Tantangan Politik Luar Negeri RI

Tantangan Politik Luar Negeri RI Beginda Pakpahan ;  Analis Politik dan Ekonomi Urusan Global dari UI

                                                    KOMPAS, 14 November 2017

                                                           

Perkembangan situasi politik dan ekonomi di tingkat regional dan global sedang berada dalam ketidakpastian. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa, hasil pemilu 2016 di AS, dan meningkatnya pelbagai gerakan nasionalis dan populis di pelbagai belahan dunia adalah contoh nyata hadirnya ketidakpastian hubungan internasional. Konsekuensinya, pemerintah dan rakyat Indonesia perlu mengerti tantangan terkini di Asia Tenggara dan dunia serta fokus terhadap pelbagai kebijakannya untuk menjawab tantangan tersebut. Apa saja tantangan terkini dari politik luar negeri Indonesia di Asia Tenggara dan dunia? Pelbagai tantangan Ada pelbagai tantangan terkini di Asia Tenggara dan dunia. Pertama, perkembangan geopolitik di Asia Tenggara dan Asia Timur adalah tumpang-tindih klaim atas Laut China Selatan (LCS) yang cukup kompleks antara China (plus Taiwan), Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Peningkatan tensi diplomatik di antara negara-negara pengklaim dan militerisasi di kawasan Asia Tenggara menjadikan perairan tersebut sebagai titik panas di Asia dan berpotensi terjadinya konflik. AS ingin kekebasan bergerak bagi armadanya di LCS dan menjaga pengaruhnya di Asia Pasifik. Konsekuensinya, persaingan pengaruh antara China dan AS di Asia Tenggara dan Asia Timur menjadi nyata. Hal tersebut memberikan dampak signifikan terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada pertengahan 2016, Indonesia dan China mengalami perbedaan pendapat terkait dengan kedaulatan atas Laut Natuna (yang berdekatan dengan LCS). Untuk Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna adalah wilayah Indonesia. Namun, bagi China, perairan tersebut diklaimnya sebagai traditional fishing ground. Jika perbedaan tersebut tidak diselesaikan segera, maka akan berpotensi meningkatkan ketegangan di antara kedua negara. Hal itu akan memengaruhi kawasan Asia Tenggara. Kedua, peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan AS jadi tantangan Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara. Konsekuensinya adalah peningkatan persaingan pengaruh antara pelbagai negara besar di Asia Timur dan Tenggara, perubahan peta aliansi di Asia, dan peningkatan perlombaan persenjataan di antara pelbagai negara yang terlibat langsung dan tak langsung dalam krisis di Semenanjung Korea. Ketiga, peningkatan terorisme global di kawasan Asia Tenggara jadi tantangan Indonesia dan sebagian besar negara di Asia Tenggara. Contohnya, grup ekstremis Maute yang berafiliasi dengan NIIS melakukan serangan terhadap publik dan militer di Filipina selatan. Tidak menutup kemungkinan, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme juga sedang berkembang di Indonesia. Jika pemerintah dan rakyat Indonesia lambat dalam mengantisipasi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, Indonesia bisa dalam ketidakpastian. Tragedi Marawi bisa melebar ke Indonesia. Keempat, perkembangan geo-ekonomi terkini di Asia-Pasifik adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang perundingannya masih berjalan dan proses integrasi regional di ASEAN. Hal yang baru adalah kebijakan luar negeri Presiden AS Donald Trump yang mengedepankan American First dengan cara unilateral dan mengedepankan transaksional bagi dunia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Politik LN Indonesia Dalam rangka merespons pelbagai tantangan di atas, Indonesia perlu fokus memilih kebijakan yang relevan. Pertama, Indonesia perlu menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang tegas. Artinya, Indonesia tidak memihak dan tidak di bawah pengaruh aktor besar mana pun yang sedang bersaing dalam memperluas pengaruhnya di dalam konstelasi regional-global. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara pelbagai kekuatan yang berinteraksi di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kedua, dalam rangka merespons peningkatan terorisme global, Indonesia perlu melawan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di tingkat domestik melalui penegakan hukum yang tegas, mendorong disahkannya RUU terorisme di DPR serta revitalisasi dan penguatan ideologi Pancasila kepada seluruh masyarakat. Dalam melaksanakan upaya di atas, pemerintah perlu melibatkan pemuka agama, organisasi massa, generasi muda, media, dan publik. Pada saat yang sama, Indonesia perlu menjalin dan meningkatkan kerja sama pencegahan melawan radikalisme, ekstremisme, dan pemberantasan terorisme dengan negara-negara tetangga, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Australia, dan negara-negara lainnya. Konkretnya, Indonesia bisa bekerja sama dengan mereka dalam tukar-menukar data intelijen, pengetatan keuangan untuk kegiatan terorisme dan optimalisasi deradikalisasi. Indonesia juga bisa menggunakan jalur regional dengan ASEAN untuk membuat narasi yang berlawanan dari narasi ISIS dan terorisme lainnya. Ketiga, pembentukan Masyarakat ASEAN khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sedang berjalan dan perundingan free trade agreement (FTA) antara Indonesia dan 16 negara/organisasi regional adalah kebijakan yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Pertanyaannya apakah Indonesia sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya dalam rangka mempersiapkan pelbagai sektor ekonomi dan sumber daya manusia dalam mengikuti integrasi regional, khususnya MEA dan pembuatan pelbagai FTA? Indonesia perlu memperkuat sektor pertanian, kemaritiman, reindustrialisasi, membangun industri kreatif, pariwisata, penguatan UKM, dan koperasi. Tujuannya adalah merespons perubahan yang terjadi karena integrasi regional di Asia Tenggara dan pengembangan FTA. Pendidikan vokasi Dari sisi SDM, Indonesia perlu menyiapkan dan menguatkan pendidikan vokasi dan keterampilan di dalam negeri dengan mendatangkan pengajar ahli dari luar negeri (Jerman, Jepang, dan lainnya). Tujuannya untuk mengajarkan pendidikan vokasi di bidang las, bubut otomotif, dan pariwisata bagi para pemuda Indonesia. Di saat yang sama, Indonesia bisa memperkuat sekolah-sekolah kejuruan vokasi dengan fasilitas laboratorium dan peralatan yang memadai bagi kelancaran proses pelatihan kerja. Lalu, pemerintah bisa mendorong kewirausahaan berbasis digital dengan fokus di bidang pariwisata dan industri kreatif. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi perubahan digitalisasi perdagangan dan industri yang akan terjadi di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Pendanaan kebijakan tersebut menggunakan dana yang dikelola Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Singkatnya, itu semua untuk mempersiapkan para pekerja Indonesia bersaing di dalam negeri dan luar negeri. Keempat, situasi krisis ekonomi di Uni Eropa dan AS membuat Indonesia perlu mengoptimalkan diplomasi ekonomi dan politiknya dengan negara-negara selatan-selatan dan para negara mitra barunya di Asia dan Afrika serta Amerika Latin. Pelaksanaan kerja sama pembangunan antara Indonesia dan negara-negara Melanesia dan Pasifik dilakukan dan dioptimalkan untuk menjaga Papua tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. ●