Penyalahgunaan Otonomi Universitas Sulistyowati Irianto ;  Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

KOMPAS, 3 Agustus 2021

 

 

                                                           

Ada banyak orang Indonesia pintar dan berprestasi di luar negeri, tetapi mengapa terjadinya ketika sekolah atau berkarya di luar negeri? Ada apa dengan universitas kita?   Nampaknya tidak sukar menjawab pertanyaan ini. Umumnya tata kelola universitas di Indonesia buruk karena tidak menghiraukan prinsip check and balances dan demokrasi terkait kelembagaan, keuangan dan sumber daya manusia (SDM).   Elite kampus mudah terdorong berpolitik praktis, dan menjadikan kampus sebagai ajang mencapai tujuan kekuasaan. Bila tata kelola universitas cacat, apa dampaknya bagi para ilmuwan di universitas dan pengembangan ilmu pengetahuan?   Mengapa otonomi?   Pendiri bangsa, seperti Ki Hajar Dewantara, Mr Soenario Kolopaking, Mr Soepomo, bahkan Presiden Soekarno, menyampaikan pentingnya otonomi universitas pada Kongres Pendidikan Indonesia di Surakarta tahun 1947.   Universitas jangan menjadi jawatan di bawah kementerian; karena akan terjerat formalisme birokrasi, membinasakan semangat akademik, dan menghalangi perkembangannya.   Mr Soepomo, rektor kedua Universiteit Indonesia (UI) era 1951-1954), memberi mandat khusus agar UI mengembalikan zaman keemasan Sriwijaya sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia, berkontribusi terhadap Indonesia dan dunia. Suatu mandat berat bagi sivitas UI. Gagasan otonomi universitas di Indonesia ternyata lahir jauh sebelum adanya Magna Charta Universitatum (MCU) 1988. MCU kini ditandatangani oleh hampir 900 universitas di 88 negara. Prinsip dasar pertamanya, universitas adalah institusi sendi dalam masyarakat, dikelola secara berbeda berdasarkan geografi dan sejarahnya; menghasilkan ilmu pengetahuan dan melanjutkan kebudayaan melalui penelitian dan pengajaran.   Kedua, pengajaran dan riset tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Ketiga, kebebasan akademik dalam riset dan pengajaran harus dihormati, universitas menolak intoleransi, terbuka terhadap dialog, dan merupakan tempat ideal bertemunya para ilmuwan dunia.   Otonomi adalah hak kodrati setiap universitas, dan dibutuhkan untuk bisa menjalankan fungsinya memproduksi ilmu pengetahuan. Universitas tidak bisa disamakan dengan lembaga apapun, politik maupun bisnis, dan terbebas dari kepentingan kekuasaan dan uang.   Setiap universitas harus dibolehkan berkembang secara berbeda, tidak bisa diseragamkan, sesuai konteks geografi dan sejarahnya. Universitas bisa mendefinisikan dirinya sendiri ingin menjadi center of excellence dalam bidang ilmu tertentu agar menjadi unggulan dan rujukan nasional dan internasional.   Di masa depan, universitas di Maluku bisa mengembangkan ilmu kelautan, atau universitas di Kalimantan dan Papua mengembangkan ilmu kehutanan. Demikian pula tempat lain.   Intervensi pemerintah terhadap universitas tidak dibolehkan, Kedudukan pemerintah hanya sebagai steering, mengatur, mendukung, dan meminta pertanggungjawaban atas dana yang sudah diberikan dalam bentuk capaian akademik universitas.   Sering kali otonomi universitas disalah-artikan sebagai tak perlu didanai pemerintah, harus mencari uang sendiri. Pemerintah tetap berkewajiban mendanai universitas otonom, apalagi dimandatkan dalam Konstitusi, pemerintah harus mendanai pendidikan sebesar 20 persen dari dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).   Namun, otonomi akademik tidak akan mewujudkan prestasi akademik spektakuler, bila tata kelola universitas buruk, yang artinya otonomi disalahgunakan. Dipersyaratkan tata kelola universitas yang modern, bersendikan kolegialitas, dan berdasarkan prinsip check and balances.   Terkait keuangan, universitas harus bertanggung jawab atas uang publik yang dikelolanya. Dana subsidi pemerintah umumnya jauh dari cukup untuk membiayai pendidikan tinggi berkualitas sehingga 11 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) mengandalkan pada uang kuliah mahasiswa.   Artinya, publik punya hak untuk bertanya apakah dana dikelola untuk kepentingan akademik, bukan dihabiskan untuk keperluan lain.   Demikian pula fakultas, pemangku kepentingan utama harus bisa mengetahui alokasi dana universitas dan mengaksesnya untuk kepentingan merekrut dan menggaji dosennya sendiri (yang bukan aparatur sipil negara/ASN), penelitian, pengabdian masyarakat, penerbitan jurnal, dan kegiatan akademik lain.   Dalam hal sumber daya manusia, semua mekanisme pengangkatan, promosi, dan pemberhentian harus mengacu pada Statuta yang disepakati bersama, bahkan hukum nasional. Tidak boleh memecat pejabat universitas atau fakultas tanpa melalui prosedur.   Setiap dosen berhak atas promosi sampai ke jenjang jabatan yang paling tinggi (profesor) apabila ia berprestasi, dan tidak boleh mematikan karier seorang dosen pun hanya karena alasan personal elite kampus.   