Histeria Tanpa Suara

Histeria Tanpa Suara Kurnia JR  ;   Sastrawan

                                                        KOMPAS, 21 Maret 2018

                                                           

Mengapa Semar dan anak-anaknya ditempatkan oleh ki dalang sebagai bagian dari kalangan rakyat jelata dalam gaya lelucon dan gaya bahasa, padahal Semar adalah guru para pangeran? Bahkan, dalam konsep mistik kejawen, Kaki Semar adalah pamomong tanah Jawa. Dia suka kentut sembarangan seperti tak kenal etiket bangsawan. Mungkin itu prasyarat agar semua yang diutarakan sang Pamomong merupakan suara realitas yang murni. Wejangannya terjaga dari pemutarbalikan fakta yang sering dipermainkan lidah politikus dalam intrik kekuasaan. Realitas yang murni ialah kenyataan yang mendasar, realitas rakyat jelata. Entitas yang kerap dianggap obyek, tetapi dalam potret kebangsaan yang dinamis inilah subyek yang menghamparkan penjelasan fundamental. Hoax pun menghantui kita seiring dengan perkembangan kondisi sosial-politik. Untuk mengenali hoax dan daya hidupnya yang subur di kelas sosial menengah-bawah, tidak mungkin hanya mengandalkan opini pengamat yang berkecimpung di forum seminar, studio televisi, dan universitas belaka. Betapa pun mutakhir teori dan analisis yang mereka kutip dari literatur akademis terbaru. Di dalam abjad, kita memiliki aksara X(x), tetapi seakan-akan tabu digunakan sehingga taxi dimodifikasi menjadi taksi dan hoax jadi hoaks. Sebenarnya, bukan soal kalau kedua kata itu dipungut dari bahasa asalnya tanpa perubahan satu huruf pun. Toh, dalam tata fonetis bahasa Indonesia kita mafhum bagaimana pelafalannya. Ketika ada di awal kata, menurut tata fonetis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonem x dibaca /s/, contohnya xilofon dan xilograf. Secara umum, hoax diproduksi oleh ”pribadi iseng” atau kelompok terorganisasi bukan tanpa sengaja atau tanpa motif yang tegas sejak awalnya. Setelah ditebar di ranah publik, bibit-bibit itu tidak terkendali. Daya hancurnya bekerja secepat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima hampir 73 tahun lalu. Setelah ledakan besar, radiasi nuklirnya bergentayangan nirwujud menjangkiti manusia hingga bertahun-tahun kemudian. Menyerang kesadaran Daya hancur hoax lebih mematikan ketimbang radiasi nuklir sebab yang diserang kesadaran dan daya resepsi intelektual, bukan fisik yang bisa didiagnosis secara medis hingga diketahui teknik pengobatannya. Daya rusaknya berlipat ganda jika ”dilegitimasi” di mimbar keagamaan. Salah satu cara efektif buat mengenali daya hidup hoax adalah dengan memasuki ladangnya, yaitu lingkungan sosial menengah-bawah dan rakyat jelata. Merekalah lahan subur bagi hoax. Tatkala tabir disibak, tersingkap garnisun kepinding dan rayap yang dengan ganas bergotong royong mengerkah struktur kayu hingga merepih tanpa perlawanan. Demikian hoax merusak struktur sosial rakyat jelata, yang pada gilirannya merayap naik, menggerus dan merontokkan kelas sosial mapan yang senantiasa bangga diri dan meremehkan ancaman fatal tersebut. Kenapa hoax laris di lingkungan ini? Media penyebaran informasi, termasuk kabar yang tidak terkonfirmasi kebenarannya, berupa peranti keras (pesawat telepon pintar) dan peranti lunak (fasilitas internet) bukan lagi barang mewah. Di lorong-lorong sempit Jakarta yang padat dan kumuh hingga kawasan permukiman serupa di kota-kota satelitnya—ini sekadar sampel yang teramati—dapat kita lihat mereka yang irit belanja beras tetap mengutamakan belanja koneksi internet demi hiburan dari media sosial. Hampir di tiap rumah ada minimal satu telepon pintar dan anggota keluarga yang piawai menarikan jemari di layarnya. Apakah mereka juga menonton televisi? Secara umum, TV menyala di setiap rumah, tetapi kebanyakan kelas