Akuntabilitas Kereta Cepat
Adnan Pandu Praja ; Komisioner KPK
|
|
Hasil audit forensik Petral dan kasus
divestasi saham PT Freeport Indonesia yang saat ini ramai dipersoalkan
mengonfirmasi pandangan selama ini bahwa dalam negosiasi megaproyek, tidak
jarang kepentingan bangsa tercederai.
Pada 1984, sebagai peserta pertukaran
mahasiswa ASEAN-Jepang, saya mendapat kesempatan menggunakan kereta cepat
Shinkansen dari Tokyo ke Kyoto. Dalam bayangan saya ketika itu, mungkin 25
tahun lagi kenyamanan kereta cepat bisa dinikmati di Indonesia. Ternyata
bayangan saya tersebut tidak berlebihan dengan ditandatanganinya persiapan
pembangunan kereta cepat dengan Tiongkok kendati Tiongkok baru meluncurkan
kereta cepat pada 2007.
Penandatanganan proyek pembangunan kereta
cepat merupakan wujud ambisi kedua negara. Tiongkok berambisi membangun Jalur
Sutera yang akan menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika melewati 60 negara
lebih. Karena itu, Tiongkok tidak hanya menawarkan teknologi tinggi kereta
cepat, tetapi juga disertai pinjaman. Sementara Indonesia akan menjadikan
proyek kereta cepat sebagai proyek mercusuar andalan Presiden Joko Widodo
dengan modal lahan milik BUMN anggota konsorsium.
Beberapa kritik publik yang mewarnai proses
penunjukan perusahaan Tiongkok, China
Railway International Co, seyogianya menjadikan proyek kereta cepat
dikelola dengan penuh kehati-hatian. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
adalah sebagai berikut. Pertama, seberapa dibutuhkan kereta cepat
dibandingkan kebutuhan membangun infrastruktur di wilayah lain Indonesia.
Kedua, kendati mengedepankan pendekatan business-to-business, apabila nantinya
proyek kereta cepat gagal, tentu hal itu akan membahayakan kinerja empat BUMN
besar peserta konsorsium. Negara tidak mungkin tinggal diam untuk
menyelamatkan proyek dan keempat aset negara tersebut, yang pada gilirannya
akan menyedot uang rakyat juga. Ketiga, muncul kekhawatiran terhadap
penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan sehingga dapat membahayakan
peluang kerja bagi bangsa sendiri, yang nantinya dapat mengganggu hubungan
bilateral Indonesia dengan Tiongkok.
Negara versus investor
asing
Menimbang berbagai kritik di atas, kiranya
pengelolaan proyek kereta cepat perlu memperhatikan beberapa faktor penting
sebagai berikut. Pertama, kekurangtangguhan negara dalam menghadapi investor
asing seperti yang terjadi pada industri ekstraktif. Kita bisa becermin pada
beberapa peristiwa sejenis, misalnya negara terkesan mandul dalam memaksa
investor tambang membangun smelter dalam rangka menggenjot pendapatan negara.
Pembangunan smelter terkatung-katung sampai ditunda secara resmi oleh
pemerintah. Implementasi cost recovery pada industri migas masih saja
menimbulkan tanda tanya. Negara seperti tidak berdaya memaksa investor
tambang asing untuk menaati kewajiban divestasi, seperti pada kasus PT
Freeport Indonesia yang sedang ramai diperdebatkan.
Catatan yang tidak menggembirakan dengan
investor asing tersebut terjadi bukan karena kita tidak menguasai teknologi
industri ekstraktif. Akan tetapi, hal itu lebih disebabkan oleh mental
permisif aparatur pemerintah yang bisa jadi disebabkan oleh faktor konflik
kepentingan, intervensi, penegakan hukum yang lemah, pengawasan seadanya, dan
audit formalitas. Mudah-mudahan pasal-pasal perjanjian yang disepakati dengan
investor asing tidak sengaja dibuat lemah oleh bangsa sendiri.
Beberapa kelemahan tersebut seyogianya menjadi
catatan penting dalam mengelola proyek sarat teknologi canggih kereta cepat.
Apalagi, menurut rencana, megaproyek kereta cepat ditargetkan dibangun cepat
dalam waktu tiga tahun. Keterbatasan pengetahuan kita akan mudah
dimanfaatkan, misalnya dalam penggunaan barang bekas pakai. Akibatnya, biaya
perawatan akan melambung jauh melebihi batas kewajaran. Sebaliknya, mitra kerja
akan menangguk keuntungan berlipat-lipat.
Kedua, jangan sampai menciptakan
ketergantungan terus-menerus seperti ketergantungan kita terhadap pesawat
tempur F-16 buatan Amerika Serikat. Setelah diembargo Amerika, kita baru
sadar dan tidak berdaya sama sekali. Akibatnya, pertahanan udara kita jadi
terganggu. Akhirnya, kita terpaksa membeli pesawat tempur dari negara lain.
Akan halnya kereta cepat, jika karena satu dan lain hal harus diganti, hal
itu tentu sangat tidak mudah karena terkait instrumen lain yang lebih
kompleks. Jangan sampai kita terjebak pada situasi jalan buntu, dead end.
Ketiga, potensi konflik kepentingan. Rasanya
proyek kereta cepat tidak akan memperoleh hasil yang sempurna jika pola
kontrol ada pada pihak yang sama sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai
pengawasan. Pada Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah telah diatur dengan jelas bahwa antara perencana dan pelaksana
serta pengawas tidak boleh memiliki hubungan yang memungkinkan terjadinya
pertentangan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
Mengingat keterbatasan pengetahuan kita
tentang teknologi kereta cepat, rasanya tidak satu pun konsultan lokal
memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mengawal proyek pembangunan kereta
cepat. Begitu pula dengan Tiongkok sebagai mitra kerja. Tidak mungkin
menunjuk salah satu perusahaan konsultan Tiongkok sebagai mitra kerja. Proyek
kereta cepat adalah megaproyek antarnegara meski dikemas secara business-to-business.
