Wewenang OJK Lindungi Konsumen Irvan Rahardjo ;  Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

KOMPAS, 9 Juli 2021

 

 

                                                           

Paul Sutaryono menulis artikel “Tantangan OJK Lindungi Konsumen“ (Kompas, 7/6/2021 ), yang membandingkan OJK di Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) model Inggris, yakni Financial Services Authority (FSA).   Paul Sutaryono menyebut upaya perlindungan OJK bagi konsumen bukan sesuatu yang baru dan sudah barang tentu OJK juga wajib memiliki minimal empat fungsi seperti dimiliki FSA. Di aturan lama, OJK hanya memiliki fungsi mediasi.   Menurut Paul ada beberapa hal yang perlu disoroti dalam Rancangan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.   Pasal 37, misalnya, menegaskan, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK ) wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kelalaian karyawan hingga direksi. Pasal 44 menyatakan OJK berwenang menjalankan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen, termasuk menggugat dan menuntut ganti rugi hak konsumen kepada PUJK ke pengadilan.   Rekomendasi IMF   Pembentukan OJK merupakan rekomendasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dengan mengambil contoh FSA di Inggris. IMF menginginkan dibentuknya sebuah lembaga keuangan yang terpisah dari kementerian keuangan dan bank sentral dengan mengambil model FSA. Dalam kenyataannya, FSA justru dipandang gagal melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya ketika Inggris dihadapkan kepada krisis finansial global 2008.   FSA Inggris pun tak dapat mendeteksi kondisi keuangan The Northern Rock, bank penyedia kredit perumahan skala kecil yang menempatkan dananya dalam porsi cukup besar di sub prime mortgage yang menjadi masalah di AS.   Pemerintah Inggris terpaksa mengambil alih bank itu untuk menyelamatkannya. Belakangan Inggris justru mengembalikan sistem pengawasan bank dari model otoritas jasa keuangan atau FSA ke bank sentral.   Pada 19 Desember 2012, Financial Security Act 2012 disetujui Kerajaan Inggris dan 1 April 2013 FSA dibubarkan dan diganti Financial Conduct Authority dan Prudential Regulatory Authority di bawah pengawasan bank sentral Inggris.   Penumpukan kewenangan   OJK menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 25/PUU- XII/2014 yang mempersoalkan konstitusionalitas independensi OJK. Fungsi pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan dinilai dapat berdampak pada penumpukan kewenangan yang menimbulkan potensi moral hazard sehingga menjadi sulit terkontrol.   Uji materi ditolak, tetapi MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dengan menyatakan frasa ”dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata independen, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.   Penumpukan kewenangan OJK juga digugat dalam perkara uji materi dengan Nomor 102/PUU-XVI/2018. Para pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK, terutama frasa “penyidikan”.   Kewenangan penyidikan OJK dilakukan penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengikuti Pasal 6 KUHAP. Hal ini, memicu perebutan perkara antara penyidik Polri dan PPNS di OJK. Dalam konteks kewenangan, penyidik OJK bisa melakukan penyidikan terkait fungsinya sebagai pengawas perbankan dan non perbankan. Lembaga sejenis OJK di negara lain tidak memiliki kewenangan penyidikan.   POJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan hanya memberi kewenangan kepada OJK selaku fasilitator dalam menyelesaikan sengketa dengan potensi kerugian maksimal Rp 500 juta untuk asuransi umum dan Rp 750 juta untuk asuransi jiwa.   Kewenangan untuk mengajukan gugatan harus dikesampingkan karena berbenturan dengan fungsi mediasi dan fasilitator OJK . Soal gugatan merupakan hak konstitusi setiap konsumen, jangan sampai menimbulkan tafsir bahwa gugatan hanya bisa dilakukan oleh OJK dalam kapasitas sebagai pengawas untuk meminta pertanggungjawaban terhadap PUJK di pengadilan.   Hal ini sesuai KUH Perdata soal wanprestasi dan ganti rugi (Pasal 1243). Pembatalan perjanjian harus dengan keputusan hakim pengadilan (Pasal 1266). Persetujuan tak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Syarat sepakat, tak mengandung paksaan atau penipuan, harus berdasarkan itikad baik (Pasal 1320). Kesepakatan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338). Setiap hubungan hukum yang lahir dari perikatan keperdataan bukan kewenangan hukum publik, dalam hal ini OJK.   Kewenangan OJK terkait perlindungan konsumen adalah kewajiban asuransi membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh OJK. Dana Jaminan wajib disesuaikan jumlahnya dengan perkembangan usaha. Dana Jaminan dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun. Dana Jaminan hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelah dapat persetujuan OJK.   Namun alih-alih melaksanakan kewenangan mengelola kecukupan Dana Jaminan, penumpukan kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen terjadi dengan POJK Nomor 17 /POJK.05/2017 tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi. OJK memiliki kewenangan pemblokiran manakala perusahaan asuransi dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha karena tak penuhi ketentuan solvabilitas atau dicabut izin usahanya.   