Penyalahgunaan otonomi   Di Indonesia kini ada 11 universitas berstatus otonom, yang disebut sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Bagaimana pengalaman menjalankan otonomi? Nampaknya tak mudah bagi PTNBH menghidupi otonomi seperti dicita-citakan, bahkan terdapat indikasi penyalahgunaan otonomi. Di antaranya, pertama, mudahnya kepentingan politik dari luar masuk kampus, terutama nampak dalam pemilihan rektor, bahkan pemilihan dekan. Di samping dikehendaki elite kampus sendiri, politikus dari luar senang menggunakan kampus untuk menanamkan pengaruh.   Politik transaksional terjadi di kampus, keributan sering muncul karenanya dan berpotensi memecah belah sivitas. Problemnya sama saja dengan universitas berkedudukan satuan kerja (Satker) kementerian.   Sering kali elite kampus terpilih bukanlah yang memiliki kepemimpinan kuat dan berkompetensi, tetapi yang didukung oleh kepentingan politik.   Kedua, terkait kelembagaan, universitas otonom biasanya diwakili empat organ, yaitu Majelis Wali Amanat (MWA), Eksekutif, Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB).   Tujuan keberadaan empat organ adalah memastikan terjadinya check and balances, mulai dari perencanaan strategis akademik tahunan dan jangka panjang, perencanaan tata kelola keuangan dan sumber daya manusia; dan selanjutnya mekanisme pelaksanaan dan monitoring evaluasi.   Semuanya harus disepakati bersama secara transparan, akuntabel, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama diwujudkan dalam Statuta yang disahkan sebagai peraturan pemerintah. Namun, dalam praktiknya bisa terjadi penyimpangan dalam proses perumusan Statuta, yaitu ketika pasal-pasal Statuta diubah secara sepihak demi kepentingan kekuasaan eksekutif, dan menjerumuskan universitas ke dalam tirani akademik, dengan segala implikasinya.   Ketiga, esensi hubungan kolegialitas tidak terjadi sejak lama, padahal dipersyaratkan dalam sistem tata kelola universitas modern. Nampak hubungan antarelite kampus dan dosen bersifat administratif atasan-bawahan bertingkat-tingkat. Kampus menduplikasi birokasi pemerintahan atau lembaga politik.   Keempat, penerapan otonomi yang seharusnya membebaskan kampus mengatur dirinya sendiri sesuai konteksnya, hampir tidak terjadi, karena terbelenggu berbagai aturan birokrasi kementerian sangat detail.   Pemeriksaan administrasi keuangan universitas disamakan dengan lembaga pemerintahan lainnya, padahal pengembangan ilmu pengetahuan tidak bisa disamakan dengan pembelian barang. Itu sebabnya mengapa universitas di Indonesia tidak ada yang memiliki basic research yang kuat, yang bisa menandingi universitas di luar negeri, karena basic research membutuhkan dana tanpa limitasi dan terbebas dari prosedur administratif berbelit.   Kelima, universitas dan dosen diakreditasi secara seragam, diharuskan untuk mengikuti sistem administrasi yang tidak memberdayakan dalam penggunaan dana penelitian dan pengelolaan laboratorium.   Bahkan ada kecenderungan saat ini Statuta PTNBH akan diseragamkan. Bahkan, silabus perkuliahan dosen, betapa pun canggih dan lengkapnya, dianggap tidak cukup karena masih harus dibuat Buku Rancangan Pengajaran dengan template yang sangat teknis, tidak dimengerti, sampai ada yang menyewa orang lain untuk membuatnya.   Inilah penjelasan mengapa di banyak universitas satuan kerja (satker) di Indonesia Timur, seperti Papua, fakultasnya hampir tidak memiliki profesor, karena penyeragaman pengaturan di seluruh Indonesia.   Keenam, umumnya universitas otonom belum mampu menjalin kolaborasi saling menguntungkan dengan industri seperti di negara maju, yang para profesor dan mahasiswa S3-nya menjadi mitra penelitian, dan hasilnya dapat dihilirisasi menjadi produk industri.   Akibatnya, keuangan universitas tergantung pada uang kuliah saja. Demikian pun hubungan universitas dengan lembaga pemerintahan kurang maksimal, sehingga banyak produk kebijakan pemerintah yang kurang didasarkan pada naskah akademik yang berkualitas, dan tidak implementatif.   Implikasi   Adakah signifikansi otonomi universitas terhadap kemajuan bangsa? Universitas kita bahkan tak menyamai universitas tetangga di Singapura atau Malaysia. Namun bukan otonominya yang salah, tetapi praktik penyimpangannya.   Implikasi lain penyalahgunaan otonomi adalah, berpotensi membungkam dosen untuk berbeda pendapat dengan elite kampus; mematikan daya nalar kritis ilmuwan untuk berkontribusi dan mengupayakan perubahan universitas, masyarakat dan bangsa; menyuburkan mental dosen menghamba pada birokrasi kampus dan kementerian, dan menimbulkan sikap apatis pada universitas. Dalam situasi itu tak akan tumbuh budaya akademik dan kemajuan ilmu.   Tidak ada jalan terbaik selain mengembalikan esensi otonomi universitas, meninjau kembali berbagai kebijakan kementerian dan kampus yang bertentangan dengan otonomi, dan memperbaiki tata kelola universitas otonomi. ●

