Ironi Negeri Agraris Ali Khomsan  ;   Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB

MEDIA INDONESIA, 12 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

INDONESIA merupakan negara dengan tingkat ketahanan pangan yang fluktuatif. Impor beras dan pangan penting lainnya seperti kedelai, daging, dan susu sering kali memunculkan pertanyaan mengapa pertanian kita tidak berjaya. Bahkan garam pun terpaksa diimpor, padahal kita memiliki lautan yang maha luas. Bila bahan pangan-pangan penting masih terus mengandalkan impor, gejolak pangan di pasar internasional bisa memunculkan ketidakstabilan ekonomi ataupun politik. Pemerintah baru nanti mungkin akan menaikkan harga BBM sehingga bisa menimbulkan rentetan panjang kenaikan harga berbagai komoditas pangan.  Tampaknya beban pemerintah dalam hal subsidi BBM ini kian berat sehingga semua harus bersedia menelan pil pahit yaitu pengurangan subsidi. Apakah naiknya harga pangan akan semakin menyejahterakan petani? Belum tentu, karena keuntungan yang diperoleh petani umumnya selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan para pedagang peran tara yang menguasai jalur pemasaran produk-produk pertanian. Bekerja di sektor pertanian menjadi kian kurang menarik. Kita semua mencermati bahwa hidup di perdesaan menggeluti pertanian ialah kehidupan yang mahaberat. Setiap hari petani-petani kita terkungkung dalam kemiskinan dan sulit mengentaskan dirinya sendiri. Penguasaan lahan yang sempit, akses input produksi yang kadang terkendala, dan harga panen produk yang rendah menyebabkan sektor pertanian semakin tidak dilirik generasi-generasi muda. Di kalangan mahasiswa, peminatan terhadap bidang pertanian semakin menurun. Bagaimana nasib negeri agraris bila tidak ada lagi yang mau menekuni pertanian?  Kekhususan yang dirancang dalam program studi di perguruan tinggi menyebabkan kita hanya akan menghasilkan sarjana pertanian dengan pemahaman ilmu yang sempit. Itulah sebabnya, dalam menghadapi semakin merosotnya peminat ilmu pertanian, beberapa perguruan tinggi terpaksa melakukan merger program studi sehingga hanya ada dua penjurusan di fakultas pertanian yaitu agrobisnis dan agroteknologi. Persoalan lulusan pertanian yang tidak bekerja di bidang pertanian telah sejak lama dicermati. Lulusan perguruan tinggi pertanian yang menekuni pertanian dari hulu sampai hilir mungkin diperkirakan hanya 35%. Sisanya bekerja di perbankan, media massa, atau menjadi konsultan. Ada anekdot yang mengatakan bahwa sarjana pertanian bisa bekerja di mana saja, kecuali di bidang pertanian. Kalau hal ini benar, sebenarnya perguruan tinggi telah keliru menyiapkan sarjana-sarjananya. Ilmu yang dibekalkan kepada mahasiswanya ternyata tidak laku di pasaran. Namun masih untung, sarjana-sarjana tersebut cepat beradaptasi dengan berbagai tantangan di dunia kerja sehingga bisa memasuki bidang apa saja. Fenomena tenaga kerja yang seolah-olah salah penempatan bukan hanya monopoli sarjana pertanian. Banyak sarjana dari bidang ilmu lain kini juga mengalami problem serupa. Sebagai pelipur lara, siapa pun boleh berdalih bahwa kuliah S-1 di perguruan tinggi sebenarnya untuk mengasah nalar. Selama studi di perguruan tinggi, mahasiswa berlatih menganalisis beragam masalah sesuai dengan bidang ilmunya, belajar berdiskusi, menulis paper, sampai melakukan penelitian. Hasilnya ialah sarjana yang cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan. Apakah pekerjaannya sesuai atau tidak sesuai dengan latar pendidikan keilmuannya, ternyata itu tidak menjadi persoalan. Tidak menjanjikan Pertanian di negeri kita identik dengan kemiskinan. Persentase terbesar penduduk miskin hampir di seluruh kabupaten/provinsi ialah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian dianggap kurang menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Populasi petani kita lebih banyak didominasi petani guram dengan pemilikan lahan sangat sempit. Besarnya angka kemiskinan di sektor pertanian, mungkin juga berkaitan dengan  kemampuan pertanian sebagai buffer pengangguran. Di masyarakat, mata pencaharian sebagai petani kadang digunakan sebagai perlindungan dari status pengangguran. Daripada disebut penganggur, lebih baik bekerja di pertanian. Pada 1970-an kesejahteraan petani dan tenaga kerja industri tidak begitu jauh berbeda. Namun kini, keadaan tidak lagi berpihak pada petani. Industri melaju jauh lebih cepat ketimbang sektor pertanian. Serapan tenaga kerja pertanian memang bertambah. Namun, kalau pertanian kita hanya dijejali dengan petani guram, sektor pertanian akan menjadi penyumbang kemiskinan yang signifikan. Kesejahteraan petani hingga kini masih merupakan mimpi. Petani tidak bisa hidup tenteram karena kemelaratan, pegawai negeri tak dihormati karena korupsi, dan pedagang pun banyak yang bangkrut karena produknya tak mampu bersaing dengan produk impor. Kita yang selalu bangga mengklaim diri sebagai bangsa agraris ternyata tidak pernah meraih kemakmuran dari bidang pertanian. Kebijakan pertanian yang tepat ialah kebijakan yang berpihak kepada petani. Salah kebijakan, maka korban nya ialah pertaruhan nasib jutaan petani. Hal itu akan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Fokus pembangunan pertanian ialah keberdayaan petani, daya saing produk, dan kelestarian lingkungan. Inilah paradigma baru pertanian di abad ke-21. Daya saing produk pertanian harus selalu diperbaiki. Lembaga-lembaga riset pertanian di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan setiap tahun menyerap anggaran cukup besar jangan hanya menjadi macan kertas. Hasil riset yang hanya ditumpuk-tumpuk menjadi laporan atau makalah seminar tidak akan pernah menyejahterakan petani Indonesia. Sudah saatnya pemerintah memberi apresiasi kepada petani-petani yang mempraktikkan pola pertanian ramah lingkungan. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita saat ini, melainkan juga untuk anak cucu di tahuntahun mendatang. Rusaknya lingkungan berarti hancurnya kehidupan di masa datang dan generasi saat ini akan terus dikutuk apabila kita tidak berusaha menerapkan cara hidup yang lebih bersahabat terhadap lingkungan. Sektor pertanian merupakan andalan bangsa kita. Karena itu, ciptakan kemakmuran bangsa melalui pembangunan pertanian yang tepat. Rendahnya produktivitas petani kita merupakan konsekuensi beragam masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia petani, penyusutan luas lahan produksi, tidak memadainya sarana produksi, pembangunan infrastruktur yang terbengkelai, dll. Ide Joko Widodo yang mungkin akan menjadi presiden Indonesia pengganti SBY tentang tol laut perlu diapresiasi. Tol laut untuk kelancaran distribusi pangan atau produk pertanian antarpulau akan semakin menguntungkan petani. Di darat, dengan telah selesainya pembangunan rel ganda di Jawa juga semakin memudahkan transportasi produk pertanian. Tidak perlu lagi mengandalkan jalur pantura yang selalu mengalami kerusakan jalan kronis. Negara-negara lain banyak yang hidup makmur karena memiliki sistem pertanian yang kuat. Negara-negara tetangga kita seperti Thailand, Tiongkok, dan Malaysia dapat berjaya dengan produk pertanian mereka. Amerika ialah contoh negara industri yang tetap memperhatikan sektor pertanian, produk-produk pertaniannya diekspor ke berbagai negara. Kekayaan alam Indonesia dengan iklim yang kondusif untuk membangun pertanian harusnya menjadi modal penting bagi bangsa ini untuk menjelma menjadi bangsa sejahtera. Meski kita berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai negara industri, jangan pernah meninggalkan pertanian. ●

