Jakarta terasa sangat kuat, melampaui jauh dari 101 pilkada daerah lainnya yang akan digelar serentak. Bisa jadi, inilah kekuatan massa luar biasa, bahkan bisa melampaui massa pada Reformasi tahun 1998, yang menumbangkan rezim Orde Baru. Aksi massa paling mencengangkan adalah ”Aksi Bela Islam” pada 4 November dan 2 Desember lalu di kawasan Monas. Kemudian ada massa melakukan ”istigasah demi keselamatan bangsa” di kawasan Monas pada 18 November dan aksi ”Kita Indonesia” di Thamrin-Sudirman pada 4 Desember lalu. Mengacu Maurice Duverger (1972), ahli sosiologi politik asal Perancis, dalam pergolakan politik ada dua aspek, yaitu pertama, rebutan kuasa secara individual antara pihak-pihak yang bertarung, dan kedua, menggunakan kelompok-kelompok massa. Aspek pertama ditekankah oleh kelompok liberal, sedangkan aspek kedua diandalkan kelompok sosialis dan konservatif. Ketika saluran-saluran politik resmi dianggap mampat, kekuatan massa juga menjadi pilihan untuk mendesak pemegang kebijakan. Bahkan, hampir banyak terjadi gerakan massa menjadi pemukul hebat untuk menurunkan rezim-rezim otoriter. Contoh gerakan massa paling masif dan luas adalah revolusi di Timur Tengah. Arab Spring telah mengubah perpolitikan di Tunisia, Libya, Mesir, Yaman, Suriah, Bahrain. Menggunakan medium media sosial, gerakan massa menjadi cepat menyebar dan meluas sejak tahun 2010. Penguasa-penguasa otoriter negara-negara tersebut jatuh atau kejatuhannya makin cepat. Moammar Khadafy, penguasa Libya, saja akhirnya terbunuh pada 2011. Padahal, AS bertahun-tahun kewalahan menghadapinya. Begitu juga lawan-lawan politiknya. Namun, gerakan massa, berkombinasi dengan kekuatan media sosial, plus kekuatan asing, simbol perlawanan terhadap AS itu pun tumbang juga. Massa memang kekuatan luar biasa. Indo- nesia menyimpan kekuatan itu seperti magma di perut bumi. Pekan-pekan lalu sudah terlihat soliditas massa itu. Seiring dengan makin bekerjanya institusi penegak hukum, energi bangsa ini semestinya difokuskan untuk hal-hal yang dapat diproyeksikan pada kebersatuan bangsa. Kini, Aceh dilanda gempa.  Saatnya seluruh kekuatan massa itu digunakan untuk bahu-membahu membantu Aceh. Tumbuhkan soliditas massa menjadi solidaritas bangsa. Sudah cukup lama kita tersekat-sekat, termasuk soal suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Selama itu pula ego-kedaerahan begitu kuat. Otonomi justru membuat setiap daerah (kota/kabupaten) egois memikirkan daerah sendiri. Karena itu, penting dirancang agar daerah-daerah di dalam satu kawasan membangun ”koordinasi bersama”, yang akan lebih responsif, misalnya menghadapi bencana. Sebab, Indonesia itu satu kesatuan. Buanglah rasa berbeda, apalagi kebencian. ”Semaikanlah persaudaraan,” kata Nyerere. ●

Merawat Solidaritas Bangsa Peter C Aman  ;   Direktur Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Fransiskan Indonesia dan pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

