Rabu, 29 Juni 2016

Brexit dan Psikologi Rumit Inggris

Brexit dan Psikologi Rumit Inggris

Muhammad Takdir ;   Policy Scenario Analyst di Jenewa, Swiss
                                                   KORAN SINDO, 27 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Seperti diduga sebelumnya, hasil final referendum ”in and out ” Inggris dari Uni Eropa telah putus. Referendum yang digelar pada 23 Juni 2016 menghasilkan 51,89% memilih keluar dari Uni Eropa dibandingkan 48,11% suara yang ingin bertahan.

Sebanyak 46,5 juta pemilih diperkirakan telah memanfaatkan hak suaranya dalam referendum paling menentukan sejarah Inggris dan Eropa tersebut. Kelompok Eurosceptic di Inggris yang selama ini menjadi proponen Brexit (Britain exit) menyebut keputusan historis itu sebagai independence day. Saking ketatnya, hasil referendum yang berlangsung ”too close to call ” menggambarkan betapa sentimen Eropa telah membuat Inggris terpolarisasi sedemikian tajam.

Inggris yang menjadi anggota Uni Eropa sejak 1973 kini memilih jalannya sendiri, meninggalkan 27 anggota lainnya dalam keadaan disarray (histeris dan kalut). Secara politis, keputusan Brexit mengingkari ikatan historis ”the United States of Europe ”(USE) yang digagas PM Inggris Winston Churchill pada 1946. Ketika itu Churchill mengejutkan dunia dengan pidatonya di Zurich, Swiss yang menyerukan pembentukan blok USE.

Visi Churchill tentang satu Eropa memperoleh gaungnya pada setiap kota di Eropa yang hancur akibat Perang Dunia II. Pandangan itu pula yang mengilhami munculnya ide the European Movement dan menuntun proses menuju pembentukan Council of Europe maupun European Convention and Court of Human Rights.

Boris Johnson, mantan wali Kota London dan merupakan kritikus anti-Eropa paling tajam, selalu menyatakan dalam argumentasinya bahwa pandangan Churchill itu tidak sepenuhnya pro-European. Johnson merujuk pada tulisan Churchil pada 1930 yang menyatakan bahwa Inggris bersama dengan Eropa, tetapi tidak menjadi bagian benua tersebut.

Seperti ditulis Churchill, we are interested but not associated. Dengan argumentasi ini, Boris Johnson mengklaim bahwa Winston Churchill pada dasarnya seorang Eurosceptic sekaligus Europhiles (pemuja kultur Eropa). Denis Macshane, penulis Brexit : How Britain Will Leave Europe, menyatakan bahwa sejak lama orang Inggris memang diajarkan untuk tidak menyukai Eropa (2015).

Warga Inggris merasa ditransfer ke dalam otoritas Uni Eropa yang corak kekuasaan maupun belief systemnya tidak pernah ramah terhadap London. Inggris tidak menyukai Prancis yang dianggap selalu bersikap obstructionist terhadap mereka serta Jerman yang terlampau dominan. Politisi Inggris selalu menggambarkan komunitas Eropa ibarat ”German racket ”.

Istilah ini merupakan sindiran terhadap besarnya otoritas Brussel (markas besar Uni Eropa) yang dianggap lebih mencerminkan dominasi penguasaan Jerman dan Prancis di Eropa. Lebih parah lagi, selama ratusan tahun kaum Protestan Inggris selalu meyakini bahwa kekuatan-kekuatan Katolik Eropa dan Vatikan dibentuk untuk melemahkan atau menghancurkan mereka.

Selain itu, dalam soal finance, London menilai keuntungan yang diperoleh dari Uni Eropa tidak sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan. Inggris termasuk di antara 10 negara anggota Uni Eropa yang memasok lebih banyak dana ke dalam anggaran Uni Eropa dengan return keuntungan lebih kecil.

Kontribusi Inggris kepada Uni Eropa misalnya pada tahun anggaran 2014/ 2015 sebesar 8,8 miliar pounds dengan besaran money back hanya separuhnya senilai 4,6 miliar pounds. Anggota Uni Eropa yang menjadi beneficiary terbesar dari gelontoran dana big members itu adalah Polandia, Hongaria, dan Yunani.

PM Inggris David Cameron yang kini telah memutuskan mundur setelah kekalahan dalam referendum Brexit sebenarnya sangat paham dengan psikologi Inggris terhadap Eropa. Dengan pemahaman itu, Cameron terlihat amat confident menjanjikan referendum sebelum memenangkan pemilu 2015 serta meyakini bahwa Inggris akan memperoleh privilese yang selama ini menjadi ganjalan psikologis hubungan London dan Brussel.

Pada awal 2016 Cameron berhasil mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk mengubah dan menyetujui term and condition keanggotaan Inggris yang diperbarui. Seandainya suara pro-Eropa memenangkan pertarungannya dengan Brexit dalam referendum ini, Inggris akan memperoleh ”special status” di antara 28 anggota Uni Eropa.

Salah satu keistimewaan yang diberikan adalah kebebasan untuk mengatur masalah domestiknya sendiri serta keleluasaan menyusun kebijakan terkait dengan migrant welfare payment bagi para pendatang baru di Inggris. Brexit memang telah membuyarkan semua kalkulasi tersebut. Psikologi sentimen Inggris terhadap Uni Eropa ternyata tidak berubah. Selama ini eksistensi Inggris dalam Uni Eropa lebih menyerupai hubungan yang bersifat bitter dan dysfunctional.

Masalahnya, kerumitan psikologis Inggris itu akan diuji dengan sejumlah konsekuensi dengan dampak yang harus diamati beberapa tahun ke depan. Realitas pahit pertama adalah krisis pemerintahan pascapengunduran diri David Cameron sebagai PM Inggris dan pemimpin Partai Konservatif. Siapa pun penggantinya, kemungkinan masih akan dipengaruhi oleh psikologi anti-Europe yang lebih kompleks.

Jika Downing Street 10 tidak mengelola baik psikologi itu, hubungan London dengan ibu kota negara Uni Eropa lainnya akan rusak. Realitas kedua, financial market akan menjadi lebih sensitif terhadap kerentanan 19 negara pemangku Euro-zone. Investor global akan selalu mempertanyakan apakah pemerintahan mereka punya political will dan dukungan publik untuk memperkuat arsitektur European monetary union.

Negara Euro-zone itu akan terus berada dalam tekanan di bawah scrutiny pasar yang sangat intensif akibat kekhawatiran efek Brexit serupa. Dampak ketiga yang tak kalah menariknya adalah menguatnya gerakan politik ”antiestablishment”, terutama politisi ekstrem kanan di Eropa maupun AS seperti Marine Le Pen dari France National Front di Prancis atau bahkan Donald Trump di AS.

Mereka semua boleh saja merasa terilhami dari kemenangan Brexit. Selebihnya, kita kembalikan ke Uni Eropa sendiri tentang bagaimana mereka bersikap. Keseimbangan apa yang mereka perlukan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Inggris serta pelajaran yang mesti dapat dipetik dari sentimen psikologi anggota Uni Eropa yang ternyata menyimpan sikap anti yang demokratis.