Polisi Putu Setia ;   Pengarang; Wartawan Senior TEMPO

                                                       TEMPO.CO, 25 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Begitu mendengar Romo Imam pulang dari luar negeri, saya langsung ke padepokannya. Beliau lagi menatap televisi. "Sudah terang benderang Romo, tak akan ada yang menolak pencalonan Pak Tito menjadi Kapolri. Kok, Romo masih mendengarkan pertanyaan wakil rakyat yang bertele-tele itu?" Romo tenang saja dengan keusilan saya. Juga tidak memindahkan channel sebagaimana biasanya kalau saya sedang memprotes apa yang beliau tonton di layar kaca. "Saya tak fokus mendengarkan apa pertanyaan wakil rakyat," akhirnya Romo menanggapi juga. "Yang saya pikirkan, Tito Karnavian tak bisa memenuhi harapan yang begitu besar dari masyarakat. Memperbaiki citra polisi." "Kenapa Romo pesimistis?" saya bertanya. Romo mengecilkan suara televisi sebelum menjawab. "Karena memperbaiki citra polisi tak sepenuhnya ada di tangan kepala kepolisian. Tito bisa saja mengusulkan gaji dan tunjangan polisi naik seratus persen atau lebih. Gaji pokok polisi sampai berpangkat ajun brigadir di bawah upah minimun regional, di bawah dua juta rupiah. Kalaupun tunjangannya juga dinaikkan, tak jauh-jauh amat. Gaji jenderal itu tak sampai enam juta. Katakanlah ditambah ini dan itu, tak akan sampai dua puluh juta. Kalah oleh gaji polisi negara tetangga yang terendah, tiga puluh juta. Kalau naik terlalu tinggi, apa pemerintah mengabulkan? Anggaran di berbagai kementerian sudah dipangkas. Kita lagi darurat anggaran." Saya memotong, "Apakah memperbaiki citra polisi itu harus dengan menaikkan gaji?" Romo langsung menyambar, "Ya, itu pasti. Omong kosong citra polisi membaik kalau kesejahteraan mereka buruk. Memangnya ada berapa polisi seperti Bripka Seladi yang nyambi menjadi pemulung? Kejujuran sering kalah ketika perut lapar. Bukan lapar karena puasa, tapi lapar karena tak ada yang dimakan. Polisi jujur seperti Hugeng itu sudah tak ada. Buktinya, rencana membuat Hugeng Award batal karena calon yang diduga ada, ternyata, tetap bermasalah." "Padahal mensejahterakan polisi merupakan salah satu program Pak Tito," saya bergumam. "Pak Tito bisa melakukannya secara bertahap disesuaikan dengan anggaran, tapi ada instansi lain yang turut menentukan," jawab Romo. "Tapi, andai kata gaji polisi sudah naik, apakah masyarakat siap membantu polisi memperbaiki citranya?" "Apa kaitannya dengan masyarakat? Rakyat senang polisi jujur," saya nyeletuk. Romo tertawa. "Masyarakat yang lagi sakit ini punya andil besar menjerumuskan polisi. Sampeyan, kalau jelas bersalah melanggar lalu lintas, apa mau ditilang? Antre di pengadilan karena hakimnya terbatas, membayar denda tapi surat yang ditahan masih diurus ke panitera, buang banyak waktu. Nyogok seratus ribu ke polisi pasti sampeyan rela. Polisi mau disogok sampeyan hina: mata duitan. Polisi menolak, sampeyan memaki: sombong, sok jujur. Polisi salah melulu." Romo melanjutkan: "Itu baru polisi di jalanan. Kalau yang punya jabatan, besar lagi godaannya. Setingkat kepala sektor digoda bandar judi dan makelar minuman keras. Rumor yang beredar, polisi yang pernah memegang jabatan kepala resor di kabupaten pasti punya rumah pemberian pengembang. Apa ada jenderal polisi yang jatuh miskin?" "Romo menakut-nakuti. Kita harus mendukung Pak Tito untuk membersihkan korupsi di kepolisian. Hanya dengan itu citra polisi baik," kata saya. "Ya, kita dukung," Romo menyambar. "Tapi itu perlu waktu dan harapan yang besar ini janganlah cepat ditagih. Pasti Presiden mengangkat Tito karena tahu, membenahi citra polisi butuh waktu panjang, perlu Kapolri yang tak cepat pensiun." ●