Satu-satunya Cara Mengalahkan Ahok Heru Margianto ;   Wartawan Kompas.com;   Meminati isu-isu politik dan keberagaman

                                                         KOMPAS, 22 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Mari berandai-andai. Jika Anda akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti, strategi apa yang akan Anda ambil untuk mengalahkan petahana? Kira-kira, apa yang membuat warga Jakarta enggan untuk memilih Ahok? Mari kita tengok sebentar survei terbaru yang dirilis Manilka Research and Consulting, Minggu (19/6/2016).  Survei yang dilakukan Juni 2016 itu mendapatkan, elektabilitas Ahok berada di urutan teratas, 49,3 persen, mengungguli 17 nama lainnya. Di bawah Ahok ada Ridwan Kamil di posisi kedua dengan elektabilitas 9,3 persen. Selanjutnya ada Yusril Ihza Mahendra 6,8 persen, Yusuf Mansur 6,5 persen, dan Tri Rismaharini 6 persen. Selengkapnya tentang hasil survei baca: Survei: Elektabilitas Ahok Belum Tersaingi. Dengan elektabilitas yang kukuh, apa yang bisa dipertarungkan di panggung pilkada? Anda mau beradu program? Mari simak survei kepuasan masyarakat Jakarta atas kinerja Ahok. Dalam survei yang dilakukan Manilka didapati, tingginya elektabilitas Ahok karena publik mengaku puas dengan kinerja pemprov DKI Jakarta. Tingkat kepuasannya mencapai 67,5 persen. Tiga sektor kepuasan publik adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir. Angka kepuasan itu lebih rendah dibanding hasil survei Charta Politika yang dilakukan sekitar medio Maret 2016. Charta Politika mendapatkan, angka kepuasan publik mencapai 82,8 persen.  Rinciannya, sebanyak 21,8 persen menyatakan sangat puas dan 61 persen mengaku cukup puas. Baca: Charta Politika: 82,8 Persen Warga Jakarta Puas akan Kinerja Ahok. Dari dua survei itu tentu tidak bisa serta merta ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepuasan publik menurun. Dua survei yang dilakukan dua lembaga berbeda mestiya memiliki sejumlah catatan berbeda. Lain halnya jika survei dilakukan oleh lembaga yang sama dengan maksud mencari hasil longitudinalnya dalam periode tertentu. Kembali pada pertanyaan semula, apa yang harus dilakukan berhadapan dengan petahana yang elektabilitasnya begitu kukuh? Hanya ada satu cara: menggerus kredibilitasnya. Pilkada masih tahun depan. Masih ada waktu yang sangat cukup untuk mengikis kredibilitas Ahok. Setidaknya ada tiga isu yang selama ini kerap dimainkan dalam pertarungan pilkada untuk menggerus kredibilitas lawan. Ketiga hal itu menyangkut program kerja, kelemahan personal, dan hal-hal menyangkut masalah hukum. Program kerja Pertama, persoalkanlah kinerja petahana dan kampanyekanlah harapan. Mengkritik kinerja petahana biasanya adalah amunisi paling mudah untuk meraih dukungan publik. Setelah itu, kandidat baru akan menjual harapan bahwa mereka akan melakukan kinerja yang lebih baik. Jokowi dan Basuki berhasil menggunakan strategi ini pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Dengan mengusung semboyan “Jakarta Baru”, keduanya menjual harapan akan Jakarta yang lebih baik. Pasangan ini menohok kinerja Fauzi Bowo soal macet, banjir, dan birokrasi pemerintahan yang bertele-tele. Strategi ini mengena dengan baik.  Ada rasa frustrasi pada sebagian warga Jakarta akan semrawutnya kehidupan di kota ini. Sosok Jokowi yang dipandang sukses saat memimpin Solo menjadi ruang harapan baru akan Jakarta yang lebih baik. Di era Basuki saat ini, kinerja apa yang bisa dipersoalkan dan mengubah pilihan voters? Macet? Makin ke sini kita mahfum mengatasi macet bukan persoalan sehari dua hari.  Problem utama adalah buruknya sistem transportasi yang membuat masyarakat Jakarta lebih senang menggunakan kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum. Di eranya, Ahok menambah ratusan bus Transjakarta. Rute-rute baru juga ditambah. Ahok mengatakan, rute Transjakarta harus ada di setiap rute transportasi umum yang ada saat ini. Untuk mengatasi macet, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Mass Rapit Transportation (MRT) dan Light Rapit Transportation juga tengah dibangun. Banjir? Normalisasi sungai berjalan. Yang paling dramatis, dengan segala protes atas kebijakannya, Ahok berhasil melakukan penataan atas Kampung Pulo di Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang bertahun-tahun menjadi langganan banjir. Tak ada lagi cerita tentang banjir di tempat itu. Seiring dengan itu, pasukan oranye bentukan Pemprov DKI Jakarta juga menunjukkan kinerja yang menuai apresiasi. Sungai-sungai dibersihkan. Mereka sigap menanggapi laporan warga. Penggusuran? Ahok menerapkan model baru melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi yaitu merelokasi warga ke rumah susun. Kawasan yang digusur kemudian terlihat ditata menjadi lebih baik. Di tempat baru, sejumlah fasilitas diberikan cuma-cuma. Kebijakan ini, suka tidak suka, meski ada yang mengkritik keras, jauh lebih baik ketimbang era Sutiyoso yang menggusur tanpa memberi solusi tempat baru bagi warga tergusur. Soal program, sejauh