Libatkan konsultan
non-Tiongkok
Di samping tiga hal di atas, ada baiknya kita
telaah hasil audit Petral (Pertamina
Energy Trading Limited) yang dibuat auditor asing Korda Mentha yang hasil
temuannya ibarat membuka kotak pandora. Sebagai anak perusahaan yang sahamnya
dimiliki negara, PT Pertamina, Petral tentu turut diaudit setiap tahun oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi, perputaran uangnya triliunan rupiah.
Namun, temuan BPK terhadap Petral selama bertahun-tahun terkesan tidak ada
masalah.
Berangkat keprihatinan di atas, dalam rangka
membangun tata kelola yang baik dalam pengelolaan proyek kereta cepat,
kiranya pemerintah perlu mempertimbangan hal berikut. Pertama, agar
melibatkan konsultan teknik asing selain Tiongkok yang akan mengevaluasi
sejak perencanaan sampai pelaksanaan dan perawatan. Di samping itu,
dibutuhkan pula auditor andal yang memiliki kompetensi spesifik terkait
kereta cepat.
Kedua, konsultan tersebut agar ditenderkan
secara terbuka untuk menghindari dugaan miring yang dapat menjadi komoditas
politik di kemudian hari. Konsekuensinya, akan ada pembengkakan biaya, tetapi
itulah ongkos untuk meraih kepercayaan publik. Pola tersebut biasa diterapkan
pada tender berskala internasional di banyak negara. ●
|
PP Anti Kriminalisasi Kebijakan
Adnan Pandu Praja ; Komisioner KPK
|
|
Kriminalisasi kebijakan merupakan puncak gunung es lemahnya
fungsi pengawasan, koordinasi, dan supervisi dalam sistem birokrasi
pemerintah.
Pada pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para petinggi
institusi penegak hukum beserta semua gubernur di Bogor, beberapa waktu lalu,
berkenaan dengan rendahnya penyerapan anggaran yang dapat mengakibatkan roda
pemerintahan terhambat, Presiden berpesan tiga hal.
Pertama, kebijakan jangan dikriminalisasi. Kedua, pelanggaran
administrasi agar diselesaikan secara administratif. Ketiga, aparat penegak
hukum agar menghormati jangka waktu penyelesaian selama 60 hari sejak tanggal
rekomendasi BPK atau BPKP akibat temuan potensi penyimpangan penggunaan
anggaran. Selanjutnya, Presiden akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP)
sebagai pedoman bagi instansi terkait untuk mencegah kriminalisasi kebijakan.
Langkah
preventif
Sepertinya PP akan menuai banyak protes karena akan dianggap pro
koruptor jika sifatnya intervensi proses penyidikan. Sesungguhnya ada banyak
cara yang lebih bersifat preventif, bahkan pre-emptive, untuk mencegah
potensi terjadinya korupsi. Tidak sulit mendeteksi potensi terjadinya korupsi
pada saat anggaran belanja disusun, yaitu apakah terjadi mark up pengadaan
barang dan jasa di atas standar biaya umum yang ditetapkan pemerintah tanpa
argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika rencana anggaran mark up tersebut mendapat persetujuan
Dewan, pada dasarnya APBD sudah cacat sejak awal. Biasanya proyek mark up
sudah ada yang punya alias sudah diijon. Kalau sudah seperti itu, pada saat
proyek dikerjakan tinggal ampasnya. Tahun berikutnya sudah bisa dipastikan
akan menjadi temuan auditor BPK dan akan menjadi amunisi bagi Dewan untuk
interpelasi. Namun, lagi-lagi mudah lolos di tingkat Dewan. Siklus seperti
itu selalu saja berulang.
Siklus anggaran koruptif sejak dini bisa dicegah jika
inspektorat daerah dilibatkan dan perencanaan anggaran dilaksanakan secara
transparan, khususnya untuk mengawal APBD agar sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan pola itu, bisa diduga akan ada hambatan saat pembahasan di tingkat
Dewan. Inilah titik krusial siklus perencanaan anggaran. Seperti yang kita
saksikan, betapa alotnya perdebatan Pemerintah Provinsi DKI dan Dewan dalam
membahas APBD 2015. Sayangnya, sangat sedikit kepala daerah yang tegar dan
tak toleran terhadap upaya intervensi yang berkonotasi koruptif. Sebagian
besar sangat akomodatif terhadap tekanan Dewan.
Untuk itu, kiranya PP agar mengoptimalkan peranan pengawasan
inspektorat daerah di bawah supervisi BPKP dengan memanfaatkan teknologi
informasi (e-supervisi). Juga agar pengawasan perencanaan sampai penggunaan
anggaran di daerah dapat terpola secara nasional mengingat saat ini posisi
BPKP langsung di bawah kendali Presiden. Pada kondisi tertentu dapat pula
disupervisi oleh KPK.
Pada 2013, KPK bersama BPKP telah mendiagnosis potensi
penyimpangan APBD di semua provinsi dan kabupaten/kota melalui program
koordinasi dan supervisi (korsup) pencegahan KPK. Ketika KPK turut memantau,
biasanya akan tertib dengan sendirinya secara bertahap, seperti ketika KPK
menertibkan izin tambang ("Tambang dan KPK", Kompas,13/8/2014).
Jika di kemudian hari terdapat korupsi yang disidik instansi
penegak hukum kejaksaan atau kepolisian dalam rangka sinkronisasi untuk
mencegah tumpang tindih penanganan kasus korupsi, UU KPK mewajibkan mereka
memberi tahu KPK dalam waktu 15 hari sejak dimulainya penyidikan melalui
mekanisme surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
Untuk memberi ruang bagi penyidik dan penuntut umum, KPK akan
koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian setahun sejak SPDP diterima.
Selanjutnya, apabila dipandang bermasalah, KPK akan melakukan supervisi,
bahkan mengambil alih kasus, jika dianggap perlu. Jumlah SPDP yang diterima
KPK sejak Januari 2013 sebanyak 3.289 kasus korupsi. Angka sesungguhnya
sangat jauh dari jumlah yang seharusnya dilaporkan ke KPK.