Kita melihat sejumlah paradoks yang melekat pada eksistensi OJK saat ini (Irvan Rahardjo, "Paradoks OJK", Kompas, 23/8/2019). Dengan fungsi perlindungan konsumen yang dimiliki, OJK bahkan tidak memiliki tenaga komisioner yang mewakili kelompok konsumen pengguna jasa keuangan. Dalam banyak kasus pengaduan klaim asuransi nasabah ke OJK sangat minim perhatian dan kepedulian OJK dalam menangani keluhan nasabah.   Termasuk kasus nasabah asuransi yang ditutup atau dipailitkan oleh OJK, nasabah harus berjuang sendiri tanpa fasilitas mediasi dan advokasi yang tersedia di OJK. OJK lembaga independen, tapi dibiayai dari pungutan iuran industri. Ini menimbulkan benturan kepentingan dengan fungsi perlindungan konsumen. OJK berhadapan dengan para pelaku sektor jasa keuangan yang jadi sumber pungutan iuran OJK.   Kasus gagal bayar Jiwasraya menimbulkan pertanyaan soal pengawasan OJK sejak gagalnya restrukturisasi AJB Bumiputera yang tak kunjung membuahkan penyelesaian hingga kini. OJK yang over regulated kerap tak menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri.   Sebut beberapa peraturan OJK (POJK), antara lain No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; No 23/POJK.05/ 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi; No 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian; No 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.   Dengan berbagai kewenangan OJK dan instrumen deteksi dini seperti RBC, kondisi gagal bayar perusahaan asuransi seharusnya bisa dicegah. Lemahnya pengawasan perasuransian OJK terhadap perasuransian tampak pada lemahnya tata kelola dan kepastian hukum pada usaha perasuransian.   Soal pemailitan asuransi yang tak melindungi kepentingan hak konsumen, pembatasan kegiatan usaha yang terlalu lama sehingga mencederai perlindungan konsumen, tata kelola dan kepatuhan buruk, lembaga penjamin polis, aturan badan usaha berbentuk mutual, program asuransi wajib amanat UU No 40/2014 tentang perasuransian yang belum terwujud; semua itu membuat lebih mendesak untuk mewujudkan perlindungan konsumen.   OJK akan menerbitkan beleid untuk memperketat ketentuan produk unit link. Akan diatur investasi apa yang bisa dibelikan perusahaan dari dana pemegang polis. Tujuannya untuk meminimalkan kerugian konsumen serta potensi pemilihan saham yang sarat spekulasi. Di sisi lain, rencana peraturan OJK dimaksud belum menjawab sumber masalah yang terletak pada kurangnya transparansi perusahaan pada konsumen dan fakta banyak konsumen yang belum memahami apa itu unit link.   Agen asuransi kerap menjelaskan secara tidak jujur risiko dan manfaat unit link secara proporsional, apalagi soal potensi kerugian akibat fluktuasi pasar keuangan. Informasi yang diberikan selalu mengarah keuntungan di masa depan, seakan-akan konsumen pasti mendapat imbal hasil besar. OJK bisa berbuat lebih tegas lagi, sebagaimana janji untuk mereformasi industri asuransi.   OJK perlu bersikap tegas pada aktivitas penawaran produk asuransi di bank, tidak dicampuradukkan dengan praktik mis selling karena konsumen datang ke bank untuk menitipkan uangnya, bukan mengasuransikan yang dibalut dengan investasi. Konsumen kerap memutuskan menerima tawaran dengan pola pikir yang salah, yaitu produk asuransi sama dengan bank. Tak sedikit yang akhirnya terkejut karena tabungannya terdebit secara otomatis untuk biaya asuransi yang tak disadarinya.   OJK tidak dapat menyalahkan nasabah atau konsumen atas kerugian yang dideritanya, karena terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara inklusi keuangan khususnya perbankan yang tinggi dengan literasi asuransi yang sangat rendah.   Penurunan jumlah nasabah unit link saat ini juga menjadi sinyal bahwa industri asuransi harus kembali ke bisnis inti sebagai penyedia proteksi bukan investasi . Selain itu, sektor ini akan segera dihadapkan pada penerapan IFRS 17 yang akan mulai berlaku pada 2025. Pada saat itu, premi unit link tidak dapat diakui sebagai pendapatan asuransi.   Upaya penyelamatan nasabah PT Asuransi Jiwasraya melalui restrukturisasi saat ini perlu dilanjutkan dengan tekad reformasi industri perasuransian. Restrukturisasi akan menekan pamor dan kepercayaan masyarakat terhadap industri di jangka pendek. Perlu ada tekad melakukan reformasi perasuransian seperti dicanangkan Presiden saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan awal 2020 yang ditindaklanjuti OJK.   Terdapat empat fokus dari reformasi IKNB yang akan dijalankan OJK. Pertama, reformasi pengaturan dan pengawasan, terdiri dari reformasi pada aspek kehati-hatian melalui penilaian aktiva dan peningkatan modal minimum secara bertahap, kemudian dalam hal tata kelola dan manajemen risiko. OJK pun akan mendorong penguatan pengawasan berbasis risiko.   Fokus kedua, reformasi institusional yang akan mencakup entry policy, penetapan status pengawasan dan exit policy. Fokus ketiga, reformasi infrastruktur. Reformasi akan dilakukan dalam sistem informasi dan pelaporan kepada OJK, keterbukaan informasi kepada publik, serta analisis industri.   Fokus keempat, penyiapan RUU Lembaga Penjamin Polis. OJK menyatakan akan menyiapkan kerangka hukum pendirian lembaga itu. OJK berharap para perusahaan asuransi dapat memahami arah transformasi ini sehingga bisa mempersiapkan diri menuju transformasi yang akan dilakukan.   Periode 1998-1999 industri perbankan sempat mengalami hal serupa dengan yang dialami industri asuransi saat ini. Pemicunya, saat krisis moneter lembaga keuangan dunia IMF merekomendasikan Indonesia menutup 10 bank. Namun dengan reformasi total, kinerja industri perbankan bisa kembali. ●

