Orasi Kepala Bappenas dan Ilmu Sosial nan Individual Geger Riyanto  ;  Bergiat di Koperasi Riset Purusha dan Penerbit Kepik; Tengah merampungkan studi Antropologi

INDOPROGRESS, 18 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

ORASI Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di FISIP UI tempo hari (02/02), merupakan tawaran yang, pertama-tama, sekurangnya patut diperhatikan. Mengusung tema “Pengarusutamaan Bidang Sosial dan Budaya dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia,” Andrinof menekankan—dan tak hanya selintas-dua lintas—pembangunan tak seyogianya lagi semata membidik sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi urgen namun sektor sosial dan budaya merupakan prioritas mutlak yang juga tak patut dikesampingkan. Saya kira, tak akan ada keberatan berlebihan bila dikatakan Indonesia modern didirikan dan dijalankan dengan kacamata pembangunan ekonomi. Sepanjang nyaris lima puluh tahun terakhir, pemerintahan silih berganti. Komposisi kekuatan yang menentukan bagaimana negeri ini dikelola terus-menerus bergeser—drastis, bahkan. Teknokrat, militer, keluarga presiden, Islam, parpol, kepala daerah, dan daftarnya masih akan terus bergulir… Namun satu kehirauan yang tak pernah surut adalah, siapa pun pemegang jabatannya, pertumbuhan harus digenjot. Dan mungkin mereka yang penat dengan situasi ini beruntung: Andrinof sendiri tampaknya adalah sosok yang paling mahfum dengan keterpakuan kebijakan Indonesia kepada pertumbuhan dari masa ke masa. Bappenas sendiri, yang kini dipimpinnya, punya sejarah panjang sebagai lembaga yang diamanahi menjamin pembangunan dilangsungkan menaati kaidah pertumbuhan yang, disadari atau tidak, digariskan W. W. Rostow tersebut. Untuk memastikan semua instansi mengindahkannya, pada masanya Bappenas dimandati kekuasaan yang tak bisa lagi sekadar disebut besar. Kewenangannya merentang dari mengusulkan rencana pembangunan, menyelaraskan kebijakan kementerian-kementerian, dan merancang anggaran negara. Kendati kini pengaruh lembaga ini sudah tak semegah bayang-bayangnya di masa silam, mendengar Kepala Bappenas punya perhatian kepada bidang sosial dan budaya, sekurang-kurangnya, mengundang ekspektasi akan adanya perubahan. Kalaupun pemikiran Andrinof sendiri tak sampai mendorong pemerintah sebagai keseluruhan menggeser paradigmanya—dan ini muluk-muluk, kita paham, di sebuah pemerintahan yang bahkan oksimoron untuk disebut “sebuah”—ia setidaknya menaruh isyarat yang diperhatikan bahwa cara kita menata kehidupan harus berubah. Wacana yang disampaikan Andrinof sekilas tak akan menuai apa-apa selain anggukan. Kebijakan-kebijakan tak seyogianya sekadar dirancang dan diharapkan, di ujung hari nanti, mendorong angka pertumbuhan yang mencengangkan. Dampaknya bagi kualitas kehidupan masyarakat harus benar-benar diawasi: tak ada yang bisa dibanggakan dari pertumbuhan yang berujung pada kesenjangan, tergerusnya keamanan hidup, atau kerusakan ekologis. Dan ancaman-ancaman yang harus diwaspadai itu pun, tampak tak pernah lebih nyata dari hari ini. Rasio gini Indonesia beberapa tahun terakhir paling tinggi dalam sejarah sejak pengukuran ketimpangan kekayaan yang disusun Corrado Gini diterapkan di negara ini. Empat puluh orang terkaya Indonesia, data Forbes menunjukkan, memiliki kekayaan yang sama dengan 60 juta penduduk termiskin. Namun, gagasan Kepala Bappenas tersebut pun bukannya tanpa masalah. Pada titik ini saya harus berhenti mengapresiasi dengan hangat inisiatif Kepala Bappenas. Satu hal