Khidzmah KAHMI, Bersatu Demi Indonesia (Bag 2 dari 2)

Khidzmah KAHMI, Bersatu Demi Indonesia (Bag 2 dari 2) Moh Mahfud MD  ;   Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI

KORAN SINDO, 23 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Persatuan, meminjam istilah Bung Hatta, bukanlah persatean yang mengharuskan orang selalu membebek dan tidak bisa kreatif untuk keluar dari satu pengendalian yang hegemonis. Persatuan harus kita bangun dalam visi dan platform yang tetap memungkinkan perbedaan posisi politik dan langkah-langkah yang ditempuh, tidak harus disusun seperti setusuk sate. Dalam konteks inilah, KAHMI mengajak untuk memandang dan mengarahkan keberlanjutan perkubuan politik pasca-pilpres antara kubu Koalisi Merah Putih dan Kubu Indonesia Hebat agar keduanya bersatu demi Indonesia meski berbeda dalam pilihan dan langkah-langkah politik. Bagi KAHMI, demokrasi dan adanya lembaga-lembaga negara, hukum, Pemilu dan sebagainya hanyalah alat untuk menyejahterakan rakyat. Ibaratnya, kedua koalisi ini harus menuju tujuan yang sama tapi menempuh jalan yang berbeda. Sungguh akan baik seandainya kebersatuan semua parpol bisa disepakati melalui kerja sama atau gotong royong di legislatif dan eksekutif sekaligus, secara paralel dan tanpa perkubuan. Tetapi manakala kebersatuan dan kerja sama atau gotong royong seperti itu tidak bisa dilakukan, memilih posisi yang berbeda tetap bisa baik asal semuanya berkomitmen untuk tujuan yang sama yakni membangun kesejahteraan rakyat dengan berkompetisi. Memang polarisasi perkubuan koalisi, dari satu sisi bisa dilihat sebagai negatif karena berpotensi melahirkan pemerintahan yang tidak stabil atau penuh hambatan. Tetapi dari sisi lain bisa juga dipandang dan dijadikan hal yang positif dalam menguatkan pembagian tugas penyelenggaraan negara. Kita bisa menjadikan situasi perkubuan koalisi yang ada sekarang ini sebagai hal yang positif dengan menjadikannya sebagai momentum untuk memulai membangun mekanisme saling kontrol dan mengimbangi (checks and balances) secara sehat dalam sistem ketatanegaraan. Yang satu bisa mengelola eksekutif, sedangkan yang lain-nya bisa berkonsentrasi untuk mengawasi dan mengimbangi secara sehat dari lembaga legislatif. Warga KAHMI yang secara nyata banyak bergabung di kedua kubu itu dapat berperan aktif untuk menyatukan tujuan dalam pilihan dan jalan politik yang berbeda itu melalui pemberian dukungan secara kuat terhadap pihak yang didukungnya. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik maka sistem ketatanegaraan kita ke depan bisa semakin sehat dengan hadirnya checks and balances yang bukan untuk saling menghambat, melainkan saling bersinergi untuk kesejahteraan rakyat. Kita tak perlu mengikuti pendapat bahwa di dalam sistem presidensial tak dikenal koalisi, karena koalisi hanya ada dalam sistem parlementer. Saya selalu mengatakan bahwa hukum tata negara di suatu negara itu tidak tunduk pada teori dan tidak harus mengikuti yang berlaku di negara lain. Tidak ada teori hukum tata negara yang universal asli, karena setiap negara membuat hukum tata negara di dalam konstitusinya sesuai dengan kebutuhan domestiknya masing-masing. Yang harus kita lakukan adalah apa yang tertulis secara resmi di dalam konstitusi; sedangkan yang tak dilarang secara resmi di dalam konstitusi dan hukum, seperti koalisi dan pembentukan komisi-komisi di DPR, boleh saja dilakukan sepanjang dibutuhkan dalam realitas politik dan masih dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni kesejahteraan rakyat. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, mempraktikkan konvensi- konvensi ketatanegaraan yang seperti itu. Dalam HUT ke-48 ini, Presidium Majelis Nasional KAHMI juga telah menyelenggarakan simposium tentang “Cetak Biru Indonesia Masa Depan” dan seminar tentang “Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Energi”. Kita bersyukur ternyata warga KAHMI mempunyai ahli-ahli hampir dalam semua bidang iptek dan profesi. Kemerdekaan yang diperoleh atas berkat rahmat Allah telah memungkinkan bangsa ini melahirkan banyak pemimpin dan banyak ahli, termasuk pemimpin dan ahli yang pernah ditempa di kawah candradimuka HMI dan KAHMI. Melalui simposium dan seminar tersebut, kita menjadi tahu bahwa para ahli yang kita miliki dapat mengidentifikasi dengan baik persoalan yang kita hadapi dalam setiap bidang dan tahu pula bagaimana cara mengatasinya. Ibarat dokter, para ahli yang kita miliki sudah bisa mendiagnosis penyakit dan menentukan panasea atau terapinya. Hanya, masalah berikutnya, cara melaksanakan terapi itu berjalan semrawut, tidak terpimpin dan tidak terkoordinasi dengan baik serta cenderung berjalan sendirisendiri karena ego sektoral. Keruwetan dan ego sektoral itulah yang menjadi salah satu sebab (dan cara melakukan) korupsi, baik korupsi uang maupun korupsi kebijakan. Itulah sebabnya, ketika kita mengupayakan mencari cetak biru maka yang ditemukan, meminjam istilah tokoh KAHMI Prof Anwar Arifin, adalah cetak buram. Salah satu kesimpulan penting dari simposium dan seminar itu, kita memerlukan kepemimpinan yang kuat, yakni kepemimpinan yang visioner serta dapat secara tegas melakukan pilihan-pilihan kebijakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara terkoordinasi dan terarah sesuai dengan target kebijakan yang telah dipilih. Saat ini kita berada pada momentum yang tepat untuk menyerasikan langkah di bawah satu visi yang kuat dengan pilihan kebijakan tentang arah dan terapi yang terpadu karena kita akan segera mempunyai pemerintahan yang baru. Seluruh warga KAHMI harus berperan melalui posisinya masing-masing untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik dengan membantu pemerintahan yang baru, baik di eksekutif maupun di legislatif serta di cabangcabang dan ranting pemerintahan lainnya. Dirgahayulah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). ●

Khidzmah KAHMI, Bersatu demi Indonesia (Petikan pidato ulang tahun KAHMI ke-48) Moh Mahfud MD ;   Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI

KORAN SINDO, 22 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Rasa syukur terasa menghunjam dalam di lubuk hati kita karena dari waktu ke waktu Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dapat menunjukkan ketulusan khidzmah-nya kepada nusa dan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam waktu yang panjang KAHMI telah ikut membangun NKRI dengan segala suka dan dukanya. Dalam sepanjang perjalanannya, sesuai dengan jati dirinya, sebagai himpunan insan akademis yang pencipta dan pengabdi KAHMI sudah menyatu dengan perjalanan bangsa dan negara kita, bukan hanya dalam menyumbang penguatan konsep ideologi dan konstitusi yang mempersatukan bangsa tetapi juga menyumbangkan orang-orangnya untuk turut mengelola negara dan mengabdi kepada bangsa di berbagai lapangan. Saat-saat ini kita sedang mencatat dengan syukur dan sukacita karena salah seorang tokoh KAHMI yang juga Ketua Majelis Etik Presidium MNKAHMI, Bapak Jusuf Kalla, pada tahun 2014 ini telah terpilih sebagai Wakil Presiden RI untuk kedua kalinya. Kita mencatat pula bahwa di luar jabatan Wakil Presiden, peran KAHMI di lembaga-lembaga negara juga sangat signifikan. Jabatan-jabatan pimpinan di lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, Kementerian, KPK, KPU sudah pernah atau sedang dipimpin oleh warga KAHMI. Begitu juga KAHMI banyak berkiprah dalam berbagai profesi dan civil society organization (CSO) . Kita berdoa agar para pengemban amanah dari KAHMI sukses dalam tugas dan per-khidzmat-an serta bisa mengakhirinya dengan selamat. Doa agar para pemegang amanah dari KAHMI itu sukses dan selamat dalam tugas sangatlah penting karena sejauh terkait dengan peran alumni HMI dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan ada saja noda hitam, betapapun kecilnya. Artinya, pepatah “tak ada gading yang tak retak” berlaku jua; sehebat apa pun KAHMI, ada nodanya jua. Dalam catatan pemberantasan korupsi misalnya, harus diakui ada beberapa alumnus HMI yang diburu, ditangkap, dan dipenjarakan, seperti yang juga terjadi pada kelompok-kelompok alumni organisasi mahasiswa yang lain. Kita sering kaget, merasa malu, dan diejek ketika ada alumni HMI yang digelandang ke Pengadilan Tipikor oleh KPK karena korupsi; sementara banyak sanjungan melangit dari masyarakat kepada KPK karena keperkasaannya memerangi korupsi. Tapi banyak yang lupa, hampir semua komisioner yang ada di KPK adalah alumni HMI juga. Oleh sebab itu sanjungan terhadap KPK harus dimaknai juga sebagai sanjungan terhadap KAHMI. Kita boleh prihatin dan malu jika ada alumni HMI yang ditangkap KPK karena korupsi, tetapi pada saat yang sama kita juga harus bangga karena KPK yang disanjung-sanjung masyarakat itu dipimpin oleh orang-orang KAHMI juga. Itulah sebabnya, secara organisatoris MN-KAHMI memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPK untuk lebih keras lagi memerangi korupsi. Bersama dengan dukungan itu KAHMI tetap menitipkan ide dan pesan moral agar pimpinan KPK yang dari KAHMI tetap membawa idealisme KAHMI untuk menyelamatkan dan membangun Indonesia ini sebagai baldatun thayyibatun warabbun ghafuur (negara yang bersih di bawah rida dan ampunan Tuhan) dan bukan baldatun sayyiatun wa rabbun rujuum (negara yang kotor di bawah kutukan Tuhan). KAHMI mendorong KPK untuk terus tegar memerangi korupsi tanpa pandang bulu karena hal itu adalah bagian dari misi KAHMI untuk menyelamatkan dan membangun Indonesia. Seperti dikatakan oleh Artidjo Alkostar, warga KAHMI yang kini adalah hakim agung yang sangat disegani, korupsi harus diperangi secara keras dan pelakunya harus dihukum berat karena “korupsi adalah kanker ganas yang bisa mematikan negara”. Meskipun begitu MNKAHMI juga mempersilakan jika ada warga KAHMI yang ingin mengkritik KPK jika memang ada tengara lembaga tersebut telah melakukan unprofessional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Itu pun adalah bentuk per-khidzmat-an yang perlu dilakukan. Peringatan hari ulang tahun KAHMI yang ke-48, tahun 2014, ini mengambil tema “Bersatu Membangun Masa Depan Indonesia” karena dua alasan. Pertama, sejak awal KAHMI menjadikan kebersatuan bangsa Indonesia sebagai salah satu hal yang utama dalam platform perjuangannya, sebab yang akan kita bangun adalah Indonesia yang persatuannya kokoh agar menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, dalam situasi dan dengan cara apa pun KAHMI harus menguatkan kebersatuan Indonesia sebagai dasar dan tujuan perjuangannya. Kedua, pada saat ini kita baru saja keluar dari kontes politik nasional yang meriah, tetapi juga menegangkan dan panas, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita menyaksikan terjadinya polarisasi yang cukup tajam di tengahtengah masyarakat karena perbedaan pemberian dukungan. Warga KAHMI pun mempunyai pilihan politik yang berbedabeda sehingga sejak awal Presidium MN-KAHMI memutuskan untuk tidak menggunakan institusi KAHMI dalam mendukung atau tidak mendukung salah satu pasangan. Alhamdulillah, pilpres sudah selesai dengan hasil yang sah baik secara demokrasi (kedaulatan rakyat) maupun secara nomokrasi (kedaulatan hukum). Namun haruslah diakui, pembelahan politik dalam pilpres itu sampai sekarang belum pulih, di sana sini masih berlanjut pergulatan politik dan gap psikologis. Ada kekhawatiran, jangan-jangan terjadi instabilitas dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan ke depannya terganggu. Di sinilah letak pentingnya untuk menekankan agar seluruh warga KAHMI bekerja keras supaya bangsa Indonesia tetap bersatu, pada kubu manapun warga KAHMI memberi dukungan pada pilpres kemarin. ●