Pergeseran Pola Komunikasi Politik Indonesia Suko Widodo ;   Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga Surabaya

                                                       JAWA POS, 28 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PEMILU 2019 di Indonesia akan ditentukan oleh mereka yang tiga tahun dari sekarang berusia di bawah 40 tahun. Dalam perspektif teori generasi, para pemilih itu merupakan kelompok generasi milenium atau diebut generasi Y (terlahir antara 1981-1994) dan kelompok generasi net atau disebut generasi Z (terlahir 1995-2010). Meski dua kelompok generasi tersebut memiliki perbedaaan, dalam kontes era informasi keduanya punya karakter sama: melek teknologi informasi. Dua kelompok generasi itu memiliki perbedaan secara signifikan dalam pola komunikasinya jika dibandingkan dengan generasi baby boomer (1946-1964) dan generasi X (1965-1980) yang selama ini menjadi penguasa partai politik. Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte (2015) pernah menyatakan, partai-partai yang tidak melakukan regenerasi akan tergilas pada Pemilu 2019. Sebab, tokoh yang kini menguasai partai-partai tersebut sudah tidak laku lagi tiga tahun yang akan datang. Pembaruan menjadi kunci utama dalam manajemen komunikasi politik. Logikanya sederhana, jika parpol sebagai produsen pesan politik tidak bisa mendesain pesan dalam kerangka berpikir publik, tidak akan terjadi pelibatan publik. Padahal, tindakan memilih sangat ditentukan oleh proses-proses komunikasi politik yang memerlukan waktu. Seperti tahapan waktu untuk membuat tertarik, pengembangan minat, dan pengelolaan massa. Beda Penguasa, Beda Pemilih Dalam tradisi praktik politik di Indonesia, ada sebuah konsep yang disebut tim atau regu penggerak pemilih (guraklih). Konsep itu menjelaskan adanya praktik pendampingan dan pengawasan langsung terhadap warga pemilih oleh sebuah kelompok partisipan parpol. Pola tersebut mungkin bisa diterapkan pada masa silam. Atau pada kelompok di atas 40 tahun yang masuk kategori generasi baby boomer dan generasi X. Tapi, sangat sulit diterapkan untuk kelompok generasi milenium dan generasi net yang jumlahnya mayoritas pada masa mendatang. Kelompok yang saya sebut mayoritas itu cenderung memiliki cara tersendiri dalam memproses informasi bagi dirinya. Ditunjang dengan beragamnya medium informasi, mereka yang mayoritas lebih "mengandalkan" sumber informasi nonkonvensional. Bahkan, generasi net juga mengabaikan media massa. Mereka lebih memanfaatkan dan akrab dengan gadget yang menyediakan aneka sarana komunikasi. Gadget memberikan kemudahan bagi mereka dalam mengakses sekaligus mengekspresikan pikiran dan perasaan. Dalam konstelasi di mana penguasa parpol masih cenderung berpola komunikasi tradisional dan konvensional, sementara mayoritas pemilih berpola komunikasi modern, peluang miskomunikasi otomatis akan besar. Kehadiran teknologi informasi yang kini mendominasi sarana komunikasi kaum muda ke depan akan menggeser ruang komunikasi politik. Seperti pertemuan umum dan media massa. Demikian pula, kalangan tua sudah banyak melakukan "migrasi" pola komunikasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Karena itu, jika parpol masih tetap berkutat dalam pola komunikasi tradisional dan konvensionalnya, sangat mungkin akan gagal dalam mengedukasi, memengaruhi, sekaligus menggerakkan warga pemilih. Kaum pemilih mayoritas bakal sulit mengasosiasikan diri dengan para tokoh tua yang kini bercokol di partai politik. Konsekuensi Strategi Komunikasi Politik Knowing your audience! Ketahuilah audiens (sasaran komunikasi). Itu pesan klasik dalam komunikasi politik yang sekiranya tetap bisa dijadikan kunci menyusun strategi komunikasi politik pada masa depan. Pola komunikasi mayoritas pemilih yang berkarakter beda dengan masa pemilu sebelumnya selayaknya dipahami betul oleh parpol. Parpol harus paham apa yang menjadi wacana publik, medium yang dipakai, dan bagaimana menarik publik untuk terlibat dalam pusaran pesan komunikasi politiknya. Generasi mayoritas pemilih adalah generasi melek internet yang telah menjadikan media sosial sebagai ruang komunikasi publiknya. Sampai saat ini, sudah ada 88,1 juta pengguna internet aktif di Indonesia (2015). Jumlah itu pun diperkirakan dapat terus bertambah. Fenomena tersebut juga berimplikasi pada penurunan rata-rata waktu masyarakat dalam menonton televisi. Itulah alasan saya menyebut bahwa media semasif televisi pun mulai dianggap sebagai media konvensional. Parpol secepatnya harus mendesain strategi komunikasi politik berbasis kondisi riil penggunaan media (using medium) kaum pemilih mayoritas. Menurut laman We Are Social (Februari 2016), ada tiga fenomena utama di kalangan mayoritas kaum muda Indonesia. Yaitu, jumlah pengguna internet Indonesia terus naik, mereka lebih sering mengakses internet dan aktif dalam media sosial. Pergeseran pola komunikasi mayoritas penduduk (baca: pemilih) pada media sosial adalah keniscayaan yang tidak bisa dihentikan. Peristiwa relatif sama ketika berlangsung pegeseran model komunikasi politik di Indonesia dari pertemuan publik (massa) di media massa (televisi) pada 2004. Hadirnya medium baru selayaknya menjadi pertimbangan utama bagi pendesain komunikasi politik untuk meraih kemenangan dalam pemilihan. Ke depan, kaum pemilih mungkin mengabaikan praktik komunikasi lama seperti baliho, selebaran, dan sejenisnya. Media sosial yang kini terus berkembang menjadi bagian penting dalam proses komunikasi politik. Yang tidak kalah penting, karakter kaum netizen yang menghendaki keegaliteran, transparan, dan aktif-ekspresif harus pula menjadi pertimbangan penting dalam mendesain praktik komunikasi politik. Lebih dari sekadar sarana pemenangan, media sosial juga akan menjadi sarana mendegradasi eksistensi parpol dan tokohnya. Akhirnya, riset-riset komunikasi politik akan menjadi kunci dasar dari sebuah strategi pemenangan politik. ●