Tampilkan postingan dengan label Yunus Husein. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Yunus Husein. Tampilkan semua postingan

Jumat, 17 November 2017

Konflik Kepentingan dalam Promosi Meikarta

Konflik Kepentingan dalam Promosi Meikarta
Yunus Husein ;  Ketua Sekolah Tinggi Hukum Jentera
                                                  TEMPO.CO, 16 November 2017



                                                           
Akhir-akhir ini beberapa penyelenggara negara, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, menteri, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menunjukkan dukungannya terhadap proyek kota modern berskala internasional, Meikarta, di Cikarang. Dukungan diberikan dalam bentuk pernyataan dan kehadiran di lokasi proyek yang bernilai investasi Rp 278 triliun itu.

Hal ini terjadi tak lama setelah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyatakan bahwa proyek Meikarta masih bermasalah. Yayasan menilai proyek milik Lippo Group itu setidaknya menabrak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Etika Pariwara Indonesia. Di samping itu, terdapat keluhan konsumen yang merugi karena booking fee yang tidak dapat diminta kembali. Konsumen juga dipaksa membayar uang muka dan angsuran tanpa kepastian penyerahan unit. Atas dasar itu, Yayasan meminta konsumen menunda pembelian apartemen Meikarta. Bahkan, Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar meminta pengembang menghentikan penjualan dan segala aktivitas pembangunan karena belum berizin.

Imbauan Dedy itu tidak digubris sama sekali. Sebaliknya, muncul dukungan dari berbagai pejabat. Mula-mula Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyatakan proyek Meikarta patut diapresiasi. Lalu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Manoarfa menyatakan tidak ada permasalahan serius dalam proyek Meikarta dan seharusnya semua pihak mendukung. Belakangan, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan hadir dalam acara pemasangan atap bangunan (topping off) dua apartemen Meikarta. Luhut malah mengusulkan agar light rail transit, yang direncanakan akan dibangun sampai Bekasi, diteruskan sampai Meikarta.
Dari urut-urutan waktu itu tampak bahwa pernyataan para pejabat itu bukan atas inisiatif sendiri. Bisa jadi hal itu telah direncanakan. Apakah dukungan mereka yang bernada konflik kepentingan itu diperbolehkan olah aturan atau etika?

Aturan mengenai konflik kepentingan memang masih tersebar dan belum memadai. Misalkan, perkara gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya. Pemahaman tentang konflik kepentingan juga beragam dan bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Komisi Pemberantasan Korupsi lantas menerbitkan Buku Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara (2009). Menurut panduan tersebut, konflik kepentingan adalah situasi ketika seorang penyelenggara negara memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenangnya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah adanya konflik kepentingan yang dilakukan penyelenggara negara. Sering kali antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara atau jabatan tercampur dan sulit dipisahkan. Misalnya, penyelenggara negara menggunakan fasilitas kantor dalam menyelesaikan urusan pribadinya.

Dalam kasus Meikarta, penyelenggara negara memberi dukungan terhadap pembangunan megaproyek Meikarta, yang dengan sendirinya juga mendukung penjualan apartemen Meikarta tersebut. Dukungan ini tentu ada sebabnya, entah pertemanan, gratifikasi, atau kepentingan pribadi.

Seorang penyelenggara negara seharusnya berhati-hati dalam membuat pernyataan atau bertindak karena pasti akan dikaitkan dengan jabatannya. Apalagi kalau pernyataan atau tindakan itu dapat menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu tetapi dapat merugikan publik. Di sinilah letak konflik kepentingan itu mudah dirasakan dan perlu dibuktikan. Untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum diperlukan upaya dan waktu untuk melihat apakah ada transaksi keuangan atau transaksi lain antara pemilik Meikarta dan mereka.

Konflik kepentingan seperti ini banyak terjadi di Indonesia, yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat korupsi. Masalah ini tidak boleh dibiarkan, melainkan harus dikurangi atau dihapuskan. Menurut buku panduan KPK, prinsip dasar untuk menangani konflik kepentingan adalah melalui perbaikan pada nilai, sistem, pribadi, dan budaya. Walaupun perbaikan memakan waktu lama, hal ini harus dimulai sekarang dari diri sendiri secara konsisten dan berkelanjutan.

Ada beberapa prinsip yang harus selalu diperhatikan untuk perbaikan. Pertama, penyelenggara negara harus selalu mengutamakan kepentingan umum. Kedua, pemerintah menciptakan transparansi dalam penanganan dan pengawasan konflik kepentingan. Ketiga, pemerintah mendorong keteladanan dan tanggung jawab pribadi. Keempat, pemerintah menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan. Para penyelenggara negara, yang pendapat dan fasilitasnya dibayar oleh rakyat, harus memberikan teladan yang baik dan bersikap yang menguntungkan rakyat. ●

Selasa, 27 Januari 2015

Perhatian pada Kasus BG

Perhatian pada Kasus BG

Yunus Husein  ;   Kepala PPATK Periode 2002-2011
KORAN SINDO, 26 Januari 2015

                                                                                                                                     
                                                

Tulisan ini dibuat sebagai tanggapan atas tulisan yang berjudul: Kasus BG Alat Bukti dan Tersangka , yang ditulis oleh Prof Romli Atmasasmita pada KORAN SINDO, Jumat, 23 Januari 2015.

Tulisan Prof Romli cukup baik karena ditulis oleh seorang guru besar yang penuh pengalaman di dalam dan luar kampus, termasuk pengalaman beliau di pemerintahan, khususnya di bidang hukum. Prof Romli mengungkapkan keprihatinannya dengan caracara penanganan kasus korupsi yang kental dengan muatan politis yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara yang arogan.