 

 

Pemailitan Asuransi Irvan Rahardjo ; Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI )

KOMPAS, 29 Mei 2021

 

 

                                                           

PT Asuransi Jiwasraya mengumumkan skema lengkap dari restrukturisasi polis "saving plan". Terdapat tiga skema yang ditawarkan, mulai dari pembayaran 15 tahun, hingga pembayaran lima tahun dengan potongan penyesuaian hingga 31 persen.   Produk saving plan adalah biang keladi dari ambruknya kondisi keuangan Jiwasraya, sehingga perseroan mengalami gagal bayar sejak Oktober 2018. Oleh karena itu, manajemen Jiwasraya menawarkan penghentian polis berjalan hingga 31 Desember 2020 dan utang klaim terakhir dikonversikan menjadi dana awal program baru.   Terdapat tiga opsi pembayaran klaim bagi nasabah saving plan, yakni JS Mantap Plus Plan A, Plan B, dan Plan C. JS Mantap Plus Plan A sebagai alternatif utama adalah pembayaran nilai tunai secara penuh atau 100 persen dengan dicicil selama 15 tahun tanpa bunga. Pembayaran klaim dilakukan sebesar 5 persen setiap tahun dalam sepuluh tahun pertama dan 10 persen setiap tahun dalam lima tahun terakhir.   Plan B adalah pembayaran klaim dengan tempo cicilan yang lebih cepat, yakni lima tahun tanpa bunga. Namun, pembayaran dilakukan sebesar 71 persen atau terdapat haircut sekitar 29 persen dari nilai tunai. Pembayaran dilakukan sebesar 15 persen pada tahun pertama; 5 persen pada tahun kedua, ketiga, dan keempat; serta 41 persen sisanya dibayarkan pada tahun kelima.   Plan C adalah cicilan klaim selama lima tahun dengan pembayaran di muka 10 persen oleh IFG Life, perusahaan baru yang dibentuk untuk mengambil alih utang Jiwasraya. Dalam skema ini terdapat haircut 31 persen, sehingga setelah dikurangi pembayaran di muka, pembayaran sisa nilai tunai sekitar 59 persen dilakukan dalam lima tahun.   Pembayaran di skema ketiga ini 10 persen di muka, lalu 5 persen di tahun kedua dan ketiga, 9 persen di tahun keempat, serta 30 persen tahun kelima.   Selain ketiga opsi, terdapat alternatif lain jika nasabah menolak restrukturisasi dan tetap mempertahankan polisnya di Jiwasraya. Namun, pembayaran klaim hanya akan dilakukan sesuai kondisi keuangan Jiwasraya, yang saat ini jumlah asetnya kurang dari satu per tiga total liabilitas.   Jiwasraya membukukan ekuitas negatif Rp 38,5 triliun per Oktober 2020. Nilai itu terus memburuk dibandingkan 2018 yang negatif Rp 30,3 triliun dan 2019 yang negatif Rp 34,6 triliun. Kondisi liabilitas dan aset per Oktober 2020, liabilitas polis tradisional Rp 37,2 triliun dan liabilitas polis saving plan mencapai Rp 16,8 triliun.   Aset yang dimiliki persero Rp 15,4 triliun dengan mayoritas aset tak likuid dan berkualitas buruk. Nilai aset turun terus dari Rp 23 triliun di 2018 menjadi Rp 18 triliun di 2019.   Tim Percepatan Restrukturisasi mencatat sebanyak 15.771 atau 90,3 persen pemegang polis bancassurance sudah mengikuti program restrukturisasi. Disusul pemegang polis kategori korporasi sebanyak 75,3 persen atau 134.161 peserta. Pemegang polis ritel sudah yang ikut restrukturisasi mencapai 65,8 persen atau 127.339 peserta (13/4/2021) .   Ada tiga opsi yang bisa ditempuh pemegang saham . Pertama , opsi bailout. Namun opsi ini tak ditempuh mengingat belum ada aturan terkait bailout dengan industri asuransi, baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).   Kedua, opsi likuidasi atau pembubaran perusahaan. Opsi ini harus dengan seizin OJK berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Opsi likuidasi ini juga tidak diambil karena pertimbangan BUMN lain yang memiliki portofolio pensiun di Jiwasraya. Dampak ekonomi, sosial, dan politiknya besar jika dilakukan likuidasi.   Ketiga, opsi restrukturisasi, transfer, dan bail-in. Ketiga langkah itu dilakukan bersamaan. Dukungan dana dari pemegang saham Jiwasraya pelaksanaannya dilakukan secara tak langsung melalui PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (BPUI). Pemegang saham menempuh opsi ketiga yakni lewat restrukturisasi, transfer, dan bail-in agar Jiwasraya tak mewariskan kerugian ke IFG Life setelah transfer portofolio.                 Masalah pendanaan yang dibutuhkan dari PMN sebesar Rp 20 triliun ditambah Rp 2 triliun pada 2020 plus bunga surat utang yang akan dimintakan pada RAPBN 2022. Angka ini masih jauh dari kebutuhan Jiwasraya. Selain itu, tentu negara juga akan menerima aset sitaan setelah keputusan terhadap perkara Tipikor yang melibatkan enam terdakwa kasus Jiwasraya sebesar Rp 16,8 triliun menurut hitungan BPK, berkekuatan hukum tetap.   Namun restrukturisasi yang ditempuh ini menuai penolakan dan gelombang gugatan hukum. Penolakan datang dari pensiunan di 12 perusahaan BUMN terdiri dari Garuda Indonesia, Pupuk Kaltim, Petro Kimia Gresik, Rekayasa Industri, Bukit Asam, Garuda Maintenance Facility, Gapura Angkasa, Timah, Asuransi Kesehatan, Surveyor Surveyor Indonesia dan Sucofindo.   Hingga saat ini terdaftar sebanyak 12 gugatan hukum atas kasus gagal bayar Jiwasraya oleh sejumlah nasabah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Di PN Jakarta Selatan tercatat berlangsung gugatan perwakilan kelompok (class action) nomor perkara 43/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tanggal 8 Januari 2021 oleh 195 warga Korea nasabah KEB Hana Bank tergugat KEB Hana Bank yang menyalurkan produk Saving Plan asuransi Jiwasraya.   UU Kepailitan guncang asuransi   Hingga 1999 hanya sedikit sengketa klaim asuransi yang diselesaikan melalui arbitrase dan di pengadilan negeri. Ketentuan perundangan yang jadi landasan hukum penyelesaian sengketa pada waktu itu juga masih berdasarkan perundangan yang sudah sangat lama dan warisan pemerintah kolonial yaitu Reglemen Acara Perdata atau Reglement of de Rechrsvordering, Staablad 1847.52 dan Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau Het Herziene Indonesich Reglement Staatblad 1941.44.   