Tampilkan postingan dengan label Pancasila. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pancasila. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 22 Juni 2019

AKAR PANCASILA DAN TANTANGAN RADIKALISME TRANSNASIONAL

AKAR PANCASILA DAN TANTANGAN RADIKALISME TRANSNASIONAL

Oleh :  Musa Malik  ;  Pengajar Tetap FISIP UPN Veteran Jakarta, Kandidat Doktor Charles Darwin University, Anggota Kehormatan Jaringan Intelektual Berkemajuan

KOMPAS, 22 Juni 2019
  •  

Opini Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi di Kompas (15/6/2019) sayang dilewatkan. Pendapatnya penting ditanggapi dan dikembangkan.
Ada dua tesis utamanya.
Pertama, radikalisme agama (Islam) yang disebabkan oleh ketidakjelasan dasar negara pasca-Orde Lama (Orla) dan adanya pemalsuan serta pengingkaran nilai-nilai Pancasila.
Kedua, bapak pendiri bangsa kita tergesa-gesa merdeka tanpa ada penjabaran nilai-nilai luhur Pancasila secara utuh dan menyeluruh ke level operasional sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945.
Tesis pertama ini memang ada benarnya; bahwa rezim Orde Baru (Orba) bisa jadi pihak yang paling disalahkan sebab rezim ini justru menjalankan sistem otoritarianisme dan menjadikan dwifungsi ABRI sebagai mesin kontrol sosial. Di bawah Orba sirkulasi ekonomi hanya diperuntukkan bagi para pengusaha yang bisa berkolusi dan bermonopoli untuk memperkaya pengusaha ataupun
elite penguasa.
Akan tetapi, tragedi suatu negara hanya sebagian dari sifat rakus manusia sendiri. Menurut seorang realis, Thomas Hobbes, rakus adalah bagian dari sifat dasar alamiah manusia. Rakus ini dipicu oleh sistem kapitalisme global yang saat itu memang sedang berkompetisi dengan sistem komunisme.
Orba memang berusaha dan memang terpaksa mengadaptasi sistem kapitalisme global dengan memasukkan investasi besar-besaran, khususnya dari Amerika Serikat, demi mengatasi utang Orla dan proses pembangunan. Dalam konteks ini, Orba tidak bisa serta-merta disalahkan sepenuhnya karena kompleksitas relasi antara sistem internasional dan sistem nasional.
Dalam tesisnya, Simon Philpott (2000) bahkan berani mengatakan bahwa Orba adalah konstruksi dari para sarjana Amerika yang disokong pendana seperti Ford Foundation, Rockefeller, dan institusi internasional lainnya. Para penerima beasiswa dari Amerika di zaman Orba begitu dominan dalam memerankan orkestra pembangunan di segala bidang, bahkan sampai sekarang.
Sebut saja alumnus dari Chicago—Amien Rais, Ahmad Syafii Maarif, dan Nurcholish Madjid yang begitu berpengaruh pada awal 1990-an. Belum lagi Mafia Berkeley serta lulusan sarjana Amerika lainnya yang tentu kuat jaringan pertemanannya di Amerika.
Pascareformasi, sampai polarisasi dua kubu presiden sekarang pun, masih didominasi para sarjana Amerika beserta anak didik generasi berikutnya dengan kerangka pikir yang tak jauh berbeda.
Singkat kata, imperium pengetahuan yang ditopang dana besar sudah dibangun kuat sejak Orba secara sistematis dan terencana oleh agen-agen kapitalisme global dalam membentuk Indonesia. Dalam hal ini, problem krisis Pancasila dan munculnya radikalisme tak bisa hanya ditujukan kepada otoritarianisme Orba.
Orba pencipta hoaks
Orba adalah penguasa yang cerdas dalam menciptakan hoaks nasional: kisah Supersemar dan PKI sampai sekarang masih kontroversi fakta-faktanya. Namun, Orba juga berkontribusi dalam operasionalisasi Pancasila melalui P4. Banyak orang mengatakan P4 gagal, tapi tidak sedikit yang kini memikirkan kembali, lalu berpendapat lebih baik ada P4 daripada tidak ada sama sekali. Sekarang ketiadaan P4 membuat negara ini seperti berjalan tanpa ”kepala”.
Program negara yang dijalankan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun bermasalah sebelum berkembang. Mundurnya Yudi Latif tahun lalu adalah indikasi kuat-lemahnya elite politik mempunyai keberanian memasang ”kepala” negara ini. Di sini negara masih berjalan tanpa roh Pancasila.
Oleh sebab itu, keterpaparan radikalisme agama (Islam), baik di generasi muda terpelajar maupun masyarakat, pada umumnya merupakan keterputusan narasi sejarah antara generasi nasionalisme, Orba, dan generasi reformasi (kekinian) atas luka Orba. Keterputusan ini mengasingkan Pancasila dari generasi muda kekinian. Generasi pascareformasi adalah generasi tanpa arah yang diterkam ideolog radikalisme transnasional.
Menjadi tidak tepat jika dikatakan bahwa bapak pendiri bangsa kita belum sempat menjabarkan nilai-nilai luhur Pancasila secara utuh dan menyeluruh menjadi nilai-nilai operasional sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945.
Pancasila itu sudah utuh, menyeluruh, dan operasional karena bapak pendiri bangsa hanya mengonseptualisasikan (membungkus) akar dari nilai-nilai adiluhung bangsa ini. Bangsa ini paling beragam di dunia, lalu bapak bangsa kita menyatukannya dengan ikatan Pancasila. Semua nilai-nilai primordial keberagamaan bangsa di Nusantara ini ada dalam universalisme Pancasila.
Singkat kata, Pancasila adalah dasar negara yang sangat kosmopolitan (inklusif) dengan akar nilai-nilai kelokalan (eksklusif) suku bangsa Nusantara dari Sabang sampai Merauke.
Misalnya dalam perdebatan pembentukan Pancasila, spirit Pancasila pun sebenarnya sudah ada dalam pribadi elite politik saat itu. Perdebatan ini memberikan pelajaran berharga bahwa roh rembuk (bukan perdebatan ala demokrasi Barat) kebangsaan kita patut direproduksi dan dikuatkan agar berkelanjutan.
Menghargai keberagaman
Sikap kalangan Islam sangat menghargai keberagaman (tepo seliro) bangsa Indonesia dan kecerdasan mereka dalam membahasakan Islam agar sesuai dengan bahasa universalisme, kemanusiaan, dan keindonesiaan demi kepentingan bersama. Sikap kalangan non-Islam, agama Jawa, dan para penganut kepercayaan lainnya terhadap Islam sangat baik, rasional, dan positif. Itulah sejarah yang berharga untuk teladan generasi sekarang dan mendatang.
Tantangan Pancasila memang bagaimana elite politik serius mengurusi negara ini. Bagaimana elite politik memberi bukan hanya mengambil dan meminta terus kepada bangsa ini. Jangan sampai pada akhirnya terjadi dampak sosial dan politik yang di luar kendali, misalnya perang sipil.
Urgensi kebijakannya adalah beranikah pemerintah mendatang serius menjalankan program pendidikan Pancasila dengan sepenuh hati bukan sebagai ”proyek” belaka? Dengan demikian, keberlanjutan nilai- nilai primordial bangsa dalam wadah Pancasila yang inklusif dapat disambungkan, diestafetkan, ke generasi kekinian.
Pendidikan Pancasila secara serius harus dijalankan oleh ahlinya di seluruh institusi pendidikan. Hal ini menjadi urgensi baik jangka pendek, menengah, maupun panjang kebijakan negara demi menghadapi tantangan radikalisme transnasional. Jika tidak, bangsa ini akan mudah terpecah belah. Risiko nyatanya, pada pemilu mendatang bisa jadi akan terjadi tindak radikalisme dan kekerasan yang lebih besar dari Pemilu 2019. ***