menengah-bawah lebih gandrung sinetron, musik pop/dangdut, dan lawak ketimbang siaran berita. Program berita TV sebagai media arus utama, yang dapat dijadikan bahan perbandingan bagi ”kabar burung”, bagi mereka terlalu formal penyampaiannya karena menggunakan ”bahasa tinggi” dan analisis berita yang hanya dipahami para dewa. Tentang berita koran dan TV, pekerja kantoran yang lebih selektif memilih sumber informasi pun cenderung apriori. Pada umumnya mereka sensitif perihal afiliasi politik pemilik media. Dari perspektif itu, mereka mencurigai kredibilitas berita media tersebut. Alhasil, hoax selalu punya jalan masuk ke lapisan sosial mana pun, di antaranya lewat celah-celah praduga yang tak selalu diuji dan dikaji secara bijaksana. Kelas sosial menengah-bawah sebagian berlangganan TV berbayar. Mereka rela mengurangi belanja lauk-pauk demi hiburan itu. Paket layanan TV berbayar kian terjangkau oleh berbagai kalangan sebab penyedia layanan ini saling obral diskon akibat persaingan bisnis yang ketat. Makin berlimpah hiburan, kian jauh mereka dari program berita TV, sedangkan mereka tak mau ketinggalan berita. Maka, media sosial jadi pilihan. Dalam anggapan mereka, media sosial tak mewajibkan kepatuhan pada tata bahasa, etika, apalagi etiket. Mencari saluran Dari pengamatan sepintas, tertangkap kesan umum (bukan kesimpulan, karena ini bukan riset ilmiah yang rigid dengan alat ukur eksak) bahwa mayoritas yang aktif menyebarluaskan konten informasi yang tidak terkonfirmasi itu jarang memantau berita dari media arus utama yang dapat dikonfirmasikan. Akademisi lebih patut membuat riset dan kajian tentang hal ini. Salah satu karakter umum kelas sosial menengah-bawah adalah berkepribadian histeris meski aspek religi seakan-akan menonjol dalam keseharian mereka. Realitas yang muram, ekonomi pas-pasan, di hadapan fantasi mewah yang disuguhkan para selebritas di Instagram, misalnya, membuat histeria jadi saluran untuk menggapai rasa lega dari tekanan hidup. Lewat celah ini euforia hoax merasuki jiwa yang pengap dan jenuh. Melakukan penyebaran informasi ”di luar dugaan” merupakan rekreasi dalam rutinitas hidup yang menjemukan. Asalkan sensasional, sarat histeria, dan insinuatif hingga membuat takjub orang lain, cukuplah untuk membuat si penyebar informasi ”merasa ditanggapi” oleh banyak orang. Dia yang kemarin bukan siapa-siapa, kini merasa berjasa turut membongkar aib figur pujaan rakyat demi ”moralitas publik”, atau ”turut menginformasikan” reputasi palsu seorang politikus hanya demi kejutan. Orang pasti histeris andai ada berita kuda milik Prabowo bisa bicara. Satu versi menyebutkan ”seperti berbisik”. Versi lain menulis: ”komat-kamit seperti berdoa”. Jelas ini omong kosong, tetapi banyak orang haus akan sensasi, terutama yang berbau supranatural demi isu politik. Hoax tentang figur yang kurang penting, tentu, tidak semenarik hoax tentang figur di lingkup kekuasaan atau selebritas tenar. Gosip tentang katak melahirkan katak tanpa melalui tahapan berudu tentu menarik, tetapi jauh lebih atraktif jika yang diceritakan itu katak yang dipelihara Presiden Jokowi di kolam Istana Bogor. Yang segera beredar bukan soal kebenaran berita itu. Secara ilmiah, itu jelas mustahil. Aspek metaforislah yang lekas merebak dalam bentuk narasi dan meme di media sosial. Para pemuja dan penghujat Presiden Jokowi sama-sama ”angkat senjata” di atas hoax. Esensi dieliminasi demi sensasi dan insinuasi yang diperciki provokasi dan agitasi.  Semua pihak yang beradu emosi kompak bekerja sama melakukan tindakan bumi hangus diri sendiri tanpa mereka sadari. Semua itu mereka lakukan di bus kota ketika berangkat kerja, di kereta sesak kala senja, atau di mana pun. Tak terpikirkan malapetaka yang bakal menimpa akibat histeria tanpa suara itu. ●

