Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan Federal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan Federal. Tampilkan semua postingan

Senin, 14 Januari 2013

Pemerintahan Federal Suatu Godaan


Pemerintahan Federal Suatu Godaan
Mifthah Thoha ; Pengamat Pemerintahan, Tinggal di Yogyakarta
KOMPAS, 14 Januari 2013



 Di awal reformasi, semangat melaksanakan sistem pemerintahan federal merebak. Banyak kalangan menginginkan sistem federalistik ini dipergunakan lagi setelah 32 tahun menjalani pemerintahan negara kesatuan yang sangat sentralistik.
Pemerintahan Presiden BJ Habibie menjawab keinginan itu dengan mengenalkan sistem pemerintahan yang demokratis. Langkah pertama membuka koridor demokrasi itu adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. Rakyat tidak takut lagi berbeda pendapat. Mimbar kebebasan berpendapat dijamin undang-undang ini.
Koridor kedua dibuka dengan disahkannya undang-undang politik, yakni UU Nomor 2 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Tiga undang-undang itu disahkan tahun 1999. Dengan undang-undang politik ini, rakyat tidak perlu lagi takut memilih dan masuk ke serikat politik yang dikehendaki. Dua koridor demokrasi, kebebasan bersuara dan kebebasan berpolitik, merupakan jaminan pokok dari sistem pemerintahan yang demokratis.
Berikutnya, Presiden Habibie di bidang pemerintahan mengesahkan UU No 22/1999. Undang-undang ini dikenal dengan undang-undang tentang otonomi daerah, dengan menekankan desentralisasi luas kepada daerah. Semua kewenangan pemerintahan berada di pemerintah daerah, hanya lima kewenangan yang berada di pemerintah pusat.
Titik berat otonomi daerah berada di kabupaten dan kota. Partisipasi dan peranan rakyat daerah dan DPRD diberdayakan. Pemilihan kepala daerah ditentukan rakyat daerah itu sendiri melalui perwakilan di DPRD masing-masing. Undang-undang pemerintahan daerah inilah yang banyak ditafsirkan menyerupai sistem federalistik. Padahal, pemerintah berupaya mengenalkan sistem demokrasi dalam pemerintahan sistem kesatuan (unitary system) Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kesatuan vs Federal
Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan terkonsolidasi pada level pemerintah nasional. Karena itu, kekuasaan di subsidiary unit (pemerintah daerah) sangat tergantung pada kemurahan hati pemerintah nasional mendesentralisasikannya (at the pleasure of the central government).
Demokrasi atau tidaknya suatu sistem pemerintahan sangat tergantung pada pemerintah nasional. Oleh karena itu, dalam negara kesatuan desentralisasi atau sentralisasi amat ditentukan oleh cara atau sistem yang dipilih pemerintah nasional. Pada suatu masa negara kesatuan bisa bersistem otoritarian atau konstitusional, demokratik atau sebaliknya. Bisa atau tidak bisanya otoritas didistribusikan secara horizontal ditentukan oleh sifat dari the pleasure of central government tersebut (Encyclopedia Americana, vol 13, Grolier Inco., 1995). Negara-negara Kerajaan Inggris Raya, Perancis, dan Jepang mengikuti sistem negara kesatuan seperti yang diuraikan di depan (Austin Ranny, Governing, an Introduction to Political Science, 1996).
Dalam sistem federalistik, peran subsidiary level (negara bagian) sangat besar. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berada di tangan negara bagian. Pemerintah federal menerima pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari negara bagian. Hal ini karena pada awalnya negara bagian adalah suatu bentuk negara yang berdaulat. Meski demikian, kewenangan pemerintah federal yang sudah disepakati negara-negara bagian bisa juga mengintervensi kekuasaan di semua negara bagian.
Kita telah memilih pemerintahan dengan sistem negara kesatuan. Kita pun pernah melaksanakan pemerintahan federal pada awal berdirinya negara. Positif-negatifnya kedua sistem telah kita rasakan. Akankah kita tergoda lagi untuk mencoba pemerintahan federal yang wilayah negaranya sangat bervariasi, terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terpisahkan oleh laut sehingga membutuhkan suatu kesatuan dan persatuan?
Muka Baru Pemerintah
Pemerintahan Presiden Habibie, walaupun singkat, telah menetapkan suatu kebijakan yang sangat fundamental untuk dilaksanakan di negara kita, yakni pemerintahan yang demokratis. Jika sekarang ada keinginan kembali lagi ke sistem federal, ada baiknya kita mengingat kembali dan memperkuat cita-cita pemerintahan demokrasi yang dirintis Presiden Habibie.
Tinggal kita sekarang mengisi dan mengembangkan citra pemerintahan yang demokratis itu. Pada awal usia republik ini kita pernah mengenal pemerintahan yang demokratis seperti diajarkan Bung Hatta bahwa yang berdaulat itu rakyat, bukan tuanku. Bung Hatta sekali lagi juga mengajarkan kepada kita bahwa Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang berbeda satu sama lain, tetapi keluar kita seikat.
Sekarang pemerintahan kita sangat kental dengan perburuan kekuasaan di tingkat nasional dan daerah. Perburuan kekuasaan inilah yang harus dicairkan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, seperti yang diajarkan Bung Hatta.
Selain itu, David E Mcnabb dalam The New Face of Government (2009) menyatakan, banyak terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan sekarang. Pelaksanaan otoritas pemerintahan yang bersifat top-down, mengikuti garis hierarki atas-bawah, telah banyak ditinggalkan, diganti dengan networking system dan collaborative system yang memungkinkan semua sektor publik, masyarakat, organisasi nonprofit, dan lainnya bekerja sama dalam jaringan pemerintahan. Hal ini berarti me-reinventing pelaksanaan kekuasaan yang bersumber dan berlokasi di hierarki atas.
Oleh karena itu, sentralisasi yang masih kental sekarang ini perlu dikendurkan dan desentralisasikan benar-benar kepada daerah. Berikan kewenangan kepada kepala daerah dan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan sesuai kondisi daerah masing-masing.
Desentralisasi artinya daerah diberi hak membuat kebijakan mengatasi masalah yang timbul di daerah sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan daerah. Memberikan hibah APBD ke madrasah, misalnya, merupakan deskripsi kebijakan daerah agar tidak diatur lagi oleh peraturan pemerintah atau keputusan mendagri.
Kepala daerah yang berdemonstrasi mengkritisi rencana kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM jangan lalu diancam akan dihukum oleh mendagri. Kepala daerah kabupaten yang nikah siri pun bukan lagi urusan mendagri. Biarlah gubernur yang menanganinya. Bukankah gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.
Menentukan besar kecilnya organisasi pemerintah daerah janganlah banyak diatur oleh peraturan pemerintah atau Kemendagri. Berdayakanlah pemerintahan daerah agar mampu mengentaskan orang dari kemiskinan yang banyak muncul di daerah. Dengan demikian, pelaksanaan sistem pemerintahan kesatuan yang demokratis tak akan tergoda lagi dengan sistem federal. Tata cara pemerintahan yang berbasis hierarki ini perlu dikritisi agar pemerintahan kesatuan yang demokratis bisa dirasakan bersama dan kita tidak tergoda lagi oleh federalisme. ●

