E-Budgeting Minimalkan Siluman Hemat Dwi Nuryanto  ;  Lulusan  UPS Toulouse Prancis

KORAN JAKARTA, 05 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengemukakan adanya anggaran siluman dalam APBD DKI. Kini, masalah anggaran siluman seperti puncak gunung es. Bila ditelisik lebih jauh volumenya sangat besar dan spektrumnya luas. Tak pelak lagi, anggaran siluman ada di mana-mana. Rakyat sangat berterima kasih karena ada kepala daerah yang gagah berani membongkar anggaran siluman yang dilakukan secara berjamaah. Si gagah dan berani itu tiada lain adalah Ahok. Rakyat berharap agar anggaran siluman dan sejenisnya diungkap secara tuntas, baik yang terjadi di Jakarta maupun di daerah lain. Penerapan sistem e-budgeting dalam menyusun anggaran sangat efektif untuk mengelola anggaran dan memonitor masalah. Adanya usulan anggaran siluman yang disusupkan   DPRD DKI senilai  12,1 triliun rupiah bisa dideteksi dengan mudah dengan  sistem tersebut. Anggaran adalah rencana seluruh kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku dalam  jangka waktu tertentu di masa  datang. Pemerintahan Jokowi-JK sejak awal sudah mewajibkan seluruh pemerintah daerah tidak lagi melakukan proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara manual. Tetapi harus memakai e-budgeting sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan secara elektronik. Karena selama ini sistem manual kurang transparan, proses penyusunan RKA menjadi lambat, serta rekapitulasi data mengenai realisasi penggunaan anggaran tidak bisa dilihat secara realtime. Saat ini pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan sistem informasi elektronik anggaran bertajuk e-budgeting yang bisa mengotomatisasi proses penyusunan dan pelaksanaan RKA. Sistem tersebut harus terintegrasi dengan penerapan  e-procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Ini  juga dilengkapi dengan e-sourcing sebagai acuan standar teknis barang/jasa publik bagi para users. Eksistensi sistem elektronik e-budgeting, e-procurement dan e-sourcing sangat ampuh untuk mencegah bermacam modus korupsi. Antara lain penggelembungan harga, manipulasi spesifikasi barang dan realisasi penggunaan anggaran yang tidak beres. Jika implementasi ketiga sistem tersebut dilakukan secara baik,  para koruptor tidak berkutik dan mati kutu. Perlu usaha pengembangan sistem, prosedur dan standardisasi agar penerapan ketiga sistem  bisa optimal  sesuai dengan tuntutan zaman. Saatnya mengintegrasikan e-budgeting dan e-procurement dalam sistem e-government yang utuh guna mewujudkan tata kelola pemerintahan serta  meningkatkan daya saing. Dengan demikian terwujudlah efektifitas, keterpaduan, dan kejujuran dalam pelaksanaan serta  pengendalian kegiatan belanja atau proyek. Sekadar catatan,  sistem e-procurement merupakan tahap ketiga dari tata kelola kegiatan atau proyek yang harus terpadu dengan sistem e-budgeting dan e-project. Kemudian ini juga terpadu dengan sistem berikutnya: e-delivery, e-contracting dan e-performance. Konsep dasar e-procurement dan e-budgeting hendaknya dilengkapi dengan dukungan  e-sourcing yang merupakan katalog elektronik sebagai acuan standar teknis barang/jasa publik bagi para users. Pemerintahan Jokowi-JK memiliki visi  menekankan pentingnya menerapkan sistem  berbasis layanan elektronik yang  merupakan tuntutan zaman untuk mencapai efektifitas pemerintahan. Berbagai sistem layanan eletronik yang yang biasa diawali dengan huruf “e” seperti e-gov, e-procurement, e-education, e-health dan sebagainya di negara maju terbukti efektif  melayani publik. Mereka juga  ampuh  mencegah korupsi. Sistem penyerapan anggaran instansi pemerintah yang selama ini lambat bisa dioptimalkan dengan menerapkan teknologi e-sourcing. Ini  bukan sekadar katalog elektronik untuk keperluan pengadaan barang dan jasa. Dia  harus bisa menjadi alat bantu analisis dan  dijadikan rujukan standar teknis barang atau jasa publik bagi users. Ini  juga  bisa berfungsi sebagai source harga pasar untuk owner estimate. Dengan demikian, ada acuan utama dalam menilai kewajaran harga. Teknologi e-sourcing dikembangkan berdasarkan prinsip supply chain management (SCM).              