Mendamba Menteri Berjiwa Entrepreneur Augustinus Simanjuntak  ;  Dosen Program Manajemen Bisnis FE Universitas Kristen Petra Surabaya

JAWA POS, 22 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

INI kali pertama dalam sejarah Indonesia, presiden dan wakil presiden sama-sama berlatar belakang pengusaha. Presiden Jokowi adalah pengusaha furnitur di Solo dengan pangsa pasar lokal dan global (ekspor). Wapres Jusuf Kalla pun sudah lama terkenal sebagai saudagar besar dari Kota Makassar. Dalam konteks bernegara, kepemimpinan ala pengusaha tentu akan membawa warna tersendiri bagi karakter birokrasi dan pemerintahan RI ke depan. Karena itu, para menteri di kabinet Jokowi-JK diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan karakter/gaya kepemimpinan bosnya. Semakin banyak menteri berjiwa entrepreneur, semakin cepat pula kemajuan bisa diraih. Dahlan Iskan telah menerapkan hal itu selama menjabat menteri BUMN. Gaya entrepreneurial leadership Dahlan yang berlatar belakang CEO Jawa Pos Group justru lebih pas dalam mengurusi BUMN. Dahlan tidak menerapkan politik kekuasaan dalam membawa BUMN ke ranah private business and transaction. Jadi, selain dituntut dinamis, para menteri di kabinet Jokowi-JK wajib mengelola keuangan kementerian dengan bijak (manage money wisely) seperti halnya menata uang perusahaan. Penggunaan uang negara sekecil apa pun harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai pengusaha, Jokowi-JK tentu tidak ingin para menterinya menggunakan anggaran untuk hal-hal yang tidak penting. Cash flow kementerian diibaratkan the life blood negara yang tidak boleh kotor atau tersumbat oleh perilaku menteri yang menyimpang. Jadi, publik sangat berharap karakter bisnis Jokowi-JK berdampak besar terhadap pola pikir para menteri dalam mengelola pemerintahan. Anggaran tidak sekadar terserap lewat program/proyek kementerian, tetapi harus dipakai secara hati-hati, tepat sasaran, hemat, serta produktif. Bagi pemimpin berkarakter pengusaha, korupsi seratus rupiah pun sudah bisa dianggap menipu negara. Korupsi itu merusak moral pembangunan dan melahirkan hasil pembangunan yang berkualitas rendah, bahkan terbengkalai. Presiden/Wapres yang berkarakter entrepreneur tentu membenci perilaku menteri yang memperalat proyek pembangunan untuk mengeruk keuntungan bagi diri atau kelompoknya. Karena itu, pemecatan menteri karena perilaku kerja yang menyimpang/tidak wajar harus dipandang sebagai langkah yang lazim dilakukan presiden. Kita berharap tidak ada lagi proyek kementerian yang dipaksakan hanya untuk menghabiskan anggaran. Yang lebih penting, para menteri diharapkan tidak lagi sembarangan dalam memilih pemenang tender proyek pemerintah. Pemenang tender semestinya telah memiliki tata kelola perusahaan yang baik, berkomitmen tinggi terhadap kepentingan nasional, serta berpengalaman dalam menghasilkan produk barang/jasa yang terbaik. Masih banyak pengusaha berintegritas tinggi di negeri ini yang bisa diandalkan dalam mengerjakan proyek pemerintah. Mereka umumnya membangun bisnis berdasar kejujuran dan kerja keras. Ironisnya, pengusaha yang berintegritas justru sering dihadapkan pada urusan birokrasi yang rumit dan korup. Korupsi telah merusak moral ekonomi hingga membentuk budaya malas berkarya dan berpikir benar serta melemahkan daya kreativitas yang baik di masyarakat. Mental birokrasi semacam itulah yang perlu direvolusi kabinet Jokowi-JK. Sebagaimana dinyatakan Jokowi dalam visi ekonominya, pendidikan dan perbaikan etos kerja menjadi aspek yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Mengutip pernyataan Jokowi, ’’Kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Tetapi, kita kedodoran di bidang budaya kerja, etos kerja, karena memang itu tidak disiapkan sejak awal. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia adalah yang utama kita lakukan selama lima tahun ke depan.’’ Itu berarti sumber daya manusia (SDM) birokrasi serta bisnis berintegritas tinggi menjadi penentu dalam meraih pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkualitas. Perlu diingat, ekonomi alias oikonomikos (Yunani) itu bermakna pengelolaan rumah atau tempat tinggal yang tidak hanya berbicara soal materi atau angka pertumbuhan, tetapi juga menyangkut aspek spiritual dan moralitas manusia. Oikonomikos terkait erat dengan kebudayaan tertinggi manusia, yaitu ketuhanan, etika, dan budaya. Karena itu, para menteri di kabinet Jokowi-JK diharapkan tidak hanya memiliki jiwa marketing dalam mempromosikan ragam produk dalam negeri, tetapi juga peka terhadap persoalan etis serta kebudayaan di masyarakat. Seperti halnya spirit entrepreneur yang menyatakan it’s all about the customer, seluruh menteri Jokowi-JK wajib berkomitmen tinggi kepada rakyat dengan berkata: it’s all about my people. Artinya, para menteri wajib mengenal siapa rakyat yang dilayaninya (know your people). Selain itu, menteri tidak hanya mahir membuat keputusan yang cepat dan tepat, tetapi juga mampu memotivasi serta menginspirasi rakyat untuk berkarya. Dalam proses inilah para menteri memiliki kedudukan yang strategis dalam memberikan teladan moral dan pemikiran kepada masyarakat. Saatnya kabinet Jokowi-JK menggulirkan ’’bola salju’’ kejujuran dan keadilan dari atas ke bawah hingga berdampak luas ke seluruh aparatur pemerintahan. Bahkan, lewat arah dan kebijakan menteri, cara berpikir masyarakat bisa dikoreksi. Sebab, menurut Dennis Fisher, only true leader can transform our society. Namun, tugas berat kabinet Jokowi-JK ke depan butuh peran mitra kerja, yakni DPR, dalam rangka check and balances. Dewan perlu mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif serta transparan sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak rakyat. DPR ibarat ’’dewan komisaris’’ yang bertugas mengawasi dan menasihati presiden dan serta menterinya supaya pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat (stakeholder utama). ●