Penanganan
kasus bermasalah
Banyaknya penanganan kasus korupsi yang bermasalah karena UU
memberi peluang kepada penegak hukum untuk menghentikan proses baik di
tingkat penyidikan maupun penuntutan tanpa melibatkan pihak independen.
Padahal, ketika kasus memasuki tahap penyidikan, upaya paksa sudah dapat
digunakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab yang tentu saja sangat
merugikan pencari keadilan. Perlakuan diskriminatif tak jarang dijumpai dalam
penanganan kasus korupsi. Hal-hal itu yang dikeluhkan para kepala daerah
kepada KPK beberapa waktu lalu.
Lembaga pengawas, seperti Kompolnas ataupun Komisi Kejaksaan,
seperti tak berdaya. Jumlah pengaduan yang diterima KPK sejak Januari 2013
terhadap penanganan kasus korupsi oleh instansi penegak hukum sebanyak 545
kasus korupsi. Dari jumlah SPDP yang diterima KPK ataupun pengaduan
masyarakat itu, 254 kasus korupsi telah dikoordinasikan dan 285 kasus korupsi
telah disupervisi karena dianggap bermasalah. Sementara kasus korupsi yang
diambil alih KPK dari instansi penegak hukum lain sebanyak dua kasus korupsi
dan KPK telah melimpahkan 14 kasus korupsi ke instansi penegak hukum lain.
Sangat disadari, KPK belum optimal dalam menjalankan korsup
karena terdapat kendala teknis yang tidak bisa dihindarkan. Pertama,
keterbatasan tenaga senior baik dari kepolisian maupun kejaksaan sebagai
akibat dari rotasi antarlembaga penegak hukum. Senioritas kepangkatan sangat
memengaruhi efektivitas program korsup sebagai konsekuensi dari kultur
birokrasi di lingkungan lembaga penegak hukum. Untuk itu, aktivitas korsup ke
daerah selalu mengikutsertakan pejabat senior dari Kejaksaan Agung dan
Bareskrim Polri sehingga bisa dibayangkan besarnya rombongan tim korsup
setiap ke daerah.
Kedua, jarak tempuh ke daerah dan waktu yang dibutuhkan untuk
aktivitas korsup tidak bisa diabaikan begitu saja. Padahal, sekali korsup
paling banyak membahas lima kasus.
Dalam rangka mengefektifkan peranan korsup penindakan KPK, PP
nantinya diharapkan mengatur sejumlah hal. Pertama, mewajibkan instansi
penegak hukum berkoordinasi melalui mekanisme korsup elektronik (e-korsup).
Kedua, mewajibkan instansi penegak hukum memberi sanksi kepada oknum yang
mengabaikan kewajiban memberi tahu KPK melalui SPDP. Ketiga, lebih
mengefektifkan peranan lembaga pengawas, seperti Kompolnas dan Komisi
Kejaksaan.
Sebenarnya mencegah kriminalisasi pada tahap penyidikan boleh
dibilang sudah terlambat. Apalagi jika sudah ada upaya paksa yang menimbulkan
kerugian bagi pencari keadilan. Pencegahan kriminalisasi pada tataran
penindakan akan sangat efektif jika dilakukan sejak dimulainya proses
penyelidikan melalui mekanisme korsup penyelidikan elektronik agar terjadi
cross check kelayakan apakah sebuah kasus korupsi dapat ditingkatkan ke fase
penyidikan. Fase penyelidikan adalah fase paling sulit mencari bukti kuat dan
tak terbantahkan, tetapi manfaatnya sangat positif bagi pencari keadilan agar
tak mudah dikriminalisasi.
Kriminalisasi kebijakan hanya bisa diminimalkan dengan
memberdayakan lembaga yang memiliki mandat melakukan fungsi pengawasan,
koordinasi, dan supervisi dengan memanfaatkan teknologi informasi. ●
|
Penguatan Peran Kemenko
Adnan Pandu Praja ;
Komisioner KPK
|
|
Fungsi kementerian
koordinator tidak hanya melakukan koordinasi, tetapi juga supervisi terhadap
kementerian terkait. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo.
Penantian panjang
masyarakat akan adanya terobosan Presiden dalam menyelesaikan persoalan di
internal kabinet Jokowi-Kalla terjawab dengan penggantian tiga dari empat
menteri koordinator (menko) dan jabatan strategis lain. Namun, perombakan
kabinet kali ini agak berbeda berkenaan dengan penjelasan Presiden bahwa
menko juga memiliki kewenangan supervisi. Presiden rupanya sedang
merekonstruksi peran kemenko agar lebih bergigi.
Peran supervisi
Peran supervisi
kemenko dapat diilustrasikan dengan peran koordinasi dan supervisi yang
diatur dalam UU KPK tentang hubungan kelembagaan dengan instansi penegak
hukum lain dalam penanganan kasus korupsi. Koordinasi bersifat horizontal,
sedangkan supervisi bersifat vertikal berupa pengawasan, penelaahan, dan
pengambilalihan kasus dari instansi penegakan hukum lain.
Keberhasilan KPK dalam
hal koordinasi dan supervisi penindakan—meski tak banyak—secara kualitatif
dipandang sukses dan menginspirasi lahirnya program pencegahan dalam
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bersama 12 kementerian,
termasuk instansi penegak hukum. Sangat banyak izin tambang dikeluarkan yang
mengabaikan syarat-syarat sehingga tumpang tindih dengan izin kebun, hutan,
dan lain-lain.