Reformasi Birokrasi Sistem penyerapan anggaran juga membutuhkan reformasi birokrasi. Sayangnya, reformasi birokrasi yang dilakukan selama ini tidak fokus pada kinerja dan efektivitas. Akibatnya reinvention atau gerakan pembaruan administrasi belum jalan, sehingga  daya saing pemerintah daerah sebagian besar  terpuruk. Padahal menurut  pakar daya saing pemerintahan Mechael Porter,  competitive advantage bagi kinerja perekonomian suatu daerah sangat penting.  Sejak 1992 pemerintah Amerika menerapkan National Performance Review, yakni kebijakan yang memfokuskan pada penilaian dan evaluasi sampai seberapa jauh capaian kinerja pemerintah daerah, utamanya masalah manajemen resources. Teknologi e-sourcing secara global biasa disebut strategic sourcingIni bisa didefinisikan sebagai pendekatan teknis dan metodologis  untuk mengoptimalkan pemilihan  sumber  pembelian  barang  dan  jasa.            Aktivitas  sourcing  semakin lama tambah banyak  dan membutuhkan tingkat akurasi tinggi. Berdasarkan riset  konsultan internasional Aberdeen Group diketahui,  sourcing  cycle dengan  cara  tradisional atau manual rata-rata membutuhkan waktu  tiga hingga empat bulan. Tetapi dengan e-sourcing  berbasis  teknologi  internet,  sourcing  dapat dilakukan   lebih  cepat dan lebih murah. Kendala pemerintah pusat atau daerah dalam membelanjakan anggaran secara optimal dan bebas dari modus penyelewengan menjadi masalah serius. Terkait dengan optimalisasi belanja anggaran, sebenarnya  bisa becermin dari pemerintahan dan korporasi  Amerika Serikat. Mereka  telah menerapkan dan mengembangkan sistem e-sourcing. Meskipun besaran dan skala pembiayaan sangat jauh berbeda,  esensi penggunaaan e-sourcing merupakan langkah strategis pada era konvergensi sekarang ini untuk penyelenggaraan pemerintah maupun korporasi. Sekadar gambaran, selama ini, tiga perusahaan otomotif Amerika Serikat yaitu GM, Ford dan Daimler-Chrysler telah beraliansi dalam pembangunan sistem e-sourcing bersama  untuk  bahan  baku  dan  komponen  otomotif yang nilainya mencapai 900 miliar dollar AS per tahun. Penggabungan e-sourcing tiga perusahaan raksasa itu telah menjadi portal e-procurement terbesar di dunia. Ini sekaligus merupakan sistem transaksi  e-commerce  terbesar dan paling efektif di dunia. Penerapan e-sourcing dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran di Indonesia bisa berlangsung dengan baik. Salah satu kendala yang mungkin terjadi,  faktor interoperabilitas. Ini  terkait dengan kemudahan hubungan antarperangkat lunak dalam SCM yang  terkait dengan berbagai entitas. Perkembangan konvergensi TIK telah menjadikan entitas-entitas yang terkait dalam SCM mengaplikasikan berbagai macam sistem perangkat lunak untuk mendapat berbagai informasi terkait  bisnis yang dijalankan. Hal itu menyebabkan terwujudnya sistem informasi rantai produksi, distribusi,  konsumsi  besar, dan kompleks. Karena beragamnya perangkat lunak yang dipilih  setiap entitas dalam SCM, tentunya menimbulkan masalah dalam aktivitas pertukaran data dan informasi. Ini  bisa jadi menimbulkan biaya  besar. Maka,  dibutuhkan standar nasional yang bisa mengatur interoperabilitas antarlembaga pemerintah dan swasta.  Teknologi e-sourcing juga harus melalui audit sistem informasi sesuai dengan standar yang diterbitkan  Information System Audit and Control Association. Dengan demikian tata kelola dan pengembangan e-sourcing  berlangsung secara aman. ●