Membenahi Komunikasi Publik Pemerintah

Membenahi Komunikasi Publik Pemerintah Harliantara ;  Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya; Doktor Ilmu Komunikasi Unpad; Sebagai Fasilitator Komunikasi Encourage Training Centre Bandung

                                                   JAWA POS, 10 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PRESIDEN Joko Widodo kecewa soal komunikasi publik pemerintah. Hal itu diutarakan dalam sidang kabinet paripurna di istana kepresidenan, Rabu (1/2). Menurut kepala negara, komunikasi publik pemerintah saat ini belum maksimal dan kurang menjangkau masyarakat luas. Presiden kurang puas dengan para pembantunya lantaran sudah berkali-kali memerintahkan agar memperbaiki komunikasi, namun hingga kini hasilnya belum tampak. Jika sistem dan pola komunikasi publik pemerintah tidak segera diperbaiki bisa merugikan dalam menjalankan berbagai program. Hasil pembangunan yang telah diraih tidak diketahui publik secara benar. Bahkan, berita tentang kebijakan pembangunan pemerintah sering tertimbun oleh berita hoax di media sosial. Hal itu akibat aparat pemerintah belum mampu menjelaskan informasi yang berseliweran dari berbagai sumber yang tidak jelas. Mestinya, aparatur memiliki kemampuan untuk menyiarkan berbagai konten pemberitaan pembangunan yang pas dengan kondisi psikologis masyarakat. Perlu reformasi komunikasi publik pemerintah. Yang paling ditekankan adalah kandungan informasi yang diberikan oleh pejabat maupun pihak humas kementerian dan lembaga pemerintah sebaiknya tidak sebatas memperkenalkan wawasan serta pendapat sang menteri dalam framing yang terlalu formal, tetapi harus juga diimbangi dengan framing yang bisa mengurai opini publik. Perlu menjelaskan secara mendalam suatu kebijakan atau peristiwa yang terjadi dan sudah diberitakan kulit-kulitnya oleh media. Kasus kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang sempat menghebohkan publik merupakan salah satu contoh bahwa lembaga terkait lambat memberikan penjelasan yang mendalam. Yang harus digarisbawahi para menteri adalah kemampuan untuk menerjemahkan dan mengelaborasi visi dan gagasan presiden. Mengelaborasi visi, ide, dan kebijakan presiden, kemudian mengomunikasikannya kepada rakyat luas untuk periode saat ini memang sangat pelik. Namun, bisa lebih berbahaya jika para menteri dan aparatur lambat atau tidak mampu melakukan komunikasi yang efektif. Sehingga banyak pihak yang leluasa memelintir pernyataan presiden. Meski begitu, gaya komunikasi para menteri diharapkan tidak bersifat liberal, tetapi harus senantiasa menekankan nilai tradisi keindonesiaan yang telah membumi berabad-abad, yakni menekankan pola komunikasi yang menekankan aspek gotong royong dengan berbagai pemangku kepentingan. Gotong royong melibatkan praktisi komunikasi dan pakar komunikasi terapan dari perguruan tinggi. Pemerintah perlu mencetak aparatur yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, setara dengan penyiar radio atau televisi yang selama ini daya persuasi penyiar itu sudah lengket di telinga dan mata publik. Berita kebohongan yang muncul di tengah-tengah masyarakat harus direspons dengan cepat. Aparat pemerintah harus menyusun strategi komunikasi agar berita bohong bisa direspons cepat tanpa harus menunggu presiden memberikan komentar langsung. Kini hampir tidak ada program komunikasi pembangunan yang mampu menandingi perkembangan isu-isu negatif di masyarakat. Celakanya, media massa komersial juga belum sepenuhnya menjadikan narasumber resmi dari pemerintah agar isu pembangunan yang asli bisa mengangkat nama pemerintah di mata rakyat. Sebenarnya, program-program pemerintah adalah konten yang memiliki nilai berita. Namun, karena kemampuan narasi dan daya siar aparatur yang masih lemah, kondisi di bawah apa pun yang dikerjakan pemerintah, publik menanggapi sinis dan apatis. Saatnya membentuk aparatur pemerintah dari semua lini dan semua tingkat jabatan, termasuk untuk para menteri, agar secepatnya memperbaiki strategi dan metode komunikasi publik. Merupakan keniscayaan pemerintah sangat butuh kepercayaan publik. Tidak pelak lagi perlu platform yang cocok untuk framing atau mengonstruksi opini publik terkait program pembangunan. Pembuatan platform tersebut sebaiknya melalui kerja sama antara kementerian dan lembaga negara serta BUMN dengan praktisi dan pakar komunikasi. Platform tersebut sangat relevan dengan domain teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kini mengemukakan tema integrasi untuk memacu konektivitas berbagai aspek kehidupan. Apalagi, saat ini semua perusahaan TIK kelas dunia berlomba-lomba mengakselerasi warsa integrasi dengan mengedepankan inovasi dan produknya. Pemerintah bersama praktisi komunikasi terapan perlu membuat strategi dan inovasi untuk menghadapi warsa integrasi sehingga bisa melakukan framing berita pembangunan yang efektif. Saatnya memetik manfaat era integrasi berbagai perangkat dan layanan elektronik untuk memperbaiki metode komunikasi publik pemerintah. Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan perangkat elektronik dengan sistem untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet. Tetapi, faktor sosiologi komunikasi dan konten kerakyatan perlu dibuat dan sesuai dinamika sosial yang berkembang. Ilmu komunikasi terapan dan efektivitas media penyiaran juga harus ditata lagi. Sehingga menjadi media rakyat yang terintegrasi. Saatnya pemerintah mendorong dan memberikan insentif terhadap penyiar, terutama penyiar LPP (Lembaga Penyiaran Publik) seperti RRI, TVRI, dan radio komunitas, untuk berkreasi dan berinovasi membuat konten yang segar dan menarik terkait dengan pembangunan dan aspek luasnya. The era of integration harus bisa menjadikan Indonesia semakin terintegrasi dalam berbagai aspek dan untuk mengelola potensi sumber daya serta mengembangkan budaya produktif. Pada era integrasi TIK sekarang ini, program Kelompencapir yang dulu pernah dijalankan pemerintah bisa diterapkan lagi, tetapi harus disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. Aparatur sipil, militer, dan kepolisisan perlu diberi pelatihan ilmu komunikasi dan TIK terkini sehingga kinerjanya bertambah maksimal dan bisa meningkat. ●

