Pembungkaman
Pembangkang Gaya Arab Saudi
Ahmad Syafii Maarif ; Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
|
REPUBLIKA,
21 November
2017
(“Resonansi”
ini adalah saduran dan ringkasan artikel Hala al-Dosari, perempuan aktivis
Saudi dan fellow di the Radcliffe Institute for Advanced Study, Universitas
Harvard, di bawah judul “Silencing Dissent in Saudi Arabia”, dalam Sada, 7
November 2017. Analisis Hala ini lebih terperinci menggambarkan yang
sebenarnya berlaku di pusat Kerajaan Saudi akhir-akhir ini).
Gelombang penangkapan di Saudi Arabia
baru-baru ini jelas menunjukkan adanya peningkatan penggunaan pendekatan
keamanan untuk mengawasi publik sementara menjanjikan reformasi terbatas
untuk menghindarkan ketidakstabilan politik. Tetapi, apakah akan efektif?
Inilah pertanyaannya.
Seperti telah disiarkan secara luas di
media global, pada 5 November 2017, sejumlah 11 pangeran, 4 menteri, lusinan
pejabat penting lain, dan para pengusaha telah ditahan beberapa jam setelah
Raja Salman bin Abdulazis al-Saud memerintahkan pembentukan sebuah komite
antikorupsi yang diketuai oleh MBS (Pangeran Mohammed bin Salman). Tindakan
ini telah memicu spekulasi yang luas karena MBS menggunakan tuduhan korupsi
dalam rangka konsolidasi politiknya lebih jauh.
Sementara itu, kelompok garis keras dan
aktivis Muslim telah dijadikan target penangkapan. Bukan saja faksi ini,
miliarder Alwaleed bin Talal juga ditangkap. Ini membuktikan MBS sedang
menghabisi pesaing-pesaing potensialnya yang selama ini punya kaitan dengan
militer dan dunia bisnis. Penahanan semacam ini juga menunjukkan tindakan
tergopoh-gopoh, konfrontatif, dan penuh risiko sebagai watak kepemimpinan
MBS.
Namun, kenaikan MBS ke puncak kekuasaan
tertinggi telah menyulitkan para pejabatnya untuk membangun jaringan
kepercayaan dan tanggung jawab bersama. MBS sekarang nyaris telah mendapatkan
kekuasaan penuh atas posisi-posisi kunci kerajaan. Maka, dengan ini mudah
saja baginya melakukan pembersihan politik atas lawan-lawannya yang penuh
risiko itu.
Bulan September 2017 ditargetkan untuk
ditangkap lebih dari 70 kaum intelektual, penulis, akademisi, dan tokoh-tokoh
Islam lainnya. Tuduhannya karena mereka itu telah memicu tindakan kekerasan
terhadap kerajaan agar politik menjadi tidak stabil. Sedangkan, bukti atas
tuduhan itu masih dicari-cari.
Ada pula sedikit yang ditahan itu mereka
yang mengkritik terjadinya konflik antara kerajaan dengan Qatar. Pendek kata,
pola penahanan itu tidak lain dari upaya kerajaan untuk mengetatkan tangan
kekuasaan atas kaum pembangkang, terlepas dari corak tuduhan yang disampaikan
dalam rangka pengendalian masalah-masalah domestik dan luar negeri.
Di antara yang ditahan itu adalah misalnya
pegawai-pegawai publik dan akademisi yang punya posisi berpengaruh, seperti
tujuh hakim dari Pengadilan Kriminal Khusus yang bertugas menangani masalah
terorisme. Boleh jadi para hakim ini dijadikan target terutama karena mereka
punya hubungan dengan mantan putra mahkota Pangeran Mohammed bin Nayef yang
sebelumnya secara langsung mengawasi pengadilan itu.
Dalam pada itu, pada 26 September 2017, isu
yang tidak berkaitan dengan penahanan itu adalah dicabutnya larangan
mengemudi bagi kaum perempuan serta membolehkan mereka menonton kegiatan
olahraga. Sebagai tambahan dari reformasi sosial yang memang sudah lama
dinanti itu, MBS pada 24 Oktober berjanji mengembalikan Saudi Arabia menempuh
jalan Islam moderat dan terbuka saat dia meluncurkan proyek kota masa depan
Neom yang raksasa itu.
Publik secara luas bergembira agar Saudi
kembali kepada Islam moderat, tetapi klaim ini menjadi sukar dibayangkan
karena tokoh pembaru semisal Abdullah al-Malki juga telah dipenjarakan. Oleh
sebab itu, adanya ketimpangan antara janji reformasi dan tindakan keras atas
para pembangkang bukanlah pertanda dari konteks sosial-ekonomi yang baru atau
sinyal dari sebuah kepemimpinan yang progresif.
Lalu bagaimana? Itu hanyalah pertanda dari
cengkeraman yang lebih ketat sistem politik kerajaan atas wacana publik.
Maka, tidaklah mengejutkan, karena berhadapan dengan masalah keterbatasan
ekonomi dan politik, kerajaan sekarang menggulirkan isu reformasi, terlepas
dari afiliasi politik atau agama demi meyakinkan pengawasan atas suara
publik. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar