Jalan Pintas ke Pertumbuhan 7 Persen Helmi Arman ;   Chief Economist, Citibank Indonesia

                                                         KOMPAS, 29 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kebijakan ekonomi idealnya fokus pada menjaga kesinambungan pembangunan, bukan mengejar target-target pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memulai masa baktinya dengan target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2017, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pembangunan infrastruktur besar-besaran dijadikan tulang punggung yang menopang target tersebut. Satu setengah tahun setelah Kabinet Kerja dibentuk, mulai terlihat peningkatan momentum pembangunan infrastruktur. Namun, Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian hanya tumbuh 4,9 persen pada kuartal pertama 2016, seiring dengan masih lemahnya daya beli dan pertumbuhan investasi swasta. Ini bahkan lebih rendah daripada asumsi 5,3 persen yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Pertumbuhan yang wajar Melesetnya kinerja ekonomi ini menimbulkan rasa kecewa di berbagai level pemerintahan. Para penentu kebijakan lantas dituntut berpikir lebih keras lagi dan memberikan ide-ide "gebrakan" untuk mendongkrak perekonomian. Reaksi seperti ini cukup beralasan. Setiap tahun, jumlah orang Indonesia yang masuk angkatan kerja bisa mencapai 2-3 juta orang. Lemahnya pertumbuhan ekonomi memengaruhi penciptaan lapangan kerja di sektor formal (usaha-usaha berizin yang memiliki pekerja tetap). Dan, akhirnya berpotensi menyundul tingkat pengangguran. Meski demikian, ada baiknya juga kita memahami kondisi perekonomian dunia yang sedang lemah, serta risikonya bila kebijakan dalam negeri dipaksakan mengejar target-target jangka pendek. Ada beberapa hal yang perlu diingat untuk menjangkau ekspektasi kita terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Pertama, Indonesia masih menghadapi penyusutan ekspor komoditas mentah. Dari Januari-April 2016, ekspor komoditas, seperti batubara, minyak sawit, dan karet menyusut sebesar 15-30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk keseluruhan tahun ini, jumlah devisa yang hilang dari komoditas tersebut bisa mencapai 7 miliar dollar AS, atau setara dengan Rp 95 triliun. Ini merupakan kehilangan pendapatan yang menjalar bagaikan virus kepada sektor-sektor penopangnya, seperti industri penyedia alat berat, jasa angkutan, dan perbankan. Kedua, walaupun alokasi APBN untuk subsidi energi sudah dialihkan ke infrastruktur sejak 2014, belanja pemerintah belum menunjukkan kenaikan yang berarti. Ini akibat merosotnya penerimaan sumber daya alam serta pajak perdagangan. Bahkan, tahun lalu, belanja pemerintah (di luar beban bunga utang) tidak mengalami kenaikan sama sekali dibandingkan 2014. Baru tahun ini mulai ada peningkatan, yakni per Mei sekitar Rp 67 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Itu pun dibiayai dari tambahan utang, sehingga perlu hati-hati agar tidak menembus batasan defisit APBN. Ketiga, banyak sektor yang masih kelebihan kapasitas produksi. Jangan lupa bahwa Indonesia menerima puncak arus penanaman modal asing pada 2011-2013. Pada periode tersebut dibangun pabrik-pabrik baru yang menaikkan kapasitas berbagai industri, mulai dari makanan dan minuman, besi, hingga otomotif, dan mesin-mesin. Kemudian, memasuki 2014, ekspor turun, rupiah melemah, dan pertumbuhan penjualan di berbagai sektor mulai merosot. Omzet perusahaan-perusahaan Tbk (terbuka) melemah dari sebelumnya tumbuh rata-rata 10-15 persen per tahun, sekarang menjadi 0-5 persen. Akibatnya, apabila dulu kapasitas 30 persen bisa terpakai penuh dalam 2-3 tahun, sekarang bisa butuh dua kali lebih lama. Ada baiknya kita bertanya kembali, pertumbuhan ekonomi macam apa yang ideal bagi Indonesia? Dengan melemahnya perekonomian Tiongkok, era puncak kejayaan ekspor komoditas mentah bagi Indonesia sepertinya sudah lewat. Pertumbuhan ekonomi domestik tidak bisa lagi mengandalkan konsumsi rumah tangga, tetapi harus bertumpu pada ekspor manufaktur atau jasa. Inilah alasan pentingnya pembangunan infrastruktur. Namun, jangan lupa bahwa investasi infrastruktur beranjak dari level yang relatif rendah, yakni sekitar Rp 200 triliun pada 2015. Ini sangat kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga yang hampir mencapai Rp 6.500 triliun atau 55 persen dari besarnya perekonomian nasional. Jadi, bila investasi infrastruktur naik 50 persen pun, dampak langsungnya masih lebih kecil dibandingkan bila konsumsi naik hanya 5 persen. Jadi, bila memang saat ini kita sedang fokus membangun infrastruktur, pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 persen sebenarnya masih sangat wajar. Kebijakan-kebijakan instan yang diarahkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi jangka pendek, seperti intervensi-intervensi pada industri tertentu, harus dipikirkan betul dampaknya. Penurunan suku bunga dan pelonggaran moneter pun belum tentu bisa diandalkan sebagai obat mujarab. Pertumbuhan kredit tidak akan melejit bila memang kebutuhannya masih belum pulih betul dan industri-industri tertentu masih mengalami kontraksi. Bila yang didorong menerima kredit adalah sektor-sektor nonproduktif atau spekulatif, kita harus waspada terhadap bahaya bubble dan kredit macet di kemudian hari. Sabar dan konsisten Secara konseptual, faktor-faktor utama yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pengetahuan dan daya saing. Karena itu, fokus kebijakan harus tetap pada masalah-masalah struktural, seperti pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta pembenahan regulasi yang menghambat persaingan usaha. Banyak inisiatif selama 1,5 tahun ini yang sudah tepat sasaran; tetapi memang harus sabar karena manfaatnya baru akan terasa tiga, lima, atau bahkan 10 tahun kemudian. Terkait risiko turunnya pertumbuhan lapangan kerja dalam jangka pendek, di sinilah diperlukan tambahan bantalan sosial, selain juga ide-ide "gebrakan" bila memang ada. Kalau pertumbuhan lapangan kerja di sektor formal tidak cukup menampung tenaga kerja, pertumbuhan sektor informal harus difasilitasi dan bahkan dibantu dalam meningkatkan produktivitasnya, misalnya dengan menggalakkan penggunaan teknologi informasi. (Sektor informal di sini berkonotasi positif, merujuk pada sektor transportasi perkotaan dan perdagangan eceran). Di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu, sepertinya tak ada jalan pintas menuju kemakmuran. Yang ada hanya jalan panjang yang harus dilalui agar pembangunan bisa berkelanjutan, tidak sebentar-sebentar krisis. Kita sudah berada di jalur yang benar, hanya harus sabar dan konsisten. ●