”Omnibus Law” dan Reformasi Pajak

PERPAJAKAN

”Omnibus Law” dan Reformasi Pajak

Oleh :  YUSTINUS PRASTOWO

KOMPAS, 4 Desember 2019

Hari-hari ini kita mengalami demam ”omnibus law”. Maklum, cuaca tata kelola pemerintahan sedang mendung, lantaran begitu banyak tumpang tindih regulasi dan kewenangan.

REFORMASI PERPAJAKAN

“Quo Vadis” Perpajakan Kita

YUSTINUS PRASTOWO DIREKTUR EKSEKUTIF CENTER FOR INDONESIA TAXATION (CITA) DAN ALUMNUS STF DRIYARKARA JAKARTA

 

KOMPAS, 30 Juli 2019

 

Perjumpaan hangat presiden terpilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto menurunkan tensi politik dan menyembulkan harapan akan stabilitas.
Harapan yang sangat wajar di tengah kegamangan dan ketidakpastian yang mengombang-ambingkan. Berlarutnya ketidakmenentuan politik berpotensi menghilangkan momentum perbaikan lantaran banyak kebijakan bertumpu pada stabilitas, tak terkecuali sektor perpajakan.

Arah Kebijakan Pajak

Arah Kebijakan Pajak Yustinus Prastowo ;  Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Jakarta

                                                    KOMPAS, 20 November 2017

                                                           

Bulan lalu pemerintahan Presiden Joko Widodo genap berusia tiga tahun. Periode kepemimpinannya ditandai pergeseran paradigma kebijakan fiskal, yakni peralihan dari isu pengeluaran ke penerimaan. Jika sebelumnya kita selalu berjibaku untuk menjaga subsidi agar tak membengkak, kini tantangannya adalah kemampuan kita menghimpun pendapatan negara untuk memastikan ketercukupan sumber pembiayaan pembangunan. Di tengah harapan besar terhadap kinerja perpajakan pasca program amnesti pajak, justru muncul kesimpangsiuran arah kebijakan pajak. Lalu, apa saja yang telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi, tantangan yang masih menghadang, dan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan? Pergeseran paradigma fiskal Kepemimpinan Presiden Jokowi menandai babak baru kebijakan fiskal Indonesia. Meski APBN sendiri merupakan sebuah continuum yang tak memungkinkan adanya suatu patahan radikal, keberanian mengubah haluan kebijakan layak diapresiasi. Pencabutan subsidi BBM pada saat harga minyak dunia jatuh di titik nadir dan realokasi belanja ke sektor yang lebih produktif, terutama infrastruktur, merupakan dua terobosan penting. Upaya mengatasi ketertinggalan di bidang infrastruktur diambil untuk menyediakan konektivitas sebagai prasyarat perekonomian yang efisien dan produktif. Sayangnya, pembalikan orientasi pembangunan ini belum ditopang kemampuan pembiayaan yang memadai. Amnesti pajak tak cukup ampuh merepatriasi dana dari luar negeri dan pajak yang diharapkan menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan masih jalan di tempat. Tiga tahun APBN di bawah Presiden Jokowi, pencapaian penerimaan pajak memang kurang menggembirakan. Tentu saja hal ini harus dilihat secara obyektif, yakni pertumbuhan target pajak yang naik signifikan dan ketergantungan tradisional pada harga komoditas. Meski tingginya kenaikan target cukup masuk akal karena tax gap masih sangat lebar, mengungkit penerimaan secara drastis di tengah kelesuan perekonomian global dan domestik bukanlah hal yang mudah. Kebutuhan akan insentif dan stimulus untuk menggerakkan perekonomian dan menjaga daya beli rumah tangga yang dihadapkan dengan tuntutan pencapaian target ambisius berpotensi mengontraksi perekonomian. Hal ini akibat terbatasnya pilihan-pilihan jangka pendek selain intensifikasi, yang pada akhirnya justru menciptakan ketidakadilan baru. Maka, penyediaan prasyarat-prasyarat yang memungkinkan otoritas pajak dapat memungut pajak secara efektif dan adil mutlak menjadi kebutuhan. Keputusan Presiden Jokowi mengimplementasikan program amnesti pajak menjadi titik balik penting. Ada hawa segar yang memberikan kelonggaran napas pada perekonomian nasional. Program yang banyak diapresiasi sebagai yang paling sukses ini menangguk setidaknya Rp 4.865 triliun harta yang dideklarasikan dan Rp 135 triliun uang tebusan. Sayangnya, program ini hanya diikuti tak lebih dari satu juta wajib pajak dan hanya Rp 147 triliun dana yang berhasil direpatriasi. Amnesti pajak berhasil memupuk modal sosial yang penting, yaitu tumbuhnya semangat gotong royong dan sikap saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak. Sayangnya, bulan madu pajak ini tak berlangsung lama. Pemerintah masih terkesan gamang menapaki periode pasca amnesti sehingga menimbulkan persepsi justru yang telah ikut amnesti tak merasakan kelegaan dan yang belum patuh pajak, bahkan tak ikut program amnesti, tidak menjadi sasaran. Kebijakan yang tepat sasaran, terukur, dan memenuhi rasa keadilan publik perlu segera dirumuskan dengan baik. Tantangan reformasi pajak Reformasi pajak kini sedang berjalan dan jadi harapan. Proyek lama yang tak tuntas dan kerap terseok ini perlu dirancang secara komprehensif-menyentuh dimensi kebijakan, regulasi, dan administrasi sekaligus-agar sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian segera terwujud. Beberapa hal perlu dilakukan. Pertama, alih-alih sekadar melakukan tambal sulam aspek teknis-administratif, reformasi pajak pertama-tama adalah perubahan paradigma secara radikal. Di dunia yang berubah sangat cepat ini, dibutuhkan cara berpikir yang lebih terbuka. Ini tecermin dari cara memperlakukan ekosistem perpajakan sebagai ruang perjumpaan yang