Keberhasilan
koordinasi dan supervisi pertambangan adalah lebih dari 1.000 izin tambang
telah ditertibkan kepala daerah pengeluar izin. Pendapatan negara meningkat
Rp 10 triliun dalam waktu beberapa bulan. Bahkan, ada perusahaan tambang
besar langsung membayar lunas tagihan pajak senilai Rp 2 triliun setelah
diimbau oleh Dirjen Pajak dalam pertemuan di KPK. Kesadaran memperbaiki
kesalahan, baik oleh pelaku usaha maupun para kepala daerah— tanpa upaya
paksa KPK ataupun penegak hukum lain—menunjukkan program pencegahan
akanefektif bila ada keselarasan antarinstansi terkait sebagai aksi kolektif.
Setidaknya ada tiga
alasan mendukung aksi kolektif di bawah supervisi kemenko. Pertama,
meminimalisasi ekses negatif dari koalisi partai. Bagi-bagi kursi kabinet
kepada partai pendukung telah mendegradasi peran Presiden dalam
mengorkestrasi pemerintah. Tiap partai punya target politik berbeda dan
masing- masing partai memiliki platform dan patron politik sendiri.
Di samping itu,
disparitas kepentingan antarpartai juga akan kian menonjol menjelang pemilu.
Sudah banyak bukti kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dana bantuan
sosial menjelang pemilu. Partai menempatkan orang-orangnya pada jabatan
strategis kendati sedang digalakkan program lelang jabatan. Begitu pula
posisi staf khusus. Segala cara ditempuh partai untuk mengooptasi
kementerian.
Kedua, perbedaan latar
belakang menteri dari kalangan birokrat, swasta/profesional, dan aktivis
partai. Menteri yang punya latar belakang birokrat akan menjaga harmoni
kinerja, sementara yang berlatar aktivis politik lebih mendahulukan
kepentingan politik. Berbagai alasan di atas tidak akan jadi faktor
penghambat dalam berkoordinasi manakala para menteri telah mengikuti program
induksi seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru melalui Lemhanas.
Ketiga, alasan
praksis. Di akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, KPK berhasil
mencegah penjualan gas ke pihak swasta yang seharusnya dijual ke pabrik pupuk
untuk kepentingan petani. Supervisi KPK diperlukan karena oknum menteri
mengabaikan rekomendasi rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian
saat itu.
Agar
koordinasi-supervisi tak dianggap pemadam kebakaran, ruang lingkup tugas
kemenko seyogianya mencakup empat hal. Pertama, menguatkan peran penegak
hukum dalam mendukung kinerja kementerian teknis lain sesuai penjelasan salah
seorang menko setelah dilantik.
Kedua, mengoptimalkan
peranan pengawasan oleh inspektorat jenderal (itjen) yang selama ini
cenderung mandul karena tersubordinasi oleh kepentingan menterinya. Sebagai
perbandingan, di Amerika, walaupun struktur itjen ada di bawah kementerian,
itjen bertanggung jawab kepada Presiden. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga
independendensi itjen (”Pesan Pengawasan untuk Capres”, Kompas, 24 Juni
2014).
Ketiga, menjamin
koneksi digital antarinstansi horizontal ataupun vertikal melalui pangkalan
data terpusat agar tidak terjadi lagi tumpang tindih izin tambang dengan izin
hutan dan izin tambang. Keempat, monitor kepatuhan pembayaran pajak oleh
pelaku usaha pemegang konsesi atau izin.
Konsisten dalam prinsip
Apabila keempat
wilayah koordinasi dan supervisi tersebut dapat dijalankan dengan baik di
bidang ekstraktif industri, misalnya, negara akan mengetahui lifting minyak
per detik. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa mengetahui potensi
pendapatan asli daerah dari industri ekstraktif di wilayahnya sebagai bahan
dalam menyusun APBD.
Prinsip-prinsip yang
harus dipegang teguh agar koordinasi-supervisi dapat terlaksana dengan baik
adalah konsisten, imparsial, transparan, dan partisipatif. Konsisten dalam
mempertahankan prinsip-prinsip itu pada gilirannya akan menuai kepercayaan
masyarakat yang diwujudkan dengan kepatuhan pembayaran kewajiban pajak,
misalnya.
Untuk dapat
menjalankan fungsi koordinasi-supervisi, kantor kemenko tak perlu besar
karena ia bukan instansi teknis. Miskin struktur tapi kaya fungsi. Keunggulan
kantor kemenko diletakkan pada senioritas figur menko. Persoalannya apakah
nomenklatur kemenko terbaru sudah sejalan dengan harapan Presiden tersebut.
Dari sisi momentum,
penguatan peran kemenko sangat relevan menjelang berlakunya Masyarakat
Ekonomi ASEAN. Diperlukan percepatan dalam mengintegrasikan pangkalan data
antarinstansi vertikal dan horizontal sampai tingkat kabupaten/kota dalam
rangka menyelamatkan aset bangsa.
Singkatnya, upaya
Presiden merekonstruksi peran kemenko dengan kewenangan supervisi untuk dapat
mengorkestrasi birokrasi perlu dukungan seluruh komponen bangsa, terutama
komunitas penegak hukum. ●
|
Demokrasi
Partisipasi
Adnan Pandu Praja ; Komisioner
KPK
|
|
Perselisihan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan sejumlah
anggota DPRD DKI sangat menarik karena substansi yang dipertahankan Dewan diyakini
tak mewakili kepentingan rakyat, pemegang kedaulatan tertinggi. Fenomena ini
sepertinya umum terjadi pada proses persetujuan RAPBD di Indonesia.
Model
demokrasi yang kita pilih, demokrasi representasi absolut, memberikan mandat
sepenuhnya kepada Dewan untuk membicarakan segala hal dalam menjalankan tiga
fungsi Dewan: legislasi, anggaran, dan pengawasan; termasuk kewenangan
melengserkan. Bahkan, UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)
membuat Dewan jauh lebih kuat dengan ”hak imunitas” dan kewenangan upaya
paksa, dan lain-lain. Tampaknya Dewan makin kuat sehingga kian memperluas
zona nyaman bagi oknum anggota Dewan.