Jumat, 16 November 2012

Menjunjung Tinggi Pancasila


Menjunjung Tinggi Pancasila
Toeti Prahas Adhitama ;  Anggota Dewan Redaksi Media Group
MEDIA INDONESIA, 16 November 2012


“Jikapun sudah tidak ada lagi yang menginginkannya, biarlah tinggal saya seorang diri, di negeri ini, yang yakin akan ideologi Pancasila ini.“

UNGKAPAN Surya Paloh (SP) itu dimuat dalam buku Mari Bung Rebut Kembali; terbit pertama kali oleh Liga Mahasiswa NasDem Juli 2012. Dalam buku kumpulan 16 pidato SP dari 2010 hingga 2012 itu, spirit Pancasila tergambar di setiap lembar. Pidato SP untuk kuliah umum Juni tahun lalu di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, menjelaskan dia demikian yakinnya dengan ideologi Pancasila dan tidak bosan-bosannya serta tidak henti-hentinya menyuarakan nilai-nilai luhur bangsa ini karena alasan sederhana: Pancasila memang pedoman kehidupan bangsa bernegara yang kita butuhkan hari ini dan hari esok. Ia ideologi negara dan falsafah bangsa yang bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Memang ternyata Pancasila cukup teruji dalam situasi yang telah dijalaninya.