 

 

Memaknai Putusan Hakim dari Perspektif Sosio-legal Sulistyowati Irianto ; Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

KOMPAS, 04 Juni 2021

 

 

                                                           

Secara hampir bersamaan, masyarakat sipil dikecewakan oleh dua putusan pengadilan. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang padahal sudah kehilangan legitimasi sosialnya sejak perumusannya. Kedua, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait jaminan kebebasan dasar bagi setiap murid, yang selama ini dipaksa sekolah dan kepala daerah untuk berpakaian tertentu, dengan dalih agama.   Tampaknya, Indonesia bukan laboratorium yang baik bagi mahasiswa hukum untuk belajar pintar dari putusan hakim karena langkanya putusan hakim yang bernilai tinggi (landmark). Bagaimanakah kedudukan putusan hakim dan implikasinya bagi masyarakat?   Putusan hakim berkedudukan penting sebagai acuan hukum yang memastikan keadilan bagi setiap orang. Memang teks hukum berisi norma dan cita-cita ideal, yang bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan dan keserakahan. Namun, teks hukum belum menjadi hukum yang hidup (the living law) sebelum mengalami ujian dalam kasus sengketa, dan melahirkan putusan hakim.   Sebabnya, selalu ada jurang antara teks hukum ideal dan realitas hukum yang menunjukkan selalu terjadinya pelanggaran hukum. Dalam persidangan teks hukum diuji, diperdebatkan, dan menghasilkan pertimbangan dan putusan hakim. Itulah hukum yang hidup, karena itulah yang senyatanya akan dipatuhi para pihak.   Perkembangan hukum juga selalu ketinggalan dengan kecepatan perubahan masyarakat, apalagi di era digital. Menerbitkan hukum baru yang merespons kebutuhan masyarakat bukan perkara mudah.   Dalam ”kekosongan” ini putusan hakim sangat penting sebagai acuan hukum sehingga disebut sebagai secondary legislature (Barak, 2006). Selanjutnya Barak mengatakan bahwa menjadikan diri sebagai corong undang-undang terlepas dari apa pun sistem hukum suatu negara, hari ini sudah ketinggalan zaman, karena UU selalu ketinggalan zaman.   Bagaimanakah Indonesia yang sistem hukumnya berakar dari civil law Belanda karena sejarah kolonial? Sistem hukum Belanda sendiri sudah mengalami perubahan, masa kini sumber hukum tidak lagi hanya kodifikasi UU, tetapi juga putusan hakim.   Itulah alasan mengapa Mahkamah Agung Belanda membuat program untuk memajukan kualitas putusan hakim agar memiliki kepastian hukum dan semakin memberi keadilan bagi masyarakat.   Problematika hakim   Sayangnya, di Indonesia para penegak hukum, terutama hakim, masih menempatkan diri sebagai corong UU karena berbagai alasan.   Suatu penelitian Komisi Yudisial (2014) menginvestigasi mengapa putusan hakim kita banyak yang kualitasnya buruk. Penelitian dilakukan di delapan wilayah terpencil secara geografis, termasuk wilayah konflik, dari Pulau Weh di Aceh sampai Papua. Tujuannya, mengetahui pola berpikir hakim, dan cara mereka menghidupi hukum melalui putusannya.   Hasilnya menunjukkan umumnya hakim masih menempatkan diri sebagai corong UU sebagai cara yang dianggap paling aman. Tidak banyak hakim berani melakukan terobosan hukum, bahkan untuk isu kemanusiaan dan pemerintahan bersih sekalipun.   Bagi hakim di daerah, amendemen ketiga konstitusi dianggap sebagai problem yuridis, yang berimplikasi sangat signifikan. Hakim di daerah harus dilihat sebagai kategori sosial yang berbeda dengan hakim di puncak kekuasaan yudikatif, seperti MA dan MK, karena situasinya berbeda.   Amendemen konstitusi ketiga Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yang diturunkan dalam SEMA No 10/2005, meletakkan kekuasaan kehakiman kepada lembaga (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri), bukan individu hakim. Sementara, menurut Bangalore Principle 2001, kemerdekaan hakim harus diletakkan kepada keduanya, lembaga dan individu hakim.   Akibatnya, hubungan antara ketua pengadilan dan hakim di daerah terasa seperti hubungan atasan dan bawahan. Hakim takut membuat putusan yang tidak tekstual karena bisa dianggap tidak tahu hukum dan disalahkan.   Kisah keseharian para hakim menunjukkan tata kelola sumber daya hakim yang transparan dan akuntabel tampak kurang berjalan. Akibatnya, misalnya, tidak ada dana keamanan bagi hakim apabila ada pengunjung membawa parang atau mengancam hakim di persidangan.   