ini pun belum ada pertarungan wacana mengenai rencana membangun Jakarta yang lebih baik. Perjalanan masih panjang. Para calon masih disibukkan mencari kendaraan politik untuk maju dalam pilkada. Personal Kedua, menohok sisi personal lawan yang dianggap sebagai kelemahan atau kekurangan. Ini juga jurus klasik yang selalu diterapkan dalam setiap pilkada. Strategi jenis ini harus pintar-pintar dimainkan. Bisa berhasil, bisa juga malah gagal total. Takaran kampanyenya harus pas, jangan sampai berlebihan agar menghasilkan efek yang maksimal. Isu yang biasanya dimainkan adalah soal rekam jejak, kelemahan personal, tak jarang melebar ke isu SARA. Pengalaman di Jakarta, isu SARA tak laku jadi bahan dagangan. Di Pilkada DKI Jakarta 2012, Rhoma Irama di-bully habis-habisan di media sosial ketika menyerukan memilih pemimpin seagama. Masih di tahun yang sama, Nahcrowi Ramli juga menuai kritik keras saat melontarkan kalimat “haiyaaa Ahook” dalam debat calon wakil gubernur yang disiarkan sejumlah stasiun televisi. Simpati publik atas pasangan Foke-Nachrowi merosot setelah insiden itu. Soal sasaran personal, Ahok memiliki sejumlah catatan yang kerap dijadikan “gorengan” untuk menyerang dirinya. Mempersoalkan identitas Ahok sebagai non-Muslim dan Tionghoa jelas tidak laku di Jakarta. Yang masih kerap dimainkan untuk menurunkan kredibilitasnya adalah karakternya yang meledak-meledak, temperamental, kata-katanya yang dinilai tidak santun. Bisa jadi sebagian warga Jakarta gerah dengan karakter ini. Tapi, banyak juga yang tidak mempersoalkannya. Terbukti, elektabilitas Ahok tinggi. Bagi sebagian orang, “kegalakan” Ahok adalah bagian dari perjuangannya membereskan aneka persoalan di Jakarta. “Kegalakan” atau malah “ketidaksantunan” bisa jadi juga dianggap mereprensentasikan kekesalan mereka atas praktik politik dan birokrasi yang ruwet di Jakarta selama ini. Setidaknya, sejauh ini kita melihat “keburukan” personal Ahok dalam rupa SARA dan karakter personalnya tidak mempan menjadi peluru jitu menghancurkan kredibilitasnya. Penyimpangan hukum Masih adakah peluru lain yang bisa dimainkan? Ada. Yang ketiga adalah mencari celah persoalan hukum. Ahok selama ini mem-branding dirinya sebagai politisi jujur dan bersih. Jauh dari korupsi. Ia transparan mengungkap asal muasal hartanya. Rasanya, ia satu-satunya politisi di Indonesia yang berani dan siap melakukan pembuktian terbalik soal asal-usul kekayaannya. Ia juga memposisikan diri sebagai politisi yang melawan dengan keras politik transaksional yang acap terjadi dalam tubuh partai politik. Ia tak gentar keluar dari Gerindra dan bebas merdeka sebagai politisi independen. Ingat, Ahok adalah peraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013 untuk kategori pimpinan daerah. Ia dinilai sebagai figur yang bersih dan transparan sejak menjadi anggota DPRD Belitung, Bupati Belitung, anggota DPR RI, dan saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketika publik muak dengan sepak terjang partai politik dan praktik korupsi para politisi, Ahok menghadirkan diri sebagai sosok politisi harapan publik. Tak heran jika 1 juta KTP dukungan untuk maju melalui jalur independen berhasil diraihnya. Branding sebagai politisi bersih adalah kekuataannya yang paling paripurna. Persis di titik itulah ia diuji kini. Kasus reklamasi, pembelian lahan RS Sumber Waras, dan tuduhan aliran dana pegembang ke "Teman Ahok" adalah ujian itu. Ahok lovers pasti geram. Sementara, haters bersukacita. Kampanye negatif adalah hal yang lumrah dalam demokrasi. Jika dimaknai secara benar, kampanye negatif justru menyehatkan. Ia mempersoalkan apa yang selayaknya perlu dibenahi. Yang harus diwaspadai adalah kampanye hitam. Jika kampanye negatif mengangkat persoalan-persoalan nyata, kampanye hitam berisi fitnah dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Keduanya punya tujuan sama: menggerus kredibilitas lawan. Apakah sejumlah tudingan yang kini terarah pada Ahok merupakan kampanye hitam atau negatif?  Ahok dan tim dituntut menari dengan cantik dalam gendang yang sedang ditabuh lawan. Yang harus diwaspadai Ahok tentu bukan dirinya, tapi juga kawan-kawan di timnya yang selama ini mendukungnya. Bisa jadi celah yang terbuka ada di sana. Di tengah pertarungan politik, kadang yang memprihatinkan justru bukan para politisinya, tapi lovers dan haters-nya yang acapkali kehilangan rasionalitas mereka. Pemimpin yang berdiri di atas singgasana puja-puji akan kehilangan kontrol yang sehat dari publik sebagai pemilik demokrasi. Sebaliknya, lawan politik yang semata-mata hanya ingin menjatuhkan dengan menghalalkan segala cara adalah racun yang mematikan bagi akal sehat kita. Sementara, mereka yang berada di luar pertikaian, kerap membenci politik karena kebenaran obyektif tidak pernah menjadi tujuan para politisi. Para politisi hanya sibuk mencari kebenaran versi mereka demi kemenangan mereka semata. Di luar para politisi yang tengah bertarung, masyarakat Jakarta punya hati nurani untuk melihat kebenaran sedang berdiri di mana. ●