Lebih jauh SP dalam pidatonya itu menyatakan, “Setelah 13 tahun reformasi, setelah kita bereuforia dalam era demokrasi yang terbuka ini, kita sadar bahwa kita tengah kelimpungan. Kita telah dengan semena-mena ikut menumbangkan dasar negara sekaligus falsafah bangsa ini. Kita anggap bahwa Pancasila adalah sama dengan Orde Baru; kita anggap Pancasila adalah ideologi bawaan rezim otoriter 32 tahun. Kini kita menyadari hal tersebut adalah kesalahan fatal.... Karena pengabaian itu, kini kita menjadi tidak punya pedoman. Politik kita menjadi kebablasan, ekonomi kita melenceng jauh dari amanat konstitusi, budaya kita pun menjadi budaya yang tak berjati diri.”

Pancasila Selalu Diuji

Pancasila adalah gagasan abstrak sebagai kristalisasi pikiran dan perasaan segenap warga bangsa ini. Sebagai alat pemersatu dan harmonisasi masyarakat, ideologi itu tidak hanya perlu dikenal, tetapi juga perlu dihayati dan dia malkan. Sayangnya, indoktrinasi berkepanjangan selama Orde Baru tidak membuatnya dipahami ataupun dihayati, malahan sebaliknya terjadi bumerang. Timbul sikap sinis terhadap ajaran itu karena terbukti ada di antara mereka yang dianggap pelopor dan penganjurnya justru mengkhianati pengamalannya. Citra dan posisi Pancasila sebagai falsafah negara telah tekerdilkan; mungkin secara tidak sengaja. Arwah para founding father barangkali menangis melihat para presiden negeri ini dilengserkan rakyat karena penyimpangan terhadap ajaran Pancasila telah menjauhkan mereka dari aspirasi rakyat.

Tentang pelengseran presiden sebaiknya kita ingat ungkapan Barat yang artinya ‘pemimpin terbentuk sesuai ulah yang dipimpin’ maka kesalahan pemimpin juga berarti kesalahan yang dipimpin. Karena itu dalam menindak para pemimpin, jangan mengabaikan norma-norma yang kita patuhi, seperti yang tersimpul dalam preskripsi sikap dan perilaku dalam menghadapi situasi tertentu. Antara lain, untuk menjaga agar kita tidak sewenang-wenang dan terlalu sembrono menghakimi pemimpin, ada ungkapan-ungkapan seperti menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri atau mikul duwur, mendem jero.

Banyak kasus atau contoh lain yang menunjukkan mengapa founding fathers memilih Pancasila sebagai falsafah negara dan mengapa kita perlu lebih mengerti maknanya dan sungguh-sungguh menghayatinya untuk menggalang persatuan dan harmonisasi sosial. Maka kita sungguh bersyukur bahwa akhirnya, setelah sekian lama, Bung Karno dan Bung Hatta kita akui sebagai pahlawan nasional. Ucapan selamat seharusnya juga tertuju kepada kita semua.

Perubahan demi Integrasi Sosial

Buku Surya Paloh itu membantu menyadarkan sedang terjadi gejala rusaknya integrasi yang berkelanjutan. Tanda-tandanya antara lain kita tidak mau mengakui kerukunan kita terganggu; bahwa ketimpangan makin besar dan kita gagal menyelenggarakan pemerataan; tetapi sepertinya tidak ada tuntutan mendesak untuk mengubah sistem. Memang sebenarnya diperlukan pemikir-pemikir yang mampu menginterpretasikan sejarah dan bisa menjamin program yang akan dijalankan sejalan dengan tradisi masyarakat dan sesuai dengan keyakinan dan gejala perkembangan dunia. Kita perlu perubahan.

Ada dua kemungkinan akhir: terwujudnya suatu utopia jika program itu sukses atau ketidakpercayaan jika dia gagal.

Bagi awam, atau mereka yang ada di luar lingkaran kekuasaan dan pengaruhnya, pengorganisasian atau penerapan rencana program yang abstrak tampaknya tidak praktis dan mungkin terlalu idealistis. Lebih-lebih bila perubahan dicurigai bisa mengganggu keselarasan dan ketertiban yang sudah kita kenal.

Tak pelak, hidup matinya suatu rencana bergantung pada kelihaian atau kemampuan dalam membaca situasi dan suasana hati masyarakat. Juga keberanian para pelopor untuk menerobos tantangan dan tentangan.