Cara hakim berstrategi adalah saling menjaga teman dengan pulang pergi ke tempat sidang naik motor bersama. Atau ada hakim yang waktu sakit sebangsal dengan terdakwanya. Juga, karena kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas di daerah, banyak hakim tidak membawa keluarganya.   Akibatnya, berapa pun besar gajinya akan habis untuk biaya perjalanan menengok keluarga. Bisa dibayangkan rawannya konflik kepentingan hakim kalau sudah berurusan dengan kebutuhan uang.   Promosi dan mutasi hakim, sungguhpun ada peraturannya, praktiknya tidak demikian, dan cukup signifikan memengaruhi hidup hakim. Akibatnya, hakim di tingkat bawah takut dihukum karena bisa dikirim ke daerah terpencil sebagai hakim non-palu tanpa kejelasan kapan berakhir.   Ada hakim yang terus-menerus ditempatkan di wilayah terpencil meskipun kondisi kesehatannya buruk dan tanpa layanan kesehatan memadai. Ada banyak lagi kisah lain, pendeknya situasi hakim di daerah bisa menjelaskan mengapa tidak banyak putusan hakim berkualitas.   Kabar duka dunia hukum   Kisah hakim di daerah dengan berbagai kendalanya seharusnya tidak dialami oleh hakim MK ataupun MA. Namun, mengapa kualitas putusan hakim di puncak kekuasaan yudisial juga banyak yang mengecewakan rasa keadilan publik? Tampaknya hakim dengan kedudukan yang lebih berpeluang menghasilkan putusan berkualitas, tetap saja memaknai, menghidupi hukum sebatas teks mati, diisolasi dari fakta dan realitas masyarakat.   Tidak ada ruang bagi rasa haus akan perlindungan terhadap dampak kejahatan luar biasa korupsi. Tidak ada terobosan agar semua anak sekolah Indonesia tidak kehilangan hak dasar dan peluangnya dididik menjadi manusia berkarakter.   Putusan terkait Revisi UU KPK secara formil dan material cacat secara etika moral. Zainal Arifin Mochtar (Kompas, 8/5/2021) telah menyampaikan detail bahwa putusan MK tersebut menyempurnakan kejahatan, dan berimplikasi kematian, baik bagi KPK maupun bagi moralitas konstitusi lembaga itu.   SKB Tiga Menteri 2021 adalah upaya menjamin akses hak dasar anak sekolah (khususnya perempuan), sesuai mandat konstitusi, UU Perlindungan Anak, berbagai undang-undang lain, dan konvensi internasional. Substansi SKB tersebut esensinya adalah tidak diperbolehkan mewajibkan dan melarang pakaian dan simbol agama tertentu terhadap anak sekolah, tak terkecuali golongan agamanya.   Lagi pula terdapat 421 perda eksekutif di seluruh Indonesia (Komnas Perempuan, 2019), yang isinya mengatur kewajiban berpakaian menurut agama tertentu dan larangan keluar malam bagi perempuan sejak ada otonomi daerah.   Dalam paradigma Hukum Kritikal, hukum memang dirumuskan untuk tujuan mendefinisikan kekuasaan. Jelas terbaca politik praktis yang dilancarkan kepala daerah untuk mengaktifkan sentimen keagamaan demi kekuasaan. Celakanya, seksualitas perempuan sering dijadikan komoditas politik atas nama moralitas sempit.   Bukankah masalah serius pendidikan adalah murid kita di-ranking termasuk paling bodoh di dunia, antara lain, oleh survei PISA dari tahun ke tahun. Bukan soal pakaian!   Banyak survei menunjukkan anak kita semakin menghidupi nilai eksklusif dan intoleran yang justru didapat dari sekolah; termasuk sekolah negeri yang penyelenggaraannya dibiayai pajak rakyat seluruh negeri. Padahal, yang dibutuhkan adalah pendidikan berkualitas secara akademik, yang melahirkan anak Indonesia berkarakter (jujur, berbela rasa, dan cinta Tanah Air).   Instrumen hukum seperti SKB Tiga Menteri itu sudah lama ditunggu oleh banyak pihak di seluruh Indonesia untuk memulihkan karakter yang hilang dari anak-anak kita selama ini. Sayangnya, hakim tidak melihat adanya urgensi dan keseluruhan konteks dari masalah pendidikan kita.   Di era digital ini pekerjaan insan hukum dapat tergantikan oleh kecerdasan buatan/artificial intelligence (Susskind, 2020). Semua teks hukum, data persidangan, dan peta putusan hakim sudah menjadi algoritma, dapat diperiksa mesin, termasuk transparansi dan akuntabilitasnya.   Menafsir hukum secara serampangan dapat mudah terdeteksi. Hal yang tidak tergantikan mesin adalah konteks hukum.   Hakim seharusnya juga membaca hukum sebagai konteks, yaitu realitas masyarakat, manusia di mana hukum berada. Memajukan hukum Indonesia berarti juga memiliki repository putusan hakim yang berkualitas, berhati nurani, dan melampaui zamannya agar dapat dijadikan sebagai rujukan di masa depan. ●