SINAR HARAPAN,  07 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Hiruk-pikuk dan riuh rendah “plaza” sosial-politik kita pasca-Pileg 9 April 2014, menghadirkan suatu “gelagat yang mencemaskan”. Itu adalah menguatnya pertarungan demi pemenangan kepentingan pribadi serta golongan, tanpa memberi aksentuasi kepada tawaran gagasan cemerlang, demi pencapaian bonum commne serta keindonesiaan yang lebih bermutu, utuh, satu, dan baru. Rakyat, yang suaranya didulang partai politik, kini agak dilupakan. Hal yang menguat ke permukaan adalah pencitraan figur serta kepentingan kelompok politik (partai), untuk memenangi kekuasaan pada pertarungan 9 Juli. Kursi kekuasaan diincar, sedangkan penggarapan konsep-konsep atau cetak biru pembangunan ke depan, sebagai materi suatu wacana deliberatif publik, belum dikemas dan dilontarkan. Konsep dan desain sistem yang efektif demi pencapaian kesejahteraan umum, sepertinya menjadi sekunder dibanding kegemparan mempromosikan figur. “Memoria Passionis” Secara historis, bangunan kesatuan bangsa Indonesia dibentuk dan didirikan di atas solidaritas karena kesamaan pengalaman serta cita-cita pembebasan dari kekuasaan asing. Kemerdekaan diimajinasikan sebagai momentum mewujudkan kesatuan serta solidaritas demi mewujudkan tujuan bersama, yakni melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, pencerdasan kehidupan bangsa, partisipasi demi perwujudan dunia yang damai, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, kekuatan bangunan kesatuan bangsa serta api solidaritas itu terasa mulai keropos dan nyaris padam. Hal yang tampil kuat ke permukaan adalah kepentingan sektarian yang dipicu regionalisme, agama, ideologi kelompok, kepentingan sosial-ekonomi, serta suku. Figur-figur segregasionis bermunculan dan menguasai ruang serta kebijakan publik. Mereka bermetamorfosis menjadi “nasionalis” melalui kanal-kanal demokrasi prosedural-elektoral. Lalu secara demokratis formal memperjuangkan agenda-agenda sektariannya, yang secara potensial menggerogoti kesatuan bangsa. Tanpa disadari, pilar dasar kesatuan kita, Pancasila, menjadi goyah. Jika tidak dilakukan aksi “tanggap darurat” serius, ini akan segera roboh. Di sisi lain, gempuran globalisasi ekonomi membuat kebijakan publik di bidang vital ini membeo kepada kepentingan negara-negara besar. Bukan rahasia lagi korporasi-korporasi besar dari negara-negara kaya ditopang habis-habisan oleh politik luar negeri, baik pemerintahnya maupun kekuatan militernya. Kita kembali terpasung kepentingan asing, yang dengan wacana elok-memesona, meyakinkan kita. Seolah mereka berjeripayah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan profetis neokolim (neokolonialisme dan imperialisme) Bung Karno sekarang nyata kebenarannya. Kita kembali tertindas dan menderita karena anak-anak bangsa, yang didaulat menjadi penentu kebijakan demi kesejahteraan dan keadilan, menjadi kolaboran kepentingan ekonomi asing. Ini berakibat eksploitasi kekayaan alam serta penghancuran lingkungan hidup secara sembrono dan tak adil. Jutaan anak bangsa terlunta-lunta menjadi pekerja-buruh di negari asing, tanpa jaminan serta perlindungan bukan saja atas upah, melainkan jaminan keamanan kerja dan hidupnya. Kita jatuh ke lubang yang sama. Kembali terjajah. Momentum pada tahun politik ini mesti dikemas menjadi momentum memoria passionis. Menghidupkan lagi kenangan derita bersama pada masa silam (memoria passionis) ketika terjajah; Bahwa kondisi ketertindasan itu membangkitkan kesadaran akan solidaritas untuk merajut kesatuan yang kuat dan utuh, demi pembebasan serta kedaulatan untuk menentukan hidup juga masa depan sebagai bangsa merdeka. Kita butuh revitalisasi ideologi bangsa, bukan figur-figur. Merawat Solidaritas Solidaritas bukan wacana baru dalam masyarakat kita. Emile Durkheim memperkenalkan konsep solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Distingsi makna keduanya dirumuskan Durkheim sebagai berikut; Solidaritas mekanis merupakan suatu kewajiban moral. Masyarakat mesti saling peduli dan mengutamakan kepentingan bersama. Hal yang harus diupayakan adalah sinergi nurani pribadi, nurani kolektif, serta tujuan bersama. Solidaritas mekanik merupakan solidaritas tansisional menuju solidaritas organik. Solidaritas organik adalah “roh kolaborasi dan kesatuan” dari masyarakat yang makin maju, yang ditandai kemajuan industri dan diferensiasi kerja. Ketika masyarakat makin maju dengan diferensiasi kerja makin kuat, ketergantungan dan saling membutuhkan akan makin terasa. Agar solidaritas organik ini tidak jatuh ke dalam liberalisme-kapitalis atau relasi di antara masyarakat yang dibangun di atas kontrak, Durkheim memberikan landasan moral. Pada pemikiran Durkheim, moral adalah keseluruhan kondisi yang memaksa manusia menyesuaikan perilakunya dengan nilai-nilai dan kepentingan bersama, bukan hanya atas dasar impuls-impuls egoisme. Solidaritas mesti dibangun di atas kesadaran dan penerimaan realitas, bahwa masyarakat saling bergantung dan saling membutuhkan. Hanya dalam solidaritas kesatuan sebagai masyarakat terjaga dan dirawat, kepentingan bersama didahulukan dan spirit pengorbanan demi kesejahteraan umum dapat diaplikasikan. Tali pengikat solidaritas mesti dipintal kembali. Bahan-bahan mentahnya ada dalam Pancasila. Api solidaritas harus dinyalakan terus. “Bahan bakar” serta “sumbuhnya” ada dalam kesadaran bersama sebagai bangsa yang sama-sama menderita karena ketertindasan kolonial (memoria passionis), serta ingin bangkit mewujudkan tujuan bersama (solidaritas). Solidaritas bukan hanya perasaan iba dan kasihan pada nasib buruk sesama, melainkan tekad yang teguh dan kuat, serta komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan umum (SRS 38). Peristiwa pada tahun politik ini mestinya dijalani atas dasar revitalisasi nilai-nilai kebangsaan dan penyegaran kembali cita-cita bersama, demi Indonesia yang satu, utuh, dan adil-sejahtera. ●