kompleks, dinamis, egaliter, dan saling percaya (mutual trust). Prinsip “jangan potong ayamnya, tetapi ambil telurnya” harus betul-betul menjadi landasan pikir dan kerja. Contoh konkretnya adalah perlunya kehati-hatian dalam memajaki ekonomi digital. Kedua, kebijakan yang berfokus pada upaya membangun kepatuhan melalui pemilahan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko. Pemerintah perlu memberikan kelonggaran kepada mereka yang telah mengikuti amnesti pajak dan relatif sudah patuh seraya di saat bersamaan menyasar kelompok yang berada di luar sistem perpajakan dan secara sengaja menolak untuk patuh dan tak membayar pajak. Audit pajak dan instrumen penegakan hukum lain seyogianya diarahkan kepada kelompok tak patuh agar mendorong kepatuhan pajak secara efektif dan masif. Misalnya, tindak lanjut yang serius terhadap mereka yang “tak terjangkau dan tak tersentuh” di Panama Papers dan Paradise Papers dapat memenuhi dahaga publik akan keadilan. Ketiga, merancang skema insentif dan stimulus yang berdampak nyata pada perekonomian nasional, terutama arus kas perusahaan dan daya beli masyarakat. Dalam jangka pendek, percepatan restitusi, perubahan aturan tentang wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk grup usaha BUMN, pemberian pengurangan angsuran pajak, pemeriksaan pajak yang fair dan obyektif, transparansi penyelesaian sengketa pajak, modifikasi struktur penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan perluasan allowance bagi rumah tangga, perluasan pembebasan temporer PPN terhadap barang yang dibutuhkan masyarakat, serta perbaikan struktur tarif dan administrasi perpajakan untuk UKM dan profesional. Keempat, kaji ulang terhadap kebijakan dan aturan yang tumpang tindih serta cenderung menciptakan ketidakpastian dan hambatan. Termasuk di sini kesediaan mengerem hasrat untuk memajaki yang terlampau kuat. Otoritas pajak perlu duduk bersama dengan para pemangku kepentingan untuk mengurai kerumitan aturan perpajakan agar lebih berkepastian dan dapat diimplementasikan secara konsisten. Termasuk dalam hal ini adalah membangun sistem akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan kebijakan pertukaran informasi keuangan otomatis. Kelima, simplifikasi administrasi dan prosedur perpajakan. Administrasi perpajakan Indonesia belum sederhana. Tak sekadar otomasi dan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi, penyederhanaan mencakup proses bisnis-daftar, setor, lapor, hapus-yang masih rumit agar lebih murah dan mudah dijalankan. Keenam, memperbaiki komunikasi publik dengan lebih berfokus pada tindakan simbolik yang terukur dan menjamin kepastian arah yang jelas. Letupan-letupan serta simpang siur kebijakan dan tindakan yang berpotensi menciptakan kegaduhan perlu dikurangi demi merawat persepsi dan menjaga kepercayaan publik. Tentu saja keenam hal itu merupakan quick win untuk meraih kembali simpati demi terciptanya situasi yang kondusif. Agenda-agenda penting dan bersifat jangka menengah tetap harus disiapkan dan dikerjakan secara paralel. Di antaranya revisi UU Perpajakan, termasuk UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyimpan banyak lubang kelemahan, desain ulang arsitektur fiskal pusat-daerah, implementasi single identification number, persiapan transformasi kelembagaan menuju badan penerimaan perpajakan yang mandiri, pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi informasi yang canggih, reformasi pengadilan pajak, dan kerja sama perpajakan internasional. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus dimanfaatkan sebagai momentum membangun sistem perpajakan yang kredibel dan akuntabel. Di saat kita terengah-engah dan berjibaku memenuhi target APBN, apresiasi layak disampaikan kepada jajaran Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai yang berkomitmen mereformasi diri. Kepemimpinan pajak Moderasi target pajak sejak APBN Perubahan 2017 harus dilanjutkan demi membangun fondasi yang kokoh. Jangan sampai kerja keras membangun sistem yang baik jadi sia-sia tersapu badai ketakpercayaan publik. Perlu disiplin dan komitmen tinggi dari seluruh pejabat dan aparatur pajak. Otoritas pajak perlu terus ditantang untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi lembaga pemungut yang mandiri. Pimpinan perlu memastikan manajemen, kontrol, dan panduan yang efektif untuk menghindari tindakan yang berpotensi menggerus kepercayaan. Pemahaman dan kepekaan terhadap situasi konkret perekonomian yang butuh kelonggaran dan kepastian di satu sisi dan penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan publik perlu dijaga takarannya. Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani perlu memimpin langsung demi memastikan program reformasi perpajakan berjalan dengan baik. Tiga fungsi utama-harmonisasi, debottlenecking, dan breakthrough-harus berjalan efektif. Tugas dirigen adalah memastikan semua pemain mengikuti panduan agar tersaji alunan musik yang rancak nan merdu. Kepemimpinan di semua lini harus dipastikan mengacu pada visi besar tunggal. Peringatan Aristides-Bapak Keadilan Pajak-tetap bergema nyaring: memungut pajak yang adil bukan sekadar bebas korupsi, melainkan harus membuat bahagia semua pihak. Dengan kata lain, pajak harus menjadi seni dan ikhtiar berkontribusi bagi kemajuan bangsa dengan cara-cara membahagiakan. Jangan sampai Minerva telanjur datang di rembang petang dan sesal kemudian tiada guna. ●