Komunikasi Pejabat Negara Harliantara  ;  Dosen Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Telkom University

KORAN JAKARTA, 28 Januari 2015

                                                                                                                                     

                                                

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Tedjo Edy Purdijatno, menyatakan pendukung KPK sebagai rakyat yang tidak jelas. Pernyataan tersebut menjadi blunder komunikasi bagi pemerintah yang dampaknya makin memperkeruh suasana. Para menteri yang duduk di Kabinet Kerja sebaiknya menata kembali komunikasi politiknya. Rivalitas antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan kontraproduktif bangsa yang luar biasa. Energi bangsa habis sia-sia menghadapinya. Publik juga tenggelam karena kegaduhan politik yang tidak perlu. Presiden Joko Widodo sebaiknya segera membentuk tim independen untuk mengatasi rivalitas kontraproduktif KPK-Polri dengan cara memperbaiki sinergi dan sistem komunikasi antardua lembaga tersebut. Para penyidik KPK, yang merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi negeri ini, mulai terganggu dengan manuver politik. Apalagi sebagian besar penyidik KPK adalah personel kepolisian sehingga sangat membutuhkan harmonisasi komunikasi dua institusi penegak hukum itu. Sejak Kabinet Kerja dibentuk telah mengalami beberapa kali kendala berkomunikasi politik. Utamanya bila harus mengelaborasi masalah pelik. Beberapa menteri menjadi bulan-bulanan media massa dan para pengamat politik. Hal ini diperparah sikap menteri yang acap kali berpikir sektoral. Hingga kini gaya berkomunikasi Kabinet Kerja masih terkesan kaku, monoton, dan hanya berputar-putar dalam wacana itu-itu. Efeknya menimbulkan blunder dan kurang menstimulasi derajat kecerdasan eksponen bangsa. Olah komunikasi politik baik dengan rakyat, antarlembaga negara, media masa, maupun lainnya yang menempel pada Kabinet Kerja seharusnya segera di-up-grade. Ironisnya inner circle Presiden Jokowi justru napak tilas cara-cara Orde Baru yang memosisikan Mensesneg dan Mensekab sebagai Jubir Presiden sehingga semuanya di-set-up kembali dalam gaya klemak-klemek, kaku, serta ketiadaan wacana-wacana segar. Solusi teknis utamanya dalam konteks mengatasi olah komunikasi politik bagi lembaga kepresidenan sebenarnya dapat ditutup dengan mengadakan jubir Presiden. Tetapi eksistensi dan sepak terjang para jubir Presiden harus dirancang agar tidak bermasalah seperti era Gus Dur. Presiden Jokowi sebetulnya sangat memerlukan seorang jubir. Keberadaannya dapat membuka kebuntuhan komunikasi massa dari lembaga kepresidenan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia juga diperlukan untuk memperlancar pengomunikasian kebijakan pemerintah dalam skala besar dan frekuensi tinggi. Selain itu, eksistensi jubir Presiden diharapkan dapat menerobos belantara komunikasi yang konkretnya berupa komplikasi sistem manajemen pemerintahan dan kebekuan komunikasi politik sebagai warisan pemerintahan lama. Efeknya hingga saat ini sulit tercipta sebuah sinergi antar-institusi seperti kasus Polri-KPK. Kkerja jubir harus kompatibel dengan spesifikasi gaya manajemen presiden. Jubir Presiden, utamanya di Amerika, mampu mencegah serta mengeleminasi dampak dis-influencing. Jubir harus berusaha keras menghindarkan langkah-langkah lembaga kepresidenan dari kegagalan memberikan motivasi kebangsaan serta mencegah memburuknya komunikasi politik dengan