Berbagai cara pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dianggap dilakukan tanpa hati nurani, melanggar etika dan kesusilaan sebagai bangsa Timur yang dikenal dengan keluhuran budinya. Pernyataan korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah digunakan sebagai dalih untuk menjerakan secara melawan hukum.

Langkah KPK menetapkan BG sebagai tersangka dilakukan dengan cara yang kurang pantas dari sisi hubungan antarlembaga ketatanegaraan. Langkah ini dianggap bertentangan dengan semangat kenegaraan yang bersumber pada Pancasila sebagai landasan ideologi dan filsafat bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan KPK berulang-ulang, penanganan kasus tindak pidana korupsi di KPK tidak ada yang bermuatan politis. Walau demikian, karena yang terkena sebagian besar memiliki kekuasaan atau kedudukan, dirasakan ada muatan politis dalam kasus yang ada. Kami menyadari penanganan kasus korupsi seringkali dilakukan dengan cara-cara pengumuman tersangka dalam suatu konferensi pers yang kadangkala mempermalukan tersangka dan keluarganya.

Ini dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi yang menggunakan prinsip naming and shaming, menyebutkan nama orangnya dan mengumumkannya kepada publik secara transparan. Dengan cara ini, diharapkan ada penjeraan kepada pelaku dan mencegah orang lain untuk melakukan korupsi. Dengan penanganan secara transparan ini, selain untuk akuntabilitas, juga dapat memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan pengawasan terhadap kasus tersebut.

Kiranya perlu dikaji kembali apakah penerapan prinsipnaming and shaming ini lebih baik dilaksanakan sejak penyidikan atau setelah ada putusan pengadilan. Juga perlu diperhatikan bagaimana dampak penerapan prinsip ini sejak penyidikan terhadap keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kasus BG dimulai dengan ada laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung pada 2010. Kemudian majalah Tempo edisi 28 Juni 2010 dengan judul Rekening Gendut Perwira Polri memuat informasi mengenai aliran dana dan transaksi sejumlah perwira dan purnawirawan Polri yang sumber informasinya diindikasikan kuat berasal dari LHA tersebut.

Dengan beredarnya substansi LHA tersebut, pada 30 Juni 2010 PPATK berkirim surat kepada kepala Polri yang ditandatangani Wakil Kepala PPATK Prof Gunadi karena kepala PPATK sedang dalam perjalanan dinas di luar negeri, yang sangat menyesalkan dan sungguh prihatin dengan terjadi kebocoran informasi.

PPATK juga meminta kepala Polri melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal mula kebocoran LHA dan menindak tegas pelakunya. PPATK juga meminta dilakukan tindakan segera untuk mengatasi kebocoran informasi tersebut dan memperbaiki mekanisme internal untuk mencegah kemungkinan terjadi pembocoran pada masa mendatang.

Setelah kebocoran tersebut, saya sebagai kepala PPATK ditemani Direktur Kerja Sama PPATK Brigadir Jenderal Polisi Tri Priyo mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi di Jakarta. Pada pertemuan tersebut, kami mempertanyakan masalah sumber kebocoran informasi yang berasal dari LHA PPATK.

Beliau menjawab; “Pak Yunus, kalau tidak membocorkan, tenang saja tidak perlu khawatir.” Lalu dari mana sumber kebocorannya? Menurut beliau, sumber kebocoran berasal dari perwira Polri yang kecewa karena tidak naik pangkat walau sudah dijanjikan oleh Kapolri. Perwira inilah yang memberikan informasi yang bersumber dari LHA kepada wartawan Tempo.

Siapa perwira yang membocorkan tersebut, saya tidak pernah tahu. Mungkin pembocor ini seorang yang sakit hati atau merasa kurang diperhatikan/ disingkirkan. Ini pernah terjadi pada waktu kebocoran laporan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Pertahanan RI pada 1999 yang mengindikasikan hilangnya uang sebesar Rp300 miliar dari dana operasional surat izin mengemudi (SIM) dan praktik penyelewengan dana pengamanan Pemilihan Umum 1999 sebesar Rp96,7 miliar rupiah (Tempo, 12 Maret 2000).

Semoga penjelasan ini bisa memperjelas duduk persoalan yang sebenarnya. Akhir-akhir ini hasil penyelidikan terhadap LHA PPATK tersebut disertai hasil investigasi wartawan dimuat pada beberapa media massa, seiring dengan pencalonan BG oleh Presiden sebagai calon tunggal kepala Polri walau sebelumnya KPK dan PPATK tidak merekomendasikan BG sebagai calon menteri.

KPK juga menetapkan BG sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Penetapan BG sebagai tersangka ini mengundang berbagai pertanyaan dan reaksi yang beragam. Sebagian menyatakan sah-sah saja KPK menetapkannya sebagai tersangka. Sebagian mempertanyakan kenapa KPK begitu lama menetapkan BG sebagai tersangka dan baru menetapkannya sekarang setelah BG dicalonkan sebagai calon tunggal kepala Polri?

Mengapa rekening gendut lainnya milik perwira Polri lainnya tidak diselesaikan juga? Masalah timing dan cara mengumumkannya sebagai tersangka dianggap kurang tepat dan tidak etis menjadi seorang calon kepala Polri sebagai tersangka.