Presiden, ”Barbir”, dan Barista

Presiden, ”Barbir”, dan Barista Kurnia JR ;  Sastrawan

                                                      KOMPAS, 05 Januari 2018

                                                           

Pada suatu hari beredar foto Presiden Joko Widodo sedang bercukur di tempat pangkas rambut (barbir) di kota Bogor. Foto itu biasa saja. Tempat cukurnya sempit, sederhana, tetapi ditata apik. Reaksi publik beragam, tetapi yang menarik untuk diketahui ialah yang terjadi kemudian. Awal mulanya, menurut cerita putra bungsu Presiden, ia diminta mencarikan tempat pangkas rambut oleh sang ayah. Kendati tak dirinci kejadian sebenarnya, kita dapat menduga-duga bahwa boleh jadi Jokowi menetapkan kriteria khusus barbir seperti apa yang diinginkan. Tak sulit untuk menebak bahwa ini bukan sekadar kegiatan personal Jokowi bercukur. Ada tujuan publisitas di balik itu: promosi bagi sang barbir selaku wakil para barbir se-Tanah Air. Di sisi lain, terselip kecurigaan, jangan-jangan ini hanya akal-akalan pencitraan sang Presiden; tuduhan yang hampir selalu dilontarkan para pengkritiknya atas berbagai hal yang dilakukan Jokowi. Kalau mau menunjukkan citra pemimpin bersahaja yang dekat dengan rakyat jelata, mengapa Jokowi tak bercukur di tempat pangkas rambut tua di sebuah bangunan kuno di sisi Jembatan Merah, yang kursinya antik dan para barbir-nya tua dan kemproh? Tarifnya lebih murah sebab tiada garansi kebersihan. Foto yang dihasilkan bakal lebih menyentuh dan mempertajam jurus pencitraan Presiden. Sayang, konteksnya bukan pameran fotografi. Lupakan reaksi verbal yang berlimpah di media sosial! Ada reaksi nonverbal yang nyata di seputar kita. Tak lama sejak viralnya foto tersebut, bermunculan tempat pangkas rambut kecil yang didesain unik di Kota Hujan itu. Ada yang dirancang berupa saung bambu, komplet dengan secuil atap rumbia untuk teras sempitnya. Ada yang meniru karakter vintage dengan ciri khas lampu berputar warna-warni. Tempat pangkas rambut yang pada mulanya asal jadi mendadak direnovasi sehingga nyaman plus pendingin ruangan. Inilah kiat Jokowi melaksanakan program strategis menggerakkan ekonomi rakyat. Presiden menerapkan jurus santai tanpa banyak kata: sebuah foto dan kicauan pendek di media sosial. Dalam hal ini, dia konsisten menunjukkan perhatian khusus pada kaum muda. Sebagai langkah menanggulangi krisis kohesivitas bangsa akibat wabah intoleransi, Presiden mengundang pegiat media sosial dari kalangan muda untuk makan bersama di Istana Negara. Jokowi bersungguh-sungguh menyiapkan saka guru yang baru bagi bangsa ini jika kelak era generasinya berlalu. Di luar pagar, lawan politiknya menuduh dia sedang bersiasat membungkam eksponen muda yang aktif di masyarakat dan di dunia maya dari kemungkinan bersikap kritis terhadap pemerintah. Rupanya Jokowi tak mau ambil pusing. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sehabis blusukan di Baleendah dan sekitarnya, Jokowi dan rombongan singgah di kedai kopi di kota Bandung. Dia unggah fotonya di akun media sosialnya seraya dengan lugas menyebut nama kedai itu beserta pujian atas kopi lokal yang disajikan di sana. Keruan saja foto itu jadi viral. Warung yang beruntung itu bukan yang pertama dipromosikan Presiden. Sebelumnya sudah ada kedai kopi milik anak muda Ibu Kota yang dibuat tenar mendadak berkat promosi serupa. Sebagai pencinta musik metal yang penuh kejutan membahana, Jokowi tentu paham karakter anak muda yang tak sudi membeo pada keseragaman atau pola pikir dan pola hidup tunggal nada. Mereka tak butuh ceramah atau kecurigaan. Mereka hanya perlu percik api spirit dan apresiasi. Pun tindakan Presiden seyogianya dibaca sebagai contoh praktis oleh semua kepala daerah di wilayah masing-masing. Apalagi, semakin banyak pemimpin daerah berlatar belakang bintang iklan profesional. Di bidang ini, mereka tentu lebih luwes dan piawai ketimbang Jokowi yang berlatar belakang pengusaha mebel. Tidak sepantasnya mereka melulu berorientasi komersial ketika dituntut mempromosikan produk komersial lokal dan usaha kecil dan menengah. Problem kita: rata-rata kepala daerah hanya mengisi jatah lima tahun mereka sebagai rutinitas formal dan seremonial belaka. Bukan pengabdian berlandaskan panggilan jiwa. Lumrah kalau ada kesan bahwa mereka alih profesi dari dunia hiburan ke politik dan berebut jabatan publik hanya demi ambisi narsisisme dan mencari nafkah. Tak usah ditunggu, di sela kesibukannya, Presiden terus-menerus mengunggah video dan foto yang menggerakkan semangat untuk bangkit dari rasa terpuruk, tersudut, terkalahkan di ajang kompetisi global yang kian sengit. Umumnya anak muda tak membelenggu diri dengan sikap apriori yang melulu negatif tatkala menafsirkan aktivitas ”santai” Jokowi, sebagaimana yang dilakukan politikus yang konsisten ambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Biarlah hati jernih anak muda menangkap dan menafsirkan foto serta video Presiden. Apabila kelak terbukti foto dan video itu beritikad memperalat mereka demi tujuan politik pribadi dan partainya belaka, pastilah mereka bakal beraksi serempak lebih dari sekadar ributnya kicauan burung-burung maya. ●