Adios Zaman Sembunyi Pajak!

Adios Zaman Sembunyi Pajak! Yustinus Prastowo ;  Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis)

                                               MEDIA INDONESIA, 12 Juni 2017

http://www.mediaindonesia.com/news/read/108587/adios-zaman-sembunyi-pajak/2017-06-12

                                                           

TERBITNYA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan layak disambut hangat. Selain sebagai perwujudan komitmen Indonesia terhadap inisiatif global untuk memerangi penghindaran pajak, perppu ini juga hendak mengatasi problem stagnasi rasio pajak yang membuat tersendatnya pembiayaan pembangunan nasional. Bahkan cekaknya pundi-pundi negara memaksa pemerintah berpikir keras menyediakan instrumen pembiayaan lain seperti penerbitan surat utang negara. Namun, belakangan timbul diskusi yang hangat pascapenerbitan Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2017 sebagai pelaksanaan perppu. Lalu bagaimana isu ini sebaiknya dipahami dan dikelola? Perppu ini lahir karena sebuah kemendesakan. Indonesia yang menyatakan berpartisipasi dalam Global Tax Forum yang dibentuk organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi (OECD) setuju untuk ikut dalam inisiatif pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEOI) melalui Perpres No 159/2104. AEOI memungkinkan negara-negara yang bekerja sama untuk mempertukarkan data/informasi keuangan milik warga negara mitra yang disimpan di lembaga keuangan di negara tersebut. Dengan demikian, perjalanan panjang menangkal praktik penghindaran pajak agresif yang selama ini dikeluhkan karena menggerus basis pajak dan potensi penerimaan negara maju dan berkembang akan dapat diatasi. Namun, penilaian Global Tax Forum terhadap Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia masih belum sesuai dengan standar yang diharapkan (partially compliant) karena belum memiliki primary regulation atau undang-undang yang memungkinkan pertukaran dilakukan. Konsekuensinya, jika sampai 30 Juni 2017 tidak memiliki UU, akan dianggap tidak memenuhi komitmen dan dapat dikucilkan. Pencapaian terbesar OECD dan G-20 ialah penyelarasan instrumen pertukaran informasi bernama common reporting standard, (CRS) pada 2013. Selama ini kita hanya mengenal pertukaran informasi berdasarkan permintaan dan spontan. Hal inilah yang menjadi kendala karena jika negara mitra tidak kooperatif karena ingin melindungi kepentingan mereka, praktis informasi keuangan akan disembunyikan. Praktik yurisdiksi rahasia (secrecy jurisdiction) atau dikenal pula sebagai negara suaka pajak (tax havens) telah amat mengkhawatirkan lantaran isunya bukan semata melindungi hak pribadi (privacy), tetapi melindungi kerahasiaan (secrecy) bahkan di hadapan otoritas pajak yang berwenang. Selain mengatur pertukaran informasi otomatis antarnegara, perppu juga mengatur kewenangan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam negeri. Mengapa harus diatur saat ini? Karena problem pemungutan pajak selama ini ialah minimnya akses ke data/informasi keuangan yang justru menjadi titik krusial untuk diatasi. Data amnesti pajak mengonfirmasikan kemendesakan ini. Tidak kurang Rp2.900 triliun aset keuangan dideklarasikan selama program berlangsung, atau mencapai 56% dari total deklarasi harta, dan Rp2.100 triliun di antaranya ditempatkan di dalam negeri. Argumen bahwa tuntutan kemendesakan global hanyalah AEOI sehingga perppu seyogianya hanya mengatur pertukaran otomatis antarnegara dapat dimengerti meski kurang memadai. Kita melupakan satu hal, bahwa negara-negara yang tergabung dalam OECD aktif memperjuangkan AEOI karena mereka telah menyelesaikan persoalan keterbukaan akses untuk kebutuhan dalam negeri. Isi perppu dan tantangannya Perppu ini setidaknya mengatur (i) kewenangan Ditjen Pajak mendapatkan akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (kebutuhan domestik), dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan. (ii) Lembaga jasa keuangan--meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan/entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan--melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala wajib menyampaikan laporan yang berisi identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. (iii) Perlindungan hukum bagi pejabat maupun para pihak yang melaksanakan kewajiban, dan sanksi bagi lembaga jasa keuangan dan para pihak yang tidak memenuhi kewajiban, (iv) pencabutan pasal-pasal kerahasiaan di UU KUP, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, dan UU Perbankan Syariah. Menteri Keuangan melalui Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2017 mengatur lebih lanjut supaya perppu ini setelah disahkan DPR dapat segera dijalankan dan memberikan kepastian hukum. Ada beberapa hal yang penting dipahami dari PMK ini, antara lain (i) pengertian-pengertian umum dan khusus agar memberi kepastian baik bagi wajib pajak, lembaga jasa keuangan maupun otoritas. (ii) Ambang batas (threshold) saldo yang wajib dilaporkan lembaga jasa keuangan, yaitu US$250.000 atau setara Rp3,3 miliar untuk pertukaran