Ada yang berpendapat perbuatan KPK ini kurang menghargai Presiden Jokowi sebagai pejabat tertinggi dalam pemerintahan presidensial. Prof Romli berpendapat sikap KPK ini sama dengan melawan kebijakan Presiden untuk menunjuk pembantunya dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika hubungan kelembagaan antarlembaga negara.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010, sekarang ada empat macam produk PPATK yaitu LHA, LHP (hasil pemeriksaan), rekomendasi, dan informasi. LHA dan LHP ini biasa diberikan kepada penegak hukum. Dalam standar internasional LHA bukanlah alat bukti, baik bukti tertulis atau bukti surat.

LHA hanya merupakan petunjuk mengenai dugaan terjadi tindak pidana, baik berupa tindak pidana asal dan atau tindak pidanapencucianuang. LHAdan dokumen lain dari PPATK harus dirahasiakan oleh pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengatur dan pengawas industri jasa keuangan dengan ancaman paling lama empat tahun penjara.

LHA ini ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh penyidik yang menurut Pasal 74 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah penyidik dari kepolisian, kejaksaan, KPK, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional, dan penyidik pajak. Selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan untuk membuat jelas apakah tindak pidana asal atau TPPU sudah terjadi.

Apakah barang bukti dan alat-alat bukti sudah cukup untuk meningkatkan kasus ini ke tingkat penyidikan dengan tersangka yang sudah bisa ditentukan. Berdasarkan UU TPPPU tersebut, KPK meminta beberapa LHA dari PPATK terkait kasus BG. Tampaknya KPK memerlukan waktu yang lama karena KPK melakukan penyelidikan yang hati-hati dan mendalam karena menyangkut seorang petinggi kepolisian dan kasusnya juga tidak sederhana.

Mungkin karena alasan itulah, penyelidikan kasus ini agak lama dan memakan waktu lebih setahun. Marilah kita tidak saling menyalahkan, tetapi berusaha selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau kepentingan. Kurangilah pernyataan yang tidak perlu atau mengecam.

Semoga kita mampu mencari jalan keluar terbaik terhadap masalah yang timbul sebagai akibat pencalonan BG sebagai kepala Polri dengan cepat dan dengan tetap mengutamakan kepentingan negara atau umum di atas kepentingan pribadi, kelompok atau partai, sehingga kita dapat lebih efektif memberantas korupsi dan lebih fokus membangun untuk tercipta Indonesia yang hebat dan jaya. ●

Rabu, 02 April 2014

Pasal Sapu Jagad pada UU Perbankan

Pasal Sapu Jagad pada UU Perbankan

Yunus Husein  ;   Kepala PPATK 2002-201, Dosen Hukum Perbankan FHUI
KORAN SINDO, 02 April 2014
                                     
                                                                                         
                                                             
Usaha perbankan mengandung banyak risiko, antara lain kredit, pasar, operasional, likuiditas, strategis, reputasi, hukum, dan risiko kepatuhan. Untuk bank syariah ada dua risiko lagi, yaitu risiko investasi dan risiko bagi hasil.

Untuk Indonesia, bank juga menghadapi risiko politik, karena perilaku para politisi yang kadang kala merugikan bank. Risiko kepatuhan adalah risiko yang dihadapi bank karena tidak patuh pada peraturan perundangundangan sesuai dengan perintah otoritas perbankan setelah ditemui adanya penyimpangan oleh bank. Risiko kepatuhan ini dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur undang-undang perbankan. Tulisan ini membahas sanksi pidana kepada komisaris, direksi, dan pegawai bank yang tidak patuh pada perintah otoritas perbankan Bank Indonesia.

Sanksi pidana ini diatur dalam ketentuan pidana yang bersifat ”sapu jagat” yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang- Undang Perbankan No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Konvensional) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) dan Pasal 63 ayat (2)huruf b UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahyang subjeknya komisaris, direksi, dan pegawai bank.

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk pihak terafiliasi dan pemegang saham. Penerapan ketentuan pidana tersebut sering diterapkan secara membabi buta, sehingga menimbulkan banyak korban tak berdosa di kalangan perbankan. Bagaimanakah sebenarnya penerapan ketentuan tersebut secara adil dan memberikan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan korban yang tidak berdosa?

Ketentuan yang Berlaku

Pasal 49 ayat (2) b UU Perbankan Konvensional berbunyi: anggota dewan komisaris atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah.

Ketentuan UU Perbankan konvensional ternyata lebih luas (lebih sapu jagat) dari pada ketentuan UU Perbankan Syariah. UU Perbankan syariah hanya mengaitkan pelanggaran dengan UU Perbankan syariah, sementara UU Perbankan Konvensional mengaitkan dengan pelanggaran UU Perbankan (Konvensional) dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Administrative Penal Law dan Ultimum Remedium

Administrative Penal Law (APL) adalah semua undang-undang dalam lingkup administrasi negara yang memiliki sanksi pidana misalnya Undangundang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undangundang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998. UU Perbankan bersifat administratif yang diperkuat dengan sanksi pidana, sehingga disebut juga dengan admistrative penal law. Di samping itu, ketentuan dalam UU perbankan menganut azas ultimum remedium. Artinya hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Kalau suatu kasus dapat diselesaikan dengan cara lain seperti tindakan administratif, penyelesaian dengan menerapkan hukum pidana tidak diperlukan. Dalam hal ini, ketentuan pidana yang ada dalam UU Perbankan tidak langsung diterapkan apabila terjadi tindak pidana. Sebelum penerapan ketentuan pidana, dilakukan upaya-upaya administratif. Hal ini harus dinyatakan dengan tegas dalam Undang-undang, misalnya dalam Pasal 100 UU No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Sifat administrative penal ini tidak diatur secara jelas pada batang tubuh dan tidak juga dalam penjelasan UU Perbankan, sehingga banyak tidak dimengerti oleh pencari keadilan.