Ironi Negeri Agraris

Ironi Negeri Agraris Nur Rokhim ;  Peneliti di Garawiksa Institut Yogyakarta SUARA KARYA, 19 September 2013

Indonesia yang terkenal dengan sebutan negeri zamrud khatulistiwa memiliki kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Ribuan pulau yang terbentang dari ujung Barat sampai ujung Timur negeri ini menyimpan sumber daya alam yang menakjubkan. Boleh dikatakan, tidak ada yang tidak tersedia di negeri ini, baik hasil pertanian, peternakan, dan pertambangan, dan sebagainya. Karena subur itu, membuat Indonesia terkenal sebagai sepotong tanah surga. Apa pun yang ditanam di tanah Indonesia, semua tumbuh subur.

Negeri ini pun pernah dikenal dengan negeri agraris, karena begitu banyaknya sumber kekayaan alam yang terbentang di pulau-pulau negeri ini. Negeri yang juga dikenal dengan sebutan Nusantara ini juga pernah mencukupi swasembada beras nasional dalam tiga dekade yakni, tahun 1984, 2004 dan 2008 (Oktavio Nugrayasa: 2013). Tetapi sayang seribu kali sayang, sejak tahun 2003, Indonesia menjadi importir beras. Bahkan, tercatat sebagai pengimpor beras terbesar di dunia. Padahal, sebenarnya Indonesia merupakan produsen beras terbesar ketiga setelah Cina dan India, jauh melampaui produksi beras Thailand dan Vietnam. Namun, dikarenakan besarnya jumlah penduduk Indonesia dan tingginya konsumsei beras, maka impor menjadi jalan instan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.

Jika mau lebih mencermati, sesungguhnya bukan hanya beras yang diimpor oleh Indonesia. Terdapat puluhan kebutuhan pokok rakyat Indonesia yang merupakan hasil impor. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS:2013), total nilai impor kebutuhan pokok Indonesia dari bulan Januari sampai Mei 2013 mencapai mencapai 3,6 miliar dolar AS dengan volume 7,4 miliar kilogram (kg).

Dari puluhan kebutuhan pokok Indonesia yang merupakan hasil impor, terdapat empat bahan pokok selain beras yang sungguh sangat ironis jika harus impor dari negara lain. Pertama, gula. Perlu diketahui juga bahwa industri gula merupakan industri tertua yang ada di Indonesia. Pada tahun 1930-an, bahkan Indonesia yang dulu masih dalam cengkaraman penjajah, menjadi produsen utama gula di dunia. Tetapi itu cerita masa lalu, kini negeri ini tiap tahunnya tak pernah lepas dari impor gula. Tercatat Indonesia mengimpor lebih dari dua juta ton gula tiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan gula nasional.

Kedua, garam. Semua orang tahu, bahwa Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang sedunia. Tetapi sungguh sayang, negeri ini malah mengimpor garam dari negera lain. Berdasarkan BPS (2013), Indonesia mengimpor garam dalam kurun Januari-Maret 2013 sebanyak 465 ton garam atau senilai dengan 21,5 juta dolar AS.

Ketiga, kedelai. Sebagai negara yang dilalui garis khatulistiwa dan memiliki banyak gunung berapi, Indonesia memiliki tanah yang subur. Tetapi sayang, Indonesia masih belum bisa mencukupi kebutuhan kedelai nasional. Langkah yang diambil atau solusi oleh pemerintah adalah impor. Tercatat, setiap tahunnya Indonesia mengimpor kedelai untuk memenuhi kebutuhan kedelai sebanyak 1,2 juta ton dari Amerika Serikat (AS).

Keempat, cabai. Untuk komoditas yang satu ini, seharusnya Indonesia tak perlu mengimpor dari negara lain. Tetapi, atas alasan gagal panen, produksi cabai menurun dan sebagainya, pemerintah menjadi terpaksa mengimpor cabai. Bahkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, menyebutkan bahwa bulan ini akan mendatangkan cabai impor sebanyak 4 ribu ton. Sungguh sebuah kenyataan pahit dan sangat disayangkan.