Reformasi Tanpa Dukungan

Reformasi Tanpa Dukungan Kurnia JR ;  Esais

                                                    KOMPAS, 23 November 2017

                                                           

Salah satu indikator reformasi yang paling sederhana, tetapi sekaligus paling esensial adalah pelayanan publik tanpa pungutan liar. Sudahkah ini terwujud? Di media massa kita sesekali menyaksikan segelintir kepala daerah yang dianggap menonjol dalam apa yang disebut sebagai prestasi reformasi birokrasi. Mereka menata efisiensi dalam pelayanan publik, salah satunya dalam bentuk komputerisasi di loket-loket dan sistem yang diiktikadkan sebagai transparansi biaya pelayanan administratif dan perizinan. Apakah itu sudah memadai untuk menggambarkan bahwa prestasi itu benar-benar nyata? Bagaimana komputer memantau uang pungli yang tak masuk kuitansi, misalnya? Beberapa kepala daerah terekam kamera wartawan atau “jurnalis warga” melakukan inspeksi mendadak, dan marah-marah kepada aparat yang tertangkap basah melanggar prosedur atau peraturan, melakukan pungli terhadap warga di loket atau pos jalan raya. Apakah itu mengarah pada solusi permanen? Sebentar lagi kita melakukan pemilihan kepala daerah serentak  2018. Sudah semarak media massa dan organisasi-organisasi sosial-politik menayangkan atau mempromosikan orang-orang yang dianggap representatif atau berprestasi sehingga dinilai layak untuk dipilih. Tanpa bermaksud menjatuhkan siapa pun, selalu perlu kita mengajukan pertanyaan esensial untuk para tokoh impian publik di sejumlah daerah: apakah prestasi mereka yang digembar-gemborkan media massa sudah mampu menyentuh reformasi birokrasi, membabat pungli, dan aparat lembam? Boleh jadi, di wilayah tanggung jawab beberapa kepala daerah yang kerap muncul di televisi, dengan puja-puji prestasi dan pengabdian itu, kondisi birokrasinya di lapangan tiada bedanya dengan kondisi masa Orde Baru. Kantor kelurahan lengang dan selepas waktu duha-belum lagi tiba waktu dzuhur dan jam makan siang-para aparat sudah berleha-leha dan warga yang datang ditanggapi dengan lesu. Atau sebaliknya, warga yang bermaksud mengurus perizinan atau keperluan administrasi kependudukan ditawari layanan “spesial” khas Orde Baru. Di sektor lain, boleh saja kita memiliki para kepala di bidang penegakan hukum yang populer dan bersih, yang “melayani dan mengayomi masyarakat”. Boleh saja kita anteng menonton acara di TV swasta tentang kegiatan harian aparat di lapangan yang tak hanya menegakkan peraturan dan hukum juga memberi edukasi publik dengan gaya populis. Meski demikian, tetap perlu disorongkan pertanyaan: apakah dia sudah menciptakan sistem yang mampu memantau realitas konkret di lapangan, yang tak mungkin dilakukan jika hanya mengandalkan dirinya seorang atau suatu tim yang betul-betul memegang komitmen bahwa amanat reformasi birokrasi telah ditunaikan? Bukan rahasia lagi bahwa biaya murah yang tercantum di loket yang “melayani dan mengayomi” tak bebas mark up alias pungli. Perlu terus digemakan Sejak Orde Baru tumbang, para pelaksana penyelenggaraan negara yang datang silih berganti berupaya melaksanakan reformasi birokrasi, di antaranya dengan mewujudkan transparansi dan mengupayakan aspek keekonomian setiap elemen pelayanan publik. Lalu, dengan bangga para pejabat mengumumkan sembari menempelkan lembaran pemberitahuan di setiap loket, perincian biaya yang ekonomis atas setiap pelayanan publik. Pengumuman itu dapat dibaca orang yang antre di muka loket, tetapi apakah efektif dalam pelaksanaannya? Inspeksi incognito perlu terus-menerus dilakukan oleh kepala daerah, kepolisian, dan para menteri untuk memperoleh jawabannya secara langsung di lapangan. Hal ini penting dilaksanakan, sesuai dengan semangat keagamaan masyarakat yang sedang menggebu-gebu, sementara hipokrisi merupakan gejala massal dan kolosal yang sukar diberangus. Tokoh agama yang populer jarang mengupas arti penting harta yang bersih bagi tegaknya iman dan moral keluarga. Dapatkah orangtua menciptakan anak- anak yang baik dari makanan yang tidak baik? Apakah Tuhan menerima ibadah dari uang hasil korupsi atau campuran gaji dengan uang hasil pungli yang memeras secara halus bahkan rakyat kecil? Mampu dan beranikah para tokoh agama mengupas tentang dosa korupsi dan pungli saat berceramah di lembaga pemerintah dan parlemen serta lingkungan pos-pos penegak hukum? Uang hasil korupsi besar dan pungli kecil-kecilan tiada bedanya dalam hal daya rusak iman dan daya tolak terhadap rahmat Tuhan. Apalah guna tata wicara dan tata busana santun-religius kalau orang menganggap enteng dosa korupsi dan pungli yang bukan haknya. Korupsi dan pungli dalam birokrasi adakalanya bukan kesalahan aparat belaka. Masyarakat yang apatis dan egois ikut andil atas keberlanjutan praktik ini. Tatkala mengalami perlakuan aparat berseragam yang merekayasa biaya layanan publik, warga rata-rata cuma berkata: “Ya, sudah. Toh, kita butuh. Yang penting diurus.” Bahkan, mereka merasakan kebanggaan absurd tatkala urusannya dibereskan lebih cepat ketimbang orang lain. Reformasi tak mudah diwujudkan dalam bentuknya yang paling konkret dan mendasar tanpa dukungan masyarakat. Apalagi ada realitas hukum mengkriminalisasi sikap kritis publik. Lembaga peradilan tampaknya takluk pada situasi ini. Orang yang mengeluhkan kebobrokan pelayanan publik di surat pembaca atau surel bisa dipidana. Kendali hukum seakan-akan ada di tangan si kuat untuk membungkam si lemah. Masyarakat, meski mayoritas, adalah si lemah ketika mereka apatis, pasrah, dan tidak berani protes di depan elite, si kuat yang sedikit jumlahnya. Dalam kondisi seperti ini, kedua pihak dapat dikatakan sama-sama mengabaikan amanat reformasi yang disirami darah para martir, yakni mahasiswa-mahasiswa muda belia, hampir 20 tahun yang lalu. Episode “Reformasi 1998” perlu terus digemakan agar generasi milenial tak buta sejarah: negara seperti apa yang telah dicita-citakan, diperjuangkan, dan seharusnya diwujudkan. ●

Negeri Bahagia

Negeri Bahagia Kurnia JR  ;  Sastrawan

                                                        KOMPAS, 28 April 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/04/28/Negeri-Bahagia

                                                           