Bahkan, tidak semua orang yang mengerti sistem pengawasan dan pembinaan bank juga mengerti penerapan administrative penal pada UU Perbankan berdasarkan asas ultimum remedium. Dalam hal ini, ketentuan pidana dalam UU Perbankan bersifat ultimum remedium, penerapan ketentuan pidana dilakukan setelah berbagai upaya administrasi dilakukan terlebih dahulu. Sebaliknya, ketentuan pidana perbankan, bukan bersifat premium remedium yang langsung diterapkan tanpa menunggu tindakan administratif terlebih dahulu.

UU Perbankan menggunakan perumusan ”tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank” yang bersifat umum dan luas yang sering disalahtafsirkan, bahwa yang dimaksud dengan ”langkah-langkah” adalah sistem operating procedures (SOP) yang dimiliki bank. Kalau diartikan demikian, setiap pelanggaran SOP atau ketentuan perbankan yang bersifat administratif akan dianggapsebagai pelanggaran pidana. Misalnya bank melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum, Posisi Devisa Neto atau tidak atau terlambat menyampaikan laporan kepada otoritas perbankan/Bank Indonesia.

Penafsiran ini membahayakan, karena setiap pelanggaran SOP walaupun tidak bersifat ketentuan internal dan tidak signifikan tetap dianggap pelanggaran pidana, sehingga pegawai bank mudah sekali dikriminalisasi. Seharusnya ”langkah-langkah” diartikan dengan ”langkah-langkah yang harus dilakukan atau tidak dilakukan bank”, untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam rangka pembinaan bank.

”Langkah-langkah” ini dicantumkan pada ”action plan”, ”surat pembinaan” atau risalah rapat pertemuan antara otoritas dan bank yang selama ini dikenal dengan nama Cease and Desist Order. Jadi ”langkah-langkah” ini bersifat spesifik, karena adanya pelanggaran yang harus diperbaiki dan bukan langkah-langkah standar yang ada dalam SOP.

Subjek Pidana Terbatas

Salah satu keterbatasan ketentuan pidana Pasal 49 ayat (2) huruf b Pasal UU Perbankan adalah subjek hukumnya terbatas, yaitu komisaris, direksi, dan pegawai bank. Sehingga kalau ada pihak di luar bank yang terlibat (penyertaan dalam tindak pidana) tidak bisa dituntut dengan pasal ini. Subjek tindak pidana yang terbatas ini dapat merugikan komisaris, direksi dan pegawai bank. Juga merugikan penegakan hukum.

Keterbatasan subjek tindak pidana ini juga merupakan salah satu ciri ketentuan perbankan yang bersifat lex specialis. Jadi ketentuan pasal ini hanya dapat diterapkan terhadap komisaris, direksi dan pegawai bank saja. Dengan alasan ini pulalah para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum cenderung menjerat komisaris, direksi dan pegawai bank dan bukan pelaku lain dari luar bank. Di samping itu, subjek tindak pidana yang terbatas ini mengakibatkan penegak hukum, menggunakan Undang-undang yang lebih umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yurisprudensi

Ada beberapa yurisprudensi sebagai implementasi Pasal 49 ayat (2) huruf b. Ada yurisprudensi yang menerapkan ketentuan tersebut dengan benar, ada juga yang salah. Penerapan yang benar terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 001/PID/B/1998/PN.JKT.BAR ,13 April 1998 dengan terhukum Ahmad Febby Fadhillah, komisaris PT Bank Citra dan Chandra W, direktur Bank Citra.

Majelis yang dipimpin oleh Andar Purba SH menghukum kedua terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing tiga bulan dan denda empat puluh juta rupiah karena tidak melakukan langkah-langkah yang diminta secara tertulis oleh Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank untuk memperbaiki penyimpangan yang dilakukannya.

Penyimpangan yangdilakukan adalah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperintahkan oleh Bank Indonesia melalui empat surat selama tahun 1997 untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi, misalnya membeli obligasi atas nama bank tetapi, obligasinya tidak tercatat di bank, menggunakan uang PT Bank Citra untuk perusahaan terdakwa. Di lain pihak, ada putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 49 ayat (2) huruf b secara kurang tepat,

seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum pidana penjara selama tiga tahun dan denda lima miliar rupiah untuk tiga orang pegawai Bank Rakyat Indonesia yang tidak menerapkan SOP sepenuhnya pada waktu menerima emas sebagai jaminan gadai atas pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya. Kemudian, emas yang digadaikan itu ternyata palsu tanpa dilakukan pengecekan yang seksama sebelumnya.

Solusi

Penerapan ketentuan perbankan yang bersifat ultimum remedium tersebut memang ruang lingkupnya luas, tetapi penerapannya tidak sertamerta. Sebelum penerapan ketentuan pidana perbankan, seharusnya dilakukan tindakan administratif oleh otoritas untuk meminta komitmen bank untuk melakukan perbaikan dalam rangka menaati ketentuan yang berlaku. Kalau bank tidak menaati komitmennya, barulah ketentuan pidana itu dapat diterapkan.

Selanjutnya untuk mencegah terjadi korban lebih banyak lagi, otoritas perbankan dan industri perbankan untuk melakukan penyamaan persepsi dengan para penegak hukum dan akademisi dan pihak lainnya, sehingga tidak terjadi penerapan hukum yang keliru. Untuk jangka panjang Undang-Undang Perbankan perlu direvisi, sehingga menjadi lebih jelas pengaturan tentang asas ultimum remedium dalam UU tersebut. ●


Jumat, 07 Maret 2014

Pidana Asal dalam TPPU

Pidana Asal dalam TPPU

Yunus Husein  ;   Ketua Pusat Kanjian Anti Pencucian Uang, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2002-2011
KORAN SINDO,  06 Maret 2014
                                                                                                                        
                                                                                         
                                                      
Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lahir 17 April 2002. Walaupun Undang- Undang tentang TPPU sudah berusia hampir 12 tahun, penerapannya masih menimbulkan permasalahan.