Senin, 07 Januari 2013

Pemerintahan Federal


Pemerintahan Federal
Mochtar Naim ;  Sosiolog
KOMPAS,  07 Januari 2013



Melihat gelagat ke masa depan dan prospek perubahan-perubahan yang akan terjadi, sistem dan struktur pemerintahan Indonesia yang masih bersifat unitaris NKRI dan terpusat—seperti sekarang ini—tak mungkin terus dipertahankan. Sekalipun otonomi ke daerah-daerah kabupaten (bukan provinsi) telah diberikan.

Indonesia ini terlalu luas dan penduduknya begitu banyak dengan sumber daya alam dan manusianya begitu melimpah. Kondisi ini menempatkan Indonesia menjadi negara nomor empat terbesar di dunia. Akan tetapi, ironisnya, bagian terbesar dari rakyatnya tidak menikmati kekayaan alam yang melimpah tersebut. Kemiskinan masih merajalela dan masih banyak daerah yang tidak terbangun sebagaimana diharapkan.

Tak Efektif Lagi

Oleh karena itu, tidak mungkin dan tidak efektif lagi kalau kita masih bertahan dengan sistem dan struktur kenegaraan sekarang ini, yang sudah arkaik dimakan masa dan melawan arus perkembangan ke masa depan. Dengan sistem unitaris seperti sekarang, dalam banyak hal, yang diuntungkan adalah para kapitalis multinasional yang bekerja sama dengan para konglomerat dalam menggelindingkan roda perekonomian nasional dan dilindungi oleh para penguasa negara yang suka menembak di atas kuda. Sementara rakyat yang 200-an juta itu tetap saja jadi obyek di mana bagian terbesarnya sesungguhnya masih berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam negara kesatuan yang sistemnya terpusat, hierarkis-vertikal—apalagi sentripetal merengkuh pada kepentingan penguasa negara, bukan sentrifugal untuk mengayomi masyarakat banyak—penyalahgunaan wewenang dan korupsi, kolusi, dan nepotisme tak terelakkan. Di negara federal, karena sistem wewenang dibagi habis sampai ke daerah-daerah, kecenderungan ke arah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sama bisa sangat diminimalkan. Sebab, daerah-daerah ingin berlomba membangun daerah masing-masing. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah kontrol dengan sanksi yang berat dengan akibat jera. Sekurangnya itu yang kita lihat di negara-negara federal dan kasus sebaliknya terjadi di negara-negara unitaris-kesatuan di mana pun di dunia ini.