Bangsa Minus Solidaritas

 LAPORAN HASIL DISKUSI KOMPAS MEMPERINGATI SUMPAH PEMUDA

Sumber : KOMPAS, 29 November 2011

Pengantar Redaksi:
Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Desk Opini Harian ”Kompas” bekerja sama dengan Lingkar Muda Indonesia (LMI) pada 28 November 2011 menyelenggarakan diskusi panel seri III bertema "Reimajinasi Keindonesiaan Kita: Kebhinekaan dan Ketahanan Nasional”. Diskusi menampilkan pembicara utama F Budi Hardiman dengan pembahas Francisia SSE Seda dan Ahmad Erani Yustika, dipandu oleh Donny Gahral Adian. Hasil diskusi dirangkum oleh wartawan ”Kompas” Irwan Julianto serta Donny Gahral Adian dan Chris Panggabean dari LMI, diturunkan pada halaman 6 dan 7 hari ini.

***

Bangsa tidak lahir dari kekosongan. Dia lahir dari kebulatan tekad yang dibimbing oleh semacam utopia tertentu. Utopia mula-mula yang menggiring pembentukan ”Indonesia” adalah kemerdekaan dari kolonialisme. Kolonialisme yang mengisap segenap kekuatan sosial dan ekonomi harus dituntaskan sebab tanpa itu, sebuah bangsa tak pernah berdikari, kecuali sebagai kaki tangan asing berkedok persemakmuran. Soekarno menyebut bangsa sedemikian sebagai bangsa tanpa konsepsi, tanpa ideologi.

Utopia kolonialisme memang sudah dituntaskan dengan revolusi kemerdekaan. Namun, bangsa sebagai entitas politik belum juga menjadi. Politik mengandaikan koeksistensi. Itu sebabnya, bangsa adalah imajinasi yang perlu dirawat dengan saksama. Maka, sebentuk utopia baru harus dijadikan patokan pembangunan bangsa pasca-kemerdekaan. Utopia itu bernama solidaritas.

Kebangkitan Kebangsaan

Sebagai gagasan, ”Indonesia” tumbuh perlahan-lahan dan sarat kesukaran. Kata ”Indonesia” sendiri kali pertama dikemu- kakan dalam bentuk ”Indu-nesians” oleh pelancong sekaligus pengamat sosial asal Inggris, Georg Samuel Windsor Earl. Earl merumuskan ”Indu-nesians” sebagai kata etnografis untuk menggambarkan cabang ras Polinesia yang menghuni Kepulauan Hindia atau ”Ras-ras berwarna coklat di Kepulauan Hindia”.

