Koruptor, Plagiator, dan Pendidikan Karakter

Koruptor, Plagiator, dan Pendidikan Karakter Sidik Nugroho ;  Guru dan Penulis Lepas

                                                DETIKNEWS, 24 November 2017

                                                           

Berita korupsi di Tanah Air rasanya sudah terlalu sering kita dengar. Kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menempelak rasa keadilan rakyat, pun generasi muda. Para guru bisa saja was-was, berbagai lelucon tiang listrik dan kepala benjol itu, akankah membuat anak-anak malah menganggap korupsi bukanlah sebuah dosa besar? Padahal korupsi adalah pencurian. Politik bukan ajang pencurian, tapi perjuangan. Politik semestinya heroik. Seorang tokoh politik semestinya memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial di suatu masyarakat. Nelson Mandela, William Wilberforce, Martin Luther King, Jr., dan Abraham Lincoln berjuang agar diskriminasi dihapuskan di negeri mereka. Mohandas Karamchand Gandhi berjuang agar kolonialisme diusir dari India. Munir Said Thalib berjuang agar orang-orang yang hilang diketemukan. Tan Malaka berjuang seumur hidupnya —dari penjara ke penjara, dari penyamaran ke penyamaran— agar rakyat Indonesia menjadi rakyat yang merdeka. "Mengapa tokoh-tokoh muda lembek dalam berpolitik?" tanya Sindhunata dalam sebuah tulisannya yang menggugah, berjudul Reformasi yang Ironis (Basis, 2012). Ia tegaskan di sana bahwa politik adalah perjuangan: orang-orang yang pernah mengalami sulitnya perjuangan, merekalah yang akan tahan banting. "Semangat perjuangan itulah yang kiranya tidak ada pada tokoh-tokoh muda kita. Maklum, mereka terpilih menjadi 'elite bangsa' karena pemilihan, bukan perjuangan," tulis Sindhunata. Begitu banyak persoalan pada zaman sekarang yang bisa diperjuangkan: kemacetan lalu lintas, radikalisme-intoleransi berbau SARA, atau pendidikan yang tidak merata di seantero Tanah Air. Namun, alih-alih menaruh perhatian pada hal-hal yang demikian, politisi zaman sekarang tampak lebih sibuk memperjuangkan penghidupan mereka daripada mewujudkan bakti mereka bagi kepentingan rakyat. Hal lain yang memantik kegelisahan —mirip korupsi, tapi terjadi di dunia pendidikan— adalah maraknya kasus plagiarisme. Dalam hal ini, yang korup adalah intelegensia. Beberapa tahun terakhir kita mungkin akrab dengan berita plagiarisme, bahkan di kalangan akademisi. Dua bulan lalu, di detikcom (27/9), Rektor UNJ diberitakan dicopot jabatannya karena kasus plagiarisme. "Sudah lama kita mengenal abjad tulisan, tapi tradisi kebudayaan kita tidak pernah meningkat pada kebudayaan tulis...sementara di bagian dunia yang lain orang sudah melewati kebudayaan tulis dan sampai di ambang pintu kebudayaan audio-visual, kita masih tetap saja berada di tingkat kebudayaan lisan." Itu kata-kata W.S. Rendra pada 1984 dalam buku Mempertimbangkan Tradisi. Namun yang dinyatakan Rendra masih relevan hingga sekarang. Bila ada bangsa lain yang budaya komunikasinya dulu lisan, lalu tulisan, terakhir audio-visual; masyarakat kita melompat dengan cepat dari budaya komunikasi lisan ke audio-visual. Membaca dan menulis memang bukan hobi kebanyakan masyarakat Indonesia. Masyarakat terbiasa dengan penggunaan gadget, tapi tidak biasa berhadapan atau berkreasi dengan teks. Masyarakat kita konsumtif, bukan kreatif atau produktif. Tampaknya banyak orang yang lebih mudah mengeluarkan uang 50 ribu rupiah untuk membeli makanan yang habis sekali duduk ketimbang membeli buku yang bisa dibaca beberapa hari atau seminggu. Dan, ketika menulis menjadi suatu tuntutan demi pengembangan karier, plagiarisme pun terjadi. Pada masa internet belum secanggih sekarang, orang-orang tampaknya bekerja keras demi sebuah tulisan. Dulu, waktu berkuliah, tak jarang saya menghabiskan waktu seharian di perpustakaan hanya untuk membuat sebuah makalah setebal empat atau lima halaman. Mencari katalog dari laci, bergantian meminjam atau bertukar buku perpustakaan yang dipinjam teman, atau pergi ke toko buku loak untuk mencari referensi adalah hal-hal yang biasa dilakukan mahasiswa pada zaman itu. Kini, dimanjakan teknologi, orang tampaknya jadi enggan berpikir dan berusaha. Kurikulum 2013 sudah dilaksanakan di beberapa sekolah. Sampai sejauh mana keberhasilan atau perkembangannya? Pembinaan dan penguatan karakter pun muncul dalam berbagai wacana dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa bulan belakangan, salah satunya bersekolah lima hari. Di sebuah berita di situs Kemendikbud, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, dalam jumpa pers di kantor Kemendikbud, Jakarta, (14/6) mengatakan bahwa sekolah lima hari yang dicanangkan Kemendikbud merupakan bagian dari Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diwujudkan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada pengembangan karakter peserta didik, semestinya mengambil peran strategis dan praktis dalam menangani masalah-masalah penanaman kejujuran dan integritas. Perlu banyak strategi dan metode yang dikembangkan dalam kegiatan belajar-mengajar agar peserta didik lebih dapat menyerap pendidikan karakter dalam zaman yang terus bergerak makin modern. Masyarakat yang makin modern perlu memahami bahwa modernisasi semestinya tidak dinilai dengan tolok ukur kecanggihan dan perkembangan teknologi semata. "Salah satu syarat modernisasi adalah angkatan kerja (yang harus memiliki) kearifan dan kebijakan dalam sikap ilmiah, rasional dan arif pada bidang sains dan iptek sesudah meraih kemampuan kebahasaan dan humaniora," tulis Frans M. Parera dalam buku Kurikulum yang Mencerdaskan (2007:117). Melahirkan generasi yang peduli pada penderitaan rakyat kecil dengan mengembangkan solidaritas mereka akan membuat mereka menjauhi korupsi. Melahirkan generasi yang tidak cinta uang dan jabatan namun gigih menghasilkan karya dan pemikiran inovatif bukanlah sebuah tugas yang ringan. Itulah tantangan guru pada masa kini —masa ketika kemudahan dipuja, dan segala yang instan dipuji. Membangun kesadaran moral adalah adalah pekerjaan besar yang melibatkan seluruh elemen pendidikan secara berkesinambungan. Mungkin banyak pihak yang beranggapan bahwa hal itu mustahil dilaksanakan pada zaman yang makin permisif dan penuh kecurangan ini. Namun kualitas sebuah bangsa ditentukan dari sampai sejauh mana masyarakatnya menghargai kejujuran —untuk menjauhi korupsi, untuk tak menjadi penjiplak. Selamat Hari Guru! ●