Indonesia sebetulnya pernah memiliki negara federal, yaitu sejak penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda (27 Desember 1949) sampai 17 Agustus 1950 dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya berjalan kurang dari delapan 8 bulan. Skenario berdirinya memang terkait dengan situasi sejarah waktu itu sehingga Republik Indonesia Serikat (RIS) itu segera berubah menjadi NKRI hingga sekarang.

Kebanyakan negara besar di dunia ini, di mana pun, adalah negara federal. Bukan unitaris—negara kesatuan yang dikoordinasikan secara terpusat—seperti Indonesia. Negara-negara tersebut tidak mungkin memilih sistem federal kalau mereka tidak melihat keuntungan dan atau kelebihan dari sistem federal yang mereka anut.

Secara sederhana, makin besar suatu negara—dari segi peta-buminya, sumber daya alam dan manusianya—makin dirasakan perlunya negara itu berbentuk federal. Federalisme berarti kerja besar itu dibagi dan dipersamakan dengan daerah- daerah, tidak diborong habis oleh pusat, di mana daerah tinggal melaksanakan seperti yang digariskan dari dan oleh pusat. Bagaimana berfungsi dan berperannya negara-negara federal itu lihat saja contoh nyata dari negara-negara federal bersangkutan.

Esensinya adalah bahwa daerah mempunyai wewenang dan peluang besar untuk membangun dan mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang tersedia. Semua tentu saja juga dengan koordinasi dari pemerintahan federal di pusat.

Sejauh ini kita tidak melihat dan mendengar ada negara bagian atau provinsi dalam negara-negara federal itu yang tidak suka dan mau melepaskan diri, seperti ditakuti di NKRI selama ini kalau Indonesia berubah menjadi negara federal. Malah yang muncul adalah kebanggaan karena mereka memiliki peluang yang luas untuk mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai potensi dan keinginan mereka sendiri dan keinginan bersama.

Rasa persatuan dan kerja sama juga meningkat di negara berbentuk federal dibanding negara kesatuan, seperti NKRI, yang selalu dihantui ketakutan kalau-kalau daerah-daerah akan lepas satu-satu jika bukan dalam bingkai negara kesatuan. Beda antara negara federal dan NKRI ialah negara federal merupakan negara persatuan, sementara NKRI—sebagaimana namanya—adalah negara kesatuan.

Hanya Masalah Teknis

Bagaimana kita membagi daerah-daerah di Indonesia ini dalam konteks negara federal, hal itu hanya masalah teknis. Tinggal kita musyawarahkan dan sepakati bersama manakala kita telah sepakat untuk menjadikan NKRI ini menjadi negara federal RI masa depan itu.

Mengingat Indonesia adalah sebuah negara maritim yang terdiri atas ribuan pulau, bisa saja, misalnya, kita kelompokkan ke dalam kelompok barat, tengah, dan timur. Artinya, ada tiga kelompok negara bagian di Indonesia ini, yang di bawahnya masing-masing terdiri atas provinsi-provinsi seperti sekarang.

Sebenarnya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan bahkan di Papua selama ini telah ada gerak sinkronisasi koordinatif secara struktural-fungsional dari kumpulan provinsi yang di kelompok kepulauan masing-masing. Di zaman Orde Lama dan Orde Baru, (almarhum) Ir Sutami dan timnya bahkan sudah pernah mendesain empat kelompok kawasan pembangunan dengan melihat pada jalur pemasaran barang-barang yang diproduksi ke pasar dunia. Akan tetapi, di bawah Soekarno, kemudian Soeharto, tentu saja ide ke arah federalisme tidak akan mendapatkan penyalurannya karena keduanya adalah gembong negara kesatuan dan bukan negara persatuan.

Dari negara kesatuan ke negara persatuan masa depan kiranya akan menjadi topik bahasan yang akan ramai dan seru di antara para pemikir politik bangsa untuk dekade-dekade pada abad ke-21 ini. ●