Jumat, 20 Mei 2016

Kohesivitas (Semu) Golkar

Kohesivitas (Semu) Golkar

Iding Rosyidin  ;   Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
                                                    KORAN SINDO, 18 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar telah usai. Meski sempat memanas dan diwarnai saling serang antar calon ketua umum (caketum), akhirnya munaslub berakhir dengan damai.

Setya Novanto (Setnov) terpilih menjadi ketua umum Golkar menggantikan Aburizal Bakrie (ARB). ARB sendiri sebelumnya telah didaulat menjadi ketua dewan pembina. Kemenangan Setnov tampaknya sudah dapat diprediksi sebelumnya. Kekuatan finansialnya yang jauh di atas caketum lainnya, dan ditambah dengan dukungan pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang secara kasatmata ditunjukkan oleh Menko Luhut Panjaitan, menjadi modal politik besar yang mengantarnya menjadi orang nomor satu di tubuh beringin.
Tidak aneh kalau Setnov kemudian melenggang sendiri seolah tanpa perlawanan. Hanya Ade Komarudin (Akom) saja yang agaknya memberikan perlawanan cukup berarti, meski pada akhirnya ia pun mundur juga dari arena kontestasi.

Kohesivitas Semu?

Salah satu hal yang menarik dianalisis pascagelaran munas/munaslub atau kongres sebuah partai politik adalah persoalan kohesivitas. Pasalnya, setiap kali acara semacam itu diselenggarakan, kecenderungan terjadi polarisasi dalam organisasi sangat kuat. Dalam sejumlah kasus, polarisasi tersebut terkadang berakhir dengan konflik dan perpecahan partai.

Pengalaman Golkar sendiri dapat dijadikan bukti sahih. Berdirinya Partai Nasdem dan Gerindra adalah wujud dari perpecahan Golkar pascagelaran munas. Munaslub Bali yang baru saja usai juga tidak terlepas dari potensi perpecahan. Munaslub sendiri diselenggarakan justru akibat dari adanya konflik internal yang cukup panjang. Golkar terpecah menjadi dua kubu: kubu Bali yang dipimpin ARB dan kubu Ancol yang digawangi Agung Laksono.

Diharapkan melalui munaslub ini pihak-pihak yang bertikai dapat berislah atau berekonsiliasi sehingga bisa bergandengan tangan kembali memajukan Golkar. Mungkinkah Setnov sebagai ketum terpilih di munaslub mampu merekatkan kembali soliditas Golkar yang sempat terpecah-pecah itu? Kalaupun misalnya berhasil, akankah kohesivitas beringin yang terbangun itu bisa bersifat utuh ataukah hanya bersifat semu belaka?

Inilah yang menarik dianalisis pada Golkar pascamunaslub. Menurut Festinger et all (1950), kohesivitas kelompok atau organisasi akan mudah terjadi ketika ada seorang individu yang memiliki atraksi positif terhadap rekan-rekan kelompok atau organisasi tersebut. Apalagi jika yang memiliki atraksi positif itu adalah pemimpinnya, maka peluang untuk membangun kohesivitas yang lebih kuat sangat besar.

Sayangnya, terpilihnya Setnov sebagai ketua umum Golkar tidak mencerminkan atraksi positifnya sebagai tokoh Golkar. Bahkan kasus Setnov bisa disebutkan sebagai kasus anomali. Bagaimana tidak, seorang yang dianggap kontroversial karena diduga memiliki cacat moral dan hukum, tetapi justru tampil sangat dominan. Semua rivalnya mundur dari pencalonan seolah memberikan jalan lempeng pada Setnov untuk menduduki singgasana Golkar.

Tetapi kenyataan tersebut tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa semua kader Golkar berada di belakang Setnov. Boleh jadi mundurnya caketum yang tentu memiliki pendukungnya masing-masing merupakan strategi untuk ”menyelamatkan” diri. Akom yang sebenarnya meraih 30% suara sebagaisyaratminimaluntukmaju ke babak selanjutnya, ternyata lebih memilih mundur ketimbang terus melaju. Sebab, kalau dia terus maju dan kemudian kalah, mungkin jabatannya sebagai Ketua DPR terancam.

Dengan mundur setidaknya Akom bisa melakukan bar-gaining dengan Setnov. Barangkali publik juga dapat menduga bahwa di internal Golkar sendiri banyak yang sebenarnya tidak menghendaki Setnov menjadi nakhoda baru, terutama kalangan muda yang lebih menghendaki partai beringin yang reformis. Bagaimanapun, mereka menyadari bahwa nasib Golkar di bawah pimpinan Setnov sangat dipertaruhkan, terutama terkait dengan citranya di mata publik.

Tetapi suara mereka tergerus oleh gemuruh suara pendukung Setnov. Pada sisi lain, keberadaan ARB sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar juga ikut memperkuat posisi Setnov dan pada saat yang sama membuat kalangan yang berseberangan dengannya kian sulit untuk bergerak. Dalam perspektif teori groupthink Irving Janis (1972), kemungkinan yang bakal terjadi di tubuh Golkar di bawah duet Setnov-ARB dapat dijelaskan. Para kader Golkar akan lebih mengikuti konsensus kelompoknya setidaknya untuk jangka pendek demi kohesivitas Golkar.

Situasi seperti ini dapat bertahan lama atau sebaliknya cepat berubah bergantung pada sejumlah hal. Pertama , kepiawaian pemimpin untuk menjadi daya rekat yang kuat bagi organisasinya. Dengan kata lain, pemimpin yang bisa menjadi simbol pemersatu di kalangan anggota-anggotanya akan memiliki kans besar untuk sukses melakukan kohesivitas.

Pertanyaan besar dalam hal ini patut dialamatkan pada Setnov yang secara sosok kepemimpinan sebenarnya belum teruji apalagi ia dianggap kontroversial. Kedua, basis untuk membangun kohesivitas yang kuat adalah adanya komitmen bersama dari seluruh anggota untuk bersama- sama memajukan organisasi dan menjadi bagian tak terpisahkan sehingga rasa memiliki (sense of belonging) terhadap organisasi sangat kuat.

Berhasilnya Setnov menjadi nakhoda baru Golkar sebenarnya lebih banyak didasarkan pada kecenderungan politik transaksional daripada komitmen untuk memajukan organisasi. Dengan modal dana politik yang paling besar dari semua caketum Golkar, Setnov berhasil meyakinkan kader-kader beringin yang memiliki hak pilih untuk mendukungnya sebagai ketua umum. Namun, sebenarnya ikatan yang terbangun antara Setnov dan para kader Golkar yang lebih beraroma transaksional tersebut tidaklah sekuat jika ikatan tersebut didasarkan pada sebuah komitmen.

Apa yang terjadi pada ARB saat memimpin Golkar bukan tidak mungkin akan terjadi pula pada Setnov. Ikatan keorganisasian ARB hanya tampak kuat di permukaan, itu pun lebih banyak terlihat pada level pengurus pusat. Oleh karena itu, ikatan tersebut sangat rapuh sehingga rentan pecah. Faktanya di masa-masa akhir kepemimpinan ARB, Golkar terpecah menjadi dua kubu.

Mengingat modus terpilihnya Setnov hampir sama dengan ARB, maka nasib Setnov pun bukan tidak mungkin akan sama. Kalau ingin kohesivitas organisasi Golkar terbangun dengan kuat, Setnov mau tidak mau harus belajar dari masa lalu, meskipun berat. Kalau tidak, kohesivitas yang ada di Golkar di bawah kepemimpinannya tidak lebih daripada sebuah kohesivitas semu.