yang bisa kita cermati dari orasi tersebut adalah setiap kali keperluan menggarap sektor sosial dan budaya diangkat, ia senantiasa dipertautkan dengan kebutuhan Indonesia akan mentalitas unggul. Pengusaha, melalui revolusi mental sebagai bentuk pembangunan menyeluruh tersebut, akan memiliki watak kreatif, inovatif, serta dimuati etos bisnis; pekerja akan berdedikasi, taat aturan, dan punya komitmen; aparatur pemerintahan menjadi jujur, bersih, dan antikorupsi. Komitmen-komitmen manis menggarap keunggulan bangsa ini, saya mulai dari keberatan yang paling halus dahulu, bukan hal yang sama sekali baru dan saya merasa perlu mengangkat ini karena kita tengah dijanjikan sebuah wacana yang revolusioner. Budaya unggul, kita ingat, sebelumnya sempat menjadi retorika yang digadang-gadang SBY. Pada satu waktu, bahkan, di mana SBY ada, di sana ungkapan budaya unggul ada. Dan siapa yang menginspirasi SBY? Para pakar manajemen berkulit putih yang senantiasa tampil dengan pembawaan optimistis, tegak, meyakinkan, dan tentu saja… Barat. Nama-nama seperti Stephen Covey, Napoleon Hill, John C. Maxwell, saya yakin, bukanlah nama-nama yang asing bagi SBY atau yang bertanggung jawab menyusun naskah pidatonya. Tetapi ketidakorisinalan baru satu aspek dan mungkin aspek yang paling tidak berbahaya dari gagasan pengarusutamaan bidang sosial dan budaya Andrinof. Kita patut memasang mata ke satu idiom yang terdengar netral namun punya muatan yang sejatinya nan politis: unggul. Unggul merupakan ekspresi yang saat ini merangsek ke setiap seluk kehidupan modern kita. Setelah kita mendengarnya dari motivator-motivator entah yang datang ke sekolah, kantor, bacaan, atau acara televisi—sungguh, mereka ada di mana-mana!—kini kita mendengarnya kembali dari penekanan akan pentingnya pembangunan sosial dan budaya melahirkan pribadi-pribadi unggul. Tetapi siapa yang tak mau menjadi unggul, pertanyaannya? Dalam nalar awam, unggul merupakan prasyarat sukses. Sayangnya, ini bukan soal unggul atau tidak unggul, tetapi kerentanan idiom klise ini mendorong lebih jauh penerimaan terhadap ekonomisasi kehidupan sosial. Manakala kata unggul dicetuskan, kita diajak membayangkan bahwa kehidupan merupakan kompetisi sengit di mana hanya diri yang paling mampu memuaskan ekspektasi pihak-pihak yang membutuhkan yang akan berhasil. Dari manakah cara berpikir ini kalau tidak berasal dari cara berpikir ekonomistis yang terbiasa membingkai setiap bentuk hubungan sosial sebagai penawaran, permintaan, dinamika pemuasan kepentingan? Gejala ini—ekonomisasi kehidupan sosial, sebut saja—tentu saja bukan fenomena yang baru. Namun ia semakin liar merasuk hingga ke lini-lini terkecil kehidupan beberapa dekade terakhir. Bila harus menunjuk gejalanya, saya akan menunjukkan ketidakberesan yang mungkin sudah terlalu jelas bagi kita, pembaca media ini: pengeluaran-pengeluaran kita acap dipilah antara investasi atau buang-buang uang. Manusia—diri kita sendiri tak terkecuali—tak enggan dan bahkan bangga disebut sebagai sumber daya. Dan idiom unggul sendiri, pertanyaannya, berasal dari mana kalau bukan dari konsep keunggulan komparatif yang sebelumnya lazim dan hanya lazim dipakai menggambarkan cara berpikir perdagangan antar-negara? Foucault punya satu gambaran jitu bagaimana insan manusia didudukkan maupun mendudukkan dirinya sendiri dalam situasi neoliberal ini. “[M]anusia adalah wiraswasta atas dirinya sendiri.” Dan, kita melihat, gagasan pengarusutamaan bidang sosial-budaya Andrinof rentan menggalibkan ideologi