antarnegara. Dalam rangka pelaksanaan peraturan perpajakan dalam negeri, ambang batasnya Rp200 juta untuk nasabah pribadi dan tanpa batas bawah untuk badan. Belakangan ambang batas Rp200 juta ini dinaikkan menjadi Rp1 miliar setelah memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat. (iii) Prosedur atau tata cara penyampaian informasi/laporan, jangka waktu dan batas waktu, serta konsekuensi dan sanksi, (iv) penegasan perlindungan data dan larangan penyalahgunaan data termasuk sanksinya. Bola sekarang ada di DPR, yang akan memberikan persetujuan sehingga perppu ini sah untuk kemudian menjadi undang-undang, atau akan ditolak. Dalam konteks di atas, seharusnya perppu ini sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan konstitusi yakni dangerous threat, reasonable necessity, dan limited time. Kita harus menatap ke depan dan melangkah maju. Kekurangan yang ada sebaiknya diupayakan dimitigasi dengan perumusan peta jalan yang lebih transparan dan komprehensif. Meski demikian, perppu ini baru mengatur hal-hal normatif, khususnya kewenangan akses Ditjen Pajak terhadap informasi/data keuangan melalui peniadaan pasal-pasal kerahasiaan. Langkah-langkah strategis perlu segera diambil pemerintah dan DPR. Pertama, dalam rangka memanfaatkan momentum, DPR perlu segera memberikan dukungan pada penuntasan reformasi perpajakan dengan mengesahkan perppu ini menjadi undang-undang dan bersama pemerintah menyelesaikan revisi UU KUP dan UU Perbankan, termasuk segera menyetujui RUU Perlindungan Data Pribadi. Kedua, untuk menjawab keresahan publik, perlu segera dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dan para nasabah. Bahwa selain kebijakan ini merupakan sebuah keniscayaan, implementasinya justru ingin memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak yang sudah patuh, termasuk yang telah ikut program amnesti pajak. Kenaikan ambang batas menjadi Rp1 miliar patut diapresiasi karena akan meringankan beban administrasi lembaga jasa keuangan dan otoritas pajak. Membuat tindak lanjut lebih efektif, dan keberpihakan pemerintah kepada kelompok menengah-bawah untuk tidak dijadikan sasaran kebijakan perpajakan dalam jangka pendek. Ketiga, besarnya kewenangan yang diberikan UU harus diikuti sistem akuntabilitas yang baik, yaitu perlindungan data nasabah/wajib pajak (confidentiality and data safeguard) dari penyalahgunaan di luar kepentingan perpajakan (fishing expedition) dan pertanggungjawaban pemanfaatan data keuangan. Perlu segera dibuat regulasi yang secara eksplisit mengatur perlindungan data, sistem administrasi yang transparan dan akuntabel dalam mengawasi pemanfaatan data, dan formulasi sanksi yang berat bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Keempat, segera diselesaikan pengembangan compliance risk management (CRM) yang menjamin data/informasi keuangan yang telah diberikan akan diolah bersama dengan data lainnya secara efektif sehingga tepat sasaran dan tujuan. Sistem ini akan menghasilkan klasifikasi wajib pajak berdasarkan risiko: tinggi, sedang, dan rendah. Wajib pajak yang berisiko tinggi akan menjadi target pemeriksaan, yang berisiko sedang akan dihimbau untuk patuh, dan yang berisiko rendah akan mendapatkan pelayanan/insentif yang baik. Keputusan Menteri Keuangan menaikkan threshold sudah tepat. Data amnesti pajak menunjukkan wajib pajak dengan segmen UKM dan nilai harta di bawah Rp1 miliar mencapai 145.108 WP dan porsi asetnya hanya 2,28% dari total deklarasi WP orang pribadi. WP OP UKM yang deklarasi hartanya di atas Rp1 miliar sebanyak 98.869 WP dengan porsi 22,33% dari total deklarasi. Secara keseluruhan, deklarasi harta amnesti kelompok kas/setara kas di atas Rp1 miliar mewakili 95,50% dari keseluruhan kas/setara kas. Data LPS juga memperkuat keputusan ini, bahwa jumlah rekening dengan nilai simpanan sampai dengan Rp200 juta ada 199,8 juta rekening dan porsi nilainya hanya 19,53%. Rekening yang nilainya di atas Rp1 miliar hanya dimiliki 496 ribu dengan porsi 64,22%. Dengan demikian, cost of compliance di sisi lembaga jasa keuangan lebih rendah (efisien) dan cost of collection di sisi otoritas pajak juga turun (efektif). Berdasarkan data dan analisis itu, tidak beralasan jika kebijakan ini akan berdampak negatif pada industri perbankan karena sasarannya jelas dan terukur. Tujuannya juga dibatasi UU, dan pelaksanaannya dilakukan di bawah standar OECD dan koordinasi kelembagaan OJK dan Ditjen Pajak. Kini kita menyongsong era baru perpajakan, era yang harus mengucapkan selamat tinggal pada rezim kerahasiaan menuju era keterbukaan. Bagi yang sudah patuh, keputusan kita sudah tepat. Bagi yang belum patuh, masih ada kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT atau pengungkapan ketidakbenaran. Ini momentum emas yang harus dimanfaatkan agar terjadi akselerasi pemungutan pajak yang berkeadilan dan reformasi ekonomi yang menunjang pemerataan dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Diperlukan perubahan paradigma di semua tingkatan agar tercipta keserempakan visi dan misi. Selamat datang era baru perpajakan, adios zaman sembunyi pajak! ●

