Di Balik Jatuhnya EgyptAir M Bambang Pranowo ;    Guru Besar UIN Jakarta; Rektor Universitas Mathla’ul Anwar, Banten

                                                    KORAN SINDO, 28 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pesawat EgyptAir MS 804 yang mengangkut 66 orang dari Paris menuju Kairo jatuh di Laut Mediterania, Sabtu (19/5/lalu). Seluruh penumpang dan awak pesawat diduga tewas. Penyebabnya diduga kuat akibat serangan teroris. Kelompok teroris yang berafiliasi ke Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) juga sudah mengklaim bahwa mereka pelakunya. Jika (dugaan dan klaim) itu benar, jatuhnya EgytAir ini menandakan kehancuran musim semi demokratisasi di Timur Tengah (Arab Spring) sudah mendekati sempurna. Demokratisasi negara-negara Islam di Timur Tengah itu kini sudah nyaris gagal total. Majalah The Economist edisi 14 Mei 2016 dalam ulasannya tentang Musim Semi Demokrasi di Dunia Arab menyatakan revolusi di dunia Arab kini sudah tidak berbekas lagi. Demokrasi di Arab telah mengubah dari satu keluarga pencuri menjadi banyak keluarga pencuri. Revolusi di Libya dan Mesir misalnya telah mengubah ”satu keluarga penguasa maling” menjadi ”banyak keluarga penguasa maling”. Ini artinya, alih-alih revolusi itu memperbaiki tatanan demokrasi di Timur Tengah, yang terjadi adalah sebaliknya: menghancurkan sistem politik demokrasi itu sendiri. Bahkan lebih jauh, menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara tersebut. Awalnya Tunisia digadang-gadang menjadi lokomotif demokrasi di Timur Tengah setelah jatuhnya Zainal Abidin Bin Ali (Zine al-Abidine Ben Ali) pada 2011. Saat itu dunia mengapresiasi peristiwa Tunis tersebut sebagai Arab Spring (musim semi demokratisasi Arab). Sampai empat tahun setelah jatuhnya Ben Ali, dunia internasional masih melihat Tunisia sebagai contoh proses demokratisasi di Arab yang berlangsung mulus. Dua kali pemilu, Tunisia berhasil mengakomodasi politik pluralisme yang merupakan sendi utama dalam demokrasi modern. Tapi, apa yang terjadi kemudian? Pada 27 Juni 2015 bom meledak di sebuah destinasi wisata di Tunisia menewaskan 39 orang yang sebagian besar orang asing. Sebelumnya pada Maret 2015 dua orang bersenjata menyerang Museum Nasional di Tunisia dan menewaskan sedikitnya 22 orang. Sebuah kelompok yang berafiliasi dengan ISIS mengklaim serangan itu dan telah berjanji akan melakukan serangan lanjutan. Tunisia yang perekonomiannya mengandalkan pariwisata itu porak-poranda. Turis ketakutan dan tak mau datang lagi ke Tunisia. Sejak ledakan-ledakan bom tersebut, ekonomi Tunisia pun melemah. Di pihak lain, para politisi yang berkomitmen terhadap pengembangan demokrasi mulai terpengaruh penyusup-penyusup ISIS. Krisis politik dan pembentukan blok-blok politik yang saling mengecam makin memperparah proses demokratisasi di Tunisia. Pinjam istilah The Economist, proses demokratisasi di Tunisia kini mulai keropos dan mendekati kehancuran. Arab Spring berganti menjadi ”badai gurun” yang panas. Parahnya lagi, posisi Tunisia yang bertetangga dengan Libya menjadi ”pintu masuk” para pengungsi dan teroris yang berkeliaran di negerinya Moamar Khadafi itu. Banyak pengamat khawatir, Tunisia akan menjadi ” Suriah” kedua yang menjadi tempat persemaian para pemberontak dan teroris di Timur Tengah. Hal ”serupa” dengan akibat yang sama terjadi di Mesir. Jatuhnya rezim Mubarak yang digadang-gadang akan menjadi benih tumbuhnya demokrasi di Mesir ternyata gagal. Pemilu yang dimenangkan Partai Ikhwanul Muslimin pada 2012 ternyata gagal membentuk pemerintahan karena kudeta militer. Presiden Mohamed Mursi dari Ikhwanul Muslimin digulingkan Jenderal Abdel Fatah El-Sisi. Pemilu demokratis pertama yang bersih di Mesir pada 2012 itu pun berakhir dengan kebangkrutan demokrasi setelah El-Sisi mengambil alih kekuasaan. Tragisnya, El-Sisi yang menghancurkan demokrasi ini mendapat dukungan negara-negara Barat dan kerajaan-kerajaan kaya minyak di Teluk Arab. Apa hasilnya? Mesir kini makin