Salah satu permasalahan yang sering dipertanyakan adalah: apakah untuk memeriksa perkara TPPU, tindak pidana asal (predicate crime) perlu dibuktikan terlebih dahulu? Ada yang berpendapat perlu dibuktikan terlebih dahulu. Di lain pihak ada yang berpendapat tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Tulisan ini menjelaskan masalah pembuktian dalam perkara TPPU khususnya yang berkaitan dengan ”mengapa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya”.

Alasan pertama, menurut Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime).

Ketentuan yang serupa dengan itu ada dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003. Secara normatif sudah jelas, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya tidak ada satu pun pasal UU PP TPPU yang mewajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memeriksa perkara TPPU.

 Alasan kedua, Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk) seperti yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut undang- undang, harus yakin, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kalau tindak pidana asal harus dibuktikan seperti itu maka dapat dipastikan tidak akan ada perkara TPPU yang akan diproses karena harus menunggu demikian lama. Yang jelas, tindak pidana asal yang melahirkan TPPU harus ada, tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu.

Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan kausalitas antara perkara TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa.

Alasan ketiga, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai dengan Januari 2014, sudah ada 105 putusan pengadilan tentang TPPU yang berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Sudah ada tiga jilid buku Anotasi Perkara TPPU yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Misalnya dalam perkara atas nama terhukum Ie Mien Sumardi yang didakwa melakukan TPPU dengan melakukan penukaran hasil tindak pidana dengan valuta asing.

Dalam kasus ini, Irawan Salim––presiden direktur Bank Global yang menggelapkan uang Bank Global Rp60 miliar, menyuruh Ie untuk menukarkan hasil kejahatan Rp20 miliar ke dalam valuta asing. Uang hasil penggelapan ditukarkan ke sebuah pedagang valuta asing PT YXL di Jalan Gunung Sahari. Ie tertangkap dan diadili dengan dakwaan melanggar Pasal 3 UU TPPU, yaitu perbuatan menukar hasil kejahatan dalam rupiah dengan valuta asing.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ie Mien dihukum tujuh tahun penjara dan di Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukumannya menjadi lima tahun dengan alasan ia tidak menikmati hasil kejahatan tersebut. Putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, Ie Mien sudah dipidana, sementara pelaku tidak pidana asal (penggelapan) Irawan Salim sampai sekarang belum tertangkap.

Inilah salah satu bukti bahwa untuk memeriksa TPPU tidak wajib atau tidak perlu terlebih dahulu membuktikan tidak pidana asal. Alasan keempat, Undang- Undang TPPU menganut pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU. Pasal 77 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Menurut pasal 78, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, kewajiban terdakwalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

Alasan kelima, dengan beranalogi kepada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penadahan. Untuk memeriksa perkara penadahan, tidak perlu pelaku tindak pidana asal (misalnya pencurian dan perampokan) ditangkap terlebih dahulu. Sudah banyak yurisprudensi mengenai masalah ini. Alasan keenam, di negara lain baik common law maupun civil law untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu.

Misalnya di Belanda, menurut Hakim Agung Belanda Mr Buruma dalam suatu diskusi di Bangkok dengan para hakim Indonesia pada 9 April 2013, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Begitu juga dengan pendapat hakim dari Amerika Serikat, Mrs Virginia pada forum yang sama bahwa di Amerika untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu.

Pada kesempatan lain pada 20 Mei 2013, Advokaat Generaal Belanda Mr Nico Kijzer (penasihat Mahkamah Agung) juga menyatakan pendapat demikian atas pertanyaan Prof Dr Muladi di Hotel Meridien, Jakarta.

Di Australia menurut hakim Australia His Honor Judge Michael Mc Inerney dan Mrs Sylvia Grono Senior Lawyer, Australia dalam diskusi dengan hakim-hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 November 2013 menyatakan, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Setidak-tidaknya ada dua tindak pidana yang harus dibuktikan di pengadilan, yaitu tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan Pasal 68 UU TPPU, hukum acara yang dipakai dalam pembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Sementara itu, dalam perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Hanya satu unsur itu yang harus dibuktikan oleh terdakwa, yaitu objek perkara itu yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk dapat menghukum terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti yang disampaikan penuntut umum di sidang pengadilan. Dua alat bukti biasanya disampaikan untuk masing-masing unsur tindak pidana.

Adakalanya unsur niat jahat ”yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” dipakai juga pembuktian terbalik seperti dalam perkara atas nama terhukum Argandiono, seorang mantan pejabat Bea Cukai dengan register perkara No 95/PID.SUS/2011/PN.SBY. ●

Kamis, 16 Januari 2014

KPK Berwenang Menuntut TPPU

KPK Berwenang Menuntut TPPU

Yunus Husein  ;  Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (PUKAU),
Mantan Kepala PPATK
KORAN SINDO,  16 Januari 2014
                                                                                                                       


Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dua hakim anggota menyampaikan dissenting opinion, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), tetapi berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini berwenang menyidik dan menuntut perkara tindak pidana korupsi. Permasalahannya, apakah benar KPK tidak berwenang menuntut perkara tindak pidana pencucian uang? Pendekatan antipencucian uang dalam penegakan hukum mempunyai prioritas mengejar hasil tindak pidana, sering disebut dengan follow the money. Pendekatan follow the money diperkenalkan karena pendekatan konvensional yang memprioritaskan mengejar pelaku (follow the suspect) kurang optimal dalam mengurangi angka kriminalitas (predicate crime), seperti tindak pidana korupsi. 