Keadaan berubah setelah pemerintah mengundangkan dan memberlakukan UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . Namun, kehadiran UU ini dalam kenyataannya tak serta-merta membuat masyarakat pemegang polis membawa sengketa klaim asuransi yang dialami ke arbitrase untuk mendapatkan penyelesaian klaim asuransi yang dihadapi.   Keadaan menunjukkan telah terjadi peningkatan keluhan, kekecewaan dan kebingungan dari masyarakat konsumen asuransi dan pemegang polis dalam proses penyelesaian permohonan/tuntutan ganti rugi, manfaat polis atau klaim.   Kekecewaan masyarakat pada perusahaan asuransi kemudian dilampiaskan dengan mengajukan permohonan pemailitan perusahaan asuransi oleh nasabah asuransi tahun 2000 hingga 2002 dan pengadilan niaga/negeri menjatuhkan putusan pernyataan pailit pada perusahaan asuransi itu. Ada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga pada 2002, padahal perusahaan asuransi itu bukan tak mampu untuk membayarkan kewajibannya.   Perusahaan itu mempunyai kesehatan keuangan yang baik dan sehat, namun UU No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berlaku saat itu tak memberikan perlindungan pada perusahaan asuransi dari pemailitan yang dapat dengan mudah diajukan oleh setiap orang.   Untuk dapat mengajukan permohonan pailit sangat mudah karena hanya diperlukan dua kreditor yang mempunyai piutang atau tagihan yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar. Artinya sangat mudah memailitkan suatu perusahaan asuransi.   Putusan pengadilan niaga yang telah menyatakan pailit beberapa perusahaan asuransi telah mengguncang industri asuransi, karena di antara yang dinyatakan pailit ada perusahaan patungan yang cukup besar dengan kesehatan keuangan yang baik dan mampu menyelesaikan kewajibannya dan punya jutaan pemegang polis.   Pemailitan perusahaan asuransi terus berlangsung karena pada 2004 terdapat perusahaan asuransi besar dengan keuangan sangat sehat, mampu membayar kewajibannya , tetapi oleh pengadilan niaga di putusannya dinyatakan pailit.   Putusan pengadilan kian menimbulkan keresahan tidak saja bagi perusahaan asuransi, tetapi juga para pemegang polis dan masyarakat umumnya. Hal ini karena tak ada jaminan kepastian atas polis yang telah mereka beli, jika setiap orang dengan sangat mudah dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dan pengadilan akan mengabulkan karena adanya syarat yang sangat mudah yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dalam pemailitan perusahaan asuransi.   Izin menteri keuangan   Merespons perkembangan dan keluhan atas UU Kepailitan yang telah menimbulkan keresahan industri asuransi dan usulan untuk segera dilakukan perubahan, pemerintah menyampaikan RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang tanggal 13 Mei 2002 Perihal Pengantar RUU PKPU kepada pimpinan DPR yang memuat sejumlah usulan perubahan terhadap UU Kepailitan No 4 Tahun 1998. Termasuk substansi pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit ke pengadilan untuk perusahaan asuransi. Bahwa permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan RI.   DPR menyetujui RR KPKPU menjadi UU dengan keputusan No 09/DPR-RI/ 2004-2005 Tentang Persetujuan DPR RI terhadap RUU-KPKPU tanggal 22 September 2004 yang kemudian disahkan dan diundangkan jadi UU No 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan.   Ancaman pemailitan perusahaan asuransi seperti dilakukan terhadap Manulife dan Prudential yang telah menimbulkan dampak buruk yang luas, ditiadakan dengan ketentuan pemailitan perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan dengan seizin menkeu.   Dapat disimpulkan, latar belakang perubahan UU No UU Kepailitan No 4 Tahun 1998 menjadi UU No 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan adalah untuk melindungi perusahaan asuransi dari upaya pemailitan dan sebaliknya membuka peluang melakukan perdamaian dengan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.   Namun patut diingat, tatkala pembuat UU No 37 Tahun 2004 menentukan permohonan pernyataan pailit atas suatu perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh menkeu ke pengadilan niaga (Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dihapus dengan pasal 90 b UU 40 No Tahun 2014 tentang Perasuransian), pada hakikatnya itu membatasi kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian asuransi yang substansi perjanjiannya dipandang berkekuatan UU bagi mereka sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata.   Demikian pula negative confirmation yang digunakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terkait penawaran restrukturisasi kepada seluruh pemegang polis. Bahwa yang tak memberikan tanggapan dalam 30 hari akan dilakukan restrukturisasi sepihak, itu juga nyata melanggar asas konsensus dan asas itikad baik yang menjadi dasar perjanjian asuransi yang diatur dalam KUH Perdata.   Jika rezim UU No 4 Tahun 1998 yang lahir di masa krisis moneter dimaksudkan untuk mempermudah kreditor hengkang dari Tanah Air , maka sebaliknya kini rezim UU No 37 Tahun 2004 dimaksudkan untuk mencegah debitor dari upaya damai dan pemailitan. Maka, tekad untuk mengundang investasi menjadi sia-sia bila ketidakpastian hukum berlangsung dengan tidak menghormati hak-hak debitor dan kreditor dalam hubungan keperdataan yang dijamin UU.   Kita tidak berharap menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum yang hanya akan menjauhkan kita dari negara yang ramah bagi investasi. ●