Bagaimana kemungkinannya? Mereka bisa berhasil, bisa juga terhalang. Selain tantangan dan tentangan dari lingkaran luar, gerakan perubahan itu sendiri merupakan adu pemikiran dalam rangka mencari tempat pijakan untuk penuntasan gagasan. Sementara itu, pengorganisasian program sosialisasi maupun penerapannya akan timbul tenggelam, sesuai dengan perkembangan situasi. Yang pasti, para pemikir dan pelopor diharapkan dan wajib menjadi sumber inspirasi, keteladanan dan rujukan untuk menjaga jangan sampai program yang dicita-citakan terhalang dan menjadi sia-sia. Untuk menjaminnya, kita pastikan kita tetap menjunjung tinggi ideologi negara. ●

Jumat, 20 Juli 2012

Pancasila (2) : Perubahan Sejati oleh Rakyat Jelata

Pancasila (2) : Perubahan Sejati oleh Rakyat Jelata
Warjati Suharyono ; Budayawan
SINAR HARAPAN, 19 Juli 2012


Penaklukan kolonialis pada mulanya tidak berhasil, kecuali dalam pengertian fisikal dan ekonomi, tapi kemudian ia menunjukkan hasil (sekurangnya akhir abad ke-19) pada tingkat intelektual.

Ahli-ahli hukum adat dan tradisi bermunculan di kalangan sarjana yang menjadi penasihat pemerintahan kolonial, tumbuhnya intelektualisme yang berorientasi pada logika Barat/kontinental, ditambah lahirnya kelompok-kelompok intelektual semacam teosofi di Jawa, menjadi kecambah bagi penaklukan intelektual itu.

Pemikiran “baru” dari kebudayaan kontinental yang disokong kekuatan ekonomi, politik, dan militer menindas kerja dan produk intelektual lokal/tradisional.

Pada masa berikutnya perlahan-lahan kekuatan rasionalisme Eropa yang materialistik dan dominatif itu menaklukkan kultural, terutama (pada awalnya) di kalangan masyarakat kota (urban). Ketika kemajuan teknologi informasi dan transportasi terjadi begitu masif dan revolusioner, penaklukan itu seperti mendapatkan momentum desisifnya.

Teknologi itu menjadi wahana ampuh untuk mengangkut ide-ide kultural yang termuat dalam konsep filosofis, demokrasi, kapitalisme, liberalisme, dan lain-lain, yang menjadi penumpang gelap dalam gerakan supermasif bernama globalisme.

Pada masa yang disebut banyak kalangan sebagai “kolonialisme baru” itu, pertahanan kebudayaan kita di tingkat pribadi hingga komunal menjadi rapuh, bahkan hingga pada tingkat terdominasi penuh.

Modus eksistensial yang secara tradisional dan primordial kita bangun selama ribuan tahun terekspresi secara kasar dan ganas oleh globalisme, sebuah topeng kolonial yang geraknya didukung kekuatan politik, ekonomi, hingga praktik militer dan intelijen negara/bangsa kolonial.

Sebagian masyarakat kita saat ini harus diakui telah menempatkan kebudayaan baru, yang postmodern itu, sebagai acuan tunggal dalam menegakkan eksistensi kontemporernya.

Masyarakat itu merasa dirinya eksis bila menggunakan simbol-simbol kebudayaan penakluk itu. Penaklukan simbolik itu semacam representasi dari takluknya pemikiran, ide, tradisi, bahkan ruang imajinasi kita sebagai pribadi dan bangsa.

Dalam kultur baru itu, hal-hal yang sifatnya pragmatik dan hedonistik–sebagai produk adab yang materialistik–menjadi standar bagi status atau simbol sosial pada umumnya. Dalam kultur ini pula bemunculan titik api yang menciptakan konflik di berbagai dimensi dan lapisan masyarakat.

Hidup yang dihela oleh kebutuhan material yang hiper-pragmatik dan hedonistik menciptakan kompetisi yang hanya sehat di atas kertas, tapi jahat dan destruktif di tingkat praktisnya.

Dengan asas yang dijumput dari kapitalisme, liberalisme hingga hak asasi manusia, sebagian dari kita mengejar kebutuhan materialistik itu dengan berbagai cara, termasuk mengkhianati dan membungkam nurani, adat, dan kearifan tradisinya.

Solusi Kebudayaan

Dari argumen singkat di atas, kita sudah bisa menemukan penyebab dari berbagai krisis negeri ini, yakni ketika kita menolak kenyataan eksistensial yang menjadi inti jati diri kita semua.