 

 

Mengungkap Kekerasan Seksual di Kampus  Sulistyowati Irianto ;  Co-founder Mata Kuliah Gender dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

                                                        KOMPAS, 26 Maret 2021

 

 

                                                           

Umumnya kampus dipersepsi sebagai tempat aman bagi perempuan dan anak, sama seperti sekolah, rumah tangga, dan lingkungan rumah ibadah sehingga orang tak menyadari itu cuma mitos.   Kejahatan yang merendahkan kemanusiaan, berupa kekerasan seksual, terjadi juga di kampus. Karena diselubungi mitos, kejahatan itu justru tersembunyi, tak terlaporkan, pelakunya tak pernah dihukum setimpal, dan korban mengalami trauma seumur hidup.   Korban adalah generasi muda kita, umumnya mahasiswi. Tindakan ini menambah panjang deretan cacat etika dari (sebagian) kaum intelektual kita, di samping isu plagiarisme dan mis-tata kelola universitas.   Sementara itu, sebagian besar akademisi diam, tidak mau tahu karena menganggap kasus itu urusan privat dan memalukan institusi, atau menyangkal, bahkan ikut menyalahkan korban.   Mitos berikutnya adalah kekerasan seksual disebabkan kurangnya pendidikan agama; padahal ada pelajaran agama, dari prasekolah sampai universitas.   Masalahnya terletak pada ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku melakukan penyalahgunaan kuasa sungguhpun mereka orang dekat, seperti ayah kandung, saudara laki-laki, guru sekolah, guru agama, dan dosen.   Demikianlah evidence based (dasar pembuktian) ratusan ribu kasus yang dilaporkan dari seluruh Indonesia kepada Komnas Perempuan setiap tahun.   Di kampus, pelaku kekerasan seksual bisa siapa saja; sesama mahasiswa, staf administrasi, dosen, dosen tamu, yang prinsipnya punya kuasa lebih daripada korban (lebih pintar, lebih senior, menentukan nilai dan nasib mahasiswa).   Namun, ketika pelakunya dosen atau profesor, kejadiannya tak mudah dipercaya oleh pemimpin program studi, departemen, dan fakultas. Nama baik institusi dianggap lebih penting daripada bela rasa pada korban. Mereka minta bukti dan pembuktian kejahatan kemanusiaan disamakan dengan bukti tindak pidana biasa.   Korban kian takut karena pembuktian dibebankan kepadanya dan sulit dipenuhi. Biasanya kejahatan sudah berlangsung lama, bisa beberapa bulan, tahun, bahkan korban sudah menjadi alumnus. Ada hambatan psikologis dan sosial sehingga korban baru berani mengadu dan bukti sudah kedaluwarsa.   Jika pelakunya dosen, prinsip universitas sebagai gerakan moral di jantung hati masyarakat (Magna Charta Universitatum, 1988), kehilangan rohnya, runtuh.   Kaum intelektual dipandang sebagai penjaga gerbang kebenaran. Tugasnya memproduksi ilmu pengetahuan, melakukan pencarian kebenaran yang tak pernah usai karena selalu ada kebenaran baru dari temuan berikutnya. Dosen tempat orang berguru. Akibatnya, sulit memercayai jika ada di antara mereka menjadi predator seksual bagi mahasiswanya sendiri.   Problem utamanya, banyak kampus tak memiliki regulasi khusus untuk menanggulangi penanganan kekerasan seksual dan pencegahannya. Jika ada dosen yang mendampingi korban, mereka tak punya petunjuk apa yang harus dilakukan. Dosen pendamping juga berhadapan dengan sebagian besar dosen lain yang tidak memiliki literasi kekerasan seksual dan perspektif korban.   Ketiadaan literasi adalah problem kedua. Tak banyak yang paham, kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan karena korbannya bisa mati, atau cacat seumur hidup, dan jenis tindakannya sangat beragam. Dari cat calling, pelecehan, yang sering dianggap remeh, sampai percobaan pemerkosaan, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, dan penyiksaan seksual.   Cat calling pun berbahaya. Ada mahasiswi yang menghindari siulan nakal setiap keluar rumah dengan cara menggunakan headset, kemudian menyeberang rel, tak dengar kereta datang, dan kehilangan nyawa.   Angka kekerasan seksual   Kasus kekerasan seksual di kampus yang dapat dilaporkan adalah dari 2019, yaitu 174 kasus di 79 kampus di 29 provinsi. Pelakunya dosen, mahasiswa, staf, tokoh agama di kampus, dokter klinik di kampus, dan warga lain. Tempat kejadian bisa di dalam atau luar kampus, seperti lokasi KKN, tempat magang, dan acara kemahasiswaan.   Korban 96 persen mahasiswi, 20 persen tak melapor dan 50 persen tak menceritakan kepada siapa pun (Vice Indonesia, Tirto, dan Jakarta Post, 2019). Kasus yang tak dilaporkan tenggelam dalam gunung es.   