Aceh dan Janji Jokowi Apridar  ;  Guru Besar Ekonomi dan Rektor Universitas Negeri Malikussaleh, Aceh

KOMPAS, 25 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

Kunjungan Presiden Joko Widodo selama dua hari di Aceh, 9-10 Maret, sepertinya menjanjikan perbaikan perekonomian dan kesejahteraan bagi daerah di ujung Sumatera itu. Presiden menaburkan janji di semua daerah kunjungan: mulai dari Sabang, Lhokseumawe, sampai pedalaman Paya Bakong, sebuah kecamatan terpencil di Kabupaten Aceh Utara. Rangkaian janji itu bisa jadi pengobat hati masyarakat Aceh untuk memulai lembaran baru penuh cinta kepada Republik atau sebaliknya, menjadi bom waktu yang menambah ketidakpercayaan Aceh kepada Jakarta yang hanya memberikan janji, tetapi nihil realisasi. Selama ini, sudah banyak janji pemerintah pusat kepada Aceh. Sepertinya, Jokowi mengikuti pola presiden terdahulu yang menebar banyak janji ketika berkunjung ke Aceh. Segera setelah Jokowi pulang, terlihat masyarakat tidak terlalu antusias dalam merespons daftar janji itu. Tampaknya masyarakat sudah belajar dari pengalaman: pemimpin hanya bisa menabur janji, tetapi miskin dalam realisasi. Pertumbuhan ekonomi Hampir semua janji Jokowi di Aceh masuk dalam kementerian perekonomian dan perhubungan. Sejumlah bandara di Aceh dijanjikan akan diperpanjang landasannya tahun ini. Bandara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, Bandara Malikussaleh di Aceh Utara, Rambele di Bener Meriah, Maimun Saleh di Sabang, dan sejumlah bandara kecil lain yang selama ini secara reguler didarati pesawat. Pelebaran dan penambahan landasan bandara memang salah satu aspek penting untuk menunjang tumbuhnya kegiatan perekonomian. Panjang Bandara Malikussaleh, misalnya, saat ini 1.850 meter dan dijanjikan Jokowi akan diperpanjang tahun ini menjadi 2.400 meter agar bisa didarati pesawat berbadan lebar. Keberadaan bandara ini penting untuk mempermudah akses barang dan jasa dengan beberapa daerah di wilayah utara Aceh. Janji lainnya adalah membuka kembali PT Kertas Kraft Aceh (KKA), sebuah BUMN yang bernilai historis karena Jokowi pernah bekerja sebagai konsultan kehutanan di perusahaan tersebut. Di sektor pertanian, pemerintah pusat akan membangun Bendungan Keureuto di Payang Bakong, Aceh Utara, senilai Rp 1,7 triliun. Realisasi janji ini terlihat lebih optimistis karena sudah dialokasikan anggarannya dalam APBN dan sudah ada pelaksananya. Regasifikasi di PT Perta Arun Gas termasuk salah satu proyek lain yang sedang berjalan meskipun dalam hal ini agak mengecewakan karena pemerintahan sebelumnya merencanakan pembangunan kilang BBM pasca berakhirnya operasional PT Arun NGL. Selebihnya, ada juga janji membangun tol laut di Aceh yang sebelumnya tak termasuk dalam agenda nasional. Padahal, pembangunan tol laut di Aceh juga bernilai strategis karena letak sejumlah wilayah Aceh di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Jika sebagian saja dari janji itu terwujud, akan menimbulkan efek berganda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh, yang pada akhir 2014 tercatat 1,65 persen atau melambat dari tahun sebelumnya, 2,83 persen. Potensi pertumbuhan ekonomi juga akan mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Aceh yang menurut laporan Badan Pusat Statistik, akhir tahun lalu, mencapai 6,75 persen. Proaktif Tebaran janji ekonomi Jokowi di Aceh juga berdampak politis bagi peningkatan hubungan Aceh dan pusat yang belakangan tidak lagi menjadi fokus setelah konflik bersenjata berakhir, menyusul perjanjian damai Helsinki, 15 Agustus 2005. Maka, momentum ini selayaknya digunakan untuk menjaga kesinambungan masa bulan madu hubungan Aceh-Jakarta. Pemerintah pusat perlu menjaga kepercayaan masyarakat Aceh dengan memenuhi semua janji yang sudah ditebarkan, baik selama kunjungan maupun selama masa kampanye dulu. Pemerintah Aceh tidak bisa membiarkan momentum ini berlalu begitu saja. Pusat sudah membuat ruang begitu besar bagi Aceh untuk terus berkembang seperti daerah lainnya di Indonesia, melalui pembangunan sejumlah infrastruktur perhubungan, pertanian, dan industri. Elite lokal harus proaktif menindaklanjuti semua janji tersebut, apalagi terhadap proyek yang bukan lagi sekadar komitmen. Sikap panas-panas tahi ayam selama ini tidak boleh dibiarkan. Biasanya, setelah presiden dan rombongan pulang, semuanya akan tergilas dengan rutinitas sehingga membuang peluang yang sudah ada. Masih segar dalam ingatan janji presiden sebelumnya untuk menghidupkan kembali pabrik pupuk PT ASEAN Aceh Fertilizer. Nyatanya, sampai sekarang perusahaan itu masih menjadi besi tua. Sementara operasional PT Pupuk Iskandar Muda juga masih ”megap-megap” karena sulitnya mendapatkan bahan baku gas. Merawat hubungan Aceh-Jakarta harus bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Butuh napas panjang agar janji Jokowi di ”Bumi Serambi Mekah” bisa terealisasi. Elite di Aceh tidak boleh menunggu. Kini saatnya menjemput bola agar kehidupan rakyat Aceh setelah konflik dan tsunami semakin baik. ●