rakyat. Pesan-pesan politik lembaga kepresidenan (dan wapres) sebagai pemimpin bangsa jangan sampai menimbulkan turbulensi. Publik berharap agar eksistensi jubir Presiden tidak sekadar tukang rias kebijakan presiden. Dia harus memahami metode dan operasional dari para juru bicara Gedung Putih. Meskipun kondisi sosial politiknya sangat jauh berbeda, esensi Jubir Gedung Putih Amerika Serikat pranatanya sudah ideal. Kelembagaan, yudisial, dan hubungan timbal balik dengan media setempat sudah mapan. Apalagi didukung lembaga clearing house. Intrik Sementara itu, kondisi di Indonesia sering kali muncul turbulensi karena intrik politik para elite politisi, terutama merekayang berada di daerah abu-abu. Kelompok ini tidak memosisikan diri sebagai oposan sejati, tetapi sering mengkritik pemerintah habis-habisan. Jubir Kepresidenan dilarang menaburkan public deceptions (kebohongan massa). Dia harus cerdas memosisikan diri dalam melayani komunikasi rakyat. Apa pun kondisinya, dia tidak boleh memutarbalikkan fakta. Juga tidak boleh ada gangguan relasional media masa dengan otoritas protokol istana yang biasanya cenderung membatasi ruang gerak pers. Jubir di sini boleh mengambil paradigma jubir Gedung Putih. Mereka memberi ruang bagi pers seluas-luasnya. Dengan begitu media bisa melakukan indepth reporting agar menghasilkan tulisan lebih lengkap, mendalam, dan analitis. UU Kebebasan Informasi yang telah diaktifkan kembali oleh Kongres pada tahun 1966 juga mendukungnya. UU tersebut memberi hak kepada rakyat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah federal. UU dilaksanakan The Freedom of Information Clearinghouse. Lembaga nirlaba tersebut menyediakan bantuan teknik dan hukum bagi individu, kelompok kepentingan, dan media massa yang ingin mendapat akses informasi dari pemerintah. The Clearing House juga menyediakan bantuan advokasi di pengadilan untuk kasus tertentu untuk melawan dan memberantas public deceptions pejabat negara. Bagi insan pers sendiri, lembaga clearing house tersebut sangat mendukung profesi. Sebab praktisi ini dapat meminta dan menerima setiap dokumen, file, atau catatan lain yang dimiliki pemerintah federal. Mekanisme seperti inilah yang memungkinkan kasus-kasus besar, secara tidak langsung, terbongkar. Salah satu kasus yang mencuat karena sinergi clearing house dengan pers adalah skandal Irangate era George Bush. Kandungan informasi jubir presiden sebaiknya tidak didominasi dengan format personality feature dan historical feature, yakni sebatas memperkenalkan wawasan serta pendapat presiden dalam framing “kecap cap jempol”. Informasi harus juga diimbangi dengan framing yang pahit-pahit juga. Selain itu, seorang jubir harus sering memberi patern explanatory atau backgrounder feature, yakni menjelaskan latar belakang suatu kebijakan atau peristiwa yang baru terjadi dan sudah diberitakan kulit-kulitnya. Maka, dia harus mampu menerjemahkan dan mengelaborasi gagasan-gagasan presiden. Dia tidak perlu larut terlalu jauh untuk meladeni suara-suara lawan politik yang bernuansa polusi penuh intrik. Pakar komunikasi berkaliber dunia berkompetensi hebat pun tak mampu mengelaborasi ucapan-ucapan elite politisi negeri ini. Tugas jubir saat ini memang pelik, apalagi bila jika harus meladeni suara-suara oposisi dengan jalan memelintir dan men-fait accompli pernyataan Presiden. Saatnya Presiden Joko Widodo menunjuk seorang jubir guna menjadi kepanjangan pikiran dalam mencerahkan persepsi politik rakyat dan mengatasi kebekuan komunikasi. ●