Kasus kekerasan di kampus juga bersembunyi dalam kekerasan berbasis gender siber (KBGS) karena pelaku melakukannya secara digital. Laporan KBGS langsung ke Komnas Perempuan naik dari 241 kasus (2019) ke 940 kasus (2020). Laporan KBGS dari lembaga layanan juga naik dari 126 kasus (2019) ke 510 kasus (2020).   Kekerasan seksual di kampus terkonfirmasi dari laporan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan (KTP) di ranah komunitas/publik, yaitu 21 persen atau 1.731 kasus (KP, 2021). Paling banyak memang kekerasan seksual, yaitu 55 persen atau 962 kasus, terdiri dari pemerkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181), percabulan (166), dan sisanya percobaan pemerkosaan.   Sementara 79 persen KTP di ranah privat atau pelakunya orang dekat korban, seperti kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (49 persen), kekerasan masa pacaran (20 persen), sisanya kekerasan dari bekas suami, bekas pacar, dan KTP pada pekerja rumah tangga.   Secara keseluruhan, laporan KTP yang diterima Komnas Perempuan tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus, menurun 31,5 persen dari 2019 sebesar 431.471 kasus. Namun, penurunan ini tak dapat dilihat sebagai turunnya KTP karena imbas pandemi, yaitu (1) perubahan jam kerja dan ketidaksiapan teknologi lembaga layanan, (2) selama pembatasan sosial berskala besar korban takut lapor karena serumah dengan pelaku, dan (3) rendahnya literasi teknologi korban.   Problem sosio-yuridis   Kasus kekerasan seksual di kampus jarang berakhir di pengadilan. Penyebabnya, pertama, secara nasional kita memang belum memiliki instrumen hukum khusus penghapusan kekerasan seksual.   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada sekarang menempatkan kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan, padahal itu kejahatan kemanusiaan karena mengancam nyawa dan hidup korban.   Kedua, sukarnya memenuhi prosedur pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berbagai prosedur penyelidikan dan penyidikan di lembaga penegakan hukum (harus ada bukti fisik dan saksi).   Ketiga, adanya berbagai mitos dan stereotip yang menyalahkan korban, yang dipercaya aparat penegak hukum, atau jadi bagian dari budaya hukum mereka (Nelken, 2007).   Keempat, mitos dan stereotip yang hidup di kalangan penegak hukum, sumbernya ada dalam masyarakat. Hal ini membuat korban takut, malu, bimbang, sakit psikologis, yang menghalanginya melapor.   Akibatnya, banyak kasus berlangsung terus. Selalu saja ada kasus dengan pelaku sama dan korban banyak karena berlangsung menahun. Jika ada korban berani buka suara, diikuti korban berikutnya, semua terkendala bukti yang sudah hilang. Satu-satunya bukti, kesaksian korban. Itu pun sulit didapat karena biasanya korban sudah menjadi alumnus atau orang besar dan tak mau diketahui publik kasusnya.   Akibatnya, kekerasan seksual di kampus menjadi kejahatan tertutup rapat dan pelakunya tidak dihukum. Ada juga korban yang memilih pindah ke kampus lain daripada mempersoalkan kasusnya dengan harapan tipis untuk mendapat keadilan.   Kejahatan seksual menandai semakin buruknya wajah kampus kita. Sungguh paradoks karena di sisi lain berbagai kampus menjadi hub program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk program penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendidikan berkualitas.   Pencapaian SDGs jadi parameter penting mengukur keberhasilan nasional meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia. Jangan-jangan hanya sekadar formalisasi capaian jumlah penelitian, publikasi, dan webinar. Tak benar-benar melindungi mahasiswa kita sendiri dari ancaman kejahatan seksual, dan tidak memberikan keadilan bagi korban. Hipokrasi kampus menampakkan wajahnya yang nyata. ●

 

Pendidikan Tinggi Tersembunyi

Pendidikan Tinggi Tersembunyi

Oleh :  SULISTYOWATI IRIANTO

KOMPAS, 23 November 2019

Dalam kabinet baru nomenklatur ”Pendidikan Tinggi” hilang dari Kementerian Riset dan Teknologi, tetapi juga tidak tersurat dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

REFORMASI HUKUM

Reformasi Hukum untuk Siapa

SULISTYOWATI IRIANTO

 

KOMPAS 9 Oktober 2019

 

Reformasi hukum berupa revisi atau perumusan legislasi dan kebijakan baru adalah suatu keniscayaan mengingat masyarakat yang berubah dan selalu butuh hukum baru. Namun, gerakan protes masyarakat sipil terhadap sejumlah produk legislasi belakangan ini mengingatkan kita, hukum tak berada di ruang steril parlemen saja.