Perppu dan Era Baru Perpajakan

Perppu dan Era Baru Perpajakan Yustinus Prastowo ;   Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis) Jakarta

                                                          KOMPAS, 27 Mei 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/05/27/Perppu-dan-Era-Baru-Perpajakan

                                                           

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.  Bagi sebagian orang, terbitnya peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) seperti petir di siang bolong yang mengagetkan. Sebagian lain dapat memaklumi karena ini sudah jauh hari diwacanakan. Namun, tetap saja lahirnya perppu ini seperti sebuah revolusi yang hadir begitu cepat, tiba-tiba, dan semua hanya dapat mereka-reka apa yang sebenarnya terjadi. Apa sebenarnya konteks, maksud, dan isi perppu, serta langkah strategis yang harus diambil DPR dan pemerintah? Seharusnya tidak sekarang, kita belum siap! Ucapan ini kerap kita dengar saat ide keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan diwacanakan beberapa tahun silam. Sejatinya kita tak akan pernah siap karena telah berada di zona nyaman yang amat nikmat. Rezim kerahasiaan (secrecy) telah bertahun-tahun mewarnai kehidupan kita dan berlindung di balik klaim penghormatan hak milik pribadi (privacy). Berbagai alasan yang disodorkan pun benar belaka: ketidaksiapan regulasi dan infrastruktur, mentalitas aparatur negara yang rawan penyimpangan, pelarian uang ke luar negeri, mengurangi daya saing investasi. Namun, dari perjalanan politik bangsa ini kita melihat, bahkan ide sepenting dan semendesak nomor identitas tunggal pun segera dibelokkan menjadi proyek KTP-el yang cacat dan menjadi bancakan menjijikkan. Data amnesti pajak mengonfirmasi kemendesakan itu. Tak kurang Rp 2.900 triliun aset keuangan dideklarasikan selama program berlangsung, mencapai 56 persen dari total deklarasi harta, dan Rp 2.100 triliun di antaranya ditempatkan di dalam negeri. Ini mengonfirmasi stagnasi rasio pajak dan rendahnya pencapaian target penerimaan, yakni keterbatasan akses Ditjen Pajak ke data/informasi keuangan. Alih-alih menangkal praktik penghindaran pajak dengan mengejar data/informasi harta di luar negeri, yang di depan mata saja tak dapat dijangkau/disentuh. Hingga saat ini, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur akses data melalui permintaan (by request) dan hanya mencakup tujuan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Justru di sini letak persoalannya, ketiadaan data awal akurat membuat pemeriksaan pajak tak efektif dan rawan menimbulkan sengketa yang berliku tanpa ujung. Efektivitas pemungutan pajak harus ditopang strategi mengawinkan identitas (siapa) dengan aktivitas (melakukan dan memiliki apa). Angin segar berembus saat negara-negara yang tergabung dalam OECD berketetapan hati mengejar pelaku aggressive tax avoidance yang modusnya kian canggih dan jangkauannya melampaui batas-batas negara. Pada 2013, Base Erosion and Profit Shifting Action Plan, salah satunya tentang pertukaran informasi keuangan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI), mulai dirintis dan kini berbuah. Indonesia, bersama ratusan negara lain, sepakat berpartisipasi dalam inisiatif global ini. Tentu kita pun harus tunduk pada standar yang telah ditetapkan agar sepenuhnya masuk kategori patuh (compliant), salah satunya meniadakan aturan kerahasiaan untuk kepentingan perpajakan. Perppu lahir dalam kemendesakan itu karena kita harus memenuhi tenggat 30 Juni 2017 agar tak dianggap cedera janji/dicap tak kooperatif. Isi perppu dan tindak lanjut Dalam konteks di atas, perppu ini memenuhi persyaratan dangerous threat, reasonable necessity, dan limited time. Kita menghadapi tuntutan komitmen di tingkat global dan kebutuhan peningkatan penerimaan pajak untuk pembangunan. Perppu ini setidaknya mengatur (i) kewenangan Ditjen Pajak mendapatkan akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (kebutuhan domestik) dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan, (ii) Lembaga jasa keuangan–meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan/entitas lain yang dikategorikan lembaga keuangan–melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala wajib menyampaikan laporan berisi identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait rekening keuangan, (iii) perlindungan hukum bagi pejabat maupun para pihak yang melaksanakan kewajiban, dan sanksi bagi lembaga jasa keuangan dan para pihak yang tak memenuhi kewajiban, (iv) pencabutan pasal-pasal kerahasiaan di UU KUP, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, dan UU Perbankan Syariah. Tentu saja, perppu ini baru mengatur hal-hal normatif, khususnya kewenangan akses Ditjen Pajak terhadap informasi/data keuangan melalui peniadaan pasal-pasal kerahasiaan. Langkah strategis perlu segera diambil. Pertama, DPR perlu segera memberikan dukungan pada penuntasan reformasi perpajakan dengan mengesahkan perppu menjadi UU dan bersama pemerintah menyelesaikan revisi UU KUP dan UU Perbankan, termasuk segera menyetujui RUU Perlindungan Data Pribadi. Kedua, kewenangan yang besar dan tuntutan transparansi ini harus diimbangi akuntabilitas, yaitu perlindungan data nasabah/WP (confidentiality and data safeguard) dari penyalahgunaan di luar kepentingan perpajakan (fishing expedition) dan pertanggungjawaban pemanfaatan data keuangan. Harus diakui, keragu-raguan publik terhadap integritas aparatur negara sangat beralasan sehingga perlu segera dibuat regulasi yang secara eksplisit mengatur perlindungan data, sistem administrasi yang transparan dan akuntabel dalam mengawasi pemanfaatan data, serta formulasi sanksi yang berat bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Ketiga, Kementerian Keuangan segera menerbitkan aturan pelaksanaan yang memberi kepastian. Lalu, bersama-sama BI dan OJK segera melakukan sosialisasi yang masif dan menjangkau masyarakat luas agar kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi dan moneter tak terganggu. Di sisi lain, aturan ini menjadi peluang baru bagi pemerintah untuk menarik dana yang selama ini disimpan di luar negeri, atau dana di dalam negeri yang akan disalurkan di sektor produktif. Maka, reformasi sistem keuangan agar lebih kredibel, akuntabel, dan kompetitif melalui perbaikan skema insentif, kepastian hukum, penyederhanaan administrasi mutlak diperlukan. Keempat, masyarakat–baik sebagai nasabah maupun WP–tak perlu khawatir berlebihan. Era keterbukaan ini fajar yang menyingsing dan menerangi seluruh belahan dunia. Maka, respons yang tepat bukan bersiasat untuk mempertahankan zona nyaman kerahasiaan (secrecy), melainkan ikut merawat perlindungan data pribadi (privacy). Kebijakan ini justru meneguhkan semangat pengampunan pajak. Jika WP selama sembilan bulan telah diberi kesempatan melaporkan harta yang belum diungkap dan diampuni, maka kini tak ada alasan dan cara lain, kecuali melakukan penegakan hukum yang adil. Kunci pembuka Dari sudut pandang stick and carrot, inisiatif ini merupakan keadilan dan fairness bagi para WP yang telah mengikuti program amnesti mau pembetulan SPT dengan jujur, dan sebaliknya menjadi disinsentif atau hukuman bagi mereka yang memilih tak jujur. Apalagi, mengiringi perppu ini Ditjen Pajak akan mengimplementasikan compliance risk management yang akan memanfaatkan informasi keuangan ini sebagai data awal untuk keperluan profiling kepatuhan WP. Bagi yang profilnya sudah sesuai akan termasuk klasifikasi patuh dan tanpa risiko, justru berhak mendapatkan layanan prima. Bagi yang tak patuh dan berisiko tinggi, ini akan menjadi petunjuk untuk pemeriksaan pajak dengan meminta pembukaan rekening ke OJK. Bukankah ini yang memenuhi rasa keadilan dan memberikan kelegaan? Di balik semua ikhtiar ini, terselip satu prasyarat bahwa seluruh proses penting ini dipandu kepemimpinan yang baik. Pemerintah perlu segera membuat peta jalan reformasi perpajakan dan keuangan yang menyeluruh, terukur, dan terarah. Kepastian hukum, transparansi, administrasi yang sederhana, aparatur negara yang kompeten dan berintegritas–tidak boleh lagi menjadi barang mewah di negara ini. Maka, alih-alih berpuas diri, perppu ini baru kunci pembuka sebuah era baru yang keberhasilannya perlu dibuktikan dalam implementasi. Kita semua diundang untuk menjadi pemain di lapangan terbuka, bukan sekadar penonton yang bersorak di tepian, apalagi penumpang gelap yang mendompleng manfaat uang pajak yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. ●

Pasca-program Amnesti Pajak

Pasca-program Amnesti Pajak Yustinus Prastowo  ;  Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

