Tumbuh 7% dari Pinggiran Arif Budimanta ;   Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

                                                   KORAN SINDO, 13 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam jangka menengah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh angka 7%. Tentu bukan harapan yang terlalu muluk walaupun tak sedikit hambatan yang harus dilalui seperti ruang fiskal yang begitu sempit sehingga menekan kemampuan belanja pemerintah. Semuanya sangat bergantung pada strategi yang diterapkan. Dus, disertai dengan fokus dan komitmen yang diarahkan pada target tersebut, mengingat tantangan yang dihadapi juga tidak mudah. Hingga menjelang tengah semester tahun ini misalnya penerimaan pajak baru sekitar Rp364,1 triliun atau 26,8% dari target sepanjang tahun ini. Tentu pemerintah harap-harap cemas dalam memburu pencapaian hingga akhir tahun, mengingat penerimaan pajak merupakan modal penting untuk merealisasikan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, melihat gejala penerimaan pajak tersebut, tentu sulit berharap pemerintah memiliki anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur demi mendorong pertumbuhan. Apalagi, pemerintah telah terikat dengan ketentuan bahwa maksimum defisit anggaran sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) sehingga sangat sulit untuk bergantung pada pinjaman. Jika terasa pahit untuk berharap belanja pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, bukan berarti tidak ada harapan. Masih ada investasi yang trennya cenderung meningkat. Jika pada kuartal 1-2015 kontribusinya sebesar 32,85%, kuartal pertama tahun ini sudah menjadi 33,16%. Dalam konteks pembangunan oleh pemerintah dan sebaran penanaman modal, sejatinya pemerintah memberikan pertimbangan serius terhadap sebaran wilayah. Pasalnya, dalam empat dekade terakhir, konsentrasi pembangunan relatif tidak mengalami perubahan. Sejak 1970-an hingga saat ini distribusi PDRB masih didominasi Pulau Jawa. Kontribusinya terhadap struktur ekonomi nasional bahkan cenderung terus meningkat, yaitu sudah di atas 58%. Sementara selama lima tahun terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau sangat beragam dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi kisaran 4- 8%. Rata-rata pertumbuhan paling besar terjadi di Pulau Sulawesi mencapai 8,07% dan daerah yang memiliki pertumbuhan paling rendah adalah Kalimantan yaitu sebesar 4,14%. Adapun di Jawa dan Sumatera bersifat moderat yaitu sekitar 6 dan 5%. Berkaca dari pengalaman dan tren pertumbuhan yang terjadi, kita dapat melihat bahwa daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, pertumbuhan ekonominya masih sangat rendah. Karena itulah, dengan perencanaan dan penargetan pertumbuhan ekonomi yang matang, pertumbuhan 7% bukan hal yang mustahil. Komite Ekonomi dan Industri Nasional(KEIN) pernah melakukan simulasi sederhana tentang mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan sebaran wilayah dengan kontributor utama datang dari investasi, ekspor, dan pengendalian impor. Dengan asumsi bahwa pemerintah mampu menjaga supaya perekonomian di Jawa berjalan seperti biasa dengan pertumbuhan seperti sekarang, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa masing-masing harus didorong menjadi: Sumatera 6,97%, Bali dan Nusa Tenggara 9,99%, Kalimantan 6,91%, Sulawesi 9,20%, serta Maluku dan Papua 6,46%. Tentu angka-angka pertumbuhan yang ditargetkan pada simulasi tersebut bukanlah hal yang mengada-ngada. Secara empiris, masing-masing pulau pernah mencapai angka pertumbuhan tersebut. Karena itulah, dengan skenario tersebut, pertumbuhan 7% bukanlah suatu keniscayaan. Dengan fokus dan komitmen pada pertumbuhan di luar Jawa, berarti pemerintah harus berani mencurahkan kemampuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur ini menciptakan konektivitas antarwilayah sehingga sangat mendukung kegiatan perekonomian yang mampu merangsang pertumbuhan. Pola pembangunan seperti ini juga telah dilakukan Filipina. Negara tersebut telah berhasil menikmati pertumbuhan ekonomi 7%, setelah memfokuskan belanja anggarannya untuk membangun infrastruktur demi membuka konektivitas antarwilayah demi menggerakkan perekonomian. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah berada di jalur yang sama dengan gencarnya pemerintah membangun infrastruktur jalan. Secara teoritis, melalui kebijakan pembangunan yang fokus di luar Jawa, akan terjadi konvergensi (catch-up effect) dalam ekonomi. Wilayah yang selama ini memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah akan tumbuh lebih cepat sehingga akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Melalui kebijakan pembangunan yang focus pada sebaran wilayah tersebut, akan sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Yakni, pertumbuhan ekonomi tinggi yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan serta mempersempit jarak ketimpangan, baik antarwilayah maupun antarpenduduk. Karena itulah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas bukanlah harapan yang terlalu muluk. Namun, menjadi sia-sia sekiranya tidak direncanakan dengan baik, tanpa fokus, serta tidak ada komitmen tinggi. ●