Vonis Ahok dan Tekanan Keadilan

Vonis Ahok dan Tekanan Keadilan Abdul Syukkur  ;   Ketua Harian/Executive Director Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI Jakarta

                                                        JAWA POS, 10 Mei 2017

                                                           

SETELAH melalui proses panjang dan 21 kali sidang, akhirnya hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto membacakan putusan sidang Ahok, ’’Memperhatikan pasal 156a huruf a KUHP dan pasal-pasal dari UU Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan, mengadili dan menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun.’’ Vonis itu, menurut majelis hakim, didasarkan pada dua pertimbangan, yang memberatkan dan yang meringankan. Yang memberatkan, terdakwa (Ahok) tidak merasa bersalah dan perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan umat Islam serta berpotensi memecah hubungan antar-golongan. Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, dan kooperatif selama sidang. Putusan majelis hakim itu menuai pro-kontra. Menurut pendukung Ahok, putusan majelis hakim tidak independen dan terkesan takut pada tekanan gelombang massa yang ingin memenjarakan Ahok. Sementara itu, orang yang anti-Ahok merasa puas atas putusan tersebut walaupun tidak sepenuhnya. Sebab, Ahok hanya divonis dua tahun, tidak sampai lima tahun sebagaimana dalam kasus penistaan agama lainnya. Diakui atau tidak, majelis hakim yang menangani kasus Ahok tidak punya pilihan untuk neka-neka dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sebab, kasus itu sejak awal sidang sudah dikawal dua kubu yang sama-sama setia menunggu putusan akhir sidang. Yang patut menjadi sorotan di sini adalah gelombang tekanan massa. Apakah gelombang tekanan itu untuk menekan keadilan? Artinya, keadilan tidak bisa ditegakkan karena takut pada amuk massa sebagaimana tuduhan pendukung Ahok? Atau, tekanan keadilan yang berarti tekanan gelombang massa itu dilakukan untuk tegaknya hukum yang berkeadilan sehingga majelis hakim mau tidak mau harus memutus perkara tersebut seadil-adilnya sebagaimana keinginan massa anti-Ahok? Jawaban pertanyaan tersebut kembali pada fakta dalam sidang. Jika fakta dalam sidang menunjukkan bahwa Ahok tidak bersalah, tapi kemudian majelis hakim memutus Ahok bersalah dan pantas dipenjara, di sini keadilan tertekan untuk menyuarakan kebenarannya. Namun, jika ternyata fakta dalam sidang menunjukkan bahwa Ahok bersalah dan pantas dipenjara, kemudian majelis hakim juga memutus Ahok bersalah dan pantas dipenjara, majelis hakim tertekan oleh rasa keadilan itu sendiri. Artinya, gelombang massa –yang mengawal sidang dan menuntut Ahok dihukum seadil-adilnya– meminta majelis hakim berlaku adil dalam sidang tersebut. Dan itulah yang, tampaknya, terjadi dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Senyatanya, putusan majelis hakim terkait dengan kasus Ahok ini terkesan lamban karena harus melalui 21 kali sidang. Namun, jika kita jeli memperhatikan kalimat yang diucapkan Ahok yang kemudian dianggap menistakan agama, kita akan sadar bahwa ucapan itu mengandung multitafsir. Dengan demikian, pantas jika ucapan tersebut bisa dimaknai berbeda oleh orang yang mendengarnya sehingga membuat sidang semakin alot, di samping bisa pula karena adanya berbagai kepentingan yang ikut bermain di dalamnya. Pernyataan Ahok yang dianggap menistakan agama oleh majelis hakim adalah, ’’Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa.’’ Penafsiran pragmatis atas perkataan itu, Ahok tidak hendak menghina kandungan Surat Al Maidah ayat 51. Namun, dia ingin memberi tahu warga Kepulauan Seribu bahwa ada tim sukses atau relawan cagub dan cawagub lain yang menggunakan ayat itu untuk menjegal Ahok. Namun, bahasa yang digunakan Ahok mengandung tafsir lain yang jika diperhatikan akan sampai pada kesimpulan penistaan terhadap agama Islam, terutama pada redaksi, ’’Dibohongi pakai Surat Al Maidah 51’’. Artinya, yang dimaksud berbohong oleh Ahok adalah tim sukses atau relawan cagub dan cawagub lain, tapi ternyata tim sukses dan relawan cagub dan cawagub lain tidak berbohong karena mereka menyampaikan isi Alquran Surat Al Maidah ayat 51 dari para ahli tafsir, walaupun bisa jadi tujuan mereka dalam penyampaiannya itu memang punya kepentingan lain, sedangkan ahli tafsir menafsirkan ayat itu berdasar pemahaman mereka dari kandungan ayat tersebut. Karena itu, tuduhan Ahok yang ditujukan kepada tim sukses atau relawan cagub dan cawagub lain tidak kena, malah mengenai ulama tafsir yang menafsirkan ayat itu dan Alquran itu sendiri. Dengan demikian, menjadi tepat pernyataan majelis hakim yang melandaskan vonis untuk Ahok dengan alasan, ’’Dari ucapannya tersebut terdakwa jelas menyebut Surat Al Maidah yang dikaitkan dengan kata ’dibohongi’. Hal ini mengandung makna yang negatif. Bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat sehingga terdakwa sampai berpesan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan jangan percaya sama orang dan yang dimaksud adalah jelas orang yang menyampaikan Al Maidah ayat 51’’. Wallahu a’lam. ●

Ketegangan setelah Ahok Tersangka

Ketegangan setelah Ahok Tersangka Abdul Syukkur  ;   Alumnus Al Azhar, Mesir;  Dosen Tafsir Tematik di Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Al-Mujtama’ Pamekasan, Madura