                                                        KOMPAS, 05 April 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Program amnesti pajak secara resmi berakhir 31 Maret 2017. Selama sembilan bulan program ini dijalankan, lengkap dengan seluruh kisah suka duka, penerimaan dan penolakan, berikut capaian-capaian yang cukup membanggakan dan sederet catatan dan pekerjaan rumah baru. Kini, mentari pengampunan telah tenggelam dan fajar penegakan hukum menyingsing. Lantas sejauh mana seluruh kisah pelaksanaan amnesti pajak ini dapat dicandra sebagai bekal penting bagi ikhtiar menuju era baru perpajakan? Capaian dan tantangan Sungguh bukan perkara mudah menilai secara obyektif sebuah program yang sangat kompleks seperti amnesti pajak; baik dari sisi politik, hukum, ekonomi, maupun teknis-administrasi. Sekurang-kurangnya ada empat indikator yang dapat kita gunakan untuk mengukur kinerja program ini: deklarasi harta, repatriasi, uang tebusan, dan partisipan. Hingga detik terakhir 31 Maret 2017, sedikitnya Rp 4.866 triliun harta dideklarasikan dan terdiri dari Rp 3.687 triliun deklarasi dalam negeri, Rp 1.032 triliun deklarasi luar negeri, dan Rp 147 triliun komitmen repatriasi. Deklarasi harta melampaui target Rp 4.000 triliun, sedangkan repatriasi hanya tercapai 15 persen, jauh di bawah target Rp 1.000 triliun. Uang tebusan yang terkumpul Rp 135 triliun atau 82 persen dari target Rp 165 triliun. Meski tak tercapai, perolehan uang tebusan jauh di atas prediksi hampir semua lembaga dan pengamat yang skeptis di awal program. Hingga usai, program ini diikuti hampir satu juta wajib pajak, baik orang pribadi, badan, maupun UMKM. Berdasarkan empat indikator di atas, program amnesti pajak dapat dinilai berhasil. Jika kita melakukan kilas balik, program ini dijalankan hampir tanpa persiapan, diawali dengan centang-perenang implementasi dan penafsiran, keterlambatan terbitnya aturan teknis, penolakan karena dianggap salah sasaran, perlawanan Singapura, uji materi di Mahkamah Konstitusi, dan tensi politik yang meninggi di beberapa bulan terakhir. Di tengah berbagai kendala itu, toh pencapaian deklarasi harta dan uang tebusan, program amnesti pajak Indonesia tercatat sebagai yang tersukses di dunia. Tanpa perlu berpuas diri terlalu lama, kita justru perlu menganalisis dan mencermati statistik capaian ini dengan saksama agar pasca-amnesti pemerintah dapat segera merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat guna mencapai level penerimaan pajak yang lebih tinggi dan berkesinambungan. Maka, evaluasi menyeluruh merupakan titik awal yang amat diperlukan agar kita tidak tersesat menerka arah reformasi perpajakan. Pertama, belum maksimalnya beberapa capaian, khususnya repatriasi dana dan partisipan amnesti merupakan cermin bahwa koordinasi, integrasi, dan sinergi (KIS) masih menjadi barang mewah. Program ini masih sering diperlakukan sebagai hajatan Kementerian Keuangan, bukan program nasional yang perlu didukung seluruh elemen meski Presiden Joko Widodo all out mendukung dan turun langsung. Tidak tampak upaya membuat kemasan (packaging) produk tujuan investasi yang konkret dan pemerintah daerah hampir tak terdengar mendorong para pelaku UKM berpartisipasi. Kedua, amnesti pajak memiliki tujuan utama mengalihkan harta dari luar negeri ke dalam negeri. Artinya, repatriasi adalah sasaran amnesti. Faktanya, pencapaian Rp 147 triliun-dengan kemungkinan Rp 29 triliun membatalkan repatriasi-menyulitkan upaya menyuntikkan likuiditas pada perekonomian domestik. Apalagi sebenarnya uang tebusan Rp 135 triliun adalah perpindahan likuiditas dari perbankan ke kas negara. Dengan kata lain, kondisi likuiditas perbankan dan sektor keuangan pasca-amnesti masih impas. Namun, tetap ada peluang dan kabar baik. Selama program ini, sebanyak Rp 800 triliun harta yang diungkap di luar negeri berupa aset finansial yang sangat mungkin dipersuasi untuk diinvestasikan ke Indonesia di masa mendatang. Minimnya repatriasi juga cermin belum tersedianya jaminan stabilitas politik, kepastian hukum, dan kemudahan investasi-hal yang terus diupayakan pemerintahan Jokowi. Ketiga, rendahnya partisipan amnesti tentu amat memprihatinkan. Program yang menawarkan pengampunan, rekonsiliasi, dan rintisan bagi perbaikan administrasi perpajakan seolah memamerkan wajah paradoksal. Di satu sisi, terjadi antusiasme dan gegap gempita publik menyambut dan membincangkan amnesti pajak. Namun, di sisi lain partisipan tak mencapai satu juta, jauh di bawah jumlah 30 juta wajib pajak terdaftar dan 20 juta warga negara yang layak jadi wajib pajak baru. Dengan kata lain, sosialisasi telah dilakukan dengan berhasil, tetapi internalisasi belum terjadi. Saya tahu ada amnesti pajak, tetapi tak cukup diyakinkan bahwa saya merupakan sasaran yang harus ikut dan membutuhkan pengampunan. Mitigasi terhadap fakta ini perlu disiapkan dengan