Mengusik zona nyaman
Zona
nyaman dapat terjadi karena, pertama, partai politik yang diharapkan jadi
lokomotif dalam membangun negara untuk dapat menyejahterakan rakyat tak
konsisten dengan pilihan ideologi politiknya yang tertuang pada akta
pendiriannya. Alhasil, sulit membedakan antara partai agama dan partai yang
tidak menggunakan agama sebagai pedoman partai pada perdebatan politik di
Dewan. Di samping itu, partai politik gagal membangun kaderisasi agar
kadernya di parlemen memiliki kompetensi yang memadai. Akibatnya, tak jarang
argumen yang dilontarkan anggota Dewan di beberapa daerah tidak dapat
mengimbangi argumen eksekutif yang telah berkarier puluhan tahun di
pemerintah.
Selain
itu, kewenangan partai dalam melakukan pergantian antarwaktu terhadap anggota
Dewan menjadi ancaman bagi anggota Dewan untuk lebih berpihak bagi
kepentingan partainya dibandingkan memperjuangkan kepentingan rakyat yang
diwakilinya. Terakhir, partai politik kurang membuka ruang pengaduan
masyarakat bagi kadernya yang bermasalah.
Persoalannya,
rakyat tak punya opsi lain untuk memilih wakil rakyat nonpartisan alias
independen seperti opsi pada proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD). Sudah saatnya dibuka opsi memilih wakil independen di DPR agar partai
politik memiliki pesaing untuk koreksi diri. Keberadaan wakil independen tak
harus dianggap sebagai ancaman, tetapi lebih pada posisi penyeimbang. Di
negara maju seperti Kanada, wakil partai masih dominan. Misalnya di Provinsi
British Columbia, Kanada, hanya ada satu wakil independen dari 85 anggota
Dewan.
Kedua,
tidak cukup akses bagi rakyat untuk mengetahui perdebatan di Dewan: siapa
bicara apa. Rakyat tak dapat menilai mutu aspirasi yang disuarakan dan
argumentasi yang dilontarkan anggota Dewan. Apalagi untuk dapat memantau
aktivitas Dewan sehari-hari. Mekanisme pengaduan terhadap anggota Dewan yang
bermasalah terkesan mandul. Bahkan, kinerja Dewan belum pernah diaudit dengan
menggunakan self assessment review
yang diperkenalkan oleh Inter
Parliamentary Union tahun 2008 (Indeks Parlemen Indonesia, Kompas, 13
Januari 2015)
Ketiga,
posisi tawar eksekutif cenderung tidak berimbang. Misalnya dalam pembahasan
anggaran, DPRD tak jarang melakukan intervensi terhadap detail anggaran untuk
proyek apa, di mana, dan kapan akan dilaksanakan atau yang dikenal dengan
”satuan tiga”, meski kewenangan itu telah dibatalkan berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-XI/2013 di tingkat pusat. Kasus Ahok vs DPRD
seyogianya menginspirasi Kemendagri untuk membatasi intervensi Dewan dalam
rangka implementasi putusan MK itu. Demikian halnya dengan perizinan, tak
jarang diintervensi oknum Dewan seperti kasus korupsi izin penggunaan lahan
di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang melibatkan DPRD hasil operasi tangkap
tangan KPK tahun lalu.
Belajar
dari konflik Ahok vs DPRD DKI dan beberapa kasus korupsi di KPK, sudah
saatnya untuk mereformasi pola demokrasi dengan membuka ruang partisipasi
masyarakat secara lebih luas untuk turut terlibat dalam urun rembuk tata
kelola pemerintahan daerah di tingkat terendah (kabupaten/kota), yang dikenal
dengan demokrasi partisipasi, yaitu proses demokrasi yang lebih menitikberatkan
partisipasi yang seluas-luasnya bagi konstituen dalam proses politik.
Sudah
bukan masanya anggota Dewan mengklaim paling tahu semua urusan rakyat yang
diwakilinya. Politisi secara alami memiliki kepentingan politik yang tidak
jarang berseberangan dengan kebutuhan rakyat yang diwakilinya (Naim, 2013).
Terpilihnya Presiden Joko Widodo karena dianggap mau mendengar kebutuhan
rakyat ketika menjadi Wali Kota Solo maupun Gubernur DKI mengindikasikan
rakyat ingin didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Pertimbangan
diperlukannya demokrasi partisipasi di tingkat kabupaten/kota karena
substansi perdebatannya lebih pada persoalan tata kehidupan sehari-hari dan
bersifat teknis, seperti banjir, kebersihan kota, dan kepadatan lalu lintas
yang jauh dari perdebatan politik bernegara yang merupakan domain partai
politik. Rakyat secara langsung dapat terlibat dalam fungsi pengawasan dan
menyampaikan persoalannya serta dapat mengetahui langsung kendala teknis di
lapangan. Proses dialogis pada gilirannya akan menumbuhkan kepercayaan
publik. Kepercayaan publik sangat penting dalam membangun semangat gotong
royong, khususnya ketika menghadapi bencana, mengingat keterbatasan fasilitas
pemda.
Forum tripartit
Forum
tripartit—DPRD, pemda, dan masyarakat—menjadi ventilasi bagi gagasan
pemikiran dan ketidakpuasan warga masyarakat terhadap kinerja pemda dan Dewan
yang selama ini tersumbat. Tak ada alasan demonstrasi yang membuang-buang
energi, biaya, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Terlebih demo anarkistis
dan brutal yang menjadi kecenderungan negatif di beberapa daerah. Ketertiban
masyarakat sangat diperlukan bagi iklim usaha dan investasi asing untuk
membangun negeri.
Di
bidang anggaran, partisipasi langsung masyarakat dalam forum tripartit akan
menutup peluang kolusi antara kepala daerah dan Dewan dalam memberantas
anggaran siluman. Meski tidak langsung, e-budgeting adalah langkah awal
partisipasi publik. Namun, ia akan mudah diabaikan apabila Dewan dan kepala
daerah berkolusi. Karena itu, diperlukan partisipasi langsung dalam bentuk
forum tripartit.