tertatih-tatih, baik secara politik maupun ekonomi. Pemilu terakhir pada 2014 yang dimenangkan El-Sisi hanya ” dagelan demokrasi” Mesir untuk memperkuat kekuasaan militer. Di tengah kondisi politik dan ekonomi yang goyah, pesawat metrojet Rusia meledak di atas Sinai, Oktober 2015, dalam penerbangan dari Bandara Sharm el-Sheikh–kota wisata terkenal di Mesir–ke Moskow. Korban tewas mencapai 224 orang tewas. Hampir semua penumpang adalah turis asal Rusia yang berlibur ke destinasi wisata Sharm El-Sheikh. Penyelidikan menunjukkan bahwa metrojet ini meledak karena bom. Dan, ISIS kemudian mengakui sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sejak kasus tersebut, turisme yang menjadi andalan pemasukan devisa Mesir langsung lumpuh. Tidak hanya Sharm El-Sheikh yang lumpuh, turisme Mesir pun hancur. Akibatnya bisa diduga: ekonomi Mesir pun krisis. Kota-kota wisata terkenal Mesir seperti Alexandria, Hurghada, Aswan, Luxor, Dosuok, Port Said, dan Giza sepi. Hotel-hotel kosong dan pengangguran pun makin banyak. Tidak hanya Rusia yang menghentikan penerbangan ke Mesir dan melarang warganya untuk berlibur ke Negeri Piramida itu, tapi juga Inggris. Mesir pun kehilangan pemasukan dari turisme yang amat besar. Pada 2015 misalnya jumlah turis merosot drastis, dari semula 15 juta orang kini berkurang hingga 10 juta orang. Dari perspektif ini, jatuhnya EgyptAir pada 19 Mei lalu di Laut Mediterania yang diduga karena sabotase teroris akan semakin menghancurkan perekonomian Mesir. Wisatawan takut pesawat-pesawat yang menuju dan berangkat dari Mesir tidak aman. Kenapa? Kelompok Islam garis keras yang sudah terpengaruh dengan jihad model ISIS sudah masuk ke dalam industri pariwisata dan penerbangan Mesir. Ini membahayakan keselamatan wisatawan. Di sisi lain, konflik di Timur Tengah makin luas setelah aliansi Arab (di mana Mesir berada di dalamnya) ramai-ramai memerangi Yaman yang didukung Iran. Perang proksi antara mazhab Sunni yang dipimpin Arab Saudi dan mazhab yang dipimpin Iran kini makin memanaskan suhu Timur Tengah. Dalam kondisi butuh biaya perang tersebut, harga minyak jatuh sehingga Arab Saudi yang selama ini menjadi ”donatur” Mesir mulai kepayahan. Pada 2015 misalnya Arab Saudi mengalami defisit anggaran USD98 miliar. Jika defisit ini dibiarkan, dalam lima tahun ke depan perekonomian Arab Saudi akan bangkrut. Jika klan Su’udiyah tak mampu lagi                  ”memproteksi Kerajaan Bani Su’ud” dengan guyuran dolar, mampukan Arab Saudi bertahan? Betapa suramnya masa depan negara-negara Arab. Walid Jumblatt, pemimpin Druze Libanon, menyayangkan konflik sektarian di Timur Tengah tersebut. ”Inilah masa-masa yang diimpikan Zionis Israel, yaitu terpecahnya Timur Tengah menjadi negeri-negeri sekte,” ujarnya kepada wartawan The Economist. Jika melihat konflik antarfaksi yang terjadi Libya, Tunisia, Suriah, kemudian konflik besar antara Arab Saudi dan Iran–konflik sekte itu tengah berlangsung. Konflik itu terjadi baik antarsekte kecil yang berbasis klan (suku) maupun antarsekte besar berbasis mazhab. Analis politik Timur Tengah Stuart Mill mencoba mencari solusi: Mungkinkah negara-negara Arab membentuk konfederasi agar bisa bersatu menjadi sebuah negara besar yang aman dan stabil? Solusi Mill tersebut jelas tak mungkin. Jangankan membentuk negara konfederasi, mempersatukan Liga Arab untuk menjadi ujung tombak diplomasi dalam menekan Israel saja tidak bisa, apalagi membentuk konfederasi. Libya di bawah Gadafi, Irak di bawah Saddam, dan Suriah di bawah Assad yang ingin membangkitkan nasionalisme dunia Arab melalui Partai Ba’ath misalnya terbukti semuanya kandas. Dan, kini dunia sedang menonton saat-saat hancurnya Dunia Arab akibat gagalnya Arab Spring tersebut. Dari perspektif inilah kita melihat jatuhnya EgyptAir di Laut Mediterania tersebut. Sebuah simbol dari makin dalamnya kekacauan yang menimpa negara-negara Arab akibat perbedaan-perbedaan kepentingan yang mengatasnamakan pilihan mazhab dan tafsir Islam. Mengerikan! ●