Kolega Earl bernama James Logan kemudian mengoreksi Earl dengan menggunakan kata ”Indonesia” sebagai kata geografis, bukan etnografis. Dengan membedakan penggunaan ”Indonesia” secara etnografis dan geografis, Logan menjadi orang pertama yang menggunakan kata ”Indonesia” untuk menjabarkan, walau secara longgar, kawasan geografis Kepulauan Indonesia, apa pun suku atau ras yang menghuninya.

Persoalannya, bagaimana gagasan yang tadinya bersifat geografis berubah menjadi politis. Di akhir dasawarsa abad ke-20 Komite Reformasi, sebuah komite bentukan Pemerintah Hindia-Belanda, mengakui bahwa ”ada hubungan ekonomi, sosial, dan politik antara segala bagian Hindia”.

Namun, gagasan itu belum menemukan bentuk kultural-politis sebab kaum pribumi masih dipandang sebagian orang Belanda sebagai ”tidak tahu apa-apa soal nasionalisme, paling-paling rasa bermasyarakat yang batasnya tidak lebih jauh ketimbang batas desa atau kampung mereka”. Otonomi yang dapat diberikan paling banter hanya pemerintahan otonom di bawah kendali politik Belanda, semacam negara bagian.

Seorang tokoh Sarikat Islam, Tjokroaminoto, pun mengadakan Kongres Nasional Hindia. Kongres nasional tersebut mengikuti model India untuk menyatukan berbagai organisasi pribumi demi kemerdekaan dan kebebasan nasional. Tjokroaminoto pun berpidato dalam kongres tersebut, ”Janganlah kita membeda-bedakan antar-ras dan suku, orang Sumatera, orang Bali, orang Jawa, orang Sulawesi dan Borneo, semuanya orang Hindia.”

Kongres ini, sayangnya, hanya memperoleh sedikit dukungan dan segera lenyap kembali. Namun, kesadaran sebagai satu bangsa yang bercita-cita merdeka sudah tertanam di sanubari intelektual pribumi.

Sebelum Kongres Sarikat Islam tanggal 2 Maret 1926, Semaun dan Agus Salim menyusun program nasional berbasis prinsip-prinsip Islam dan komunis. Program yang mereka presentasikan dalam Kongres Sarikat Islam pada tanggal 2 Maret tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, kekuasaan negara harus di tangan rakyat dengan hak untuk menunjuk dan memberhentikan pejabat berdasarkan kepentingan umum. Kedua, sebuah dewan harus dibentuk dan terdiri atas pemimpin-pemimpin serikat buruh yang mengarahkan berbagai tugas yang akan dilaksanakan manajemen perusahaan.

Ketiga, produksi dan pencarian nafkah harus dilakukan orang per orang dengan sepenuh hati dan kekuatannya, tetapi upaya itu tidak boleh merampas hasil kerja sesamanya sehingga kekayaan dan properti yang digunakan untuk produksi harus dikembalikan ke pemilikan bersama oleh rakyat.

Keempat, Islam melarang keras penumpukan kekayaan di tangan satu orang atau kelompok dan menuntut agar kekayaan dipakai untuk kepentingan umum dan memajukan kesetaraan manusia. Untuk itu, dirasakan perlu untuk membentuk dewan perwakilan rakyat untuk memutuskan distribusi produk-produk dan profit

Solidaritas

Utopia yang menuntun Tjokroaminoto, Semaun, dan Haji Agus Salim adalah solidaritas. Bangsa imajiner hanya dapat dirawat apabila tidak ada satu warga pun yang tercecer secara politis, sosial, dan ekonomi. Rakyat Papua tidak dapat membayangkan ”Indonesia”, tetapi mereka mampu merasakan betapa kolaborasi pemerintah pusat-daerah dan pemodal asing menyengsarakan mereka.

Sosiolog Ery Seda menegaskan betapa petani di Flores Barat tidak lagi membayangkan diri mereka sebagai anggota dari ”Indonesia”, tetapi anggota komunitas lokal Manggarai yang sedang bertempur melawan globalisasi satu arah bernama investasi. Apabila ”Indonesia” akhirnya diam seribu bahasa dalam pertikaian lokal-global tersebut, maka bayangan ”Indonesia” pun kekal sebagai bayangan yang jauh, muram, dan memusuhi.