Jokowi dan Universitas

Jokowi dan Universitas Sulistyowati Irianto  ;  Guru Besar Antropologi Hukum FH Universitas Indonesia

                                                      KOMPAS, 27 Januari 2018

                                                           

Dalam beberapa pidatonya, Presiden Joko Widodo mempertanyakan sejauh mana universitas kita sudah berubah, mengingat persaingan dunia masa kini akan memenangkan mereka yang tercepat dalam inovasi teknologi digital. Dikatakan, sejak 30 tahun yang lalu nomenklatur keilmuan yang dikembangkan di universitas tetap linier, tidak ada yang berubah. Padahal, era disrupsi tidak hanya menerjang perusahaan raksasa saja, tetapi kemungkinan juga universitas apabila tidak terbuka terhadap perubahan (AIPI, 2017). Apa sebabnya universitas kita sukar terbuka terhadap ilmu multi dan interdisiplin, suatu kecenderungan ilmu pengetahuan masa kini? Ancaman disrupsi diindikasi ketika pendidikan tinggi dianggap tak merespons kebutuhan masyarakat dan industri yang terus berubah. Sementara itu, ilmu pengetahuan dan informasi melimpah di internet, termasuk kuliah dari para profesor ternama di dunia. Saat ini, industri digital raksasa dalam perekrutannya tidak lagi mengandalkan ijazah formal, tetapi daya inovatif dan kreativitas orang muda. Belajar dari negara lain Universitas tumpuan kemajuan bangsa, bukan slogan klise. Di banyak negara lain, temuan sains dan teknologi dihasilkan oleh penelitian laboratorium universitas dan kerja keras para ilmuwan sepanjang hidupnya. Jenjang pascasarjana menjadi tumpuan. Mahasiswa pascasarjana dibayar sebagai peneliti dalam proyek penelitian profesornya untuk industri. Di akhir masa studi, ia akan menghasilkan berbagai artikel jurnal berkualitas atau hak paten. Universitasnya mendapat nama dan insentif yang besar dari industri atau negara; yang akan semakin memperbesar daya dukung lembaga. Sebelum masuk universitas, calon mahasiswa pascasarjana sudah memiliki hasrat ingin memproduksi ilmu pengetahuan tertentu. Maka, yang dicari pertama kali adalah profesor dengan keahlian yang bisa membimbingnya, bukan universitas. Tidak heran jika ia biasa ditanya berasosiasi dengan profesor siapa, bukan berasal dari departemen apa. Dalam bidang sosial dan humaniora, segala persoalan yang dihadapi masyarakat dalam bidang apa pun dapat dicari penjelasannya dari keahlian, tulisan, dan rekomendasi para ilmuwan. Saat ini, dunia sedang dilanda dampak paham populis konservatisme, yang berdampak luas memecah belah umat manusia berdasarkan asal-usul: pribumi-imigran, kulit putih-kulit warna, dan agama; dilancarkan oleh para politisi untuk mendapatkan kekuasaan. Para ilmuwan sosial-humaniora melakukan banyak penelitian, menghasilkan disertasi, kajian ilmiah, tulisan jurnal, memberi penjelasan, membongkar konstruksi yang menyesatkan tentang identitas manusia berdasarkan asal-usul. Masyarakat mendapatkan penjelasan, jawaban, dan ketenteraman. Universitas bekerja sangat erat tidak hanya dengan industri, tetapi juga dengan lembaga pemerintah, parlemen, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil. Jejaring ini menyebabkan derap universitas bersinergi dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Nomenklatur ilmu sudah lama hampir tidak berbatas. Suatu ilmu berkembang keluar dari batas disiplin primordialnya, bertemu dengan ilmu-ilmu lain, dan melahirkan ilmu baru lintas disiplin. Generik ilmu baru bertumbuh, fokus lembaga penelitian silih berganti didirikan menggantikan yang dianggap usang. Kemajuan ilmu ditopang tata kelola universitas yang baik. Lembaga di universitas adalah unit akademik, bukan unit administratif. Dosen dan mahasiswa bisa dengan tenang bekerja tanpa hambatan administrasi. Urusan administrasi akademik dan keuangan dijalankan tenaga profesional yang saling terhubung dengan jaringan digital sehingga mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Jabatan struktural universitas ditawarkan ke siapa saja yang bersedia, bahkan kepada universitas lain. Jabatan dekan, misalnya, ditawarkan secara bergantian dengan semangat kolegialitas. Hampir tak ada politik di situ. Universitas kita Kemampuan merespons kebutuhan masyarakat butuh perubahan paradigma keilmuan yang kian lintas disiplin. Di negara lain, misalnya, sudah ada jurusan ”Hukum, Sains dan Teknologi” atau ”Hukum dan