Komunisme dan Populisme Religio-Politik

Komunisme dan Populisme Religio-Politik Azyumardi Azra ;  Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

                                                      KOMPAS, 03 Oktober 2017

                                                           

Kontroversi hampir sepanjang September 2017 menyangkut PKI atau komunisme mengisyaratkan banyak hal. Secara umum, kontroversi berkembang eskalatif di kalangan warga dan elite politik yang tidak kondusif bagi stabilitas politik Indonesia. Misalnya, pengepungan dan penyerbuan kantor YLBHI Jakarta di tengah malam menjelang Senin (18/9) subuh oleh massa yang marah karena mereka menduga adanya kegiatan pro-PKI di dalam kantor. Lalu ada pula nonton bareng (nobar) film G30S/PKI di lingkungan TNI, instansi pemerintah lain, dan masyarakat luas. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga ikut nobar pada Jumat (29/9) malam. Namun, dalam nobar di sebuah gang di Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat, sejumlah anak kecil sambil menonton berteriak, ”...bunuh PKI, bunuh PKI.” Kedua kejadian ini mencerminkan kontroversi tentang PKI dapat mendorong bangkitnya budaya kekerasan di kalangan warga dewasa atau anak-anak. Bertahannya sikap anti-PKI atau komunisme dan Marxisme dengan berbagai perkecambahannya di Indonesia boleh jadi sedikit membuat heran banyak pengkaji aliran ideologi ini. Pasalnya, partai komunis dan ideologi komunisme mengalami kebangkrutan di banyak negara. Kebangkrutan komunisme bisa dilihat dalam krisis Uni Soviet sejak akhir 1980-an yang bubar pada 25 Desember 1991. Partai Komunis Uni Soviet dibubarkan Presiden Mikhail Gorbachev pada 1991. Partai Komunis Federasi Rusia yang didirikan pada 1993 tidak berjaya membangkitkan komunisme. Partai ini menjadi partai medioker saja. Bagaimana di China? Secara teknis, Republik Rakyat China (RRC) masih menganut ideologi komunisme dengan Partai Komunis China sebagai kekuatan politik tunggal. Akan tetapi, RRC menolak disebut menganut otoritarianisme komunis; sebaliknya menyebut diri ”demokrasi sentralisme”, berpusat pada partai. Realitasnya prinsip ideologi komunisme telah ditinggalkan. Seperti di Rusia, di RRC yang terlihat adalah meningkatnya kapitalisme. Privatisasi dalam sektor ekonomi dan keuangan menciptakan kepincangan ekonomi di antara kelas-kelas sosial. Komunisme sebagai ideologi tampak kian tidak relevan. Namun, sebagai metode perubahan sosial revolusioner boleh jadi mene- mukan momentumnya. Sebagai metode perubahan sosial yang radikal, komunisme—berdasarkan prinsip Marxisme—menyeru kaum proletar untuk bangkit merampas modal dan alat produksi dari kaum borjuis. Hanya dengan revolusi sosial dapat diciptakan masyarakat tanpa kelas (classless society). Hal terakhir inilah yang harus diwaspadai pemerintah dan warga Indonesia. Kemiskinan dan kepincangan ekonomi dan sosial dapat mendorong ”masyarakat proletar” di Tanah Air bergerak. Pemerintah sendiri mengakui, sekitar 28 juta warga Indonesia masih terpuruk dalam kemiskinan. Laju kepincangan ekonomi di Indonesia tercepat di Asia dalam 15 tahun terakhir. Secara indikatif, rasio gini Indonesia pada Maret 2017 mencapai 0,393, menjadi salah satu negara terpincang dalam hal ekonomi di dunia. Memang ada gejala penurunan rasio gini, tetapi tidak terlalu signifikan. Kesenjangan ekonomi, kemiskinan yang terus bertahan—seperti diungkap banyak kajian ilmiah—menjadi faktor utama penyebab bangkitnya ”populisme politik” di banyak negara. Sulit mendapat kesepakatan tentang pengertian ”populisme politik”. Namun, secara sederhana dapat dipahami sebagai paradigma bahwa kekuasaan harus mementingkan rakyat yang tersingkir; kekuasaan harus tidak dikendalikan segelintir elite politik dan pemilik modal. Kedua kelompok ini berkolabo- rasi mendapatkan manfaat ekonomi dan politik dengan mengorbankan rakyat miskin. Populisme politik, seperti di Eropa dan AS, segera beramalgamasi dengan agama. Percampuran populisme politik dengan agama memunculkan populisme religio-politik yang meningkatkan intoleransi, konflik, dan fobia terhadap agama dan umat tertentu. Sikap anti-PKI dan komunisme di Indonesia juga memperlihatkan kecenderungan populisme religio-politik. Cukup banyak kalangan umat Islam Indonesia masih sangat anti-PKI dan antikomunisme. Seberapa besar ancaman kebangkitan PKI/komunisme? Secara indikatif, SMRC pada 28 September dalam surveinya menemukan hanya 12,6 persen warga percaya sekarang terjadi kebangkitan PKI. Sekitar 86,8 persen tak percaya. Meski begitu, kemarahan terhadap komunisme masih luas; berpangkal pada kenyataan banyaknya kiai atau ulama menjadi korban keganasan PKI. Tidak hanya itu, komunisme juga dipahami sebagai anti-Tuhan dan antiagama. Kemarahan dan luka sejarah traumatik cenderung berpadu dengan populisme politik. Terdapat kalangan politisi atau aspiran politik melakukan apa yang di- sebut pakar ilmu politik sebagai unholy alliances dengan pemimpin populisme agama. Populisme religio-politik tampaknya bakal terus mewarnai kancah politik Indonesia dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Untuk mencegah meluasnya kerusakan sosial-politik, sepatutnya elite politik dan elite agama melakukan antisipasi untuk mereduksinya. ●