Berharap (p)ada Golkar Baru Saidiman Ahmad ;   Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting

                                                         KOMPAS, 16 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Di sela kampanye pemilihan Ketua Umum Partai Golkar di Bali, salah satu kandidat terkuat, Ade Komaruddin, menyatakan perlunya memunculkan nama Soeharto sebagai ikon partai. Pernyataan ini sebetulnya tidak benar-benar baru. Pada pemilihan umum legislatif 2014, ikon Soeharto sudah dipakai di beberapa daerah. Gambar sang jenderal besar dengan kalimat ‘Piye kabare? Penak jamanku toh?’ sudah ada di banyak lokasi kampanye. Selain angkatan bersenjata dan birokrasi, Golkar adalah penyangga utama rezim Orde Baru Soeharto. Karena itu, pernyataan bahwa Soeharto layak jadi ikon partai Golkar juga sangat sah. Yang menarik adalah jika pernyataan itu ditempatkan dalam konteks dinamika partai Golkar pasca-Orde Baru yang justru memiliki semangat mengakomodir perubahan. Ketika gerakan reformasi pecah di hampir semua kota di Indonesia, secara matematis mestinya Golkar ikut tumbang bersama tumbangnya Soeharto. Di luar dugaan, partai ini justru tampil kokoh sebagai salah satu kekuatan politik utama di masa reformasi. Pada Pemilu pertama era reformasi, Golkar menjadi pemenang kedua. Hanya butuh satu periode untuk kemudian menjadikan Golkar sebagai pemenang pertama di tahun 2004. Penjelasan utama dari kedigdayaan partai berlambang pohon ini tak lain adalah kemampuannya melakukan adaptasi pada setiap perubahan politik yang ada. Sebagai kekuatan politik dominan, Golkar bahkan bisa disebut sebagai salah satu penggerak perubahan itu sendiri. Euforia reformasi sesungguhnya menempatkan Golkar terancam. Pada masa-masa yang sangat genting dan krusial itu, muncul Akbar Tanjung mengambil-alih kepemimpinan dan segera melakukan re-branding partai. Akbar saat itu mengusung slogal ‘Golkar baru’ sebagai penanda bergabungnya partai ini bersama arus besar perubahan di era reformasi. Tulang punggung perubahan Golkar ada pada semangat desentralisasi. Golkar yang selama puluhan tahun merupakan partai paternalistik, di mana kekuasaan sentral partai ada pada figur Soeharto, sejak Reformasi secara tegas bergerak menjadi partai dengan kekuasaan yang lebih plural dan tersebar. Pada saat yang sama, partai-partai baru yang lahir di masa reformasi justru kental dengan semangat patronase: ada Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa, Amin Rais di Partai Amanat Nasional, Megawati Soekarno Putri di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demikian pula yang terjadi pada partai-partai yang lebih baru, misalnya ada figur utama Susilo Bambang-Yudhoyono di Partai Demokrat, Prabowo Subianto di Partai Gerindra, Surya Paloh di Partai Nasional Demokrat, dan Wiranto di Partai Hati Nurani Rakyat. Sementara Partai Keadilan Sejahtera didominasi dan terhegemoni oleh keputusan Dewan Syuro yang nyaris tak bisa digugat oleh kader partai. Dinamis dan egaliter Dalam artikelnya, "The defeat of centralized paternalism" (2006), Dirk Tomsa menyatakan:  “As many Indonesian parties continue to be dominated by charismatic leaders… But it is a very different story with Indonesia’s biggest and longest serving party, Golkar…. Golkar today is actually the exact opposite of a paternalistic party... Golkar more than any other Indonesian parties, relies primarily on its armada of local officials at the grassroots level” Ketika partai-partai baru yang lahir di era reformasi terkungkung dalam kuasa patron, Partai Golkar justru bergerak dinamis dan lebih egaliter. Golkar berhasil mengadopsi semangat desentralisasi di mana kekuataan-kekuatan politik daerah mengambil peran signifikan. Mereka tidak mudah ditaklukkan. Menjelang Pemilu 2004, Golkar memunculkan gagasan Konvensi untuk menjaring calon presiden. Ini adalah gagasan baru yang justru diprakarsai oleh partai dari kekuatan lama Orde Baru. Dari konvensi inilah muncul nama-nama baru yang kemudian menjadi pemain-pemain utama politik nasional. Mereka adalah Wiranto, Prabowo Subianto, Surya Paloh, dan Akbar Tanjung sendiri. Bahkan intelektual penggerak reformasi, Nurcholish Madjid, juga ikut dalam konvensi, walaupun kemudian mundur di tengah jalan. Besar dugaan waktu itu bahwa konvensi Golkar hanyalah akal-akalan Akbar Tanjung untuk maju sebagai calon presiden. Mereka menganggap Akbar akan memenangkan konvensi dengan mudah. Namun di luar dugaan, Akbar Tanjung tumbang. Elit-elit partai daerah seolah-olah melakukan pembangkangan pada sang ketua umum yang juga ikut dalam konvensi. Yang memenangkan konvensi justru Jenderal Wiranto.  Semangat pembaruan yang didengungkan oleh partai ini berbuah manis. Pada Pemilu kedua era-Reformasi, 2004, Golkar keluar sebagai pemenang pertama. Namun begitu, calon hasil konvensi yang diusung oleh Golkar, Wiranto, kandas dalam Pemilu Presiden langsung kala itu dikalahkan oleh Susilo Bambang-Yudhoyono yang berpasangan dengan tokoh Golkar lainnya, Jusuf Kalla. Pada tahun yang sama, Golkar menggelar suksesi kepemimpinan dengan terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum. Golkar kemudian secara resmi menjadi partai pendukung pemerintah. Golkar memiliki aparatus organisasi yang mendukungnya mampu beradaptasi dengan cepat pada perubahan. Kemampuan ini mendorong partai lebih fleksibel dan dinamis. Hampir tidak mungkin lagi mengembalikan partai ini pada model kekuasaan sentralistik seperti pada era Soeharto. Akbar Tanjung, arsitek perubahan partai, bahkan merasakan sendiri ketika ia ditumbangkan oleh gerakan Iramasuka, suatu koalisi elit-elit partai daerah. Demikian pula yang dialami oleh Abu Rizal Bakrie. Walaupun Bakrie begitu digdaya dengan dukungan finansial besar, tapi itu tidak menghalangi gerakan pembangkangan yang dimotori oleh para aktivis muda partai. Melihat transformasi besar yang terjadi di tubuh partai Golkar sejak reformasi bergulir, gagasan memunculkan Soeharto sebagai ikon partai menjadi kurang relevan, bahkan bisa jadi kontra-produktif. Mengembalikan kejayaan Golkar bukan dengan mundur ke belakang, tapi menatap jauh ke depan, mencari semua kemungkinan perubahan. ●