Filsuf Franky Budi Hardiman pun secara terang benderang menuduh Indonesia sedang mengalami krisis solidaritas. Pertama, kontrol publik yang lemah terhadap birokrasi dan pasar. Itu menyebabkan demokrasi yang seharusnya merehabilitasi solidaritas justru menjadi arena produksi dan distribusi risiko.

Desentralisasi adalah salah satu contoh hitam. Berbagai perizinan yang secara membabi buta diberikan pemerintah daerah terhadap kontraktor pertambangan hanya difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, aljabar yang diabaikan pemerintah tersebut adalah risiko ekologis dan kultural terhadap masyarakat asli yang berlogika ulayat, bukan kepemilikan pribadi.

Kedua, khasiat ”Indonesia” sebagai metafora solidaritas memudar. Pudarnya ”Indonesia” membuat kebutuhan terhadap heroisme dan pengorbanan kehilangan sarangnya. Akibatnya, dia menjadi liar dan eksesif sehingga mematerialisasi diri ke dalam aksi teror terhadap minoritas.

Ketika ”Indonesia” gagal menjadikan dirinya sebagai kanal-kanal heroisme, maka fundamentalisme agama pun menjadi alternatif yang menarik. Sesama anak bangsa pun akhirnya menjadikan satu sama lain sebagai serigala, bukan semut atau lebah.

Ketiga, ekspansi pasar kapitalis dalam globalisasi yang membuat uang menjadi kode baru bagi interaksi sosial. Loyalitas kebangsaan pun menjadi relatif. Uang mempersekutukan kepentingan dan jijik terhadap karakter dan identitas. Setiap pemilu kita tidak memilih seorang negarawan berkarakter, tetapi dia yang dikawal sederet bendahara umum.

Pembuatan undang-undang bukan lagi ditujukan demi kesejahteraan umum, melainkan kantong pribadi para legislator. Demokrasi pun tidak melahirkan orang- orang berkarakter, melainkan lembaga- lembaga survei yang mampu memoles citra.

Politik bukan lagi tindakan tertinggi untuk mengubah koordinat ketidakmungkinan, melainkan mencari kemungkinan- kemungkinan lumbung pendapatan baru.

Keluh kesah Franky dan Ery adalah keluh kesah kita semua. Bangsa yang belum genap satu abad umurnya ini masih berupa bayangan nan sumir bagi sebagian besar rakyatnya. Rakyat sama dengan bangsa adalah sesuatu yang abstrak.

Bagaimana rakyat yang abstrak dapat merasa sebagai anggota abstraksi lain? Ini seperti mengatakan kemiskinan adalah anggota penderitaan. Pancasila ditawarkan Franky sebagai salah satu alternatif jawaban. Pancasila adalah rumah bersama bagi kebinekaan kita. Saat orang menilai kita akan lenyap dari peta peradaban di tahun 1998, kebinekaan menjadi bendungan yang menahan kehancuran.

Namun, kebinekaan menurut Franky membutuhkan kepemimpinan demokratis yang memiliki kredibilitas publik. Kita membutuhkan pemimpin yang membuat hukum untuk melindungi warga bangsa yang paling dirugikan oleh globalisasi pasar. Itulah pemimpin yang mampu menggerakkan deliberasi publik dalam setiap kebijakan.

Ery dan Franky satu napas dalam menuduh globalisasi sebagai musuh baru bangsa muda bernama ”Indonesia”. Tantangan kebangsaan kita dewasa ini bukan kolonialisme, melainkan modal yang keluar masuk seenaknya tanpa solidaritas. Modal tidak pernah membangun solidaritas. Dia hanya membangun kompetisi brutal: si kalah ditinggalkan dalam penderitaan.

Franky dan Ery juga sepakat bahwa bangsa ini memerlukan suntikan solidaritas berdosis tinggi. Solidaritas, meski demikian, bukan utopia yang jauh bersembunyi di masa depan. Dia adalah utopia yang mampu merumuskan langkah nyata. Bahwa utopia Pembukaan UUD 1945, ”memajukan kesejahteraan umum”, dapat dimaterialisasikan ke dalam sistem jaminan sosial nasional berbasis gotong royong.

Tantangan kebangsaan kontemporer kita adalah memastikan kemenangan solidaritas trans-kelas atas kompetisi pasar bebas. Semoga Tuhan bersama patriot- patriot solidaritas. ●