Ramadhan dan Perilaku Harga Pangan A Prasetyantoko ;   Ekonom di Unika Atma Jaya

                                                         KOMPAS, 06 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sejarah selalu berulang, begitu pun soal harga pangan. Setiap kali menjelang Ramadhan dan Lebaran, harga bahan pangan pokok selalu naik. Tahun ini, tiga komoditas naik tajam, yaitu gula, bawang merah, dan daging sapi. Harga bawang merah yang biasanya Rp 28.000 per kg kini mencapai Rp 45.000 per kg dan masih cenderung naik hingga Lebaran. Sementara daging sapi masih berada di kisaran harga Rp 120.000 per kg, bahkan di beberapa kota di luar Pulau Jawa menembus Rp 170.000 per kg. Menanggapi kecenderungan kenaikan harga pangan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar segera diturunkan. Harga daging sapi diminta turun pada kisaran Rp 80.000 per kg. Tentu saja, harga pasar tak bisa serta-merta ”diperintah” turun meski pemerintah memiliki perangkat ”intervensi”. Apa saja perangkat intervensi jangka pendek tersebut? Apakah itu akan memadai dalam jangka menengah? Menindaklanjuti perintah Presiden, Menteri Perdagangan bergerak cepat dengan menambah impor agar pasokan di pasar domestik terjaga. Berbagai upaya operasi pasar juga dilakukan agar kelangkaan di sejumlah daerah segera diatasi. Pemerintah bukannya tak berhasil. Harga beras yang selalu dipantau terbukti tak naik menjelang Ramadhan kali ini. Dengan kata lain, melalui mitigasi konsisten, harga bisa dikendalikan. Mengapa perilaku harga bahan pokok begitu rentan terhadap siklus harga menjelang Ramadhan? Pertama, tentu karena permintaan naik. Sebab kedua, tak ada pengelolaan pasokan. Proyeksi produksi dalam negeri tak dilakukan secara akurat sehingga data pasokan tak realistis. Akibatnya, terjadi kerentanan dalam keseimbangan produksi. Selain soal penawaran dan permintaan sebagai faktor fundamental, ada pula faktor kelembagaan serta perilaku di mana keduanya saling berhubungan. Tatanan kelembagaan yang buruk biasanya memicu perilaku konsumen tak terkendali. Implikasinya, untuk mengendalikan perilaku, kelembagaan harus dibenahi. Soal kelembagaan Kelembagaan menyangkut dua aspek besar, yaitu kelembagaan fisik dan sistemik. Dalam konteks pasokan pangan, ada faktor logistik serta tata niaga. Keduanya membentuk sistem rantai nilai pasokan dan produksi. Dalam sistem yang terbuka ini, mengandalkan rantai pasokan nilai di dalam negeri tak selalu menguntungkan. Namun, merancang mata rantai pasokan dengan mempertimbangkan impor bukan berarti harus mengorbankan produsen domestik, apalagi kedaulatan domestik. Semuanya hanya perlu dikelola dengan perencanaan. Forum Ekonomi Dunia mendefinisikan empat variabel penentu kualitas pasokan pada sebuah mata rantai global, yaitu akses pasar, sistem administrasi, dukungan sistem teknologi informasi, serta lingkungan bisnis. Akses pasar sangat terkait dengan infrastruktur, sedangkan sistem administrasi dan lingkungan bisnis mencakup masalah cukup luas. Pertama, sistem pencatatan dan manajemen data yang memadai. Kedua, persoalan koordinasi lintas kementerian. Jika data pasokan bahan pangan yang dicatat Kementerian Pertanian memadai, dengan cepat bisa segera diambil solusinya oleh Kementerian Perdagangan agar ada kepastian pasokan. Sistem teknologi informasi sebenarnya bisa sangat membantu. Jika perangkat digital dimaksimalkan, perilaku pasokan mata rantai distribusi bisa dipetakan. Artinya, pemain besar (kartel) tak kuasa menahan dan mempermainkan harga. Kuncinya, pemerintah harus memegang otoritas pengelolaan dan pengendalian mata rantai pasokan. Kecenderungan kenaikan harga dimulai sejak Mei lalu, dengan inflasi bulanan 0,24 persen setelah empat bulan deflasi. Angka inflasi tahunan hingga Mei tergolong rendah, yakni 3,33 persen. Namun, jika tak dikelola dengan baik, kenaikan harga sepanjang Ramadhan hingga Lebaran yang bersamaan dengan musim liburan akan mendongkrak inflasi secara signifikan. Risiko inflasi tahunan melebihi target 4 persen tetap ada. Jangan sampai momentum inflasi rendah dirusak oleh koordinasi buruk pemerintah serta perilaku pemburuan rente pelaku besar yang pasti akan segera diikuti kepanikan konsumen. Pemerintah perlu merapatkan barisan agar inflasi serta ketersediaan pasokan pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran bisa dikelola. Menata regulasi, administrasi dan koordinasi adalah satu hal. Hal lainnya adalah mengelola mata rantai pasokan industri agar lebih efisien. Di sini, selain isu logistik dan tata niaga, juga soal pemanfaatan sistem informasi. Tak ada cara mudah. Namun, dengan mitigasi konsisten, niscaya akan tercipta harga sewajarnya. ●