Manfaat
lain demokrasi partisipasi dapat mengasah kepekaan Dewan dalam memperjuangkan
kebutuhan rakyat yang diwakilinya di bidang legislasi, misalnya. Forum
tripartit akan mengingatkan janji politik Dewan pada masa kampanye. Kegigihan
Dewan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat akan dapat menumbuhkan kepercayaan
masyarakat, bahkan dapat menepis pandangan miring oknum Dewan yang dianggap
tidak kompeten dan terpilih semata-mata karena politik uang pada proses
pemilu. Forum tripartit juga dapat menghemat biaya sosialisasi produk
legislasi.
Konsekuensi
pilihan demokrasi partisipasi antara lain memperkecil jumlah anggota Dewan
dan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya tanpa harus dianggap menyaingi
posisi Dewan. Untuk itu, harus dibuat aturan main yang jelas agar dapat
membedakan antara pendapat warga dan pendapat Dewan. Demokrasi partisipasi
tidak akan membawa manfaat apabila jumlah anggota Dewan tidak dikurangi.
Semakin banyak jumlah anggota Dewan berbanding lurus dengan tuntutan
kepentingan Dewan yang harus diakomodasi kepala daerah.
Peranan
teknologi informasi mutlak diperlukan dalam memperluas ruang partisipasi
publik agar tak dibatasi ruang dan waktu. Partisipasi publik bersifat dua arah:
dari dan kepada warga masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui perkembangan
partisipasinya. Namun, cukup disadari, mengharapkan masyarakat untuk segera
berpartisipasi dalam proses demokrasi tidak mudah mengingat stigma negatif
sudah terlalu lama melekat pada aparat pemerintahan daerah. Diperlukan
stimulasi program, misalnya program ”kota cerdas” berbasis teknologi
informasi Sombere. Ini yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar untuk
memudahkan membantu kebutuhan mendesak warga marjinal—khususnya ketika menghadapi
musibah—melalui program Car and Rescue Center. Program tersebut diharapkan
dapat menstimulasi warga dalam upaya turut membangun partisipasi publik.
Forum
tripartit pernah dilaksanakan Bupati Pinrang, Sulawesi Selatan, tetapi belum
dikelola dengan maksimal dan tidak memiliki payung hukum dari Kemendagri
maupun ketentuan yang lebih tinggi mengingat banyak pihak yang akan terganggu
zona nyamannya.
Konsekuensi
paling berat dari demokrasi partisipatif adalah pergantian antarwaktu (PAW)
anggota Dewan oleh rakyat berdasarkan referendum atau dikenal dengan recall
referendum, yang telah diberlakukan di Amerika sejak abad ke-16. Partai
politik di Indonesia tampaknya belum legowo menyerahkan urusan PAW kepada
konstituen. Dalam beberapa kasus PAW selama ini dianggap kurang adil,
misalnya diganti karena mereka dianggap berseberangan dengan kebijakan
partai. Padahal, mereka merasa menjadi anggota Dewan karena dipilih langsung
oleh rakyat.
Idealnya,
semakin besar ruang partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengurangi
dominasi partai politik terhadap anggota Dewan. Selama ini anggota Dewan
terjebak dalam dilema antara tekanan partai dan kewajiban konstitutif
terhadap kepentingan konstituennya. Dibutuhkan kematangan politik anggota
Dewan untuk bisa keluar dari dilema tersebut.
Konflik
Ahok vs Dewan ibarat gunung es proses persetujuan APBD di Indonesia yang
selalu berulang setiap tahun, yang pada gilirannya menguras uang rakyat untuk
kepentingan selain rakyat. Sepertinya tidak ada pilihan lain selain mengubah pilihan
demokrasi representasi jadi demokrasi partisipasi agar rakyat lebih berdaulat
sesuai amanat UUD 1945. ●
|
Makna
Pendekatan Jokowi ke KPK
Adnan Pandu Praja ; Komisioner KPK
|
|
KETIKA Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seseorang menteri
sebagai tersangka, pada umumnya mereka resisten dan mengatakan dirinya tidak merasa pernah
korupsi. Sayangnya, hal tersebut juga diamini oleh presidennya.
Fenomena tersebut menggambarkan elite pemerintahan lalu tidak punya
kemauan politik (political will)
serius dalam memberantas korupsi dan sangat bertolak belakang dengan janji
politiknya pada masa kampanye 2009. Ketiadaan political will serupa telah
terjadi sejak presiden pertama dengan dikebirinya cikal bakal KPK dengan nama
PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang dipimpin AH Nasution.
Dalam perkembangannya, nasib lembaga pemberantas korupsi kembang kempis
berganti-ganti nama sampai saat ini. Sebagai masyarakat paternalistik,
sesungguhnya peranan pimpinan nasional sangat mujarab mencegah berkembangnya
korupsi. Kata orang bijak, ikan busuk mulai dari kepalanya.
Belajar dari kealpaan kampanye 2009 lalu yang hanya menjadikan KPK
sebagai komoditas kampanye belaka, para calon presiden pada Pemilu 2014
didaulat menandatangani tujuh komitmen pemberantasan korupsi di hadapan semua
media nasional yang sedang meliput
deklarasi harta kekayaan para calon presiden di Komisi Pemilihan Umum tanggal 30 Juni 2014.
Akibatnya, siapa pun yang akan terpilih sebagai presiden tak bisa
mengelak untuk menjalankan butir kelima komitmen pemberantasan korupsi ”mewujudkan adanya tes integritas dalam
perekrutan dan promosi di kementerian dan lembaga”.
Komitmen
Jokowi
Dalam rangka menjaga konsistensi antara janji politiknya yang akan
mendukung anggaran KPK 10 kali lipat dan mematuhi butir kelima komitmen
pemberantasan korupsi tersebut, Jokowi merasa perlu datang ke KPK mendengar
penjelasan KPK terkait dengan nama calon-calon pembantunya beberapa saat
sebelum dilantik sebagai presiden walaupun ditentang para pendukungnya. Itu
karena beliau sangat paham risiko yang akan ditanggung apabila mengabaikan
rekomendasi KPK, baik terhadap kinerja maupun citra kabinetnya.