Maka solusinya pun menjadi jelas, untuk menjadi manusia yang beradab luhur (apa pun bentuk/kemajuan kebudayaannya), kita harus menimbang kembali dengan cara jujur, saksama, dan cerdas kebijaksanaan dan pengetahuan tradisi yang sejak ribuan tahun lalu diproduksi, dipelihara, dan dikembangkan oleh nenek moyang kita.

Sebuah perjalanan kebudayaan yang sama sekali bukan omong kosong dan jauh lebih panjang prosesnya ketimbang bangsa-bangsa yang menganggap dirinya maju, seperti bangsa-bangsa Eropa apalagi Amerika.

Dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang saat ini dianggap kuno, lampau, kaku, mistik, dan beku itu sebenarnya kita dapat menemukan jalan keluar dengan melakukan perubahan sikap (mindset juga attitude). Kita dengan sendirinya akan menemukan acuan hidup yang lebih dekat dengan jati diri kita sendiri, lebih komprehensif dalam melihat persoalan dan lebih praktis dalam pelaksanaan.

Jadi bila–katakanlah–orang Sunda menjadi Sunda yang sejati, dalam arti menggunakan kearifan primordialnya sebagai acuan untuk bereksistensi dan bermasyarakat, bisa dipastikan ia tidak akan tenggelam dalam konflik dengan warga lainnya baik sesama maupun dengan yang berbeda etnik.

Dengan begitu manusia Indonesia tidak akan menjadi korban dari gerak globalisasi kebudayaan saat ini, sekuat apa pun gerak itu.

Bahkan seharusnya dengan kapasitas dan kualitas kultural masing-masing etnik, kita dapat memerah atau “menunggangi” kuda peradaban postmodernisme yang berlari sangat kencang itu, mengambil saripatinya untuk memperkuat dan kian mendewasakan kebudayaan kita sendiri, sebagaimana dilakukan nenek moyang kita di masa lalu.

Kita adalah bangsa yang adaptif dalam arti memiliki kemampuan luar biasa lebih dari bangsa mana pun, dalam menyerap kebudayaan asing menjadi asupan positif bagi perkembangan jati diri dan kebudayaan kita sendiri.

Dalam prosesnya yang normal, sehat, dan egaliter, sejarah kebudayaan suku-suku bangsa Indonesia tidaklah mudah untuk ditaklukkan kebudayaan asing.

Kita adalah bangsa yang ramah, sopan, dan penuh hormat saat menerima kehadiran tamu, walau tentu saja kita bukan bangsa yang lunak dan melempem ketika tamu itu memiliki maksud untuk menguasai, apalagi merendahkan atau menghina martabat kita sebagai tuan rumah. Itu berlaku untuk semua suku bangsa: rasa hormat dan martabat adalah hal yang bagi siapa pun dari kita siap mengorbankan apa pun, termasuk nyawa, untuk membelanya.

Membutuhkan “Updating”

Sesungguhnya nilai-nilai dan moralitas dasar dari kebudayaan di atas secara jenial telah dirumuskan–walau mungkin belum sempurna–oleh bapak-ibu bangsa (founding fathers-mothers) kita di masa lalu.

Melalui pergumulan ide yang dilandasi oleh visi dan spirit kebangsaan primordial, mereka akhirnya menyepakati nilai-nilai dasar dari keberadaan kita sebagai sebuah bangsa terangkum dalam sebuah rumusan bernama Pancasila. Namun betapa pun luhur dan jenialnya Pancasila, mesti jujur kita akui, itu adalah produk dari kerja manusia yang tidak abadi seperti kitab suci.

Ia membutuhkan updating untuk masalah-masalah baru, data-data, pemahaman, dan tujuan atau bahkan visi baru. Itulah tugas dari generasi baru terutama para anggota pemerintahan baru yang silih datang dan pergi.

Pada tingkat praktis, sebenarnya Pancasila adalah cara dan acuan yang niscaya dalam peri-hidup bangsa Indonesia sejak dulu kala. Apa yang dilakukan pendiri bangsa ini adalah menciptakan kristal-kristal kebudayaan dari praktik Pancasila di kalangan rakyat jelata itu.

Soekarno dkk tidak menciptakan ide baru untuk mengatasi hidup yang baru. Namun itulah tugas dan tanggung jawab generasi baru, generasi kita, untuk terus membuat Pancasila hidup dengan cara melakukan updating tadi.