"Ada negeri bahagia entah di mana, yang jauhnya hanya sejangka doa."  Lirik puitis ini digubah David Kapp dan Charles Tobias pada 1944 yang menyuarakan kelegaan publik Amerika Serikat menjelang akhir Perang Dunia II. Lagu "Just A Prayer Away", yang dinyanyikan oleh Bing Crosby, direkam pada 24 Juli 1944 atau 18 bulan setelah beredarnya novel William Saroyan, The Human Comedy, yang mengusung ide senada. Negeri Bahagia yang diimpikan itu sederhana, yakni kota yang akrab di hati, tawa anak-anak bermain, dan langit yang tampak rendah. Di sana tersimpan impian dan rencana kehidupan. Sambil melangkah pulang hati pun bernyanyi:"There's a happy land somewhere, and it's just a prayer away.." Apakah Negeri Bahagia dan di mana itu? Jika Adam ditanya tentang surga, niscaya dia akan menjawab, "Itulah kampung halamanku." Negeri Bahagia adalah tempat pulang setiap orang sehabis perjalanan jauh membawa duka dan luka. Meniti tali sirkus Prosa dan musik memang menggugah, tetapi tidak selalu dijadikan pelajaran. Amerika kian haus perang. Juga di antara kita ada yang gigih ingin mengimpor kekacauan di Timur Tengah sebagai jihad. Bahkan, ada yang terjun ke medan perang teror yang brutal di negeri orang atas nama agama. Sementara itu, demonstran giat mengkhotbahkan doktrin radikal di jalanan. William Saroyan lahir dari keluarga imigran Armenia dari Bitlis, Kekaisaran Utsmani. Ayah-ibunya hijrah ke Amerika pada 1905. Karya sastranya lahir dari riwayat hidupnya dan kaum imigran yang tercerabut dari akar mereka. Ia tahu persis pedih-perih bangsa yang cerai-berai dikoyak perang dan penindasan. Biarpun masih harus membetulkan kondisi hidup di sana- sini, sebagai bangsa, kita memiliki modal utama yang unik, yaitu kemajemukan. Pada beberapa segi ini membuat takjub bangsabangsa lain. Kalau bukan kebanggaan, ini adalah aspek kebangsaan yang riskan. Di sisi lain, religiusitas yang kental sebagai sifat bawaan jadi tantangan tersendiri bagi kemajemukan. Ini membuat kita seperti meniti tali sirkus setiap hari. Dengan dua hal itu, kemajemukan dan religiusitas, sebenarnya kita sudah dianugerahi Negeri Bahagia. Bagaimana mungkin kita empaskan karunia itu seperti barang rongsokan? Sumber daya alam telah digadaikan kepada korporasi asing dengan ceroboh. Janganlah kedua permata ini kita sia-siakan juga dengan kesembronoan ideologis. Bagi kita, Negeri Bahagia mirip alegori utopis yang terdengar mudah, tetapi bukankah sedang terjadi dekadensi intelektual, moral, dan spiritual? Bukalah arsip, dapati mereka yang 30-15 tahun lalu menuliskan pemikiran secara mendalam, tajam, dan jernih di jurnal ilmiah atau buku dan media massa, kini jadi corong organisasi politik atau komunitas radikal penjaja sentimen primordial minus komitmen moral. Pemikiran dan pergerakan kaum cendekiawan sejak awal abad XX mengantarkan bangsa ini tahap demi tahap ke kemerdekaan, 1945. Polemik kebudayaan 1930-an memancangkan tonggak-tonggak pemikiran yang menempuh transisi era kolonialisme ke nasionalisme, rezim Soekarno, hingga jatuhnya Soeharto. Justru begitu era "Reformasi" dimulai, dekadensi intelektual bermula. Banyak akademisi, seniman, aktivis, dan pemikir independen mengalami kebangkrutan intelektual. Setelah memakai jas necis politikus atau jadi juru bicara politikus, sebagian tak lagi mengindahkan integritas. Apa yang dicatat Soe Hok Gie tentang aktivis yang "jinak" dan lupa daratan setelah jadi anggota parlemen kini terulang. Kalimat dan diksi yang menyiratkan dan menyuratkan dekadensi intelektual tak terlontar dari luar kamar cendekiawan. Mereka hanya mujur karena ada kambing hitam buat dituduh sebagai penyebar dusta dan kebencian, yaitu segmen sosial yang naif. "Ulama karbitan", "intelektual tanggung", "demagog bayaran" hanya orang-orang sial yang tak mampu memahami tonggak- tonggak keanggunan di tengah karut-marut realitas. Tonggak- tonggak itu telah digerus rayap. Yang dimaksud adalah kaum yang sebelum era "Reformasi" adalah penulis, intelektual, atau pemikir. Militansi keagamaan formalistis sudah memicu konflik horizontal, pembakaran dan pengusiran, dan penistaan individu atau sosial atas nama agama atau ideologi. Atas semua ini, kita selalu menyalahkan para pelaku di lapangan tanpa mengkaji latar belakang kebanalan ini. Integritas yang tergadai Euforia "reformasi" melahap integritas intelektual. Korupsi terjadi bukan hanya di lembaga pemerintahan dan parlemen, melaikan juga di sebagian komisi ad hoc yang dibentuk pada era ini. Maklum, gaya hidup masa kini menuntut segala hal ditakar dengan uang. Tidak banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang murni memperjuangkan hak-hak publik. Sebagian akademisi banting setir ke bisnis jasa layanan politik dengan kacamata kuda. Tunas muda rentan tergiur gengsi sosialita politik,dan tak sedikit terpukau sihir politik kekuasaan. Tentu ada yang bertahan menjaga kemurnian harkat intelektual. Mereka tekun menulis, tetapi buku tidak laku dan jurnal ilmiah terasing dari komunitas cendekiawan sendiri. Sebagian lagi memilih jadi penonton diam, karena wacana ilmiah di jejaring sosial rentan dimanipulasi jadi materi provokasi. Pikiran lebih banyak terlontar dalam ringkasan, minus eksplorasi-elaborasi. Pasar pemikiran sepi karema cendekiawan berduyun-duyun ke pasar suara yang basah di media sosial atau di ruang negosiasi bisnis pemilu dengan pengurus partai politik. Penyair "kemproh" gagap di depan realitas necis walau menyaksikan kebusukan di balik segala sesuatu yang tampak beres, anggun, resik, dan saleh. Puisi jadi tumpul. Genit, tetapi kalah gengsi. Dekadensi moral membusukkan para intelektual dan standar lembaga politik dan keagamaan. Memang, cendekiawan bukan segala-galanya. Namun, jika bicara tentang hati nurani bangsa, mereka adalah garda. Cendekiawan datang dari berbagai agama, tak sedikit yang juga ulama. Manakala tirani menindas kemanusiaan, merekalah hati nurani yang bicara melawan diktator. Suara jernih kaum intelektual adalah bekal publik untuk mengingatkan sesamanya atau rezim penguasa demi keadilan, harga pangan terjangkau, upah layak, anti-diskriminasi, toleransi dan lain-lain. Sebelum orde "Reformasi" mengganyang rezim Orde Baru, harga diri kecendekiaan relatif mapan berkat posisi kaum intelektual selaku oposan penguasa yang represif kala itu. Kita sedang menggoreskan korek api untuk membakar citraan Negeri Bahagia kita, meski ada yang menepis tangan kita hingga korek api itu jatuh. Entah kenapa dengan bandel kita pungut lagi batang korek itu. Mengapa kita benci Negeri Kepulangan, tempat berlindung di hari tua? Di Negeri Bahagia, setiap orang dituntut rela berbagi dalam berbagai hal, terutama nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Tanpa kerelaan tersebut, citraan indah itu hanya ada dalam lagu manis yang diputar berulang-ulang. ●