Dengan gabungan pendekatan follow the money dan follow the suspect, pemberantasan tindak pidana asal menjadi lebih berhasil. Dengan demikian, sistem antipencucian uang mempunyai tujuan utama untuk mengurangi angka kriminalitas termasuk mengurangi korupsi di Indonesia. Tujuan lain dari sistem antipencucian uang adalah untuk membuat sistem keuangan dan perdagangan lebih stabil serta terpercaya karena tidak disalahgunakan oleh para pelaku kriminal termasuk oleh koruptor. 

Oponen 

Pihak yang berpendapat bahwa KPK tidak berwenang menuntut perkara TPPU berargumen, bahwa Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) hanya memberikan kewenangan kepada KPK untuk menyidik perkara TPPU sebagaimana diatur dalam pasal 74 dan penjelasannya. Tidak ada satu pasal pun dalam UU TPPU memberikan kewenangan kepada KPK untuk menuntut perkara TPPU. 

Bahkan dalam pasal 70 tentang kewenangan menunda transaksi, pasal 71 tentang pemblokiran rekening, dan pasal 72 tentang permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan, tidak dicantumkan kewenangan KPK sebagai penuntut umum dapat melakukan kewenangan tersebut. Ketiga pasal tersebut menyebutkan instansi Kejaksaan yang berwenang melakukan tindakan penghentian sementara transaksi, memblokir dan meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa dari penyedia jasa keuangan. 

Para oponen berpendapat seharusnya kewenangan KPK diberikan secara eksplisit oleh Undang-undang, bukan berdasarkan penafsiran untuk menjamin kepastian hukum. Pendapat semacam ini dianut antara lain oleh Prof Dr Romli Atmasasmita dan dua orang hakim ad-hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pendapat ini cenderung berdasarkan pemikiran positivisme atau legisme, sehingga penerapan UU TPPU didasarkan pada teks Undang- undang yang memberikan kewenangan kepada KPK secara eksplisit. 

Proponen 

Sebaliknya, para proponen yang mendukung KPK memiliki kewenangan menuntut perkara TPPU menggunakan alasan yang lebih komprehensif dengan menggunakan berbagai ketentuan undangundang, baik pada UU TPPU maupun undang-undang lainnya dan yurisprudensi pengadilan, sebagai berikut:
Pertama, memang benar UU TPPU tidak menyebutkan kewenangan KPK untuk menuntut perkara TPPU, tetapi pasal 75 UU TPPU memerintahkan apabila dalam menyidik tindak pidana asal (korupsi) ditemukan adanya TPPU, maka penyidik (KPK) menggabungkan keduanya sebagai gabungan tindak pidana (concursus realis), yaitu tindak pidana asal (korupsi) dan TPPU. 

Dalam hal penyidikannya digabung, wajarlah KPK yang berwenang menuntut perkara korupsi juga menggabungkan penuntutan perkara korupsi dan TPPU. Bukankah perkara korupsi dan TPPU yang diperiksa sangat berhubungan erat?
Kedua, kalau penuntutan perkara TPPU saja atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU diserahkan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum adalah bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Penjelasan undang-undang menyebutkan yang dimaksud “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Di samping itu, penyerahan penuntutan kepada kejaksaan membuat terdakwa harus diadili dua kali dengan dua berkas yang berbeda, tetapi sangat berhubungan yang sudah tentu memakan waktu dan biaya yang lama dan kurang memberikan kepastian hukum kepada terdakwa. 

Ketiga, menyerahkan penuntutan perkara TPPU kepada kejaksaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Justru sebaliknya, KPK mempunyai kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU KPK).
Keempat, menurut ahli hukum Jerman Gustav Radbruch (1878-1949), tujuan hukum adalah keadilan (justice), kemanfaatan (utility) dan kepastian hukum (certainty). Dari ketiga unsur tersebut, keadilanlah yang harus didahulukan. 
Menurut para ekonom hukum yang adil adalah hukum yang efisien dan efisiensilah yang merupakan tujuan hukum.
Kelima, dalamhalpenyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana asal (korupsi) dengan perkara TPPU, maka baik hukum materiil dan hukum formal (hukum acara) digabungkan yang berasal dari berbagai UU. Pasal 68 UU TPPU menyebutkan hukum acara yang berlaku adalah hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal ini, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undangundang yang lain, seperti UU KPK, UU TPPU, UU tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronis. UU KPK memberikan kewenangan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum memblokir rekening dan meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka dan terdakwa langsung tanpa izin dari gubernur Bank Indonesia, tanpa perlu menggunakan UU TPPU. 

Keenam, menurut Pasal 6 UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
Ketujuh, teori Hukum Progresif diperkenalkan oleh Prof Dr Satjipto Rahardjo (1930–2010) yang mengedepankan hati nurani, keadilan, dan konsep “hukum untuk manusia”. Pemikiran hukum progresif ini sering “beyond in the text” lebih jauh dari teks hukum yang ada dalam peraturan. Memang kalau dikaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang ada sebagai ciptaan manusia pasti ada kekurangan. Oleh karena itu, haruslah dilihat yurisprudensi yang ada dan ditafsirkan sesuai dengan hati nurani untuk memperoleh keadilan.
Kedelapan, dalam kasusTPPU sudah ada dua kasus sebelumnya yang penuntut umumnya adalah KPK, yaitu kasus Wa Ode Nurhayati yang sudah berkekuatan tetap sampai Mahkamah Agung. Kasus lain adalah kasus Djoko Susilo yang dipidana 18 tahun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam keadaan seperti ini, kewenangan penafsiran oleh hakim sangat menentukan.
Kesembilan, menurut Pasal 2 ayat (3) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan tugas penuntutan tindak pidana dan kewenangan lain. 
Penjelasan Pasal 2 ayat (3) menjelaskan, “Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja kejaksaan. Dengan demikian, penuntut umum di kejaksaan dan di KPK adalah satu kesatuan. KPK memang tidak pernah merekrut penuntut umum sendiri di luar yang berasal dari kejaksaan. 