 

Paradoks OJK

 IRVAN RAHARDJO

 

KOMPAS, 23 Agustus 2019

 

Berturut-turut tiga lembaga negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman RI, dan DPR, menyoroti kinerja Otoritas Jasa Keuangan.
Apa yang salah  dengan  lembaga superbodi OJK  dengan nilai pengawasan yang demikian besar?

Iuran OJK Irvan Rahardjo  ;   Mantan Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912

KOMPAS,  15 Oktober 2014

                                                                                                                       

IURAN Otoritas Jasa Keuangan menuai protes sejumlah kalangan industri keuangan perbankan dan nonperbankan. Iuran jalan terus, sementara tak ada jaminan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) lebih baik daripada masa pengawasan di bawah Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. OJK bahkan dinilai gagal melakukan pengawasan pada industri keuangan. Kasus penggelapan dan aji mumpung terus terjadi tanpa tindakan berarti dari OJK. Iuran OJK diamanatkan Pasal 37 UU OJK bahwa OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan disetorkan ke kas negara. Selain boleh melakukan pungutan di luar APBN, penggunaannya dikecualikan dari  standar biaya umum, pengadaan barang dan jasa, serta sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait APBN, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta sistem remunerasi (Pasal 35 Ayat 2). Ketentuan lebih lanjut tentang pungutan   diatur dengan PP Nomor 11 Tahun 2014. Keberatan pelaku industri keuangan terhadap pungutan OJK sudah bisa diduga sejak awal ketika tiada satu pun komisioner OJK berasal dari kalangan pelaku industri keuangan, sementara OJK punya wewenang melakukan pungutan dari pelaku industri keuangan. Ini dapat dirunut ketika Pansel  Dewan Komisioner OJK bekerja keras mendapatkan calon terbaik yang akan menakhodai lembaga pengawas perbankan dan jasa keuangan dengan menyurati tak kurang dari 39 asosiasi industri keuangan untuk mengirim kandidat calon anggota Dewan Komisioner. Tak banyak yang dapat dijaring dari kalangan praktisi di luar birokrat dan bankir pelat merah. Ini tak lepas dari proses politik yang harus dilalui  para calon dengan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Citra DPR Citra dan kepercayaan publik kepada DPR sedang menurun drastis. Dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah anggotanya kian memperburuk citra DPR. Banyak praktisi dan profesional enggan mengikuti seleksi. Anwar Nasution menyebut salah satu potensi masalah penyatuan lembaga pemeriksa lembaga keuangan dalam satu badan seperti OJK: dapat memicu politisasi atau masuknya kepentingan tertentu dalam kerangka pengaturan dan pengawasan industri keuangan yang pada hakikatnya bersifat teknis (Kompas, 8/3/2012). Hampir semua susunan Dewan Komisioner OJK adalah pemain lama di BI dan Bapepam- LK. Dari enam anggota yang dipi- lih secara independen, hanya Ilya Avianti dari nonregulator, yaitu BPK. Sisanya orang BI, Bapepam-LK, dan Kementerian Keuangan sehingga independensi OJK diragukan publik. Alhasil, OJK hanya wajah lama dengan baju baru. Artinya, kontribusi pelaku jasa keuangan tak tecermin  pada konfigurasi seluruh unsur subsektor industri perbankan dan jasa keuangan pada komposisi Dewan Komisioner OJK. Ketiadaan wakil di luar birokrat dan BI menimbulkan resistensi pelaku jasa keuangan melalui asosiasi masing-masing membayar iuran wajib dan menimbulkan masalah akuntabilitas dari tata kelola (governance) OJK  dengan kewenangan yang demikian besar. Kasus penggelapan dan penipuan perbankan dan keuangan