Waktu pelacakan yang begitu singkat membuat sulit bagi KPK untuk
menjamin mereka tidak akan berurusan dengan KPK selama lima tahun ke depan.
Masih ada dua kriteria lagi yang harus dilalui para pembantu presiden; clear
dan hebat (”KPK dan Jokowi-JK”, Kompas,
26 Agustus 2014). Yang utama, mereka harus berani menolak intervensi
parlemen atau berkolusi dengan partai pengusungnya.
Ternyata hubungan kolutif bukan monopoli Indonesia yang menduduki
urutan ke-114 dengan Indeks Persepsi Korupsi 32. Hubungan kolutif terjadi
pula baru-baru ini di Negara Bagian New South Wales, Australia, yang
melibatkan dua menteri dari Partai Buruh dalam perizinan industri ekstraktif.
Padahal, Australia berada di urutan ke-9 dengan indeks 81.
Arti penting konsultasi Jokowi ke KPK malam terakhir sebelum dilantik
sebagai presiden memberi pesan kepada seluruh komponen bangsa. Pertama,
Presiden telah merekonstruksi batasan hak prerogatif Presiden dalam
menentukan para pembantunya tidak lagi bersifat absolut, rahasia, dan sakral.
Warna-warni KPK terhadap daftar calon menteri menjadi pertimbangan khusus.
Kedua, Presiden sangat paham posisi KPK sebagai tumpuan harapan rakyat.
Bermitra dengan KPK akan memperkuat legitimasi kabinet pro rakyat. Kinerja
KPK yang tidak kenal kompromi sangat dibutuhkan untuk membersihkan birokrasi
kumuh yang sudah sangat menggurita. Pilihan Presiden berdekat-dekatan dengan
KPK bukan tanpa risiko karena setiap saat juga bisa berurusan dengan KPK.
Berdasarkan pengalaman selama ini, mereka yang bermasalah cenderung menjaga
jarak dengan KPK.
Ketiga, integritas lebih penting daripada kompetensi. Beberapa calon
yang tereliminasi memiliki kompetensi yang sangat memadai, tetapi
integritasnya diragukan. Para penghuni tahanan KPK umumnya memiliki
kompetensi. Bahkan tiga orang bergelar guru besar. Saatnya mereka yang
berintegritas tampil memimpin, sebaliknya yang minim integritas akan
tergusur.
Jaksa
Agung dan Kapolri
Klimaks dari proses seleksi pembantu Presiden nanti pada pergantian
Jaksa Agung dan Kapolri khususnya. Untuk itu, kiranya Polri harus secara
proaktif membersihkan aparatnya yang berpotensi mencederai visi misi
Presiden. Musababnya, visi misi Jokowi-JK akan menempatkan Polri dalam
kementerian negara secara bertahap.
Konsekuensi turunan dari kebijakan Presiden, para menteri juga harus
memilih para eselon di bawahnya yang berintegritas mulia dengan melibatkan
KPK. Di antara eselon I, yang paling berperan signifikan mencegah korupsi
adalah inspektorat jenderal. Peranannya sebagai konsultan ataupun quality assurance sangat strategis
sebagai second line of defence sebelum ditangani BPK maupun KPK (”Saran Pengawasan kepada Capres”, Kompas,
24 Juli 2014).
Keempat, Presiden memberi contoh bagaimana menafsirkan pasal uji publik
pada pemilihan kepala daerah, yang diatur dalam UU Pilkada. Dalam waktu yang
memadai, tanpa biaya dan dilakukan oleh instansi yang memiliki kompetensi
serta independen, Presiden dapat memperoleh gambaran integritas para calon
pembantunya. Karena UU Pilkada tidak mengatur secara jelas, uji publik calon
kepala daerah akan multitafsir, makan waktu, berbiaya tinggi, dan rentan
pengondisian melalui kampanye media.
Kelima, Presiden dan KPK akan berkoordinasi secara berkala dalam rangka
pemberantasan korupsi. KPK diharapkan dapat mengisi jeda kewibawaan Presiden
di mata aparatnya ataupun di mata kepala daerah ekses otonomi daerah. Sebagai
contoh program KPK tentang koordinasi supervisi mineral dan batubara, ratusan
izin tambang telah secara sukarela dicabut para kepala daerah beberapa saat
setelah bertemu KPK dan pendapat negara dari royalti meningkat triliunan
rupiah. (”Tambang dan KPK”, Kompas, 13
Agustus 2014).
Presiden Jokowi sedang membangun tradisi baru dan membangun positioning bahwa Presiden memiliki
misi sama dengan KPK, berjuang untuk kepentingan rakyat. Namun, bangunan
tersebut akan luluh lantak manakala Presiden tidak segera melindungi KPK pada
saat kritis, kriminalisasi ataupun terhadap upaya yang akan mengebiri KPK
melalui berbagai produk legislasi. ●
|
Indeks
Kinerja Anggota DPR
Adnan Pandu Praja ; Komisioner KPK
|
|
DIPERLUKAN parameter untuk bisa menilai kinerja anggota Dewan agar tak
melupakan janji politiknya sehingga tidak kian mencederai konstituennya.
Vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Hampir tidak ada
anggota DPR yang tidak memahami adagium tersebut. Sebagai warga terhormat,
mereka sangat paham di mana posisi Tuhan, kapan menggunakan nama Tuhan, dan
kapan mengabaikannya. Nama Tuhan akan semakin tergeser seiring dengan semakin
kuatnya kepentingan politik yang tidak menyejahterakan rakyat. Semakin besar
kepentingan politik, akan semakin besar peluang untuk ditunggangi kepentingan
pribadi. Lantas di mana suara rakyat? Suara rakyat hanya dibutuhkan pada saat
pemilu sekali dalam lima tahun. Mereka sangat berpotensi menyalahgunakan
wewenangnya.