Kidung Wingit

Kidung Wingit Kurnia JR ;  Sastrawan

                                                      KOMPAS, 21 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Beberapa tahun yang lalu, orang masih melihat Mbah Sup di dusun yang senantiasa diselimuti hawa dingin karena nemplok di punggung pegunungan itu. Kebiasaan beliau duduk di langgar tak pernah dia tinggalkan. Mbah Sup bukan tokoh masyarakat setempat atau guru agama. Ia hanya lelaki tua peramah yang sesekali rajin menanam tomat dan cabai di pekarangan gubuknya. Satu hal yang pernah dia sesali di langgar desanya ialah lantainya yang kini keramik putih. ”Jadi silau, terlalu terang. Hilang ademnya,” ujarnya. Dulu, katanya, ubinnya berwarna kelabu, licin karena dilap setiap hari dan sekian tahun digosok sarung jemaah shalat dan anak-anak mengaji. Dindingnya papan jati dengan kaso-kaso yang klasik. Separuh dinding kayu dan kaso jati masih dipertahankan, tetapi separuh sudah ditembok berlapis keramik. Ketika saya datang, dia sedang duduk di teras masjid, bersandar pada tiang, tampak terkantuk- kantuk, tetapi bibirnya komat-kamit menembang lamat-lamat, seperti merintih, sangat pelan, ”Lii khomsatun uthfi bihaa harral waba’il hatimah.” Aku memiliki lima pegangan yang dengan pusaka itu kupadamkan api yang meluluhlantakkan. Shalawat itu pada dekade 1950-an dan 60-an biasa dilantunkan di masjid-masjid di Jawa sembari menunggu shalat berjemaah lima kali sehari. Bahkan, kidung ini diyakini bisa mengusir wabah penyakit. Isinya tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Kidung yang tipikal lirik dan nadanya seperti ”Cublak-cublak Suweng” gubahan Sunan Giri atau ”Lir-Ilir” karya Sunan Kalijaga. Tembang shalawat ini sendiri belum dipastikan gubahan siapa dari lembaga Wali Sanga itu. Sebagai sarana untuk menyentuh hati orang banyak dalam rangka penyebaran agama Islam dan penanaman budi pekerti luhur yang dilakukan Wali Sanga, kidung ini berpola sederhana. Yang dipentingkan ialah kandungan pesannya berkenaan dengan akhlak agar setiap pribadi Muslim menjadikan cinta kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya sebagai energi iman sehingga setia meneladani akhlak mereka dalam setiap langkah kehidupan. ”Aji-aji limo wujud manungso/linuwih ilmu sumber tulodo/ tindak lakune adoh ing olo/manah niate tansah waskito. Mbah Sup pernah bercerita bahwa pada masa mudanya tembang ini tidak pernah lepas dalam kesehariannya. Islam bagi dia adalah hidup itu sendiri. Islam bukan teks Al Quran sebagai kitab semata, melainkan tuntunan praktis dengan kehadiran pribadi Rasul dan segenap keluarga Beliau sebagai teladan. ”Kanjeng Muhammad Rosulillah/Sayyidatunisa Siti Fatimah/Sayyidina Ali Karomallohu Wajhah/Putro kekalih Hasan lan Husein”. Kidung ini mengajak kaum santri menelaah sejarah, khususnya riwayat kehidupan junjungan mereka, karena pendidikan setiap pribadi dimulai dari lingkungan keluarga. Bagaimana Rasul memberi teladan akhlak bersama lingkungan terdekatnya sebagai pedoman hidup mukmin yang selaras dengan Al Quran. Bahkan, santri didorong mengenali ajaran yang dijabarkan para ulama seperti Imam Syafii sebagaimana termaktub di dalam bait pamungkas: ”Mboten bakal ketrimo sholate/yen mboten maos shalawate/Imam Syafii ngendikaake/niki bukti agunge drajate”. Betapa tenteram orang Jawa dahulu kala dalam asuhan para kekasih Allah yang welas asih. Mereka dibimbing dengan keteladanan dan rasa seni yang sederhana, tetapi sarat nilai luhur. Warisan para aulia diterapkan dalam pendidikan pesantren oleh para ulama sejati yang ketat menjaga adab dakwah dalam disiplin Rasul. Para ulama di berbagai pesantren Jawa-Madura tak mengajarkan Islam berkonteks kekuasaan yang hanya mengukir perebutan takhta serta jatuh bangun dinasti demi dinasti dan khilafah dari jazirah ke jazirah, tetapi bagaimana berakhlak dengan akhlak Nabi. Bahkan, eksekusi terhadap Syeh Siti Jenar akibat penyimpangan metode dalam pengajaran di dalam hikayat Wali Sanga tidak dilanjutkan dengan persekusi terhadap murid-muridnya yang tidak berdosa. Dengan tembang ”Lir-Ilir”, ”Cublak-cublak Suweng”, dan ”Lii Khomsatun” yang nada dan liriknya sederhana, para aulia menuntun umat ibarat mengasuh anak-anak memasuki kematangan jiwa rohani tanpa cekokan fikih yang keras. Apalagi menanamkan bibit pertengkaran tentang siapa yang paling benar dalam beragama. Hanya diajarkan untuk jadi yang paling penyayang pada sesama. Dalil-dalil hukum yang mendalam dikhususkan bagi santri yang dahaga ilmu dan bertekad jadi penerus para guru hingga Islam kini jadi agama terbesar di Nusantara. Sayang sekali tembang shalawat ”Lii Khomsatun” yang syahdu mendayu-dayu menyentuh lubuk hati tak lagi dilantunkan di langgar, mushala, atau masjid di seantero Jawa. Sayang, sungguh, Mbah Sup pun telah tiada. Hanya kuburnya membisu di tanah pemakaman desa yang lengang dalam pelukan hawa dingin. Gema suara lirih beliau saat menembang tak lagi tersisa. ●