Kelima, atau yang terakhir adalah daging sapi. Beberapa waktu lalu, rakyat Indonesia menyaksikan kemarahan Presiden SBY terhadap Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog), Sutarto Ali Muso terkait meroketnya harga daging sapi di awal Ramadhan. Tercatat, harga daging sapi menembus 100 ribu per kg. Buntutnya, untuk memenuhi kebutuhan daging nasional maka pemerintah beralasan mengambil jalan impor.

Berdikari

Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri merupakan sebuah konsep yang digaungkan oleh Presiden Ir Soekarno saat pidato kenegaraan memperingati kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1965. Salah satu prinsip dari tiga prinsip berdikari yang dicetuskan Ir Soekarno pada pidato tersebut adalah berdikari di bidang ekonomi. Artinya, setelah lepas dari cengkaraman penjajah, presiden pertama RI ini mengingikan Indonesia dapat berdiri di kaki sendiri. Jadi harus mencukupi segala kebutuhan dalam maupun luar negeri tanpa mengemis bantuan asing.

Setelah 67 tahun Indonesia merdeka, cita-cita mulia Sang Prokalamator tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya barang-barang pokok bangsa ini yang merupakan hasil impor. Negara ini belum bisa mencukupi kebutuhan pokok secara nasional. Swasembada pangan masih menjadi angan-angan panjang yang jauh dari kenyataan. Ujung-ujungnya, untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional, pemerintah mengambil lagkah impor barang dari negara lain.

Selalu ada saja alasan pemerintah mengambil kebijakan impor tanpa mau berpikir mencari jalan lain. Mulai dari gagal panen, paceklik, produksi turun, perubahan musim dan sebagainya. Semua alasan dikeluarkan demi mendapat pembenaran atas kebijakan impor yang telah dikeluarkan. Sungguh, semua kenyataan tersebut merupakan sebuah ironi yang sangat tragis bagi negeri yang telah dikenal sebagai negeri agraris ini. Bagaimana mungkin sebuah negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa masih mengimpor barang dari negara lain? Tentu, hal ini menjadi pekerjaan rumah terutama bagi para pemimpin, dan lebih utama lagi bagi presiden yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa setelah pilpres 2014 nanti. ●

Ironi Negeri Agraris

Ironi Negeri Agraris Soen’an Hadi Purnomo ;  Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Anggota Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia

REPUBLIKA, 28 Maret 2013

Pertengahan Februari yang lalu para pedagang warung tenda mengeluh adanya kenaikan harga. Tomat yang semula Rp 4 ribu per kg, naik menjadi Rp 15 ribu per kg. Cabai yang biasanya Rp 10 ribu per kg, melonjak menjadi Rp 30 ribu per kg, dan sebagainya. Kondisi demikian bisa terjadi karena banyak komoditas yang masih bergantung pada impor.  Dari aspek sosial budaya, mungkin saja masyarakat kita telah termanjakan oleh alam, kurang memiliki etos kerja keras, dan minim tantangan. Sedangkan, masyarakat di belahan bumi yang lain didera oleh musim gugur dan musim dingin yang tidak mungkin bercocok tanam, serta perlu menghangatkan tubuh melawan kebekuan alam.  Semula masyarakat banyak yang menduga bahwa kenaikan harga produk hortikultura adalah disebabkan oleh tingginya curah hujan sehingga gagal panen. Belakangan muncul bukti bahwa ada tambahan penyebab persoalan, yakni adanya penjahat perdagangan yang memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dalam kesempitan dengan cara menyengsarakan rakyat. Akan tetapi, apabila diperhatikan dengan lebih mendalam, akar permasalahan dan solusi kerumitan agribisnis dan agroindustri ini ada enam macam. Permasalahan pertama memang faktor musim. Pada umumnya, petani menggarap sawah tergantung pada kondisi musim hujan atau musim kemarau. Untuk memecahkan masalah ini ada dua alternatif, yakni membuat sistem penyangga yang baik sehingga bisa mengendalikan kondisi pasar, permintaan dan suplai, atau jalan keluar yang kedua, yaitu pengaturan impor produk untuk memenuhi kebutuhan. Untuk yang belakangan ini tentu memiliki risiko ketergantungan kepada negara lain dan sistem perdagangan. Kedua, adalah kondisi petani yang kebanyakan memiliki modal terbatas, sehingga harus berpikir keras saat mau membeli benih, pupuk, atau pestisida. Apabila diperkirakan modal ber tanam terlalu tinggi dibanding dengan perolehan uang saat panen, para petani memilih untuk tidak bercocok tanam pada musim tersebut. Solusi permasalahan keterbatasan modal ini adalah disediakannya lembaga keuangan khusus yang berbunga rendah. Bisa berupa koperasi antarpetani atau kebijakan khusus perbankan yang berpihak kepada usaha tani. Permasalahan ketiga adalah kepemi likan lahan yang sangat sempit. Berkurangnya lahan agraris ini mendapat ancaman pula dari maraknya alih guna (konversi) lahan pertanian. Negeri kita belum melindungi lahan pertanian sebagaimana yang sudah dilakukan di Jepang, Korea, Cina, dan sebagainya. Sistem warisan dan tata guna lahan pertanian harus diadakan reformasi. Permasalahan yang keempat adalah penguasaan teknologi para petani yang masih lemah. Untuk memecahkan masalah ini, penyuluhan, pelatihan, dan pemagangan bagi petani harus dilakukan secara serius, sistematis, dan tepat sasaran. Di samping itu, penelitian sebaiknya fokus pada permasalahan yang perlu diperoleh solusinya, tepat materi, dan tepat teknologi. Permasalahan yang kelima adalah kondisi geografis negeri kepulauan yang penuh gunung dan lembah sehingga bisa menyebabkan biaya transportasi dan distribusi menjadi lebih mahal. Pola mendekatkan area produksi dengan kawasan pasar suatu komoditas menjadi sangat penting.  Permasalahan tersebut menjadi lebih berat apabila ditambah dengan permasalahan yang keenam, yakni iklim usaha yang buruk. Beberapa kali kita dengar keluhan bahwa biaya angkut dari wilayah tengah dan timur Indonesia ke Jakarta lebih mahal bila dibandingkan dengan mengirim produk ke Shanghai atau ke Jepang. Tingginya biaya transportasi tersebut termasuk biaya bongkar muat dan pungutan-pungutan yang tidak murah.  Integritas Paradigma Melihat kompleksitas permasalahan agribisnis dan agroindustri tersebut ter- nyata tidak cukup dengan penyelesaian jangka pendek, misalnya menindak kartel perdagangan yang nakal saja. Memang hal itu sangat penting untuk ditindak tegas, tapi tidak kalah pentingnya adalah memetakan permasalahan dan solusi jangka panjang dan jangka pendek yang terkait dengan permasalahan kondisi alam, ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan budaya. Ada yang bersifat nasional, ada pula yang merupakan diagnosis dan terapi lokal. Dan, harus diwaspadai bahwa teori meningkatnya harga komoditas pangan, secara aksioma pasti petani diuntungkan, tidak selalu benar. Pada kenyataannya tidak selalu demikian. Seringkali harga yang diterima petani tetap saja rendah, tetapi yang beruntung besar justru para pedagang pengumpul yang bermodal raksasa. Belajar dari keberhasilan negara dan bangsa lain dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan memang harus dilakukan. Namun, realitas negeri kita yang agraris juga harus diperhatikan, sama halnya dengan kenyataan bahwa keunikan negeri kita adalah berupa kepulauan. Dengan demikian, maka visi, misi, strategi, kebijakan, dan kegiatan yang diimplementasikan harus ada keberpihakan kepada usaha tani, kelautan, para petani, dan nelayan. Integritas terhadap paradigma negeri agraris dan negeri kepulauan harus teguh dimiliki dan konsisten dilaksanakan. Dan, kita berharap perhatian pada kenyataan utama negeri dan bangsa ini tidak hanya saat ada permasalahan, setelah lewat dilupakan lagi.  ●