Semacam panduan yang berakar dari perkembangan kebudayaan dan pengetahuan adat dan tradisi dalam upaya merespons kenyataan baru yang melesat dengan cepat. Panduan dan acuan yang harusnya bermula dari perubahan radikal para penguasa dan pengambil kebijaksanaan secara khusus dan kaum elite pada umumnya.

Rakyat jelata adalah pihak terakhir yang akan menyempurnakan panduan-panduan hidup di atas. Rakyat jelatalah yang sebenarnya menjadi pelaku utama ketika kebudayaan itu berkembang dan memperbarui diri.

Maka bila harus ada perubahan yang substansial, tidak terelakkan ia harus terjadi dan dilaksanakan rakyat jelata pada muaranya. Awal dari semua itu adalah munculnya elite yang memiliki kesadaran bersama untuk mengubah mindset dan attitude-nya sesuai dengan realitas eksistensial kita.

Persoalannya kini menjadi lebih terang: bagaimana elite menjalankan peran dan tanggung jawab historik dan tradisionalnya itu, sementara saat ini mereka dalam keadaan mabuk karena alkohol globalisme, candu liberalisme, nafsu kapitalisme, dan penghambaan pada individualisme. Untuk penjelasan dan jawaban bagi pertanyaan kritis ini, kita membutuhkan kertas yang lebih panjang. ●

Jumat, 10 Februari 2012

Mengamankan dan Melindungi Pancasila


Mengamankan dan Melindungi Pancasila
Noor Achmad, Rektor Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Wasekjen MUI Pusat
Sumber : SUARA MERDEKA, 10 Februari 2012



UNIVERSITAS Diponegoro (Undip), Sabtu, 11 Februari 2012 menganugerahkan gelar doktor honoris causa kepada Drs KH As’ad Said Ali. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu dinilai berjasa dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran kontributif tentang hukum dan Pancasila. Apa makna penganugerahan gelar kehormatan itu?

Sebagaimana pemikiran Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD (2006: 52), Pancasila dalam sistem ketatanegaraan kita semestinya dipandang sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung makna yuridis kuat sebagai norma dasar (grundnorm), dan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis harus bersumber padanya.

Karena itu, Pancasila harus menjadi rechtsidee yang di dalamnya terdapat  nilai dasar, kerangka berpikir, orientasi, dan cita-cita oleh para penyelenggara negara dan masyarakat dalam berhukum.  Adapun sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan tata nilai yang dianut yang di dalamnya terdapat cita-cita dasar dalam kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Dalam makna ini, Pancasila ditempatkan sebagai weltanschauung (pandangan hidup).

Persoalannya, Pancasila tengah menghadapi tantangan besar sehingga bermuara pada krisis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rentetan peristiwa pengeboman, terorisme, aksi-aksi yang ingin mengganti ideologi resmi negara hingga kikisnya nasionalisme, seperti kasus guru dan siswa yang enggan menghormat bendera Merah Putih terjadi. Selain itu, pertikaian berbasis agama dan etnis, perebutan  aset dan sumber daya ekonomi, peminggiran ekonomi kerakyatan, hingga penyelewengan praktik penyelenggaraan negara seperti korupsi juga merajalela.

Sesuai dengan aktivitas dan kompetensinya, KH As’ad Said Ali secara berkelanjutan telah lama berkhidmah dan menyampaikan pemikiran kontributifnya tentang Pancasila. Salah satu gagasan cerdasnya terekam dalam buku Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa (Jakarta: LP3ES, 2009). Rencananya, Sabtu besok ia akan menyampaikan pidato penerimaan gelar itu dengan judul ’’Tinjauan Yuridis terhadap Sarana Hukum sebagai Pengaman Ideologi dan Dasar Negara’’.

Ideologi Terbuka

Beberapa pemikiran menariknya antara lain; pertama; sebagai dasar dan ideologi negara Pancasila belum ditempatkan secara proporsional dalam sistem ketatanegaraan. Hingga kini memang belum ada ketentuan bagaimana ideologi negara ini harus dioperasionalkan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, serta bagaimana ideologi ini ditempatkan di tengah percaturan ideologi besar di Indonesia.

Maka domain utama Pancasila harus berada di dalam ruang publik; ruang tempat masing-masing kelompok masyarakat yang sangat beragam itu dapat berinteraksi dan berhubungan demi memenuhi kebutuhan bersifat kolektif kebangsaan-kenegaraan. Di dalam ruang tersebut mutlak berlaku nilai-nilai Pancasila.