Dia Telah Memilih

Dia Telah Memilih Kurnia JR ;   Sastrawan

                                                    KOMPAS, 16 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Hampir berulang setiap tahun. Tiap kali ada wacana mengusulkan nama tokoh untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, nama Soeharto muncul seperti pembonceng setia di jok belakang. Orang-orang pun ribut. Ada yang rikuh, ada yang emosional. Ada pula yang menunggangi situasi demi kepentingan pribadi. Ini memprihatinkan. Seakan kita sebagai bangsa tidak mampu menghargai jasa pemimpin. Kita pun seperti tak rela membiarkan yang bersangkutan damai di alam sana dengan martabat tersendiri selaku pribadi yang telah rampung masa hayatnya. Kita saksikan sekelompok orang menggotong koper yang diklaim berisi berkas jasa-jasanya bagi negara, sedangkan kelompok lain menyorongkan koper yang disarati berkas kesalahan-kesalahannya. Dilema yang berulang Khusus mengenai Soeharto, soal pemberian gelar tersebut bagai tanpa ujung. Setiap presiden baru selalu dihadapkan pada dilema ini. Sejumlah faktor turut merumitkan masalah, terutama faktor politis yang menyangkut kekuasaan, di luar faktor kesejarahan dan hukum yang justru merupakan elemen kunci. Semasa Soeharto berkuasa, setiap tahun para siswa digiring ke bioskop untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI (1982) yang mengisahkan peran heroik sang jenderal menumpas komplotan pembunuh para perwira Angkatan Darat. Di samping itu, ada film Janur Kuning (1979) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta di bawah pimpinan Komandan Brigade 10 Wehrkreise III Letkol Soeharto. Kedua film itu mengusung dua tema besar dalam sejarah yang menyediakan posisi bagi klaim kepahlawanan Soeharto, tetapi keduanya memiliki kontroversi hingga saat ini. Bahkan tidak sedikit koreksi sejarah yang mengungkap realitas sebaliknya. Pada aksi Serangan Umum, klaim Soeharto sebagai penggagas serangan dibantah antara lain dalam Memoar Oei Tjoe Tat (1995) dan biografi Sultan Hamengku Buwono IX (1982). Surut ke era kolonial Jepang, artikel David Jenkins ”Soeharto and the Japanese Occupation” (Indonesia 88, Oktober 2009) terasa sinis atas sejarah hidup Soeharto pada zaman tersebut. Ketika rakyat hidup sangat sengsara, dia justru tak berkekurangan berkat gaji sebagai anggota KNIL pada zaman Belanda dan berkat gaji sebagai polisi dan kemudian sebagai anggota Peta pada zaman Jepang. Berbeda dengan penggambaran Suprijadi sebagai pemuda eksentrik, pemimpin pemberontakan Peta pada 14 Februari 1945, Jenkins menguliti pengakuan Soeharto yang mengungkap fakta sebaliknya. Mula-mula dia mengutip Soeharto dalam Nihon Keizai Shimbun, 6 Januari 1998, tentang empatinya menyaksikan derita bangsanya: ”My feelings towards the Japanese army were gradually changing. Most of us had welcomed them as our Asian big brothers, who, we thought, would help us attain independence.” Karena itu, Soeharto jadi merasa diawasi dan kurang dipercaya oleh Jepang. Tapi tentang hal itu, Jenkins mengungkap fakta sebaliknya. Setelah pemberontakan Peta di bawah pimpinan Suprijadi, Soehartolah yang dipercaya melatih kembali pasukan yang memberontak itu di Gunung Wilis. Ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaan RI, Soeharto tak tahu apa-apa. Pada 19 Agustus, beberapa perwira Jepang datang untuk mengabarkan pembubaran Peta. Gajinya dibayar kontan enam bulan. Pendek kata, kehidupannya relatif terjamin hingga Jepang angkat kaki dari Nusantara. Hingga hari ini, jabatannya sebagai presiden, yang berawal dari Surat Perintah 11 Maret alias Supersemar, masih kontroversial karena surat itu lenyap. Kendati ia berhasil mengangkat negara dari reruntuk ekonomi, tebusannya luar biasa mahal, yang jadi beban material, moral, kultural, dan spiritual bangsa ini. Banyak penggambaran karikatural betapa dia, pada langkah pertama, menghidangkan sumber daya alam negeri ini di meja makan untuk disantap berbagai perusahaan multinasional Barat dengan pembagian laba yang tidak menguntungkan kita. Makna kemakmuran dibaca paralel dengan stabilitas politik: artinya suara rakyat harus monolitis. Stabilitas itu berarti kemapanan kekuasaannya dan hegemoni kerabat beserta kroninya atas bangunan politik dan ekonomi. Jerit ketidakpuasan di berbagai pelosok, bahkan dari petani yang kelaparan, lazim ditanggapi dengan kekerasan. Maka, kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi: tragedi Talangsari, Tanjung Priok, DOM di Aceh, dan lain-lain yang menjadi catatan hitam perjalanan hidup bangsa. Berbeda dengan Lee Kuan Yew yang membangun Singapura dengan kedisiplinan moral, tak sekadar memberi makan rakyat, rezim Orde Baru mengondisikan kebobrokan moral dengan praktik koruptif di segala lini birokrasi serupa borok yang menggerogoti bangsa hingga kini. Setelah Orde Baru jatuh pada 21 Mei 1998, Soeharto tak pernah bisa diadili. Hingga ajal datang, praktis Soeharto tidak pernah memanfaatkan sidang pengadilan untuk menyatakan klarifikasi dan bantahan yang dikuatkan bukti-bukti atas berbagai sangkaan itu. Rongga gelap Demikianlah, kita dapat menafsirkan bahwa ia telah memilih membiarkan rongga gelap yang penuh sesak dengan dokumen tuduhan dilampiri segunung bukti. Itu semua tanpa sanggahan atau penjelasan apa pun untuk memudahkan bangsanya mendefinisikan sosoknya secara saksama. Gelar Pahlawan Nasional bukan momen anak memandang ayahnya dengan lagak memaafkan tanpa penjelasan atas kesalahan yang dituduhkan. Terlebih kalau semasa hidupnya sang ayah terlalu koppig buat membicarakan semua masalah antara dia dan anaknya. Gelar kepahlawanan adalah penghormatan yang agung dari Ibu Pertiwi kepada putra terbaik. Adapun untuk Soeharto, para sejarawan masih harus bekerja keras menelusuri jutaan data dan fakta guna menemukan kebenaran untuk menempatkan dirinya. Kasus-kasus yang terbengkalai pun tak bisa dilupakan begitu saja. Betapapun sulitnya mengurai benang kusut yang menjerat kaki-kaki kursi kekuasaan, kita tak bisa lari dari tugas dan tanggung jawab ini. Pada saatnya, kita berharap dapat menilai Soeharto secara proporsional. ●