Agar tidak sembrono menyandang jabatan anggota Dewan, UU MPR, DPR, DPD,
dan DPRD (MD3) yang lama ataupun yang baru mewajibkan anggota Dewan
bertanggung jawab secara moral dan
politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun, kenyataannya
cenderung diabaikan. Bahkan, klausul yang mewajibkan fraksi mengevaluasi
kinerja anggotanya dan melaporkan hasilnya kepada publik yang semula ada
dihapus. UU MD3 yang baru tak mengakomodasi rekomendasi KPK agar
pertanggungjawaban diperluas meliputi pula semua anggota DPRD. Sangat sulit
dipahami anggota DPRD dibebaskan dari tanggung jawab ke konstituennya.
Parpol akan semakin mendapat manfaat jika anggota Dewan kian abai
mempertanggungjawabkan mandat kepada konstituennya. Berbagai reaksi negatif
terhadap UU MD3 dan UU Pilkada mengonfirmasi hasil survei, 65,5 persen
masyarakat tak merasakan peran DPR dalam menghasilkan produk UU atau
pembelaan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat (INES, 2013). Sepertinya
berbagai fenomena akhir-akhir ini cenderung semakin memburuk.
Tak ada pilihan lain, civil society harus membangun sistem sendiri yang
dapat ”mengancam” anggota DPR agar setiap saat bisa diganti antarwaktu oleh
partainya dan tak akan terpilih kembali pada pemilu mendatang, yaitu jika
performa mereka dapat diukur dengan indeks kinerja.
Menyusun
indeks kinerja
Setidaknya ada tiga hal penting yang jadi prasyarat dalam mewujudkan
indeks itu. Pertama, Forum Konstituen, yaitu wahana dialog antara komunitas
pemilih dan anggota DPR yang mewakilinya agar terbangun hubungan dialogis.
Sedapat mungkin ditumbuhkan persaingan antar-anggota Dewan dari daerah
pemilihan yang sama agar terbangun hubungan representasi yang lebih
konstruktif. Semakin intens hubungan dialogis antara konstituen dan para
anggota Dewan diyakini akan kian mempersempit peluang parpol dalam
mengooptasi anggota Dewan.
Philip Thomas dkk merekomendasikan pola dialog yang konstruktif; 1)
Dealing with complexity. Substansi dialog pada persoalan mendasar yang sedang
menjadi perdebatan hangat di DPR. Tentu tak mudah mengelola isu-isu rumit
dengan bahasa sederhana. Bisa jadi hanya akan melibatkan sedikit peserta
aktif, tetapi akan menjadi pembelajaran bagi peserta pasif. Diperlukan
moderator andal yang selalu dapat menyegarkan suasana agar tidak monoton.
2) Dialog bersifat koordinatif dan tidak instruktif untuk menghasilkan
inovasi gagasan. Harus dibuka ruang kreasi seluas-luasnya agar tidak jumud.
3) Dialog agar mencapai hasil berkesinambungan dan menjawab persoalan. Bukan
gagasan aneh yang tidak membumi dan terputus-putus (unsustainable result).
Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat dapat menyingkap
tabir jarak dan waktu antara anggota DPR dan konstituennya, termasuk
memperkecil peranan joki bagi anggota DPR yang tidak punya kompetensi. Rakyat
akan dapat memantau lebih detail aktivitas anggota DPR sehari-hari, bahkan
sampai peningkatan harta kekayaannya. Sebaliknya bagi anggota DPR yang
kompeten, akan menjadi sarana publikasi efektif tanpa biaya dengan
menggunakan moda komunikasi seperti telekonferensi, Twitter, Facebook, dan
Google Hangout.
Kedua, keterbukaan Sekretariat Jenderal DPR menjadi syarat mutlak
menilai kinerja anggota Dewan. Rakyat harus mendapat akses luas memantau
aktivitas anggota Dewan sejak mengisi daftar hadir sampai akhir dalam rangka menjawab hasil survei.
Sebanyak 93 persen masyarakat tidak merasa terwakili oleh anggota DPR
(Formappi, 2011). Keterbukaan akses kegiatan dan kinerja tak termasuk
kategori yang dikecualikan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor
14 Tahun 2008.
Ketiga, peranan penilai yang akan mengeluarkan indeks sangat vital
sehingga harus memiliki kompetensi dan kredibilitas memadai. Lembaga survei
kiranya dapat menjalankan fungsi penilai. Peranan lembaga survei sudah
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada akhir proses pilpres lalu. Publik
sudah bisa membedakan mana yang profesional dan abal-abal. Komunitas lembaga
survei bahkan sudah punya kode perilaku. Indeks merupakan outcome dari
hubungan dialogis antara anggota DPR dan konstituennya.
Ketiga hal di atas harus tersaji di laman yang menampilkan dinamika
hubungan dialogis antara anggota DPR dan konstituennya. Pengelola laman
haruslah punya integritas, nonpartisan, dan tidak diskriminatif merugikan
satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Pada saatnya nanti pengelola laman
juga harus diakreditasi. Indeks diyakini dapat memaksa anggota DPR taat pada
aturan main di lingkungan partainya ataupun Tata Tertib DPR. Jika semua
anggota DPR dapat diukur kinerjanya, diharapkan tidak ada calon anggota DPR
yang nekat bersaing lima tahun mendatang tanpa kompetensi memadai.
Dari sudut pandang partai politik, indeks akan sangat membantu partai
mengevaluasi kinerja anggotanya, bahkan dapat menjadikan indeks sebagai
alasan untuk mengganti antarwaktu anggotanya yang memperoleh indeks di bawah
standar partai. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap
parpol akan tumbuh dan memudahkan masyarakat memilih partai yang lebih
berkomitmen terhadap kepentingan rakyat yang saat ini masih sangat langka.
Bahkan, apabila semua parpol berkomplot menolak indeks kinerja anggotanya di
DPR, masyarakat akan memiliki parameter yang jelas pada saat memilih wakilnya
lima tahun mendatang. ●
|