ini. Lebih-lebih, Andrinof sendiri menyampaikan: “social development is basically economic development.” Bila boleh saya menerjemahkan pernyataan ini—dan semoga saya salah—pembangunan sosial dianggap menjadi berarti bukan karena ia sendiri memang genting melainkan lantaran punya signifikansi ekonomistis. Bila tafsiran di atas benar, saya kira, kita berada dalam situasi yang tak menyenangkan. Gagasan ini, pasalnya, bukan sekadar gagasan siapa-siapa melainkan gagasan salah satu penafsir paling strategis revolusi mental yang membacakan orasinya di depan salah satu fakultas ilmu sosial paling prestisius di negerinya. Syukurnya—seandainya ini bisa disyukuri—kita tak sendirian. Kita berkutat dalam kesahajaan berpikir yang berlarut-larut memasung pengelola negara kita maupun negara-negara lain dari masa ke masa dan berdampak, disadari-tidak disadari, mewajarkan solusi neoliberal atas persoalan-persoalan kehidupan sosial: menganggap masalah dari segala masalah terpulang pada tabiat manusia secara perseorangan. Kalau sehimpunan besar orang dianggap bermasalah, maka kebudayaan adalah akar permasalahannya. Dan kebudayaan, kalau saya tak salah tangkap dari diskursus-diskursus teknokratik yang silsilahnya lebih panjang dari republik ini sendiri, dipahami sebagai tabiat Indonesia sebagai sesosok insan manusia besar. Lantas bila persoalannya adalah ekonomi, keleletan birokrasi, oligarki yang mengganggu tersalurkannya aspirasi warga, maka kebudayaan sang satu manusia besar ini yang dianggap tidak kompetitif dan solusinya, tak mengagetkan: revolusi watak. Katakanlah program-program revolusi mental suatu hari nanti tak menyelesaikan permasalahan kualitas hidup, apakah yang hendak dituding sebagai biang keladinya? Apakah karakter masyarakat yang terlalu bebal dan tak mau direvolusi menjadi kreatif, profesional, gigih? Kita perlu memahami bahwa jangan-jangan mentalitas bukanlah problem melainkan sekadar gejala, dan mereformasi individu jangan-jangan justru akan memperkeruh keadaan yang sudah keruh. Mari pikirkan dalam nalar awam saja—yang sebenarnya juga menyederhanakan tapi lebih masuk akal ketimbang penyederhanaan pertama: bukankah penciptaan insan-insan kompetitif justru akan membenarkan persaingan kejam yang mengalienasi mayoritas orang yang terlahir tak cukup beruntung diwarisi akses dan fasilitas? Bukankah memperlakukan manusia sebagai sumber daya justru akan kian menempatkan mereka sebagai objek perah yang tak masalah dieksploitasi habis-habisan? Pangkal persoalan kualitas kehidupan sosial kita, bila mengamini Amartya Sen, bukanlah kelangkaan sumber daya manusia apalagi alam. Ia adalah kemiskinan dan tidak ada kemiskinan yang tidak politis. Kemiskinan diciptakan oleh situasi yang menjauhkan kelompok-kelompok rentan dari akses yang mereka perlukan untuk meningkatkan derajat kehidupannya. Memang, pernyataan ini sangat generik dan tak menjelaskan banyak hal. Tapi saya merasa memiliki keharusan menyampaikan bahwa Sen, yang sempat dikutip Andrinof, punya pandangan seperti ini, dan ini setidaknya lebih realistis manakala kita mesti mulai mendedah problem kualitas kehidupan sosial alih-alih berangkat dari pandangan mistis yang mengandaikan Indonesia sebagai raksasa yang harus direhabilitasi kejiwaannya. Pandangan pertama, dari Sen, akan membawa upaya penelitian empiris lanjutan memeriksa kondisi keterhubungan antara para pelaku. Tidak ada yang alami. Yang ada adalah keterhubungan, kemaujudan sosial yang diciptakan pada satu konteks dan karenanya ia harus