Kesepuluh, mengingat sistem antipencucian uang bertujuan utama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pada umumnya, termasuk tindak pidana korupsi, maka sebaiknya penuntutan perkara TPPU yang disidik oleh KPK, dilakukan oleh KPK yang menyidik dan menuntut perkara korupsi yang melahirkan perkara TPPU tersebut. Hal ini sejalan dengan tugas KPK yang bertugas dan berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Penuntutan oleh KPK ini akan lebih meningkatkan pemulihan aset hasil korupsi, karena kalau hanya UU Tindak Pidana Korupsi dipakai, hanya uang yang dinikmati koruptor atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi saja yang dapat dirampas untuk negara sebagai uang pengganti (Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi). 

Dalam hal ini, memang kepastian hukum sementara dikorbankan untuk keadilan dan kemanfaatan. Idealnya, wewenang KPK menuntut perkara TPPU diatur secara eksplisit dalam UU seperti UU KPK atau UU TPPU.
 ●

Selasa, 08 Januari 2013

Adakah Mafia di Indonesia


Adakah Mafia di Indonesia
Yunus Husein ;  Mantan Kepala PPATK
dan Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (Pukau) Indonesia 
SINDO,  08 Januari 2013



Istilah mafia sebagai organized crime group dan sebagai suatu kegiatan begitu populer di kalangan masyarakat dalam dan luar negeri. Dengan mudah kita memberi cap pada suatu kegiatan kolusi yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah kegiatan mafia. 

Kegiatan mafia ini sudah masuk ke berbagai sektor, sehingga dikenal berbagai istilah: mafia hukum/peradilan, mafia kehutanan, mafia batubara, mafia timah, mafia penyelundupan, mafia tanah, mafia anggaran, mafia tender, mafia perdagangan alutsista, mafia pajak, mafia kedokteran, mafia pendidikan,mafia jabatan, mafia perparkiran dan sekian banyak lagi mafia lainnya. 

Layaknya mafia, mereka melakukan kegiatan secara rahasia, tetapi sangat menentukan di dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang tersebut. Banyak kegiatan yang dipengaruhi mereka, sehingga seolah-olah kegiatan berbangsa, berusaha, dan bermasyarakat didominasi mereka. 

Di sisi lain terkesan pemerintah/penegak hukum tidak berdaya menghadapi kegiatan mafia tersebut, mungkin karena adanya oknum yang bermain atau karena sebab lain. Apakah di Indonesia sudah benar ada mafia atau kegiatan seperti mafia? Akankah Indonesia menjadi negeri yang didominasi kegiatan mafia atau oleh para mafia dan bukan oleh diatur peraturan yang berlaku? 

Mafia atau Kegiatan Seperti Mafia?

Kita harus membedakan antara mafia sebagai suatu organisasi kriminal dan mafia sebagai suatu aktivitas yang menyerupai aktivitas mafia yang dilakukan oleh siapa saja. Mafia adalah istilah yang berasal dari bahasa Italia,mafiusu atau mafioso, yaitu organisasi kriminal yang aslinya berasal dari Sisilia, Italia. 

Nama lain dari mafia adalah “Cosa Nostra” yang artinya urusan kami atau milik kami. Mafia ini sudah ada sejak abad kesembilan belas di Sisilia/Italia. Istilah mafia sudah menjadi “nama generik” untuk jaringan kriminal yang terorganisasi dengan struktur, metode, dan kepentingan yang sama. Biasanya lingkungan masyarakat mafia bersifat tertutup. Biasanya juga mafia ini mencari uang dengan melakukan kegiatan melawan hukum seperti perdagangan narkotika, usaha perjudian, prostitusi, penyelundupan, penggelapan pajak, dll. 

Mafia memiliki organisasi yang memiliki ketua dan aturan main. Mafia juga memiliki “omerta” yaitu etika untuk menutup mulut (kalau tertangkap) sehingga dengan sikap ini polisi kesulitan untuk mencari alat bukti, karena anggota mafia tidak mau memberikannya.Di berbagai negara dan bangsa, mafia ini ada dengan berbagai nama seperti yakuza (Jepang), triad (mafia China), Jewish mafia (mafia Yahudi), Sicilian mafia, camora, black hand, cosa nostra, dll. 

Banyak pihak mengakui keberadaan mafia ini, atau kegiatan seperti mafia, termasuk pemerintah yang pernah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009, tanggal 30 Desember 2009. Diduga karena berbagai tekanan politik, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tidak diteruskan keberadaannya sejak akhir Desember 2011 (hidupnya hanya 2 tahun). 

Dapat ditambahkan, bahwa salah satu tugas Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10/2012 adalah memberantas mafia hukum. Di Indonesia juga terdapat organisasi atau perkumpulan orang yang memiliki pekerjaan sebagai penagih utang (debt collector), menjaga keamanan tanah dan bangunan, dll. 

