Tingkatkan Program Terobosan

Diskusi  Kompas-Kemenko Kesra tentang “Perumahan Rakyat” Tingkatkan Program Terobosan Neli Triana dan Pingkan Elita Dundu  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  17 Oktober 2014

                                                                                                                       

SEJAK April 2014, Dodong (57) menempati satu dari 123 unit rumah di Kampung Deret, Petogogan, Jakarta Selatan. Rumahnya menghadap ke taman. Kampung itu kini jauh lebih bersih, terang, dan hijau. Sesuatu yang sebelumnya tak terlintas bakal terjadi di bekas kawasan kumuh itu. Kampung deret Petogogan dinilai sebagai salah satu kerberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata kawasan kumuh selain pencapaian serupa dan lebih masif di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi, yang menjadi motor penggerak penataan di Waduk Pluit, mengatakan, program itu terlaksana bukan tanpa hambatan. ”Pendekatannya beda. Kalau sebelumnya sektoral dan manajemennya terfragmentasi, sekarang kami coba dengan pendekatan per tema dengan pengelolaan melibatkan pemerintah, swasta, dan badan usaha milik negara/daerah. Manusia atau masyarakat menjadi fokus program peningkatan kualitas hidup, jadi bukan sekadar memasang target pembangunan fisik rumah,” katanya. Pembiayaan untuk pembebasan lahan yang diokupasi secara liar di Waduk Pluit, misalnya, amat besar. DKI akhirnya memanfaatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai salah satu sumber dana untuk menyukseskan proyek Waduk Pluit. Menata apalagi sampai harus memindahkan warga yang selama puluhan tahun terbiasa hidup di lingkungan tertentu, jelas bukan perkara mudah. Di Petogogan saja perlu satu tahun berdialog dengan warga agar program bisa dijalankan. Ketika akhirnya kampung deret selesai dan dihuni, persoalan lain muncul. ”Masih banyak ibu-ibu yang setelah masak dan bersih-bersih rumah, duduk-duduk saja karena tidak ada pekerjaan. Padahal, kalau bisa diberdayakan secara ekonomi, mereka bisa sangat produktif dan keuangan setiap keluarga juga akan membaik. Ini yang sedang kami pikirkan agar ada solusi bagi mereka,” kata Budi. Paket menu pembangunan Optimisme turut didengungkan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Zaki memimpin wilayah seluas 956,6 kilometer persegi yang didiami 3,1 jiwa penduduk. Di tengah booming pembangunan perumahan untuk kaum berpunya di kabupaten yang dijuluki kawasan seribu industri itu, Zaki harus menghadapi kenyataan bahwa terdapat 407 kawasan yang tergolong padat, kumuh, dan miskin (pakumis) di wilayahnya. Kondisi masyarakat di kabupetan ini, di antaranya sebanyak 13.950 keluarga tinggal di permukiman kumuh, 5.283 keluarga tinggal di kawasan bentaran sungai, situ, dan sempadan pantai. Mereka menempati 81.440 bangunan yang tidak permanen. ”Masih ada warga saya yang dolbon, doli, juga dolbak. Itu istilah warga yang, maaf, masih suka buang air kecil ataupun besar sembarangan (di kebon, di kali, dan di tambak), tidak di kamar kecil/WC,” kata Zaki. Zaki kemudian meluncurkan Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin (Gebrak Pakumis). Program ini sebagian dibiayai APBD, tetapi menyadari kondisi buruk itu dan terbatasnya uang yang dimiliki pemerintah daerah, Zaki berinisiatif menggandeng pihak ketiga. Di antaranya, pengembang besar serta para pengusaha dan pemilik pabrik yang selama ini beroperasi di Kabupaten Tangerang. Zaki membuat Buku Biru CSR yang kerap disebutnya sebagai buku menu. Dalam buku tersebut sudah tercantum, misalnya pembangunan WC atau MCK yang besaran nilainya Rp 8 juta per unit, rumah dengan harga Rp 15 juta per unit. Ada juga pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PAL komunal seharga Rp 150 juta per 10 unit rumah-Rp 500 juta per 25 unit rumah. Selain itu, ada paket sanitasi sekolah termasuk membangun sekolah dasar dengan berbagai tipe. Besaran nilai untuk membangun SD ini antara Rp 160 juta-Rp 180 juta. Sementara paket membangun suatu kawasan senilai Rp 2 miliar. ”Silakan, para mitra ini bisa memilih paket menu apa yang diminati. Di lokasi mana yang mereka setuju melakukan pembangunan. Kalau mau membangun rumah untuk warga miskin ini tidak perlu menggunakan sistem atau formula 1 : 2 : 3,” ujar Zaki. Selanjutnya, setelah memilih menu dan lokasi, mitra harus berkoordinasi dengan Bappeda atau tim Tanggung jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP). Zaki mengatakan, yang ada di buku biru adalah sasaran pembangunan yang belum bisa ditangani dana APBD. Sengaja disajikan secara transparan dan bisa dilihat semua pihak agar ketumpangtindihan program tidak terjadi. Di lapangan, realisasi program bisa dipantau langsung di setiap obyek yang disasar. Akan ada stiker bertuliskan pihak penyandang dana di bagian depan obyek pembangunan. Lembaga mitra yang telah bergabung, antara lain IUWASH-USAID, KUD Mina Samudera, HFH, LSM Best, dan Satuan Kerja Pembangunan Permukiman Kementerian PU. Pihak swasta yang telah bergabung, antara lain, Suwarna Padi, Citra Raya, Millenium Industri, serta TNI Manunggal Masuk Desa (tahap sinkronisasi program). Program bantuan bedah rumah bagi warga miskin ini sudah ada sejak tahun 2011. Saat itu, 50 unit rumah warga di Kampung Rawa Saban, Desa Suryabahari, Kecamatan Pakuhaji dibangun dengan dana APBD tahun itu sebesar Rp 500 juta. Program di tempat ini jadi percontohkan Gebrak Pakumis. Setahun kemudian, dengan dana Rp 8 miliar dari APBD Pemkab dapat membedah 1.052 unit rumah. Selanjutnya, dana Rp 8 miliar dari APBD Tahun 2013 untuk membedah sebanyak 800 unit rumah. Tahun ini, dengan dana APBD Tahun 2014 sebesar Rp 14 miliar, 1.041 unit rumah tidak permanen diubah menjadi permanen. Namun, patut diingat, kawasan kumuh ada dan tumbuh seiring pertumbuhan penduduk. Di Jakarta, misalnya, tidak hanya Waduk Pluit dan Petogogan yang butuh ditata dan dipikirkan upaya menaikkan kualitas hidup warganya. Budi Karya dan Zaki berpesan agar terobosan yang telah ada dikembangkan dan diperbaiki sisi-sisi yang masih kurang. Jangan sampai setiap ganti pemimpin, entah presiden ataupun gubernur, kebijakan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali berubah. ●