Kedua; Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 belum mendapatkan proteksi yang optimal dari segi peraturan perundangan. Yang ada hingga sekarang hanya Tap MPR XXV/1966 dan UU Nomor 27 Tahun 1999. Kedua peraturan perundangan ini terlihat belum memadai dalam mengantisipasi merebaknya gerakan-gerakan yang bertujuan mengganti Pancasila dan UUD 1945. Maka diperlukan kriminalisasi atas perbuatan yang bertujuan mengganti ideologi negara secara lebih jelas, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Ketiga; melindungi dan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara harus pula meletakkan dalam kerangka besarnya, yaitu keamanan negara (state security) atau keamanan nasional (national security). Terkait di dalamnya bukan hanya soal kriminalisasi perbuatan yang mengganggu ideologi negara, pengaturan terhadap aktivitas masyarakat dalam bentuk partai politik dan ormas, kriminalisasi terhadap perbuatan yang mengancam keselamatan masyarakat secara keseluruhan seperti terorisme, melainkan juga terkait dengan pengaturan tentang TNI, Polri, dan intelijen negara.
           
Dalam keseluruhan konteks tersebut maka apa yang dilakukan Undip hakikatnya sarat makna. Pertama; penganugerahan gelar di bidang hukum dan Pancasila ini menarik dan mendorong kembali terbukanya kontestasi pemikiran tentang Pancasila. Jika pada era Orde Baru Pancasila menjadi ideologi negara yang hegemonik-monopolistis dengan tafsir tunggal versi penguasa, lalu di era reformasi laksana hilang ditelan bumi karena jarang dibahas, maka ini bisa menjadi keran pembuka agar Pancasila bisa bertransformasi menjadi ideologi yang terbuka dan kompatibel dengan semangat zamannya.

Kedua; penganugerahan gelar itu menyadarkan kita bahwa pengkajian terhadap Pancasila harus terus dilakukan. Masih banyak ruang kosong yang harus diisi agar nilai-nilai luhur Pancasila bisa dioperasionalkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Misalnya tentang perlunya pengaturan kebebasan yang lebih jelas dan tepat mengenai aktivitas-aktivitas publik masyarakat, seperti berorganisasi, berkumpul, dan berekspresi.

Tujuannya, bukan untuk membatasi kebebasan-kebebasan fundamental dalam sistem demokrasi itu melainkan mencegah digunakannya kebebasan itu untuk mengganggu keamanan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Undang-Undang Partai Politik, UU Organisasi Masyarakat, dan UU Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di dalamnya seharusnya memuat prevensi terhadap tindakan yang mengganggu keamanan negara atau mengancam ideologi negara itu.

Terakhir, terkait dengan globalisasi dan dinamika tantangan domestik, alangkah baiknya jika studi dan upaya sungguh-sungguh dalam mengamalkan Pancasila menjadi bagian yang terus dilakukan demi terus tegaknya NKRI yang sejahtera, adil, dan makmur. ●

Senin, 12 Desember 2011

Kekuatan Moral di Balik Putusan Bebas

Kekuatan Moral di Balik Putusan Bebas
Romli Atmasasmita, GURU BESAR UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD)
Sumber : SINDO, 12 Desember 2011




Putusan bebas dalam perkara pidana bukan hal yang terlarang karena ada pijakan hukum dalam KUHAP.Semua sarjana hukum pasti harus sudah mengetahui. Tetapi,mengapa putusan bebas dalam perkara korupsi menjadi heboh luar biasa?

Hal ini disebabkan masyarakat telah memandang korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dan membawa akibat kerugian negara yang sangat signifikan sehingga dianggap tidak pantas/ tidak layak terdakwa korupsi dapat dibebaskan. Pandangan ini keliru karena hukum tidak membedabedakan orang dan harus diperlakukan sama di muka hukum sekalipun terdakwa korupsi ketika dibandingkan dengan perkara maling ayam atau terorisme.

Pandangan ini benar jika putusan bebas terdakwa korupsi adalah hasil rekayasa seperti penyuapan terhadap hakim atau jaksa penuntut umum. Apakah makna kedua pandangan tersebut? Kedua pandangan tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa pemeriksaan perkara pidana termasuk perkara korupsi harus didasarkan pada ketentuan UU Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Lalu harus diperkuat oleh fakta persidangan dan putusan pengadilan harus diambil berdasarkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti yang terbukti di muka persidangan. Jika terbukti dan hakim yakin, putusan pengadilan menjadi bebas. Jika perbuatan yang dituduhkan terdakwa terbukti, tetapi ada unsur pembenar atau penghapus pidana, putusan pengadilan adalah dilepaskan dari segala tuntutan pidana.