kerap terjadi bahkan pada masa OJK sekarang, sementara OJK melakukan pungutan yang pada akhirnya jadi beban nasabah tanpa diimbangi jaminan rasa aman. OJK dilengkapi fungsi perlindungan konsumen dan auditor, tetapi tak memberikan jaminan bahwa konsumen mendapat perlindungan semestinya. Alih-alih menurunkan pungutan, OJK mengeluarkan surat edaran batas bawah dan batas atas tarif premi asuransi sangat tinggi bagi nasabah yang dinikmati pelaku usaha asuransi. Boleh jadi ini untuk mengompensasi keluhan pelaku usaha asuransi akan pungutan. Ada yang meminta agar pungutan, jika melebihi kebutuhan OJK, dikembalikan lagi untuk pemberian insentif kepada industri. Pungutan yang tak memikirkan geografi daerah juga menjadi sorotan. Seharusnya daerah yang masih belum tersentuh perbankan mendapat insentif. Jangan dipukul rata dalam pembebanan biaya perizinan. Ini bisa kontraproduktif dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat kita yang masih rendah. OJK boleh berdalih bahwa sektor lain juga melakukan pungutan di luar pajak seperti iuran atau retribusi hasil hutan, tetapi itu jelas dan nyata dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam keadaan mentalitas birokrasi gemar menghabiskan anggaran sebagai ukuran kinerja tanpa memedulikan kemangkusan hasil, sangat naif membayangkan setoran ke kas negara didasari ukuran transparan dan akuntabel. Perlu dipahami, sesungguhnya lembaga sejenis OJK sudah banyak dipraktikkan di negara lain. Berbagai studi dan riset perbandingan menunjukkan bahwa pembentukan OJK tak membawa dampak signifikan terhadap kehidupan perbankan dan keuangan. Inggris, sebagai pelopor pembentukan lembaga serupa OJK, malah gagal. Tepatnya pada 1 Juni 1998 dibentuklah OJK di Inggris yang dinamakan Financial Supervisory Agency (FSA). Kehadiran FSA dilatari runtuh dan bangkrutnya 12 bank nasional di Inggris. Sepuluh tahun kemudian, September 2008, kegagalan FSA di negara ini ditandai kejatuhan Northern Rock Bank, diikuti institusi keuangan lain seperti Bradford Bingley dan  Royal Bank of Scotland Lloyds. FSA Inggris telah dibubarkan dan fungsi pengawasan bank dikembalikan kepada Bank of England, bank sentral Inggris. Kasus mirip menimpa Jepang dan Australia. Jadi, pembentukan lembaga sejenis OJK tak sepenuhnya efektif, malah selalu bermasalah selama tak ada  praktik tata kelola yang baik dalam dunia keuangan dan perbankan. Ada baiknya pemerintahan Jokowi merevisi UU  OJK karena fungsi pengawasan tak terletak pada dibentuknya lembaga baru atau tidak, tetapi dari ada tidaknya penerapan governance dengan berfungsinya check and balances secara memadai. Independensi OJK jadi sorotan tajam ketika dibandingkan dengan  kekuasaan kehakiman (sekalipun  dikatakan bebas dari campur tangan pihak mana pun, faktanya gaji dan remunerasi hakim ditentukan peraturan pemerintah). Independensi OJK tak bisa dibandingkan dengan lembaga independen lain seperti KPK yang nyata-nyata dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. OJK lahir dari independensi BI yang dicetuskan Presiden BJ Habibie pada awal  Era Reformasi. Sebagian merupakan hasil tekanan IMF yang tertuang dalam letter of intent 29 Juli 1998. Independensi BI diadopsi dari Deutsche Bundesbank , Jerman, negara dengan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih tinggi dari Indonesia di mana governance serta sistem check and balances untuk mencegah  moral hazard dan kejahatan keuangan berjalan dengan baik. Kita berharap pada perkara uji materi terhadap UU OJK yang tengah berlangsung di MK untuk menghapus wewenang OJK melakukan pungutan. ●