Mereka biasanya terdiri atas orang-orang yang berasal dari daerah tertentu atau yang memiliki persamaan nasib dan kepentingan. Ada kelompok yang berasal dari Ambon, Papua, Flores, Jakarta, dll. Kadang ada kelompok dari organisasi- organisasi macam ini yang melakukan kegiatannya melawan hukum. Ada kalanya organisasi ini bentrok satu sama lain karena kepentingan mereka terganggu. 

Di tingkat internasional, ada United Nations Convention Against Transnational Organized Crime yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada 15 November 2000. Utamanya organisasi ini menargetkan area tertentu yang berhubungan dengan organized crime, yaitu perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak, penyelundupan manusia melalui darat, laut dan udara, dan pembuatan serta perdagangan senjata secara tidak sah. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini pada 2009. 

Konvensi ini menggambarkan organized crime group dengan beberapa kriteria: Pertama, kumpulan tiga orang atau lebih yang sengaja dibentuk. Kedua, ada selama periode waktu tertentu. Ketiga, melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal empat tahun penjara secara kolektif. Keempat, kelompok ini bertujuan langsung atau tidak langsung mencari keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya (Pasal 2 a). 

Adapun istilah mafia hukum setidaknya sudah dikenal sejak tahun 1970-an dalam proses peradilan perkara korupsi yang melibatkan pejabat Depot Urusan Logistik, Kalimantan Timur. alam kasus ini pengacara terdakwa Budiaji, Sdr Sunarto Surodibroto, Ketua DPC Peradin Jakarta diberhentikan sementara karena dituding melakukan praktik mafia peradilan untuk membebaskan kliennya dengan segala cara.

Belum ada definisi mafia hukum yang disepakat bersama, tetapi Satuan Tugas Mafia Hukum mendefinisikan mafia hukum dengan praktik menjualbelikan atau menyalahgunakan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum dan hakim, baik yang sifatnya terorganisasi dan sistematis maupun yang tidak, yang dilakukan atas inisiatif aparat penegak hukum dan hakim atau atas bujukan pihak lain, sehingga hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. 

Akar Permasalahan 

Dalam sejarah mafia di Italia pada abad ke-19,lahirnya mafia terkait dengan upaya perlawanan orang-orang yang memiliki nasib yang samasama menderita terhadap tirani kaum feodal yang merupakan tuan tanah yang kaya raya. Kelompok inilah yang melahirkan adanya mafia. Mengingat banyaknya mafia, di Italia pernah dibentuk komisi khusus parlemen yang mengatur dan mengawasi masalah mafia. 

Kemudian pada tahun 1946 dibentuk badan antimafia secara permanen. Di Indonesia lahirnya praktik mafia karena berbagai sebab. Pertama,adanya persamaan nasib dan kepentingan atau bertemunya kepentingan para anggotanya atau mereka yang bertransaksi, seperti geng motor. Kedua, di kalangan pemerintahan, terdapat kelemahan manajemen sumber daya manusia baik pada waktu rekrutmen, remunerasi, pendidikan, penempatan, mutasi, promosi, evaluasi kerja, dll di kalangan birokrasi pemerintahan, khususnya kalangan penegak hukum.

Ketiga, di kalangan pemerintahan, remunerasi, tunjangan, fasilitas serta anggaran operasional kurang memadai. Keempat, kurangnya pengawasan internal dan eksternal di kalangan birokrasi, khususnya di kalangan penegak hukum. Kelima, kelemahan di bidang penegakan hukum, karena gaji dan anggaran kecil,kurang transparan dan kontrol yang efektif. Keenam, kurang kepemimpinan yang kuat, tegas, kompeten dan memiliki reputasi yang baik di berbagai tingkatan organisasi. Kesemua penyebab itu melahirkan adanya penyimpangan yang berkelanjutan dan terorganisir oleh sekelompok orang yang melakukan kegiatan layaknya organisasi mafia. 

Solusi 

Walaupun eksistensi mafia sebagai sebuah organisasi kriminal belum jelas penampakannya, tetapi kegiatan yang menyerupai kegiatan mafia sudah lama ada.Karena itu, kegiatan seperti mafia itu harus diberantas, sehingga tidak menjadi permanen yang dapat melahirkan organisasi mafia. Untuk mencegah atau memberantas mafia sebagai organisasi kriminal atau kegiatan seperti mafia dapat dilakukan dengan menghilangkan penyebabnya atau akar permasalahannya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. 

Pertama, memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan program memberdayakan masyarakat, bantuan sosial dan kebijakan lain yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menegah kemungkinan mereka terlibat dalam organisasi kriminal untuk mencari makan. Kedua, mengingat Indonesia memiliki kebinekaan dengan berbagai suku bangsa, agama dan daerah, program yang menyatukan berbagai suku bangsa dalam kegiatan bersama sangat perlu diadakan. 

Sikap saling menghargai adanya perbedaan, berempati perlu digalang untuk mencegah timbulnya egoisme yang menimbulkan kelompok-kelompok primordial yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. 

Ketiga,memperbaiki sistem suatu hal yang harus dilakukan seperti reformasi birokrasi. Pengawasan internal dan eksternal tetap perlu ditingkatkan. Pemimpin harus tegas dan memberikan contoh yang baik dalam keberpihakan kepada rakyat. Keempat, penegakan hukum harus tegas tanpa pandang bulu. 

Kalau diperlukan dibentuk Badan Khusus Anti Mafia seperti halnya di Italia. Dikhawatirkan kalau kegiatan menyerupai mafia tidak dicegah dan diberantas, lambat laun akan melahirkan organisasi mafia sebagai organisasi kriminal yang membahayakan publik dan kepentingan negara.
●