Jika perbuatan terdakwa terbukti dan hakim berdasarkan dua alat bukti di persidangan berkeyakinan terdakwa bersalah,putusan pengadilan adalah menghukum terdakwa.Sistem hukum acara pidana Indonesia secara objektif telah memuat ketentuan tentang jenis putusan pengadilan yang dipandang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Multitafsir

UU Korupsi tahun 1999 yang diubah dengan tahun 2001 memang diakui memuat ketentuan-ketentuan yang rentan multitafsir seperti unsur melawan hukum. Sekalipun telah ada putusan MKRI mengenai penafsiran hukum yang dibenarkan dari sudut UUD 1945, tetapi tetap saja masih ada putusan pengadilan yang menafsirkan unsur melawan hukum dengan fungsi yang positif yaitu apriori harus menghukum, bukan sebaliknya menafsirkan unsur melawan hukum yang negatif, yang dapat membebaskan terdakwa.

Perbedaan penafsiran hukum itu merupakan hal yang lazim terjadi. Namun, jika hakim majelis memiliki satu pendapat yaitu harus menghukum dalam perkara korupsi, sikap hakim tersebut tergolong “abuse of power” karena sikap tersebut tidak mencerminkan imparsialitas dan integritas seorang hakim.

Putusan bebas atau menghukum atau dilepas dari segala tuntutan pidana harus dihormati oleh siapa pun, termasuk penuntut umum karena masih ada upaya hukum yang disediakan di dalam KUHAP kecuali untuk putusan bebas. Namun, praktik pengadilan sampai saat ini masih terdapat yurisprudensi yang membolehkan penuntut umum mengajukan perlawanan terhadap putusan bebas melalui upaya banding atau kasasi dengan alasan teknis yuridis semata-mata.

Hal ini sulit dipahami sebagian besar orang awam termasuk terdakwa yang diputus bebas karena bagi mereka hukum adalah hukum, harus dibaca dan ditafsirkan sebagaimana tertulis di dalam UU-nya. Pandangan ini sesungguhnya sejalan dengan asas lex certa yaitu bunyi ketentuan tidak boleh di multitafsirkan dan harus dibaca sebagaimana bunyi ketentuannya.

Mengapa demikian,karena hukum pidana merupakan “pisau bermata dua”yaitu di satu sisi berfungsi menghukum terdakwa dan sekaligus melindungi orang lain dari kejahatan. Dengan dua fungsi tersebut, penggunaan hukum pidana tidak boleh berada dalam keragu-raguan. Jika hal ini terjadi, pilihan hakim satu-satunya hanyalah membebaskan terdakwa, bukan malahan menghukumnya; inilah salah asas fundamental hukum pidana yang telah dianut dan berkembang sejak abad ke 18.

Praduga

Pisau hukum pidana yang tajam itu sejak diundangkannya selalu dikawal oleh asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan di sinilah letak perbedaannya dengan pisau hukum perdata atau hukum administrasi negara. Namun dalam praktik,pengawalan asas praduga tak bersalah sering disubstitusi sebagai asas praduga bersalah (presumption of guilt).

Meski demikian, penegak hukum seperti itu melupakan satu hal yang fundamental yaitu bahwa seseorang yang diduga melakukan kejahatan adalah seorang sosok manusia bukan “hewan peliharaan” yang setiap saat dapat dicampakkan begitu saja. Di sinilah titik persoalan sesungguhnya dari judul tulisan ini bahwa terdakwa adalah tetap seorang homo sapiens termasuk salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Menjadi jelas kiranya mengapa putusan pengadilan di Indonesia menggunakan irahirah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seorang hakim harus diakui sebagai “wakil Tuhan YME”di dunia yang fana ini. Ketiga jenis putusan tetap harus dihormati oleh semua pihak termasuk oleh negara sendiri yang diwakili penuntut umum.

Adapun upaya hukum yang masih diperbolehkan menurut hukum acara merupakan cara untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan dengan cara menemukan kebenaran materil dari suatu perkara pidana. Jika upaya hukum tersebut telah dilaksanakan dan tiba pada putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, kewajiban jaksa sebagai wakil negara untuk melakukan eksekusinya tanpa ditunda-tunda dengan alasan apa pun.

Dalam hal putusan bebas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksekusi harus segera dilaksanakan karena penundaan eksekusi satu hari pun adalah pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan terdakwa yang bersangkutan.

Di sinilah kekuatan moral spiritual sila perikemanusiaan yang adil dan beradab sebagai nilai luhur bangsa Indonesia yang telah menempatkan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia.
●