                                                  JAWA POS, 17 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

SETELAH menghabiskan banyak tenaga, pikiran, waktu, materi, konsentrasi, dan banyak lagi yang lain, Rabu (16/11) Mabes Polri resmi menetapkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka penistaan agama. Banyak pihak, terutama yang ikut berdemo pada 4 November 2016, menyambut gembira keputusan tersebut. Mereka menganggap penetapan tersangka itu sebagai sebuah kemenangan awal perjuangan mereka. Anggapan seperti itu sangat beralasan. Sebab, untuk sampai pada keputusan menjadikan Ahok sebagai tersangka, berbagai perjuangan yang memerlukan sangat banyak pengorbanan harus dilalui. Beberapa pengorbanan yang harus dikerahkan rakyat Indonesia adalah hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Jokowi. Tidak semua rakyat memang, tapi jumlahnya lumayan besar. Pemerintah Jokowi dianggap hendak melindungi Ahok. Anggapan itu didasarkan pada lambannya gerak awal pihak kepolisian untuk mengusut kasus penistaan agama. Kecurigaan tersebut sampai sekarang memang tidak mendapat pembenaran. Bahkan, jika melihat keputusan akhir pihak kepolisian yang menetapkan Ahok sebagai tersangka, kecurigaan itu tak ubahnya hanyalah isapan jempol belaka. Namun, kecurigaan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi tidak hanya sampai di sini. Mereka akan terus mencurigai semua proses hukum yang dilalui Ahok seperti praperadilan maupun pengadilan nanti. Mereka tidak akan berhenti curiga sampai Ahok benar-benar dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah jelas akan berpengaruh pada sukses tidaknya program-program yang telah dicanangkan pemerintah. Karena itu, kerugian akan dirasakan bersama oleh seluruh anak bangsa Indonesia. Salah satu yang juga harus dikorbankan untuk kasus Ahok ini adalah timbulnya perselisihan antar sesama warga negara Indonesia yang mengarah pada perpecahan. Gara-gara kasus Ahok tersebut, anak bangsa terbelah minimal menjadi tiga golongan. Pertama, golongan pendukung yang menganggap Ahok tidak bersalah dengan pernyataannya di Kepulauan Seribu atau menganggap bersalah, tapi karena Ahok sudah meminta maaf, statusnya sama dengan orang yang tidak bersalah. Kedua, golongan penentang. Golongan inilah yang menuntut pemerintah atau penegak hukum untuk menghukum Ahok. Sebab, bagi mereka, Ahok dianggap menistakan Alquran dan atau dianggap menistakan para ahli tafsir yang menafsirkan Almaidah ayat 51 dengan larangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Kristen sebagai pemimpin bagi kaum muslim. Ketiga, golongan yang netral, tidak mendukung dan tidak menentang. Golongan ini lebih cenderung menjadi penengah dari kedua golongan yang saling bertikai. Orang-orang yang cuek dengan kasus Ahok dan tidak mau ambil pusing atas penafsiran pernyataan Ahok, apakah termasuk menistakan Alquran dan mufassirnya atau tidak, juga masuk dalam golongan ini. Tiga golongan itu, lebih-lebih golongan pertama dan kedua, bertarung argumen di berbagai mimbar pernyataan seperti media elektronik serta media cetak dan pertarungan yang lebih sengit di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Adu argumen mereka tidak sebatas membahas substansi pernyataan Ahok atau perdebatan apakah Ahok bersalah atau tidak, tapi merembet pada labelisasi masing-masing golongan. Misalnya, golongan pertama melabeli golongan kedua sebagai fundamentalis, wahabis, ekstrimis, barbaris, pemecah belah kesatuan bangsa, atau orang-orang bodoh yang tidak paham tafsir, tidak pandai bahasa Indonesia, dan sebagainya. Sebaliknya, golongan kedua melabeli golongan pertama sebagai orang-orang munafik, liberal, sekuler, orang-orang yang menjual agamanya demi kepentingan duniawi atau orang-orang bayaran, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak pantas mengaku umat beragama karena tidak marah ketika kitab sucinya dihina orang, dan berbagai labelisasi negatif lainnya. Sementara itu, golongan ketiga lebih sering mengingatkan bahwa semua bersaudara, sama-sama warga Indonesia, sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama tinggal di negara Indonesia. Karena itu, nasihat mereka untuk kedua golongan, tidak boleh saling mencurigai, tidak boleh saling mengklaim kebenaran di pihaknya, tidak boleh saling melabeli pihak lain dengan label negatif, dan berbagai wejangan lainnya. Akibat kasus Ahok ini pula, umat Islam mulai berani berkomentar miring dan berlaku tidak sopan kepada para ulama yang tidak sepaham dengan mereka, menuduh para tokoh agama sebagai orang-orang bayaran, menyangsikan kepakaran mereka, menyangsikan ketakwaan mereka, dan berbagai komentar miring lainnya. Alhasil, penghormatan terhadap para tokoh agama mulai berkurang. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka akan memahami agama sesuai dengan kepentingan mereka. Jika pemahaman agama tidak sesuai dengan kepentingan atau hasrat mereka, mereka akan menolaknya, walaupun penjelasan itu datang dari ulama yang kredibel. Berbagai pengorbanan anak bangsa ini mudah-mudahan tidak sia-sia dan justru menambah kedewasaan kita semua dalam menghadapi berbagai macam perbedaan. Dalam menyikapi dan menunggu ending kasus Ahok ini, kita tentu berharap kasus tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang universal. Kita tidak ingin membiarkan orang yang bersalah bebas tanpa dihukum, sebagaimana kita juga tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah. ●