Taiwan dan Asia Tenggara Broto Wardoyo ;   Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UI

                                                         KOMPAS, 06 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tanggal 20 Mei 2016, Tsai Ing-wen dilantik jadi Presiden Taiwan (Republik Tiongkok) menggantikan Ma Ying-jeou. Tsai mengusulkan kebijakan ”mengarah ke selatan” sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri Taiwan. Dalam banyak hal, Tsai yang berasal dari Partai Demokratik Progresif (DPP) dikenal berseberangan dengan Ma dari Partai Nasionalis (KMT). Salah satu perbedaan di antara mereka terletak dalam kebijakan Taiwan terhadap (Republik Rakyat) Tiongkok. Ma mendorong hubungan baik dengan Tiongkok dan menempatkan hubungan Taipei-Beijing sebagai agenda utama kebijakan luar negeri Taiwan. Bagi Ma dan partainya, hubungan baik dengan Beijing merupakan kunci bagi peran internasional Taiwan. Pilihan Ma berhasil memberikan ruang bagi peran internasional Taiwan dalam delapan tahun terakhir. Tiongkok, misalnya ”mengizinkan” Taiwan terlibat dalam World Health Assembly. Kesepakatan perdagangan bebas dengan Singapura juga tercapai setelah penandatanganan kesepakatan ekonomi antarselat (ECFA). Taiwan juga sukses menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan Selandia Baru, negara pertama yang memiliki kesepakatan perdagangan bebas dengan Tiongkok, Taiwan, dan Hongkong. Di lain pihak, Tsai dan partainya tak melihat sentralitas Tiongkok dalam hubungan luar negeri Taiwan. Bagi Tsai, hubungan dengan Beijing hanya satu dari sekian banyak isu dalam kebijakan luar negeri Taiwan. Dalam pemahaman tersebut, Tsai menawarkan kebijakan ”mengarah ke selatan” sebagai alternatif kebijakan luar negeri Taiwan di periode kepemimpinannya. Kebijakan ”mengarah ke selatan” sendiri bukanlah hal yang baru dalam hubungan luar negeri Taiwan. Presiden Lee Teng-hui pertama kali mengadopsi kebijakan ini di awal 1990-an (Go South Policy). Kebijakan ini dimunculkan untuk menarik minat pebisnis Taiwan mengarahkan investasi mereka ke Asia Tenggara, bukan ke Tiongkok. Pasca 1998, Lee bahkan memberikan batasan-batasan bagi investasi Taiwan ke Tiongkok untuk meredam laju investasi antarselat. Tingkat keberhasilan kebijakan Lee ini sendiri tidaklah memuaskan. Total investasi Taiwan ke empat negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand) selama 1991-1998 tidak sampai setengah dari total investasi Taiwan ke Tiongkok pada periode yang sama. Kebijakan ”mengarah ke selatan” kemudian dilanjutkan oleh Presiden Chen Shui-bian dari DPP. Setali tiga uang, kebijakan ini juga gagal mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan, total investasi Taiwan di Asia Tenggara dalam periode Chen masih lebih rendah dibandingkan periode Lee, meski angka perdagangan menunjukkan peningkatan yang cukup besar (dua kali lipat). Kebijakan Chen sendiri lebih memprioritaskan India dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Mendorong independensi Dari dua pengalaman tersebut, salah satu tantangan bagi kebijakan ”mengarah ke selatan” yang diusulkan Tsai adalah apakah kebijakan tersebut akan mampu mengalihkan atau mengimbangi laju investasi Taiwan ke Tiongkok dan dependensi perdagangan antarselat. Selama periode Ma, laju investasi Taiwan ke Tiongkok berkisar 60-70 persen dari total investasi Taiwan. Perbedaan logika kebijakan Ma dan Tsai sering dikaitkan dengan perbedaan identitas antara koalisi biru dan koalisi hijau. DPP dan mitra-mitra koalisinya dipahami sebagai kelompok yang mendorong independensi Taiwan, dengan menanggalkan nama Republik Tiongkok yang