OJK yang Timpang

OJK yang Timpang

Irvan Rahardjo, KOMISARIS INDEPENDEN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912

SUMBER : KOMPAS, 19 Maret 2012

Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan baru menyelesaikan seleksi tahap kedua dari seluruh proses seleksi calon anggota. Melihat calon anggota yang lolos seleksi, muncul pertanyaan tentang konfigurasi dan komposisi hasil akhir DK-OJK nantinya.

Dari 309 pendaftar yang berminat mengikuti seleksi, sebanyak 87 orang dinyatakan lolos tahap pertama, yakni seleksi administrasi. Pada tahap ini, konfigurasi para calon masih menunjukkan representasi berbagai subsektor industri keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dominasi Birokrat

Memasuki tahap kedua yang merupakan tahap kapabilitas, seleksi menyisakan 38 calon yang didominasi unsur birokrat. Pejabat regulator pengawasan lembaga keuangan dari Bank Indonesia dan Bapepam-Lembaga Keuangan mendominasi kelulusan seleksi tahap kedua, masing-masing delapan orang dan enam orang.

Selain itu, terdapat juga regulator dari unsur Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, masing-masing empat dan dua orang. Jika menambahkan nama ekonom Anggito Abimanyu (mantan Ketua Badan Kebijakan Fiskal Depkeu) dan Firdaus Djaelani (Ketua Lembaga Penjaminan Simpanan, mantan Direktur Asuransi Depkeu), total ada 22 dari 38 orang yang lolos dari unsur birokrat.

Dari kalangan bankir profesional tercatat enam orang lolos, umumnya berasal dari bank pemerintah, dengan empat bankir berasal dari Bank Mandiri. Seleksi menyisakan dua tahap tes kesehatan dan kompetensi yang akan menyaring 21 orang untuk diajukan ke presiden. Presiden akan memilih 14 orang untuk diajukan ke DPR. Terakhir DPR menyaring menjadi tujuh orang yang ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) oleh presiden, ditambah dua anggota ex officio masing-masing dari Kemenkeu dan BI.