dipahami dalam kesejarahannya. Sementara pandangan kedua, bila kita membaca Asal-usul Kedaulatan, punya sejarah panjang memanipulasi orang-orang untuk memikirkan setiap persoalan semata persoalan kita belum berdaulat atas diri kita sendiri, atas orang lain, atau atas apa pun. Dan bila pada orasinya Andrinof menyebut pembangunan mensyaratkan partisipasi ilmu sosial, sayangnya, saya kira, agenda ilmu sosial yang paling urgen agar mempunyai andil yang tepat tidak terdapat pada naskah orasi Andrinof, melainkan pada idiom yang jelas-jelas merupakan identitasnya sendiri: yang sosial—kembali kepada yang sosial. Ilmu sosial, yang saya tahu, mengkaji yang sosial. Tetapi, entah sejak kapan pastinya, kita tak bisa lagi membedakan antara ilmu sosial dan ilmu individual. Kalau bukan sedang mengkaji masyarakat yang diperlakukan seolah satu individu besar, ilmu sosial kita bayangkan tengah mengkaji individu-individu kecil yang berserakan, terisolasi satu sama lain, tak punya sejarah. Manakala menegaskan manusia Indonesia harus dibangun seutuhnya, ambil saja, Andrinof secara tak mengejutkan bersandar pada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Betapa humanisnya, memang, teori Maslow yang mengajukan manusia tak sebatas memiliki kebutuhan fisiologis, rasa aman melainkan juga rasa memiliki, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Namun, teori luar biasa ini punya satu kekurangan fatal: ia tak menjelaskan fakta riil apa pun. Bila faktanya pencaplokan lahan warga oleh elite, manipulasi birokrasi, mobilisasi sentimen religius terjadi dan pusparagam fenomena ini dijelaskan kesemuanya berangkat lantaran manusia punya lima spektrum kebutuhan tersebut, maka apa yang telah dijelaskan oleh teori Maslow? Elite, birokrat, dan agamawan butuh aktualisasi diri? Inilah yang terjadi pada saat dimensi yang sosial dihilangkan—tak ada yang terjelaskan. Telaah tergiring pada jawaban yang lebih punya fungsi memuaskan, terutama karena kesan jawaban serba-benarnya kembali benar, alih-alih menjelaskan. Kendati demikian, kita patut mensyukuri satu hal usai membaca orasi Kepala Bappenas. Kita disadarkan pada betapa sulitnya memikirkan kehidupan sosial sebagai kehidupan sosial, bahkan dalam pendedahan yang notabene pendedahan sosial. Betapa sulitnya membayangkan peristiwa atau aktualitas tertentu berlangsung bukan semata berkat kehendak manusia perseorangan, aparatus kejiwaannya pribadi, ataupun kebutuhan-kebutuhan biologisnya sendiri, melainkan karena mereka berinteraksi, menjalin persahabatan dan persekutuan, berbenturan, berkonflik, menjaga komposisi kepentingan dan kekuatan, dan, tentu saja, menjalani sejarah bersama-sama: karena mereka menjadi manusia hanya ketika berada dalam totalitas sosialnya. Dan, siapa yang sangka, membelejeti bayangan Indonesia sebagai sesosok raksasa asosial bahkan di antara kawula akademik tampaknya akan membutuhkan perjalanan yang panjang? Betapa liatnya ilusi individualitas menganyam bahkan insan-insan yang seharusnya paling bisa kritis terhadapnya! Membayangkan bentuk pembangunan alternatif, karenanya, bukanlah kerja yang serta-merta bisa dijalankan semudah mengundang ilmuwan sosial ambil andil nyata dalam pekerjaan-pekerjaan teknokratis negara. Jebakan-jebakan godaan berpikir mudah—ilusi realistis, bahasa Lefebvre—menganga di mana-mana. Revolusi mental, dengan intervensi ilmu sosial dalam keadaan demikian, tetap rentan menjadi reproduksi mental. Jadi? Berpikir nyata mungkin perlu lebih dulu dilakukan sebelum bertindak nyata. ●