Bahasa dan PT KAI Kurnia JR ;   Pujangga

                                                         KOMPAS, 11 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kenapa kita wajib meneguhkan niat dan laku untuk konsisten menggunakan bahasa nasional dalam forum resmi seperti komunikasi publik, pelayanan publik, pemerintahan, teknologi, sosial, pendidikan, bisnis, dan niaga? Pertanyaan itu perlu ditegaskan untuk dijelaskan sebab kritik terhadap perilaku berbahasa campur-aduk Indonesia-Inggris tak jarang ditanggapi dengan sinisme sebagai kenyinyiran ahistoris dan anakronistis. Setelah mencanangkan nama layanan ”Commuter Line” untuk jalur Jabodetabek, PT Kereta Api Indonesia kini menerapkan mesin otomatis pelayanan tiket yang dinamai ”Commuter Line Ticket Vending Machine”. Padahal, sejak awal hingga saat ini masyarakat lebih akrab dengan sebutan KRL untuk singkatan kereta rel listrik ketimbang CL untuk commuter line. Hanya PT KAI sendiri yang berkeras menyebut nama layanannya dalam bahasa asing itu. Khalayak konsumennya tidak. Bahasa nasional tampaknya lumpuh dalam artikulasi layanan publik PT KAI. Sejak dulu kita mengenal istilah kereta malam, yang jadi puitis dalam gubahan lagu pop, sajak, dan cerita fiksi. Juga, nama kereta Gaya Baru, Bima, Gajayana, Turangga, Argo Bromo Anggrek, dan seterusnya. Tak ada, misalnya, nama Java Line Express dalam layanan rute Jakarta-Surabaya atau Yogya Night Express untuk Jakarta-Yogyakarta. Mungkin para pejabat di PT KAI sekarang kebanyakan lulusan Australia, AS, atau Eropa sehingga merasa lebih pas apabila nama layanan KRL sekarang menggunakan bahasa asing. Kritik dan saran tentang hal ini tampaknya tak menggoyahkan tekad mereka menginggris. Mungkin nama layanan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kontroversial itu, apabila kelak terwujud, adalah West Java Executive Line. Siapa tahu? Rezim Orde Baru pernah membuat kalang-kabut para pengembang yang kala itu sudah amat keterlaluan menamai produk properti mereka dengan gaya Amerika sehingga tergesa-gesa melakukan alih bahasa. Sedemikian panik (atau piciknya mereka dalam bahasa Indonesia, atau demi alasan murni bisnis) sehingga nama ”Green” diutak-atik menjadi ”Gren” dan ”Grand” jadi ”Gran”. Kita tahu, Soeharto lekat dengan citra keindonesiaan dalam hal penamaan karya arsitektur dan teknologi buatan bangsa sendiri. Lalu datanglah presiden dengan lidah Amerika. Pidatonya bertabur kutipan dan kata asing. Pemerintah pun abai terhadap kedisiplinan berbahasa nasional dalam forum resmi. Di dunia komersial, dengan memanfaatkan gaya acuh tak acuh Generasi Internet yang asyik mengulek gado-gado berbumbu bahasa slang Amerika di media sosial, para pengembang mengulangi euforia masa silam. Nama produk properti mereka kembali serba-Amerika. Tak ada evaluasi dari pemerintah. Kita tak belajar pada Malaysia yang bangga dengan nama Putrajaya, khas Melayu. Menjawab pertanyaan di alinea awal, kita jelas harus meneguhkan disiplin berbahasa nasional dalam konteks formal bukan sekadar demi kepribadian nasional. Lebih dari itu, gengsi bahasa nasional yang kukuh di mata dunia adalah daya bagi ekonomi, bisnis, pariwisata, industri seni dan budaya, pemasaran bahasa itu sendiri sekaligus kesusastraannya sebagai produk ekspor, yang bakal memapankan posisi tawar ekonomi, politik, dan budaya dalam komunitas global. Bahasa adalah produk budaya yang sama nyatanya dengan arsitektur dan ragam kuliner suatu negeri untuk dikenali. Apa yang dapat dikenang wisatawan asing tentang nama-nama tempat yang mereka kunjungi di sini kalau tidak ada yang unik dalam persepsi mereka? Kepribadian macam apa yang terumuskan di benak mereka tentang negeri ini dan penduduknya jika nama toko, gedung, dan beragam kegiatan komersial keseharian pun meminjam bahasa asing? Lain halnya kalau yang kita lakukan penerapan dwibahasa seraya menonjolkan bahasa nasional. Pemerintah perlu membuhul kembali disiplin pemakaian bahasa nasional dalam forum resmi serta lingkungan bisnis dan komersial; mengatur prosedur nama kawasan hunian, bisnis, dan lain-lain. Nama bukan sekadar sebutan atau papan penanda tanpa roh. Nama tak bisa dilepaskan dari citra diri. Citra diri merupakan atribut yang inheren dalam satu pribadi historis, menampilkan kepribadian yang tertempa dalam interaksi yang nyaris tanpa batas pada era global kini. Dengan nama dan keunikan ujaran, kita menampilkan kepribadian yang sejati, yang berdaya pukau. Tentu, anda berhak menggemari drama Korea, Turki, atau India; menggandrungi mode dan berbelanja produk busana mereka; turut mengongkosi aktor dan aktrisnya ke sini, seraya berharap dapat berwisata ke negeri mereka. Kalau bisa, sekalian operasi plastik di sana agar mirip sang aktor atau aktris idola. Tanpa sadar, anda terserap ke dalam fantasi produk budaya komersial suatu masyarakat yang sesungguhnya asing. Anda hanya konsumen. Entitas yang ditaklukkan. Bukan sebaliknya. ●