Ada Apa dengan Golkar, Mr Setnov? Ramadhan Pohan ;    Politisi; Alumni Ilmu Politik FISIP UI; Master School of International Service, The American University, Washington DC

                                                    KORAN SINDO, 23 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Setya Novanto terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar setelah meraih suara tertinggi pada penghitungan suara putaran pertama pada munaslub yang diselenggarakan di Bali pada 15-17 Mei 2016. Putaran kedua tidak dilanjutkan setelah Ade Komaruddin menyatakan mundur dan menyerah dalam kontestasi perebutan orang nomor satu Partai Golkar. Keberhasilan Mr Setnov— sebutan media atas pengganti Aburizal Bakrie ini—menjadi ketua umum Partai Golkar sesungguhnya tidak mengejutkan. Pada pramunaslub hawa keunggulan Setnov sudah terasa. Sudah lama diakui pengamat, Setnov piawai berpolitik. Pribadinya yang supel, latar pengusaha, dan sosoknya yang tak ambisius pribadi, permudah manuver dan tiki-taka politiknya. Bukan perkara pelik baginya mengumpulkan dukungan politik dari ragam latar dan kepentingan. Selain itu, jika kita lirik lagi pramunaslub, kehadiran lebih lama dan cuti kerjanya Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, jelas tak biasa. Apalagi tujuannya jika bukan untuk penguatan keunggulan Setnov? Betul bahwa Wapres Jusuf Kalla (JK) juga hadir di munaslub, tapi publik tahu, tak banyak peran dan manuver yang dibangun JK saat itu. Bagi para peserta munaslub, antusiasme dan keaktifan peran Luhut itu sinyal penting yang juga perlu. Gebrakan Awal Begitu Setnov ditetapkan sebagai ketua umum dan munaslub berakhir, mulai saat itu pula Golkar menegaskan haluan politik baru. Partai Golkar bergabung dan menyatakan diri masuki gerbong pemerintahan Jokowi. Semua media ramai memberitakannya dan heboh. Bukan main-main, elite baru Partai Golkar serta-merta mencapreskan Joko Widodo untuk Pilpres 2019. Wow, ini berita baru, ini baru berita. Langkah taktis Setnov dan para elite baru Golkar mencapreskan Jokowi 2019, bagi banyak pihak, jelas terlalu cepat. Saya ikut kaget luar biasa. Banyak yang terperangah atas maneuver dini tersebut. Bagi saya, sebagai paktisi dan analis politik, ini sangat nggak Golkar banget . Ada apa dengan Golkar, Mr Setnov? Selama ini publik memahami Golkar biasanya jago ayun politik sampai betul-betul pasti tercapai kepentingan demi raihan politiknya. Banyak pertanyaan melintas di benak publik. Kok ini terlalu pagi menetapkan capres, dari kader partai lain pula? Kenapa Setnov pagi-pagi buta seperti menafikan ada kader Golkar yang layak tarung pada Pilpres 2019? Fungsi parpol, yakni kaderisasi, mempromosikan produk sendiri, diabaikan Setnov dkk. Padahal, dalam tiga tahun dari sekarang, menuju 2019 banyak yang bisa terjadi. Politik begitu dinamisnya, tapi kini sudah dikunci sedari awal. Seolah-olah Setnov takut ketinggalan kereta? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang negatif terhadap Jokowi? Tidak ada yang tahu hari esok, apalagi untuk masa tiga tahun ke depan. Apakah para elite Golkar siap mengubah haluan politik? Adapun para fungsionaris di pusat maupun daerah yang tersebar di antero negeri jelas tak mau segala sesuatu diputus terburu-buru. Belum lagi secara etika kepada PDIP yang justru partai pengader Jokowi, PDIP saja belum bicara capres, lha kok bisa-bisanya partai lain mendahului. Apakah ini tidak menabrak etika politik partai sebelah? Tak masalah jika PDIP ataupun Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah diinfoi, dikulonuwuni, sudah dikomunikasikan ihwal pencapresan PG atas Jokowi. Termasuk belum juga terang apakah Megawati nyaman dan sepakat dengan skenario politik tersebut. Ada apa dengan Golkar, Mr Setnov? Ada apa antara Setya Novanto dengan inner circle Istana Presiden? Apa ini tengarai barter politik antara Golkar dengan Jokowi belaka atau juga dengan PDIP? Saya condong melihat ini skenario atau manuver Setnov dan elite baru Golkar dengan Lingkaran Istana semata, minus keterlibatan Megawati dan PDIP, apalagi koalisi lainnya. Langkah Selanjutnya? Kalau Golkar sudah sejak awal banting harga dan jual murah buru-buru mencapreskan Jokowi, boleh jadi Golkar akan minta cawapres Jokowi dari Golkar. Tidak mungkin Golkar akan minta cawapres Jokowi juga dari PDIP. Mosok PDIP semua? Lebih-lebih jika kita flashback pada dua pekan terakhir pramunaslub, tak bisa dimungkiri orang-orang pemerintah yang berjasa menanam saham meng-ketua-umum-kan Setnov. Ini yang dalam bahasa ilmu politiknya, dalam istilah Filipino, utang na loob. Utang budi. Di antaranya jelas termasuk Jokowi dan orang terkuatnya, Luhut alias LBP. Siapa pun tahu peran, jasa, dan kecanggihan politik LBP dalam mengamankan Setnov sebagai ketua umum. Apakah Jokowi tahu itu? Logikanya, ya jelas dong! Akhirnya, ini memang soal Pilpres 2019. Bola cawapres terserah Jokowi: apakah pasangan Jokowi-LBP atau Jokowi-Puan. Di sini Puan hanya salah satu contoh kader PDIP, Anda tinggal masukkan nama-nama lain seperti Ganjar Pranowo, Risma, dll. Mana yang lebih laku dan menguntungkan politik Jokowi sebagai incumbent ? Jika Megawati tahu dan diberi tahu skenario Setnov di atas, berarti aman, no problem. Kompensasi JKW-LBP adalah 7 kursi menteri PDIP, misalnya. Tapi bagaimana jika ternyata fait accompli, Megawati tidak tahu-menahu skenario itu, pasti turbulensi politik tinggal menunggu waktu. Bagi publik, konstelasi terkini Golkar sendiri belum clear. Begitu juga di elite internal Golkar. Apakah skenario Golkar mencapreskan Jokowi itu sudah sepengetahuan JK, Akbar Tanjung, BJ Habibie, Ginanjar Kartasasmita, Agung Laksono? Saya kok ragu, belum. Sekali lagi, saya melihat pola ini anomali dalam tradisi politik Golkar. Biasanya Golkar pandai dan piawai mengayun, berproses sampai kemudian matang dan keputusan dikeluarkan. Solid. Munaslub Golkar sudah berakhir. Ini jelas bukan akhir dari permainan politik, jika bukan awal dari geliat dan dinamika panjang kontestasi lebih lanjut. Koalisi pemerintahan Jokowi, termasuk PPP, PKB, NasDem, masih mencermati situasi. Jika Pilpres 2019 menjadi target akhir, reshuffle kabinet sebagai sasaran antara. Kita tunggu. ●