matang agar penegakan hukum pasca-amnesti tak justru menciptakan kegaduhan baru. Keempat, rincian harta yang dideklarasikan. Sebesar 60 persen harta adalah aset keuangan yang selama ini sebagian besar sudah dipajaki tetapi belum dilaporkan, artinya tidak dapat dipastikan akan ada tambahan pajak dalam jangka pendek. Harta berupa tanah dan bangunan-yang akan menghasilkan pajak tambahan jika dijual atau disewakan-mencapai sekitar 20 persen. Amnesti ini juga membabar fakta problem ketimpangan yang menganga. Hanya sekitar 2,5 persen partisipan memiliki 60 persen dari total harta yang dideklarasikan dan 15 persen partisipan menguasai 95 persen harta. Penumpukan harta hanya pada segelintir wajib pajak jelas akan mempersulit upaya penggalian potensi, apalagi jika mereka adalah kelompok berpengaruh yang mudah mendapatkan perlindungan dan perlakuan istimewa. Apa setelah amnesti? Empat catatan penting di atas tidak perlu dianggap sebagai rintangan, tetapi tantangan agar tugas memastikan reformasi pajak menjadi perjuangan yang menggairahkan. Terlepas dari catatan dan kekurangan yang ada, program ini berhasil mengarusutamakan pajak sebagai bagian penting bangsa ini, bahkan merupakan nadi kehidupan bangsa. Kini tersemai modal sosial baru, yakni kesadaran tentang pajak, yang akan menjadi bekal berharga. Tugas pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk segera menyusun kebijakan dan strategi yang tepat, lalu dikemas dalam peta jalan yang terang dan terukur sehingga dalam jangka pendek penerimaan pajak terjaga dan meningkat berkesinambungan dalam jangka panjang. Maka, hal-hal berikut diusulkan sebagai bahan pertimbangan. Pertama, segera disusun desain besar reformasi perpajakan dalam peta jalan yang menyeluruh, disertai visi yang terang (sistem perpajakan yang berkeadilan dan berpemerataan), sasaran yang jelas (orang pribadi kaya), target yang terukur (struktur penerimaan pajak yang sesuai kemampuan membayar), dan agenda aksi yang rinci dan masuk akal (terukur, dapat diawasi, dan dievaluasi). Tiga ranah juga harus dicakup sekaligus: kebijakan, regulasi, dan administrasi perpajakan. Kedua, buah amnesti pajak adalah tumbuhnya sikap saling percaya antara otoritas pajak dan wajib pajak. Hal ini harus segera dikapitalisasi sebagai momentum pembangunan sistem perpajakan yang transparan, kredibel, dan akuntabel. Dalam konteks relasi dialektis, berbagai tuntutan keterbukaan harus konsisten dijalankan dan didukung seluruh lembaga negara dan politik, dengan diikuti peningkatan integritas dan kompetensi aparatur negara. Agenda seperti revisi UU Perpajakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) tentang Automatic Exchange of Information untuk perluasan akses ke data perbankan, pemerkuatan regulasi anti penghindaran pajak, implementasi nomor identitas tunggal, serta pembenahan administrasi yang mudah dan murah harus dituntaskan. Ketiga, penegakan hukum yang tegas pasca-amnesti. Konsekuensi UU Pengampunan Pajak adalah penegakan hukum bagi yang tidak ikut dan tidak jujur, juga yang sudah ikut, tetapi belum sepenuhnya jujur. Penegakan hukum penting bagi terjaganya kewibawaan pemerintah meski tetap harus dilakukan dengan terukur, tepat sasaran, dan didasarkan pada data akurat. Harus segera dilakukan pemetaan (mapping), profiling, dan audit. Tanpa penegakan hukum yang baik, justru akan subur anggapan bahwa pemerintah memang takluk pada pengemplang pajak. Sasar yang besar, terkenal, berpengaruh agar tercipta efek bola salju yang mendorong kepatuhan melalui compliance risk management yang baik. Keempat, perlindungan hak wajib pajak, termasuk kelonggaran napas bagi wajib pajak menengah-bawah dan wajib pajak patuh. Pemerintah perlu memastikan terciptanya clarity, certainty, dan consistency dalam pelaksanaan UU Perpajakan, yang tecermin dalam imparsialitas dan obyektivitas setiap kebijakan dan keputusan. Lalu administrasi juga mengarah kepada standardisasi dan simplifikasi, yakni kiblat pada praktik terbaik, sederhana, mudah, dan disertai komunikasi dan pelayanan yang baik. Pasca-amnesti kita diajak menyelami era baru perpajakan yang-meminjam Peter Essers-berciri "less Machiavelli, more Habermas", perluas diskursus dan kurangi cara represif. Dengan demikian perpajakan akan kembali menjadi seni sebagaimana yang pernah diucapkan Aristides dua ribu tahun silam bahwa pemungutan pajak yang baik bukan sekadar harus adil dan tidak korup, melainkan juga harus membahagiakan semua pihak. Untuk mewujudkannya, kita butuh pengayaan dan penyemaian kepemimpinan yang berintegritas dan mengabdi pada kepentingan rakyat. Beruntung kita memiliki Jokowi dan Sri Mulyani Indrawati, dua anak bangsa terbaik yang kita harapkan menjadi pandu dan inspirasi sukacita warga bergotong-royong melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar demi terwujudnya kebaikan dan kesejahteraan bersama. ●