Kesehatan”. Seandainya terjadi di sini, dapat dibayangkan akan timbul ”keguncangan”. ”Hukum, Sains dan Teknologi” itu induk ilmunya milik Fakultas Hukum, Fakultas MIPA, atau Fakultas Teknik? ”Hukum dan Kesehatan” itu milik Fakultas Hukum atau Fakultas Kedokteran? Pertanyaan kedua, apakah Kementerian Ristek dan Dikti memperbolehkan dibuatnya jurusan baru yang nomenklaturnya tidak ada? Jika diakreditasi, apakah aksesornya bisa menerima? Pertanyaan ketiga, mereka yang diluluskan dari bidang-bidang interdisiplin tersebut nanti berkariernya di mana karena ilmunya tidak linear, apa bisa naik pangkat? Tampaknya karena cara berpikir monodisiplin, linear, sudah seperti fosil, ilmuwan sukar untuk ke luar dari zona nyamannya. Mereka khawatir kehilangan identitas paradigmatik keilmuannya dan sangat menjaga agar ilmunya tidak ”tercemar” ilmu lain. Tidak mau belajar dari peraih Nobel dunia, yaitu para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu yang berkolaborasi untuk memecahkan suatu persoalan. Para hakim konstitusi pun sebenarnya perlu memiliki pengetahuan yang sangat luas menyangkut di antaranya energi dan pertambangan, teknologi digital, ilmu kesehatan, serta isu-isu kemanusiaan yang kompleks agar bisa menghasilkan keputusan yang mengaktualisasi konstitusi dalam keadilan substansial warga masyarakat. Sungguhpun ada begitu banyak orang pintar, berdedikasi dan berintegritas di kampus, tetapi ada kesulitan untuk maju secara maksimal. Hambatan struktural terletak pada tumpang-tindihnya berbagai peraturan dan prosedur administrasi. Kedua adalah kurang tumbuhnya budaya kerja sama antara universitas dengan industri dan lembaga pemerintah, termasuk lembaga hukum. Pelaku industri bahkan membuat universitas sendiri, sementara lembaga pemerintah membuat penelitiannya sendiri; alih-alih menjadikan universitas yang sudah ada sebagai tulang punggung penelitian, yang melahirkan temuan paling berkualitas dan melampaui zamannya. Ketiga adalah kurang tumbuhnya budaya untuk terbuka terhadap perubahan dan kerja sama. Li Lanqing, mantan Perdana Menteri China, dalam bukunya Education for 1,3 Billion (2003), mendeskripsikan tentang reformasi pendidikan di China dengan visi menghasilkan manusia yang berkarakter, yaitu mampu bekerja sama. Magna Charta Universitatum 1988, yang ditandatangani 805 universitas dari 85 negara, juga mencanangkan universitas sebagai lembaga yang harus jauh dari kekuasaan dan uang karena fungsinya sangat khusus, yaitu memproduksi ilmu pengetahuan, penjaga kebenaran. Budaya yang harus dikembangkan adalah kolegialitas. Menyingkirkan hambatan Namun, tampaknya cara berpikir monodisiplin mendikotomi ”kita dan mereka”, yang begitu kuat, memengaruhi tata laku organisasi dan keseharian lingkungan kampus. Dosen yang sudah puluhan tahun mengabdi di suatu fakultas dan universitas, masih bisa dianggap sebagai ”orang lain” hanya karena lulus sarjananya (S-1) tidak dari situ. Apalagi, apabila ilmunya tidak linear dengan fakultasnya, betapapun dedikasi dan kontribusinya dalam mengembangkan studi lintas disiplin bagi kemajuan ilmu di fakultasnya, label sebagai ”orang luar” tetap melekat dengan segala implikasinya. Anehnya, hal ini terjadi ketika universitas tetangga, misalnya di Singapura, yang menduduki peringkat atas dunia, sudah membuka berbagai lini jabatan dan lembaga universitas kepada orang terbaik dari segala penjuru dunia. Sungguh mengherankan imparsialitas ilmu pengetahuan tidak terefleksi dalam cara berpikir (budaya) para akademisi kita. Dalam situasi ini, tidak mengherankan jika universitas tidak peka ketika paham populis konservatisme leluasa masuk ke dalam kampus. Politik identitas telah biasa menjadi dasar dalam perekrutan berbagai lini jabatan di kampus, apalagi proses pemilihan pimpinan fakultas dan universitas. Politik identitas tentang siapa ”kita” dan ”mereka”, hubungan pertemanan, dan bahkan aliansi politik praktis lebih mengemuka dibandingkan karakter kompetensi, kemampuan memimpin, dan integritas dalam memilih pimpinan. Harapan Presiden Jokowi menjadikan universitas sebagai penghela kemajuan bangsa serta responsif terhadap perkembangan dunia dan kebutuhan masyarakat tampaknya sukar terwujud apabila berbagai hambatan di atas tidak disadari keberadaannya oleh semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi dan sivitas akademika. ●