selama ini secara resmi digunakan, sedangkan KMT dan mitra-mitra koalisinya mendorong unifikasi. Kemenangan DPP dalam dua pemilu terakhir (legislatif dan presiden) pun kemudian diletakkan dalam konteks bahwa publik tak menghendaki hubungan yang terlalu dekat dengan Beijing. Peningkatan identitas Taiwan di kalangan publik memang tampak dari hasil survei yang secara rutin dilaksanakan oleh beberapa institusi di Taiwan. Dalam beberapa tahun terakhir, identifikasi sebagai Taiwanese memang meningkat di kalangan publik, seiring penurunan identifikasi sebagai Chinese dan both Chinese and Taiwanese. Meski demikian, peningkatan identifikasi sebagai Taiwanese tersebut tidak berjalan seiring pilihan kemerdekaan. Hasil survei yang sama memperlihatkan, mereka yang memilih kemerdekaan atau status quo yang mengarah pada kemerdekaan masih lebih minim jika dibandingkan dengan mereka yang memilih status quo hingga waktu yang tidak ditentukan. Ketidaksinkronan tersebut menunjukkan, pada dasarnya sebagian besar publik Taiwan lebih memilih bersikap pragmatis. Sikap inilah yang mendorong sebagian besar pemilih mengambang untuk mendukung koalisi hijau dalam pemilu yang lalu. Langkah mendekat ke Beijing yang diambil Ma dianggap bisa mengganggu status quo. Tidak adanya alternatif ketiga dalam politik domestik Taiwan membuat publik tidak memiliki banyak ruang bergerak dalam pilihan politiknya. Selain itu, hal lain yang juga jadi pertimbangan publik adalah performa ekonomi Taiwan di bawah Ma. Tingkat kepuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Ma cenderung minim, seperti yang ditunjukkan hasil survei Election Study Center, National Chengchi University (dari akhir 2012 hingga akhir 2015 tingkat kepuasan tak pernah lebih tinggi dari 25 persen). Sikap pragmatis tersebut jadi ciri tersendiri dalam politik domestik Taiwan. Sikap itu pula yang sebenarnya mendorong kegagalan kebijakan ”mengarah ke selatan” dalam dua periode sebelumnya. Kebijakan yang didorong oleh pemerintah tidak mendapatkan dukungan di kalangan pebisnis yang lebih melihat potensi ekonomi Tiongkok jika dibandingkan Asia Tenggara. Konstelasi berubah Dalam situasi saat ini, kondisi di lapangan sedikit banyak sudah berubah. Setidaknya ada dua perbedaan signifikan yang akan memengaruhi keberhasilan kebijakan Tsai. Pertama, Tiongkok sudah jauh lebih percaya diri dalam pembangunan  ekonominya dan mulai melakukan pengaturan lebih ketat terhadap investasi dari Taiwan. Kajian yang dilakukan TEEMA menunjukkan peningkatan ketidakpuasan para pengusaha Taiwan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Tiongkok. Sebagian kecil (sekitar 6 persen) bahkan mempertimbangkan menarik kembali investasi mereka. Kedua, beberapa jenis industri, terutama industri kecil dan menengah yang menjadi tren investasi Taiwan di luar negeri, mulai kesulitan mengembangkan dirinya karena keengganan generasi kedua dalam membangun bisnisnya di Tiongkok. Hal-hal tersebut bisa mendorong adanya kesejalanan antara government-led policy dan pilihan pragmatis pelaku bisnis di lapangan untuk mendukung kebijakan ”mengarah ke selatan” Presiden Tsai. Keberhasilan kebijakan ”mengarah ke selatan” tidak saja bergantung pada sinergi antara pemerintah dan kelompok pelaku, juga bergantung pada respons negara-negara ”selatan” itu sendiri. Interaksi di kalangan akar rumput antara Taiwan dengan negara-negara Asia Tenggara pada dasarnya sudah sedemikian mendalam. Hanya saja, sejauh mana pola semi-ofisial yang selama ini diandalkan dalam menjaga kedalaman hubungan di kalangan akar rumput tersebut masih harus dibuktikan dalam waktu-waktu ke depan. ●