Era Baru Perpajakan

Era Baru Perpajakan Yustinus Prastowo  ;   Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis)

                                                        KOMPAS, 07 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tiga puluh tahun silam Charles Adams, sejarawan pajak ternama, menyarikan perilaku wajib pajak sepanjang sejarah peradaban dalam tiga kelompok: fight, fraud, dan flight. Jika terdapat ruang untuk diskusi, wajib pajak akan mencoba menegosiasikan kewajiban pajaknya dengan otoritas. Namun, apabila ruang negosiasi tertutup—entah karena sistem, regulasi, atau petugasnya—wajib pajak cenderung berbuat curang untuk menghemat pajak. Pilihan terakhir, ketika berbuat curang pun tidak bisa, mereka akan memindahkan obyek pajak ke negara lain. Lugasnya, pajak adalah permainan informasi, perihal ”siapa melakukan apa”. Apa yang ditengarai Charles Adams rasanya tidak berlebihan dan bahkan menemukan konteksnya hari-hari ini. Apa yang sedang dirumuskan oleh negara-negara maju dan berkembang di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) serta G-20 adalah tanggapan atas keprihatinan mendalam karena praktik penghindaran pajak agresif. Tak sekadar berlindung di negara suaka pajak (tax haven) yang kerap disebut rezim kerahasiaan, perusahaan-perusahaan multinasional berlaku lancung dengan merancang skema penghindaran pajak supercanggih yang pada akhirnya menggerus hak negara, dan juga rakyatnya, akan pendapatan pajak. Gejala global yang merisaukan itu disebut stateless income (penghasilan tak bertuan) untuk menandai betapa sulitnya menentukan hak dan cara memajaki. Pertukaran informasi otomatis Diawali tahun 2000 dengan Tax Information Exchange Agreements (TIEA), proyek menangkal penghindaran pajak agresif dimulai. Namun, sepanjang 2000-2012, banyaknya negara yang terlibat dalam perjanjian bilateral untuk bertukar informasi keuangan bukannya menyurutkan penghindaran, melainkan justru menyebabkan penghindaran pajak membiak dan merajalela. Salah satu penyebabnya adalah skema pertukaran on request (atas permintaan) yang pasif dan rawan ditelikung oleh negara mitra. Maka, kegusaran dan kegeraman Amerika Serikat dapat dimaklumi ketika pada 2010 mengumumkan proyek unilateral Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), yang mewajibkan seluruh institusi keuangan di mana pun melaporkan data keuangan warga negara Amerika Serikat. Akhirnya OECD mengikuti jejak Amerika Serikat dan menyatakan perang terhadap penggerusan basis pajak dan penggeseran laba perusahaan multinasional. Tahun 2013, mereka mengeluarkan inisiatif base erosion and profit shifting (BEPS) action plan, yang roh utamanya adalah memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas administrasi, dan mempererat kerja sama. Gayung bersambut, 15 rencana aksi yang dirintis oleh OECD dan didukung G-20, mencakup ekonomi digital, transfer pricing, dan terutama pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEOI), diminati lebih dari 100 negara. Mayoritas negara-negara dunia, termasuk negara suaka pajak, setuju bahwa praktik penghindaran pajak telah amat merugikan dan membahayakan bagi negara-negara dan warganya. Tentu saja ini menjadi penanda dimulainya era baru perpajakan, yang meninggalkan rezim kerahasiaan menuju rezim keterbukaan. Lebih dari itu, luasnya partisipan aktif atas inisiatif global ini menandai babak baru kerja sama perpajakan yang saling menguntungkan. Khusus Indonesia, menurut penelusuran Tax Justice Network (2010), tak kurang dari 331 miliar dollar AS (setara dengan Rp 4.500 triliun) harta warganya disimpan di negara suaka pajak dan ada sekitar Rp 1.000 triliun aliran dana haram ke luar negeri selama kurun waktu 2011-2014. Di tengah tekanan perekonomian global, fakta ketimpangan yang menganga, dan masih lemahnya sistem perpajakan, pemerintah pada akhirnya memilih jalan tengah melalui program amnesti pajak. Program ini diharapkan mampu memulangkan dana ke Tanah Air, memperluas basis pajak, menambah penerimaan jangka pendek, dan menjembatani lahirnya sistem perpajakan baru. Salah satu faktor kunci kesuksesan amnesti pajak adalah partisipasi Indonesia dalam program pertukaran informasi otomatis pada 2018 sehingga tidak menyediakan pilihan bagi wajib pajak selain jujur dan patuh. AEOI memiliki beberapa kelebihan ketimbang TIEA dan inisiatif lainnya, yaitu pada standar pelaporan tunggal (common reporting standard) dan sifatnya yang otomatis, bukan atas permintaan. Negara sumber harus aktif, secara sistematis dan periodik menyampaikan data keuangan ke negara tempat nasabah terdaftar. Kelebihan lain, inisiatif global ini diikuti mayoritas negara dunia. Meski akan terus disempurnakan dan akan mencakup informasi tentang dividen, bunga, royalti, gaji, pensiun, perubahan kewarganegaraan, restitusi pajak, dan lainnya, di tahap awal ini yang bisa dipertukarkan adalah data keuangan berupa identitas nasabah, lembaga keuangan penyimpan dan nomor rekening, serta informasi keuangan berupa nilai simpanan, bunga, dan pendapatan lainnya. Efektivitas AEOI Hubungan antara program amnesti pajak dan AEOI amat erat. AEOI sering disebut sebagai jembatan menuju reformasi perpajakan yang menyeluruh karena membuka kunci kebuntuan akses data dan mandeknya proses politik selama ini. Hingga awal Maret 2017 atau akhir periode III, sebanyak 695.857 wajib pajak berpartisipasi. Jumlah yang masih jauh di bawah ideal bagi perluasan basis pajak yang signifikan. Sedangkan Rp 4.434 triliun harta dideklarasikan dan uang tebusan yang diraih Rp 105 triliun. Pencapaian deklarasi harta dan uang tebusan dinilai cukup berhasil dan termasuk yang terbaik di dunia. Hanya saja, repatriasi yang menjadi tujuan utama program ini justru seret. Baru sekitar Rp 143 triliun komitmen repatriasi, jauh di bawah target Rp 1.000 triliun. Rendahnya pencapaian repatriasi berdampak pada kecilnya tambahan likuiditas baru meski deklarasi harta yang cukup besar diharapkan mampu menjadi daya ungkit bagi perekonomian. Komposisi harta yang dilaporkan juga perlu dicermati karena didominasi harta yang sudah dipajaki, tetapi belum dilaporkan. Saat melirik data amnesti, terbabar dua hal. Pertama, ini wajah lemahnya sistem administrasi perpajakan kita karena sangat besar harta domestik yang selama ini tak dilaporkan dan tidak terjangkau. Kedua, problem ketimpangan juga terkonfirmasi karena 2,5 persen peserta amnesti pajak mencerminkan 60 persen kepemilikan harta. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan fungsi pajak sebagai instrumen yang efektif dalam meredistribusi kekayaan dan pendapatan. Keseluruhan fakta pencapaian amnesti pajak ini menantang pemerintah untuk segera menyiapkan strategi jitu agar penerimaan pajak pasca amnesti pajak naik secara signifikan. Sungguh tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Efektivitas AEOI sebagai senjata baru akan diuji oleh beberapa tantangan. Mengingat sifatnya resiprokal, bahwa Indonesia dapat memperoleh data hanya jika kita dapat memberikan data, maka revisi Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Pasar Modal niscaya harus dilakukan. Namun, mencermati agenda politik dan prioritas DPR, kita ragu seluruh revisi UU dapat diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang baik. Dalam pacuan waktu, rencana pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) layak diapresiasi dan didukung penuh. Perppu yang secara efektif mengubah pasal-pasal yang menghambat implementasi AEOI, sekaligus meletakkan dasar baru bagi pembangunan infrastruktur yang memadai. Secara paralel, langkah ini harus disertai perbaikan infrastruktur lembaga keuangan agar mendukung program pertukaran informasi, antara lain sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan implementasi single identification number. Tak kalah penting, sisi lain dari tuntutan transparansi adalah akuntabilitas. Harus ada jaminan bagi masyarakat bahwa privasinya dijamin, terlebih jika mereka sudah taat pajak. Sistem akuntabilitas yang berintegritas tinggi harus dibangun dan segala bentuk penyimpangan serta penyalahgunaan data harus dihukum berat, demi merawat kepercayaan publik. Kekhawatiran ini tentu saja beralasan dan dapat dimaklumi. Di tengah upaya mereformasi diri agar menjadi institusi yang kredibel, Direktorat Jenderal Pajak masih digerogoti perilaku oknum pegawainya yang menyalahgunakan kewenangan. Meski demikian, kita percaya bahwa sebagian besar pegawai pajak adalah para reformis yang berintegritas dan berdedikasi tinggi. Memasuki era baru perpajakan, dibutuhkan perubahan paradigma seluruh elemen bangsa, termasuk para pejabat negara, pegawai pajak, pegawai sektor keuangan, penegak hukum, dan masyarakat wajib pajak. Sebagai inisiatif global, AEOI juga menuntut perubahan corak keterbukaan domestik agar penggalian potensi pajak lebih optimal dan perbankan dalam negeri tidak justru menjadi tempat persembunyian baru bagi wajib pajak dalam negeri. Era keterbukaan ini adalah cara efektif meningkatkan penerimaan pajak dengan menegakkan prinsip ability to pay, yakni yang lebih mampu membayar lebih besar. Meminjam Thomas Piketty, sistem perpajakan harus mampu mendeteksi siapa memiliki apa (who own what?) sebagai basis pemajakan yang adil. Kini, tak ada lagi opsi untuk berkelana dan mencari suaka bagi penghindaran pajak. Selagi masih ada waktu, mari bersiap dengan memanfaatkan amnesti pajak dan berbenah seraya mengakrabi slogan ”jika jujur, jangan takut hancur; kalau patuh, tak perlu rikuh”. ●