Konfigurasi OJK

Panitia seleksi telah bekerja keras mendapatkan calon terbaik yang akan menakhodai lembaga pengawas perbankan dan jasa keuangan dengan menyurati tak kurang dari 39 asosiasi industri keuangan untuk mengirim kandidat calon anggota dewan komisioner. Namun, hasilnya tak banyak yang dapat dijaring dari kalangan praktisi di luar birokrat dan bankir pelat merah.

Hal ini tak lepas dari proses politik yang harus dilalui para calon untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Sementara kita tahu, citra dan kepercayaan publik kepada lembaga perwakilan sedang turun. Dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah anggota DPR jelas kian memperburuk citra DPR. Hal ini menimbulkan keengganan kebanyakan praktisi dan profesional untuk mengikuti seleksi yang boleh jadi masih menyimpan calon komisioner yang punya integritas dan moral.

Anwar Nasution menyebut potensi permasalahan penyatuan lembaga pemeriksa lembaga keuangan dalam satu badan seperti OJK. Di antaranya, dapat memicu politisasi atau masuknya kepentingan tertentu dalam kerangka pengaturan dan pengawasan industri keuangan yang pada hakikatnya bersifat teknis. Politisasi kian dimungkinkan jika komisioner berasal dari anggota DPR yang tak menguasai masalah teknis (Kompas, 8/3/2012, ”Otoritas Jasa Keuangan”). I Nyoman Tjager mengajak untuk menyingkirkan egoisme profesi dan sektoral (Kompas, 7/3/2012, ”Superbodi dan Bodi Super”).

Harap diingat bahwa menurut UU, anggaran OJK selain bersumber dari APBN juga berasal dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan (Pasal 34 Ayat 2) dan penggunaannya dikecualikan dari standar biaya umum, pengadaan barang dan jasa, serta sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta sistem remunerasi (Pasal 35 Ayat 2).

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK (Pasal 37 Ayat 1 dan 2). Artinya, kontribusi pelaku jasa keuangan hendaknya tecermin pada konfigurasi seluruh unsur subsektor industri perbankan dan jasa keuangan pada komposisi DK-OJK. Hal ini tidak tergambar pada hasil seleksi.

Tidak adanya wakil di luar birokrat dan perbankan akan menimbulkan resistansi pelaku jasa keuangan melalui asosiasi masing-masing dalam membayar iuran wajib dan menimbulkan masalah akuntabilitas dari sisi tata kelola OJK dengan kewenangan yang demikian besar.

OJK yang akan mengawasi aset industri perbankan dan jasa keuangan senilai Rp 7.700 triliun, termasuk aset asuransi jiwa dan asuransi umum senilai Rp 300 triliun—dan ditargetkan meningkat menjadi Rp 500 triliun pada 2014—tidak menyisakan satu pun calon komisioner dari industri asuransi jiwa. Demikian pula, tak tampak nama dari keempat BUMN asuransi sosial yang akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 sesuai UU No 24/2011 tentang BPJS, dengan total aset Rp 190 triliun dan dana pensiun dengan aset Rp 130 triliun. Saat ini memang masih jadi perdebatan soal bagaimana fungsi pengawasan terhadap BPJS, apakah berada di bawah otoritas Badan Pemeriksa Keuangan atau OJK.

Pekerjaan Rumah OJK

Tantangan dan pekerjaan rumah untuk melaksanakan BPJS sebagai amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tak ringan. Sampai lewat tenggat waktu lima tahun yang ditentukan UU kita tak melakukan apa- apa dengan SJSN hingga menuai gugatan ke Mahkamah Konstitusi perkara nomor 007/PUU-III/ 2005 dan gugatan warga negara (citizen lawsuit) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara nomor 278/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

Pascakrisis 1997-1998 perkembangan asuransi demikian pesat, seperti unit link, bancassurance, asuransi syariah, surety bond, yang hingga kini belum diakomodasi dalam UU perasuransian. Rencana melakukan adopsi dan konvergensi terhadap ketentuan International Financial Reporting System 4 yang mengharuskan laporan keuangan perusahaan asuransi memisahkan transaksi premi proteksi dan premi investasi membutuhkan kerja sama dengan semua praktisi lembaga keuangan.

Demikian pula tentang nasib transformasi Taspen dan Asabri ke depan yang belum jelas dalam peta jalan BPJS. Pengalaman pemerintah (baca: birokrasi) melalaikan SJSN dan nasib UU No 2/1992 tentang perasuransian yang selama 25 tahun tidak tersentuh revisi oleh regulator perasuransian hendaknya tidak terulang dengan rezim OJK. ●